.....10 Negara Pemilik Cadangan Emas Terbanyak..>>>...Pemegang emas terbanyak, mulai dari bank sentral, organisasi internasional hingga pemerintah sebuah negara, dipercaya menguasai 16,5% seluruh emas yang ada di dunia, sekitar 30.700 ton. Angka tersebut didapat dari laporan bulanan yang dikeluarkan World Gold Council (WGC), hingga akhir tahun lalu, WGC mencatat 15 pemegang emas terbanyak di dunia, seperti dikutip dari CNBC, Rabu (27/6/2012). Siapakah yang berada di urutan nomor satu?...>>...1. Amerika Serikat (AS) Nilai cadangan emas: US$ 418,39 miliar (Rp 3.765,51 triliun) Total cadangan emas: 8.965,6 ton...>>....2. Jerman Nilai cadangan emas: US$ 174,7 miliar (Rp 1.572,3 triliun) Total cadangan emas: 3,743.7 ton...>>....3. The International Monetary Fund (IMF) Nilai cadangan emas: US$ 144,76 miliar (Rp 1.302,84 triliun) Total cadangan emas: 3.101 ton>>>....4. Italia Nilai cadangan emas: US$ 126,12 miliar (Rp 1.135,08 triliun) Total cadangan emas: 2.702,6 ton... dst...>>>...PT Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport-McMoRan berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan US$ 6,555 miliar pada tahun 2007. Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia. ...>>>....Kontrak Karya yang Selalu Merugikan dari Generasi ke Generasi Freeport memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang ditandatangani pada tahun 1967. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang mendapat manfaat dari KK I. Dalam perjalanannya, Freeport telah berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia, dari perusahaan yang relatif kecil. Hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Irian Jaya, Papua....>>> INILAH KETOLOLAN PEMERITAHAN SUHARTO DAN REGIME ORBA HINGGA KINI REFORMASI... DIMANA NKRI TELAH DIJAJAH DAN DIRAMPAS KEKAYAAN DAN HAK2 KEDAULATAN NEGARANYA... >>> SUHARTO DAN KOMPLOTAN SERTA REGIME BODOH DAN TOLOL TELAH MENYERAHKAN GUNING EMAS DI IRIAN JAYA KEPADA AS... SEBAGAI UPETI MEMBANTU DAN MENDUKUNG PENGGULINGAN SUKARNO.. YANG ANTI IMPERIALIS DAN KOLONIALIS...>>> SAMPAI KINI PEMERINTAHAN RI DISANDERA.. DAN DIJAJAH OLEH AS DAN JARINGAN KEKUATAN KAPITALIS INTERNASIONAL DAN JARINGAN NEOLIBS DAN NEOKONS... YANG SELALU MENGANCAM-DAN MENINDAS BANGSA INDONESIA YANG INGIN BERDAULAT PENUH ATAS NEGERI DAN KEJAYAAN BANGSA DAN ANAK2 NEGERI NKRI INI....>>> PARA PENJAJAH ITU BEKERJASAMA DENGAN PARA PENGUSAHA DOMESTIK DAN ASING DAN JARINGAN KEUANGAN DUNIA UNTUK MENCEKIK DAN MENEKAN INDONESIA DARI KEDAULATAN ATAS NEGARA DAN KEKAYAAN BANGSA DAN NEGARANYA... >>> SAYANG PARA PEMIMPIN YANG TERPILIH SELALU PENAKUT DAN TIDAK BERANI MENGAMBIL ALIH MENASIONALISIR PT FREEPORT.. YANG SANGAT JAHAT DAN MENINDAS RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA.. MELALUI TEKANAN KEPADA PEMERINTAHAN PUSAT YANG DIPIMPIN OLEH PARA PEMIMPIN2 YANG SANGAT TOLOL... ITU...>>> LIHATLAH SIAPA YANG KINI BERKUASA DI NEGERI NKRI.. INI...??? ADALAH PIHAK ASING DAN PARA PENGUSAHA ASING...??? DAN RAKYAT RI SELALU DIBOHONGI DAN DITIPUNYA...??? HAI BANGSA KU HAYYO GANTI PRESIDEN RI YANG TOLOL INI DENGAN PEMIMPIN YANG BENAR2 CERDAS DAN BERANI...??!!

Inilah 10 Negara Pemilik Emas Terbanyak

http://forum.detik.com/inilah-10-negara-pemilik-emas-terbanyak-t449961.html?df9922tpop

Jakarta - Harga emas melesat hingga tembus US$ 1.600 per troy ons di akhir 2011 lalu, tumbuh lebih dari 15% dalam setahun. Harganya di pertangahan tahun 2012 ini berfluktuatif tapi masih cukup tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Pemegang emas terbanyak, mulai dari bank sentral, organisasi internasional hingga pemerintah sebuah negara, dipercaya menguasai 16,5% seluruh emas yang ada di dunia, sekitar 30.700 ton.

Angka tersebut didapat dari laporan bulanan yang dikeluarkan World Gold Council (WGC), hingga akhir tahun lalu, WGC mencatat 15 pemegang emas terbanyak di dunia, seperti dikutip dari CNBC, Rabu (27/6/2012). Siapakah yang berada di urutan nomor satu?

10. Jepang

Nilai cadangan emas: US$ 39,36 miliar (Rp 354,24 triliun)
Total cadangan emas: 843,5 ton

Meski Jepang berada di urutan kesepuluh dengan total cadangan 843,5 ton, tetapi hanya merepresentasikan 3,5% cadangan luar negeri. Di pasar terbuka, cadangan emas Jepang bernilai US$ 39,36 miliar, yang saat ini dijaga oleh Bank of Japan.

9. Rusia

Nilai cadangan emas: US$ 44,8 miliar (Rp 403,2 triliun)
Total cadangan emas: 960.1 ton

Bank Sentral Federasi Rusia bertanggung jawab mengelola 960,1 ton emas negaranya, yang bernilai sekitar US$ 44,8 miliar atau sebanyak 9,2 cadangannya merupakan milik asing.

Pada 2009, produksi emas negara beruang merah itu meningkat 21% dengan ditemukannya beberapa tambang baru. Pada 2010, Rusia menyalip posisi Jepang dengan tambahan 140 ton dalam setahun. Hingga 2011 kemarin, Rusia terus membeli emas hingga posisinya setara posisi saat ini.

8. Swiss

Nilai cadangan emas: US$ 53,5 miliar (Rp 481,5 triliun)
Total cadangan emas: 1.146,5 ton

Bank Nasional Swiss bertanggung jawab atas kebijakan moneter negaranya sekaligus mengatur cadangan 1.146,5 ton emas. Dengan cadangan senilai US$ 53,5 miliar, posisi Swiss ini sudah turun dari tahun sebelumnya.

7. China

Nilai cadangan emas: US$ 54,22 miliar (Rp 487,98 triliun)
Total cadangan emas: 1.161,9 ton

Negara dengan populasi paling tinggi di dunia ini punya cadangan emas sebesar 1.161,9 ton. Hanya 1,8% dari cadangan ini merupakan cadangan asing, sehingga setiap orang China memegang emas senilai US$ 40,46, dengan total US$ 54,22 miliar.

6. SPDR Gold ETF (GLD)

Nilai cadangan emas: US$ 64,53 miliar (Rp 580.77 triliun)
Total cadangan emas: 1.213,9 ton

Tidak seperti pemegang cadangan emas lainnya, yang satu ini benar-benar bisa dibeli investor. Sejalan dengan fluktuasi harga emas, nilai yang dipegang oleh SPDR pun ikut naik-turun. Manajer investasi ini memegang 1.213,9 ton emas yang diperdagangkan di bursa berjangka.

5. Prancis

Nilai cadangan emas: US$ 125,28 miliar (Rp 1.127,52 triliun)
Total cadangan emas: 2.684,6 ton

Bank Nasional Prancis atau Banque De France, adalah rumah dari emas milik negara yang 71,8% diantaranya merupakan simpanan asing. Sebanyak 2.684,6 ton disimpan di tempat tersebut dengan total nilai US$ 125,28 miliar.

4. Italia

Nilai cadangan emas: US$ 126,12 miliar (Rp 1.135,08 triliun)
Total cadangan emas: 2.702,6 ton

Banca D'Italia menyimpan dan menjaga cadangan emas negeri pizza tersebut, yang tercatat sebanyak 2.702,6 ton sehingga menempatkannya di urutan keempat cadangan emas terbesar di dunia. Nilai cadangannya US$ 126,12 miliar di pasar terbuka.

3. The International Monetary Fund (IMF)

Nilai cadangan emas: US$ 144,76 miliar (Rp 1.302,84 triliun)
Total cadangan emas: 3.101 ton

IMF merupakan institusi ekonomi internasional yang beroperasi di 185 negara anggotanya. Kebijakan emasnya sudah berubah dalam 25 tahun terakhir, tapi tetap diperlukan untuk menstabilkan pasar internasional dan membantu ekonomi negara anggotanya.

2. Jerman

Nilai cadangan emas: US$ 174,7 miliar (Rp 1.572,3 triliun)
Total cadangan emas: 3,743.7 ton

Deutsche Bundesbank, bank sentral jerman punya 3.743,7 ton cadangan emas yang bernilai US$ 174,7 miliar. Berdasarkan data WGC, cadangan emas itu setara 73,7% cadangan asing.

1. Amerika Serikat (AS)

Nilai cadangan emas: US$ 418,39 miliar (Rp 3.765,51 triliun)
Total cadangan emas: 8.965,6 ton

The United States Bullion Depository di Kentucky, yang lebih dikenal dengan Fort Knox, merupakan salah satu tempat pemyimpan emas terkenal di dunia. Tempat tersebut menyimpang mayoritas emas AS.

Sementara sisanya disimpan di Philadelphia Mint, Denver Mint, West Point Bullion Depository dan Assay Office di San Francisco.

Secara total, cadangan emas AS mencapai 8.965,6 ton dengan nilai sebesar US$ 418,39 miliar dengan nilai emas yang beredar saat ini. 

Tambang Emas Freeport Kekayaan Negara yang Terampas

Dirilis oleh CRE /RJS,TarungNews pada Kamis, 13 Oct 2011

http://www.tarungnews.com/dinamic/berita-foto/
Telah dibaca 1875 kali

TarungNews - 

PT Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Ertsberg (dari 1967 hingga 1988) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport-McMoRan berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan US$ 6,555 miliar pada tahun 2007. Mining Internasional, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia.

       Freeport mulai banyak menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya berbagai permasalahan dan insiden yang terjadi di wilayah konsesi pertambangan perusahaan tersebut. Berbagai pendapat, baik dari media, lembaga swadaya masyarakat, serta akademisi menyoroti masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, adaptasi sosio-kultural, keterlibatan TNI, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan politik separatis dari kelompok penduduk asli. Namun, dalam pembahasan ini permasalahan yang akan diulas adalah yang berkaitan dengan tidak optimalnya pengelolaan potensi ekonomi sumberdaya mineral di wilayah pertambangan tersebut bagi penerimaan negara.

       Potensi tembaga dan emas yang tersimpan di Grasberg dan Erstberg, serta pengelolaan pertambangan Freeport yang tidak optimal bagi pemerintah Indonesia. Akibatnya, manfaat ekonomi yang diperoleh pemerintah Indonesia tidak maksimal. Bahkan, dapat dikatakan Indonesia mengalami kerugian negara yang sangat besar karena tidak optimal, tidak adil, tidak transparan dan bermasalahnya pengelolaan sumberdaya mineral itu. 

Kontrak Karya yang Selalu Merugikan dari Generasi ke Generasi

        Freeport memperoleh kesempatan untuk mendulang mineral di Papua melalui tambang Ertsberg sesuai Kontrak Karya Generasi I (KK I) yang ditandatangani pada tahun 1967. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang mendapat manfaat dari KK I. Dalam perjalanannya, Freeport telah berkembang menjadi salah satu raksasa dalam industri pertambangan dunia, dari perusahaan yang relatif kecil. Hal ini sebagian besar berasal dari keuntungan yang spektakuler sekaligus bermasalah yang diperoleh dari operasi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Irian Jaya, Papua.

KK I dengan Freeport ini terbilang sangat longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang diajukan oleh Freeport selama proses negosiasi, artinya lebih banyak disusun untuk kepentingan Freeport. Dalam operasi pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proposional dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap Freeport sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia. Selain itu, permintaan akan barang tambang tembaga, emas dan perak di pasar dunia relatif terus meningkat.

Dengan kondisi cadangan yang besar, Freepot memiliki jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-product, dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan.

        Freeport sudah sejak lama berminat memperoleh konsesi penambangan tembaga di Irian Jaya. KK I Freeport disusun berdasarkan UU No 1/67 tentang Pertambangan dan UU No. 11/67 tentang PMA. KK antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Sulphur Company ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya (subsidary) Freeport Indonesia Incorporated (Freeport), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi, ekploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Lahan ekplorasi mencangkup areal seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama. KK I mengandung banyak sekali kelemahan mendasar dan sangat menguntungkan bagi Freeport. Kelemahan- tersebut utamanya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia. 
2. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena pada waktu penandatanganan KK pada tahun 1967 di Indonesia belum ada UU tentang Lingkungan Hidup. Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup ini, sejak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. 
3. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN. 
4. Tidak sesuainya struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan dalam KK I dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan, baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap Daerah. Freeport pada waktu itu tidak wajib membayar selain PBB juga, land rent, bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan bagi Daerah. 
5. Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial. 
6. Freeport diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. Freeport juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax holiday selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Untuk tahun berikutnya selama 7 tahun, Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak penjualannya hanya 5%.

       Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport, hingga Kontrak Karya I diperpanjang menjadi Kontrak Karya II yang tidak direnegosiasi secara optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan keuntungan besar yang diraih Freeport. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansial yang dikenakan kepada Freeport ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berlaku negara-negara Asia dan Amerika Latin. Perpanjangan Kontrak Karya II seharusnya memberi manfaat yang lebih besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg. Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padahal Kontrak Karya I baru berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-orang Amerika di Freeport, dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi dari pertambangan di bumi Irian Jaya itu.

        Kontrak Karya II tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang terjadi hanyalah dalam hal kepemilikan saham dan dalam hal perpajakan. Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekali, meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia.

Dalam Kontrak Karya II, ketentuan menyangkut royalti atau iuran eksploitasi/produksi (pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih. Penjualan bersih adalah penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat. Prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5% tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia (emas dan perak).

Di dalam kontrak Freeport, besaran iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara US$ 0,025-0,05 per hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), US$ 0,1-0,35 per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan US$ 1,5-3 per hektar per tahun untuk kegiatan operasi eksplotasi/produksi. Tarif iuran tersebut, di seluruh tahapan kegiatan, dapat dikatakan sangat kecil, bahkan sangat sulit diterima akal sehat. Dengan kurs 1 US$ = Rp 9.000 maka besar iuran Rp 225 hingga Rp 27.000 per hektar per tahun.

       Sedangkan menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang dihasilkan, dalam kontrak Freeport tidak ada satu pun yang menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan Pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

       Di dalam Kontrak Freeport, tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indoensia dapat sewaktu-waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.