MENGAPA .... PEMIMPIN DUNIA ISLAM SEDEMIKIAN RUPA DICENGKERAM OLEH .... KEKUASAAN -CULAS DAN SERAKAH .. BANGSA2 . AS-EROPA YANG NOTA BENE SEMUA DIATUR DAN DIKENDALIKAN OLEH KORPORASI DAN AGEN2 DALAM JARINGAN.... KEKUATAN NEOKONS-NEOLIBS-NEKOLIM YANG SELALU BERKAITAN DENGAN ISRAEL .. YANG MENJADI PENAKLUK MEREKA...???...>>> .... ADA APA DENGAN PARA PROFESOR2.. DAN KAUM TERPELAJARNYA... DAN KONON JURNALIS PEJUANGNYA.... DAN ULAMA2NYA YANG ... CENDERUNG... HIDUP DENGAN... SANGAT KAYA RAYA.. DAN DIMANJAKAN DENGAN MATERI DAN MEREKA MEMPERMAINKAN UUD.. UU NEGARA... DAN AJARAN2 LUHUR... DAN ... AJARAN DAN DALIL2 AGAMA...??? >> DAN YANG DIKORBANKAN.. ADALAH RAKYAT DAN UMMAT MUSLIMIN DIDUNIA.. DENGAN KEDUSTAAN.. DAN PEMBODOHAN2 DAN PENINDASAN2 DAN PELECEHAN2... MELALUI OPINI YANG ABSURD -DAN ISSUE POLITIK DAN KEKUASAAN- SERTA AGENDA2 MEDIA YANG MEMBODOHKAN RAKYAT.. DAN PENUH DUSTA2.. DAN MANIPULASI.. CULAS.. . ??>>> SEMOGA RAKYAT DAN KITA SEMUA DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT.. DAN DIBERIKAN KECERDASAN DAN DAN KEKUATAN DAN ... FUTUH-TAUFIQ-HIDAYAH-INAYAH-MAUNAH DAN MA'RIFAH... DENGAN CAHAYA KEBENARAN DAN JIWA PERJUANGAN UNTUK MEMBANGKITKAN KEKUATAN DAN PERSATUAN... BANGSA DAN UMMAT... DALAM MERAIH HAK2 KEMERDEKAAN DAN HAK2 BANGSA DAN RAKYAT YANG BERDAULAT... SEUTUHNYA... UNTUK MENGHANCURKAN PARA OPORTUNIS.. DAN PENGUASA SERAKAH... CULAS DAN KEJI... DALAM SEGALA BENTUK DAN MANIFESTASINYA.. SELURUHNYA SEUTUHNYA...>>> AAMIIN... >>> SEMOGA KEJAYAAN ANAK2 BANGSA DAN UMMAT SEGERA TERWUJUD .. DAN MENGHANCURKAN PARA PENDUSTA .. DAN SELURUH PENJAJAH DALAM SEGALA BENTUK KEJAHATAN DAN PERBUATAN ANIAYA.. APAPUN.. YANG MEREKA LAKUKAN DAN APLIKASIKAN BAIK TERANG2AN.. MAUPUN TERSELUBUNG.. ATAU BERUPA... KAJAHILAN.. DAN DUSTA..2..??>>> .... INSYA ALLAH DENGAN KEKUATAN DAN TEKAD SELURUH RAKYAT-BANGSA DAN UMMAT... KITA REBUT KEMBALI SELURUH HAK2 RAKYAT KITA DAN UMMAT DAN BANGSA SELURUHNYA.. DARI KEKUATAN DAN KEKUASAAN PARA PENJAJAH KRIMINAL.. INTERNASIONAL DAN GLOBAL... YAKNI PARA NEKOLIM-KAUM JAHAT DAN PENDUSTA... DAN SEMUA ANTEK2NYA... YANG SELAMA INI... SELALU BERBUAT ANIAYA DAN BERSELUBUNG DANGAN BERBAGAI CARA..CULAS... .YANG PADA KENYATAAN DAN... FAKTANYA... SUNGGUH ... SANGAT.. KRIMINAL...TERHADAP RAKYAT DAN UMMAT DAN ANAK2 BANGSA... DAN GENERASI BANGSA2 .... KITA... ??>>> ..... YA RABB... SEMOGA KAMI ANAK2 BANGSA- ANAK2 UMMAT.. DAN SELURUH RAKYAT SEMESTA.. BISA BANGKIT KEMBALI... DENGAN NYATA... DAN DIBERI KEKUATAN JIWA DAN RAGA.. ZHAHIR DAN BATIN.. UNTUK MEREBUT KEMBALI SEMUA HAK2 BANGSA DAN UMMAT DAN RAKYAT...DARI KEKUASAAN PARA PENZHALIM.. BAIK MEREKA PARA ANTEK2 DAN KOLABORATOR PENJAJAH DAN PARA PENJAJAH KRIMINAL GLOBAL.. SELURUHNYA.... YANG SEDANG MERAJALELA DINEGERI KAMI.. DAN BERBUAT NISTA DAN DUSTA....SERTA ANIAYA... KEPADA KAMI RAKYAT AWAM SEMESTA.. DAN KEPADA ANAK2 DAN GENERASI BANGSA-DAN UMAT-DAN RAKYAT KAMI.. DISEANTERO BUMI INI..DAN TUMPAH DARAH NEGERI KAMI... >>> AAMIIN...>>> ..........Sebuah sumber Arab di Yordania mengungkapkan pada hari Senin (5/5/14) bahwa CIA , Mossad, MI6 dan agen mata-mata dari Arab Saudi dan negara Arab lain menyiapkan ruang operasi gabungan di Amman untuk merusak keamanan dan stabilitas Iran, Irak, Suriah dan Mesir. "CIA, Mossad, MI6 dan dua negara Arab telah mejalankan plot jangka panjang dalam banyak pertemuan mereka sejak tahun 2001 untuk menghancurkan infrastruktur negara-negara Muslim khususnya yang tentaranya kuat seperti Irak, Suriah dan Mesir untuk melemahkan negara-negara Islam tersebut dalam melawan Israel," sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu mengatakan pada FNA....>>>...Sumber tersebut mengatakan, perang di Suriah, operasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) serta al-Qaeda di Suriah dan Irak, bentrokan terbaru antara tentara Mesir dan rakyat, kerusuhan dan serangan bom teroris di Libanon yang bertujuan melemahkan Hizbullah dan penyebaran kelompok teroris di Yaman merupakan produk-produk ‘Joint Operation Room’ (Kamar Operasi Gabungan) ini...>>> ... "Tidak ada militer atau kendaraan lapis baja milik tentara Suriah bergerak menuju perbatasan Yordania, dan apa yang menjadi target angkatan udara Yordania bukan milik tentara Suriah," katanya dalam sebuah peringatan berita. Penjaga perbatasan Yordania mengatakan, mereka bentrok dengan beberapa kempok bersenjata dan menangkap beberapa orang beberapa pekan terakhir ketika kelompok-kelompok bersenjata mencoba menyeberang dari Suriah ke kerajaan. Pada saat yang sama, Amman mengatakan penyelundupan senjata dari perbatasannya dengan Suriah meningkat sebesar 300 persen dalam satu tahun terakhir ini. ..>>>..."Seruan untuk mengusir duta besar Israel dan membatalkan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel merupakan salah satu hal yang menjadi konsensus bagi [rakyat] Yordania," katanya. Sang analis berpendapat, rakyat Yordania memandang perjanjian itu sebagai sarana untuk mengamankan rezim yang berkuasa di Yordania. Yordania telah menjadi ajang protes anti Israel sejak terjadi penembakan mati hakim Yordania, Raed Za'atar pada hari Senin (10/3/14) di Terminal Jembatan Allenby, perbatasan Yordania dan Tepi Barat yang diduduki. Pihak berwenang Israel mengklaim Za'atar berusaha merebut senapan dari prajuritnya di perbatasan. Pembunuhan itu kemudian memicu keributan di Yordania dan memicu protes jalanan di seluruh negeri. Mereka menyeru pemerintah mengusir duta besar Israel di Amman dan membatalkan perjanjian damai 1994 Jordan dengan rezim Israel...>> Parlemen Libanon menunda pemiihan presiden berikutnya negara itu karena perbedaan pendapat antara anggota Parlemen dalam upaya mereka dalam memilih pengganti Presiden Michel Sleiman tanggal 30 April lalu. Kantor Berita Resmi Libanon mengatakan bahwa Ketua Parlemen, Nabih Berri, telah menetapkan tanggal 7 Mei sebagai tanggal baru untuk mengadakan sidang Parlemen mengingat kurangnya kuorum pada 30 April lalu. Pemungutan suara dibatalkan setelah puluhan anggota Parlemen memboikot pemilu karena perbedaan politik. Anggota Parlemen yang didukung Hizbullah menolak menghadiri sidang. Hanya 47 dari 128 anggota Parlemen yang hadir. Calon presiden harus meraih dua pertiga suara Parlemen (setidaknya 86 orang) agar terpilih menjadi presiden. Anggota Parlemen dihadapkan pada pilihan antara Samir Geagea, lawan pemerintah Suriah dan gerakan perlawanan Hizbullah, dan mantan komandan militer Michel Aoun. Pemilihan presiden Libanon dibayangi kerusuhan mematikan yang merembet dari krisis yang terjadi di Suriah..>>> ...Masih menurut laporan intelijen AS tersebut, Darmin Nasution dinilai bukan sosok ideal sebagai pengganti Hadi Poernomo dan juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia semisal Freeport. Namun, laporan itu menyebutkan seorang insurance executive di barat mengatakan, sosok Darmin bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan persoalan. Contohnya, Darmin berani "membayar" Komisi XI DPR Ri senilai 100 ribu Dolar AS pada tahun 2004, demi memuluskan amandemen undang-undang kepailitan....>>> ..Menurut laporan dalam kawat diplomatik rahasia Amerika Serikat berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014), Sri Mulyani didesak melengserkan Hadi Poernomo yang dinilai merugikan pebisnis AS. "Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washington DC untuk bertemu World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), komunitas lembaga donor mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Poernomo," terang dokumen tersebut...>> ...Bocoran Wikileaks tentang peran CIA serta intervensi IMF dan Bank Dunia dalam pencopotan Dirjen pajak Hadi Poernomo menuai polemik baru. Apa kepentingan asing di balik pencopotan Hadi Poernomo (HP) April 2006 silam? "Ketika saya di DPR, saya sudah curiga dengan alasan penggusuran HP. Memang yang bersangkutan sudah lama menjadi Dirjen, jadi masuk akal kalau tujuannya regenerasi," kata Politisi PAN, Dradjad Wibowo kepada Tribunnews, Senin (5/5/2014). Namun karena penggantinya, Darmin Nasution dalam hal usia juga tergolong senior, Drajad menduga regenerasi bukan alasan yang sebenarnya. "Ada beberapa kasus yang hemat saya membuat membuat HP dimusuhi AS, Bank Dunia dan IMF," kata Drajad yang juga dikenal sebagai ekonom. ...>>> ...Definisi ini dimaksudkan untuk mengutuk tindakan perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme sebagai kriminal, sekaligus membersihkan kejahatan yang dilakukan negara kolonial "Israel" dan negara-negara imperialis Barat, pertama dan terutama adalah Amerika Serikat sendiri....>>> Bagi PBB, terorisme, seperti yang didefinisikan peneliti Belanda, Alex P. Schmid, adalah, "Metode yang menyulut kecemasan dari tindakan kekerasan berulang-ulang yang dilancarkan secara (semi) klandestin oleh para aktor individu, kelompok, atau negara, untuk alasan idiosinkretik, kriminal, atau politik, dimana (berbeda dengan pembunuhan biasa) target langsung dari aksi kekerasan bukanlah target utama. Para korban manusia dari kekerasan langsung umumnya dipilih secara acak (target kesempatan) atau selektif (target yang mewakili atau simbolis) dari populasi target, dan berfungsi sebagai penghasil pesan. Ancaman (juga kekerasan) yang berbasis proses komunikasi antara (organisasi) teroris, korban (yang diancam), dan target utama, digunakan untuk memanipulasi target utama (audiens), yang mengubahnya menjadi target teror, target tuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah utamanya pemerasan, pemaksaan, atau propaganda yang dilancarkan."...>>> ..Tapi, menurut jurnalis senior Thierry Meyssan, sejak 2004, undang-undang AS mendefinisikan terorisme sebagai \'kekerasan terencana bermotif politik yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen rahasia. Definisi ini dimaksudkan untuk mengutuk tindakan perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme sebagai kriminal, sekaligus membersihkan kejahatan yang dilakukan negara kolonial "Israel" dan negara-negara imperialis Barat, pertama dan terutama adalah Amerika Serikat sendiri....>> ... 1,. Laporan itu mengabaikan mantan orang nomor dua al-Qaeda, Abdelhakim Belhaj, yang telah menjadi gubernur militer Tripoli (Libya) dan pemimpin Partai al-Watan, yang darinya muncul perdana menteri, Ali Zeidan. 2. Tidak disebutkan tentang keramahan "Israel" terhadap para pemberontak al-Qaeda yang cedera dan ucapan selamat yang mereka terima secara pribadi dari Perdana Menteri zionia Benjamin Netanyahu yang datang mengunjungi mereka di rumah sakit. 3. Turki, yang diklasifikasikan sebagai negara Eropa dan bukan Asia, ditampilkan sebagai mitra lama Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Laporan ini mengulas kegiatan PKK, tapi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang keberadaan tiga kamp pelatihan al-Qaeda di wilayahnya (dua di perbatasan Suriah dan satu di pinggiran kota Istanbul). Juga tentu saja, tak ada catatan apapun tentang proses peradilan yang menetapkan bahwa Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan diam-diam bertemu.dengan bankir al-Qaeda untuk membiayai operasi di Suriah. Padahal, semua itu merupakan berita paling penting tahun ini di kawasan tersebut. 4. Tidak sepatah kata pun disebutkan tentang pengangkatan Muhammad al-Ajmi Nayif sebagai Menteri Kehakiman dan Departemen Agama Kuwait, meskipun fakta bahwa Departemen Keuangan AS menuduhnya sebagai salah satu penggalang dana utama al-Qaeda. Tapi itu terjadi pada 5 Januari 2014, yang karenanya dapat dianggap keluar dari ruang lingkup laporan, meskipun beberapa peristiwa lainnya sampai Februari tetap dikutip. 5, Tidak ada sepatah kata pun mengenai Arab Saudi, kendati pun penasihat keamanan nasional dan kepala intelijennya sepanjang 2013, Pangeran Bandar bin Sultan, dianggap sebagai pemimpin al-Qaeda yang sebenarnya sejak mundurnya Osama bin Laden pada bulan Agustus 2011 karena alasan kesehatan. ..>> ...Perhatikan bahwa Suriah adalah negara yang paling sering dikutip dalam laporan itu. Memang, laporan itu mengamati bahwa jihad di Suriah telah menjadi masalah bagi 26 negara yang memasok para pemberontak dan takut melihat mereka pulang untuk melancarkan aksinya di rumah. Kendati catatan di negara-negara utama Eropa dan Arab mencakup topik ini, hanya Kyrgyzstan yang disebutkan di seluruh dunia, meskipun masalah ini secara luas dibahas di tempat lain, termasuk di Indonesia. Namun, kita pelajari di bagian lain laporan itu bahwa masalah ini juga muncul di seluruh wilayah bekas Uni Soviet....>> ..Mengapa laporan itu mengabaikan pembiayaan al-Qaeda dari dana publik Turki yang digelapkan Perdana Menteri? Apalagi jika bukan dikarenakan negara itu merupakan adalah anggota NATO. ...>> ...Mengapa laporan itu menuding Hamas sebagai organisasi teroris yang melawan "Israel" dan mengabaikan fakta bahwa kelompok perlawanan itu berdomisili di Qatar? Apalagi jika bukan dikarenakan kebijakan Washington vis-à-vis Ikhwanul Muslimin yang tidak meyakinkan....>>> ..."Pemerintahan Obama didedikasikan untuk meningkatkan terorisme. Bahkan, itu dilakukan di seluruh dunia. Obama menjalankan operasi teroris terbesar yang pernah ada, mungkin dalam sejarah: kampanye pembunuhan drone, hanya bagian dari itu [...] Semua operasi ini... adalah operasi teror," ungkap intelektual anti-Barat yant menyebut dirinya "pembangkang", Noam Chomsky. "Orang-orang benci negara itu yang terus meneror mereka. Itu bukan kejutan. Coba pertimbangkan cara kita bereaksi terhadap aksi-aksi teror. Itulah cara orang lain bereaksi terhadap aksi teror [Amerika]," imbuhnya. Chomsky benar. Para pakar setuju bahwa serangan pesawat tak berawak yang tanpa pandang bulu merupakan kejahatan perang. AS tidak hanya membunuh orang yang bahkan identitasnya tidak dikenal, namun juga membunuh anak-anak. Dan itu menggunakan taktik jahat namun dibenarkan al-Qaeda, yaitu membunuh orang yang menghadiri pemakaman korban tewas--dan menargetkan orang-orang yang mencoba menyelamatkan orang-orang yang telah terluka oleh--serangan sebelumnya. Chomsky sebelumnya secara luas telah mendokumentasikan terorisme AS. ...>>>

Hizbullah: Presiden Libanon Harus Lindungi Perlawanan

Islam Times - http://www.islamtimes.org/vdciv3ap5t1ayw2.k8ct.html

"Lewat koordinasi antara gerakan perlawanan, tentara Libanon dan rakyat, Libanon akan mampu melestarikan keberadaannya," katanya lebih lanjut.

Bendera Hizbullah, Lebanon

Gerakan perlawanan Libanon, Hizbullah, mengatakan presiden masa depan harus melindungi gerakan perlawanan terhadap Israel.

Mohammad Raad, salah satu pejabat Hizbullah, mengatakan pada hari Senin (5/5/14) bahwa Libanon membutuhkan presiden republik yang seide dengan gerakan perlawanan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bukan presiden yang hanya akan mempertahankan kedaulatan negara sesuai bursa internasional dan regional.

"Lewat koordinasi antara gerakan perlawanan, tentara Libanon dan rakyat, Libanon akan mampu melestarikan keberadaannya," katanya lebih lanjut.
Parlemen Libanon menunda pemiihan presiden berikutnya negara itu karena perbedaan pendapat antara anggota Parlemen dalam upaya mereka dalam memilih pengganti Presiden Michel Sleiman tanggal 30 April lalu.

Kantor Berita Resmi Libanon mengatakan bahwa Ketua Parlemen, Nabih Berri, telah menetapkan tanggal 7 Mei sebagai tanggal baru untuk mengadakan sidang Parlemen mengingat kurangnya kuorum pada 30 April lalu.

Pemungutan suara dibatalkan setelah puluhan anggota Parlemen memboikot pemilu karena perbedaan politik. Anggota Parlemen yang didukung Hizbullah menolak menghadiri sidang. Hanya 47 dari 128 anggota Parlemen yang hadir.

Calon presiden harus meraih dua pertiga suara Parlemen (setidaknya 86 orang) agar terpilih  menjadi presiden.

Anggota Parlemen dihadapkan pada pilihan antara Samir Geagea, lawan pemerintah Suriah dan gerakan perlawanan Hizbullah, dan mantan komandan militer Michel Aoun.

Pemilihan presiden Libanon dibayangi kerusuhan mematikan yang merembet dari krisis yang terjadi di Suriah. [IT/r]

Emile Lahoud: Arab Saudi Suap Para Politisi Libanon

IslamTimes. http://www.islamtimes.org/vdcg379wqak9uy4.1ira.html

Lahoud mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Press TV bahwa banyak politisi Libanon beralih sisi karena mereka telah berjanji untuk setia kepada negara-negara asing.

Mantan presiden Libanon, Emile Lahoud, mengatakan Arab Saudi mengkontrol sebagian langkah politik Lebanon dengan menyuap para politisi selama bertahun-tahun, Press TV melaporkan, Sabtu (3/5/14).

Lahoud mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Press TV bahwa banyak politisi Libanon beralih sisi karena mereka telah berjanji untuk setia kepada negara-negara asing.

Dia mengatakan setelah ia diangkat sebagai komandan Lebanon, presiden republik dan kepala intelijen mendekatinya dengan koper berisi USD 500 ribu.

Mereka mengatakan ini adalah setengah juta dolar yang akan kita berikan setiap bulan kepada Panglima yang sejalan dengan kebijakan kami, " tambah Lahoud.

"Aku berkata mengapa Anda tidak memberikannya kepada pemerintah dan pemerintah memberikan kepada tentara. Dia mengatakan tidak, hal ini telah dilakukan sejak tahun 1982, " ungkap Lahoud.

Lahoud mengatakan bahwa Sheikh Rafei menerima uang tersebut dari Arab Saudi.

Lahoud menekankan bahwa Libanon harus memiliki resistensi yang kuat untuk mengatasi masalah ini.

Warga Lebanon telah mengadakan beberapa demonstrasi untuk mengecam campur tangan Arab Saudi di wilayah tersebut.(IT/TGM)

Melawan Kejahatan AS dan Israel adalah Terorisme (Bag. 1)

Islam Times- http://www.islamtimes.org/vdcgwy9w3ak9u34.1ira.html

Definisi ini dimaksudkan untuk mengutuk tindakan perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme sebagai kriminal, sekaligus membersihkan kejahatan yang dilakukan negara kolonial "Israel" dan negara-negara imperialis Barat, pertama dan terutama adalah Amerika Serikat sendiri.

Elemen Takfiri didikan AS dan Israel

Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tahunan tentang terorisme di seluruh dunia pada 30 April 2014 (yang terbaca penuh ironis, pengabaian, serta permainan dan selera politik AS).

Bagi PBB, terorisme, seperti yang didefinisikan peneliti Belanda, Alex P. Schmid, adalah, "Metode yang menyulut kecemasan dari tindakan kekerasan berulang-ulang yang dilancarkan secara (semi) klandestin oleh para aktor individu, kelompok, atau negara, untuk alasan idiosinkretik, kriminal, atau politik, dimana (berbeda dengan pembunuhan biasa) target langsung dari aksi kekerasan bukanlah target utama. Para korban manusia dari kekerasan langsung umumnya dipilih secara acak (target kesempatan) atau selektif (target yang mewakili atau simbolis) dari populasi target, dan berfungsi sebagai penghasil pesan. Ancaman (juga kekerasan) yang berbasis proses komunikasi antara (organisasi) teroris, korban (yang diancam), dan target utama, digunakan untuk memanipulasi target utama (audiens), yang mengubahnya menjadi target teror, target tuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah utamanya pemerasan, pemaksaan, atau propaganda yang dilancarkan."

Tapi, menurut jurnalis senior Thierry Meyssan, sejak 2004, undang-undang AS mendefinisikan terorisme sebagai \'kekerasan terencana bermotif politik yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen rahasia.

Definisi ini dimaksudkan untuk mengutuk tindakan perlawanan terhadap kolonialisme atau imperialisme sebagai kriminal, sekaligus membersihkan kejahatan yang dilakukan negara kolonial "Israel" dan negara-negara imperialis Barat, pertama dan terutama adalah Amerika Serikat sendiri.

Definisi tersebut, lanjutnya, menyamakan resistensi dengan terorisme. Sebelum Perang Dunia II, istilah "perlawanan" berarti kekuatan reaksioner yang menentang kemajuan. Tapi setelah Perang Dunia II, ia mengacu pada "setiap gerakan yang menentang pendudukan suatu negara oleh pasukan asing", khususnya merujuk pada Perlawanan Perancis terhadap kolaborator Nazi dan warga sipil atau pejabat militer Reich.

Karena itu, laporan Departemen Luar Negeri AS menggabungkan kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil tanpa pandang bulu (dengan pengecualian terhadap tindakan sama yang dilakukan Kekaisaran), dengan aksi perlawanan. "Sebagaiman diakui bahwa pusat terorisme global sekarang di kawasan MENA yang dihuni al-Qaeda dan afiliasinya, saya membaca secara seksama pernyataan yang ditujukan untuk masing-masing negara yang menyusunnya," kata Meyssan.

Meskipun mengakui bahwa terorisme di Irak pada tahun 2013 telah merenggut 8800 korban, seluruh dokumen itu memperlihatkan kelalaiannya secara mencolok.

1,. Laporan itu mengabaikan mantan orang nomor dua al-Qaeda, Abdelhakim Belhaj, yang telah menjadi gubernur militer Tripoli (Libya) dan pemimpin Partai al-Watan, yang darinya muncul perdana menteri, Ali Zeidan.

2. Tidak disebutkan tentang keramahan "Israel" terhadap para pemberontak al-Qaeda yang cedera dan ucapan selamat yang mereka terima secara pribadi dari Perdana Menteri zionia Benjamin Netanyahu yang datang mengunjungi mereka di rumah sakit.

3. Turki, yang diklasifikasikan sebagai negara Eropa dan bukan Asia, ditampilkan sebagai mitra lama Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Laporan ini mengulas kegiatan PKK, tapi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang keberadaan tiga kamp pelatihan al-Qaeda di wilayahnya (dua di perbatasan Suriah dan satu di pinggiran kota Istanbul). Juga tentu saja, tak ada catatan apapun tentang proses peradilan yang menetapkan bahwa Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan diam-diam bertemu.dengan bankir al-Qaeda untuk membiayai operasi di Suriah. Padahal, semua itu merupakan berita paling penting tahun ini di kawasan tersebut.

4. Tidak sepatah kata pun disebutkan tentang pengangkatan Muhammad al-Ajmi Nayif sebagai Menteri Kehakiman dan Departemen Agama Kuwait, meskipun fakta bahwa Departemen Keuangan AS menuduhnya sebagai salah satu penggalang dana utama al-Qaeda. Tapi itu terjadi pada 5 Januari 2014, yang karenanya dapat dianggap keluar dari ruang lingkup laporan, meskipun beberapa peristiwa lainnya sampai Februari tetap dikutip.

5, Tidak ada sepatah kata pun mengenai Arab Saudi, kendati pun penasihat keamanan nasional dan kepala intelijennya sepanjang 2013, Pangeran Bandar bin Sultan, dianggap sebagai pemimpin al-Qaeda yang sebenarnya sejak mundurnya Osama bin Laden pada bulan Agustus 2011 karena alasan kesehatan.

(IT/VN/rj)

Melawan Kejahatan AS dan Israel adalah Terorisme (Bag. 2)

Islam Times- 3. http://www.islamtimes.org/vdcdoz0s9yt0jz6.lp2y.html

Pemerintah Sudan akan menjadi mitra Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Namun negara miskin itu terus mendukung Hamas, sehingga wajar jika masih berada di bawah "sanksi". Laporan itu tampaknya mengabaikan fakta bahwa Hamas loyal terhadap dan meneladani Qatar.

Takfiri

Lantas, siapa pendukung terorisme menurut Departemen Luar Negeri AS?

Menurut Thierry Meyssan, laporan itu meninjau berbagai negara yang telah menderita terorisme, dengan mengecualikan empat negara yang dianggap bertanggung jawab atas terorisme internasional (sehingga dipandang bukan sebagai korban, melainkan algojo): Kuba (sejak 1982), Iran (sejak 1984), Sudan (1993), dan Suriah (sejak 1979).

1. Kuba dituduh menyembunyikan teroris yang melarikan diri dari Amerika Serikat, seraya memberi mereka tempat tinggal, makanan, dan perawatan medis. Mereka semua adalah anggota Black Panthers yang lolos dari pembantaian massal yang dilakukan aparat keamanan AS!

2. Iran dituduh mendukung perlawanan di Levant (yang diklaim) (Hizbullah, Jihad Islam, PFLP) serta Yaman, dan terutama menyembunyikan basis al-Qaeda (?) di bawah komando Muhsin al-Fadhli. Laporan itu menyatakan bahwa pemerintah Iran membolehkan transfer dana dan jihadis melalui wilayahnya ke Suriah (?). Berdasarkan laporan itu, Iran dengan demikian bersekutu dengan al-Qaeda di Suriah serta bertempur bahu-membahu dengan negara (pemerintah Suriah) dan teroris melawan "oposisi damai". Tak sepatah kata pun disebutkan tentang pembunuhan ilmuwan Iran, maupun serangan kelomok teroris dukungan AS, Mujahidin Khalq.

3. Pemerintah Sudan akan menjadi mitra Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Namun negara miskin itu terus mendukung Hamas, sehingga wajar jika masih berada di bawah "sanksi". Laporan itu tampaknya mengabaikan fakta bahwa Hamas loyal terhadap dan meneladani Qatar.

4. Suriah dituduh mendukung perlawanan di Levant (sebagaimana diklaim). Laporan itu menyoroti bahwa, meskipun memiliki akses ke MENA-FATF, negara ini tidak mampu mengendalikan pendanaan teroris karena 80 persen warganya melakukan transaksi secara tunai di luar pengawasan bank. Akhirnya, Suriah berjanji untuk menghancurkan senjata kimia yang diketahui telah digunakan kelompok teroris. Begitulah.

Pada 2013, tak ada terorisme di Suriah, menurut Departemen Luar Negeri, meskipun negara ini menjadi tujuan utama al-Qaeda dan mengalirnya ribuan jihadis yang menimbulkan masalah bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sebaliknya, "Rezim (Suriah) berupaya sepanjang tahun untuk menunjukkan negaranya sebagai korban terorisme, seraya mengarakterissasi lawan bersenjatanya sebagai teroris."

Kepala terputus menghiasi gerbang masuk dan lapangan utama dari 'zona yang dibebaskan' dan didukung NATO tidak menarik perhatian rezim Washington. Sebaliknya, laporan itu menyambut perpecahan Front al-Nusra dan ISIS dari Koalisi Nasional yang secara resmi disponsori AS.

Dalam perspektif logika revisionis ini, dapat dimengerti bahwa pemerintahan Obama tidak dapat menerima tuntutan delegasi Suriah dalam pembicaraan Jenewa.

Perhatikan bahwa Suriah adalah negara yang paling sering dikutip dalam laporan itu. Memang, laporan itu mengamati bahwa jihad di Suriah telah menjadi masalah bagi 26 negara yang memasok para pemberontak dan takut melihat mereka pulang untuk melancarkan aksinya di rumah. Kendati catatan di negara-negara utama Eropa dan Arab mencakup topik ini, hanya Kyrgyzstan yang disebutkan di seluruh dunia, meskipun masalah ini secara luas dibahas di tempat lain, termasuk di Indonesia. Namun, kita pelajari di bagian lain laporan itu bahwa masalah ini juga muncul di seluruh wilayah bekas Uni Soviet.

Pada akhirnya, laporan itu memuat begitu banyak kontradiksi yang jelas-jelas menjadikan Washington tidak mungkin lagi untuk menyembunyikan permainannya. Mengapa laporan itu mengabaikan peran Abdelhakim Belhaj di Libya? Apalagi jika bukan dimaksudkan untuk menyembunyikan perannya dalam penaklukan negara itu oleh NATO dan serangan terhadap Suriah.

Mengapa laporan itu mengabaikan pembiayaan al-Qaeda dari dana publik Turki yang digelapkan Perdana Menteri? Apalagi jika bukan dikarenakan negara itu merupakan adalah anggota NATO.

Mengapa laporan itu menuding Hamas sebagai organisasi teroris yang melawan "Israel" dan mengabaikan fakta bahwa kelompok perlawanan itu berdomisili di Qatar? Apalagi jika bukan dikarenakan kebijakan Washington vis-à-vis Ikhwanul Muslimin yang tidak meyakinkan.

Mengapa laporan itu mengabaikan penggalangan dana (untuk teroris al-Qaeda di Suriah) yang dilakukan Menteri Kehakiman Kuwait? Apalagi jika bukan karena AS cs justru membiayai al-Qaeda di Suriah.

Mengapa laporan itu mengabaikan peran Pangeran Bandar bin Sultan, yang dikenal sebagai "Bandar Bush"? Apalagi jika bukan dikarenakan ia bertindak atas nama CIA.

Kalau ada yang masih ragu bahwa "perang melawan terorisme" hanyalah tipuan, serta bahwa terorisme secara umum dan al-Qaeda secara khusus merupakan instrumen kebijakan AS, laporan AS itu dapat menjadi bukti lebih lanjut. (IT/VN/rj)

Noam Chomsky: "AS Negara Teroris"

Islam Times- http://www.islamtimes.org/vdci5waput1ayy2.k8ct.html

"Dengan ukuran apapun, AS telah lama menggunakan terorisme. Pada 1978-79, Senat AS berusaha meloloskan undang-undang melawan terorisme internasional--dalam setiap versi yang mereka hasilkan, para pengacara mengatakan AS niscaya akan melanggar."

Takfiri di Suriah

"Pemerintahan Obama didedikasikan untuk meningkatkan terorisme. Bahkan, itu dilakukan di seluruh dunia. Obama menjalankan operasi teroris terbesar yang pernah ada, mungkin dalam sejarah: kampanye pembunuhan drone, hanya bagian dari itu [...] Semua operasi ini... adalah operasi teror," ungkap intelektual anti-Barat yant menyebut dirinya "pembangkang", Noam Chomsky.

"Orang-orang benci negara itu yang terus meneror mereka. Itu bukan kejutan. Coba pertimbangkan cara kita bereaksi terhadap aksi-aksi teror. Itulah cara orang lain bereaksi terhadap aksi teror [Amerika]," imbuhnya.

Chomsky benar. Para pakar setuju bahwa serangan pesawat tak berawak yang tanpa pandang bulu merupakan kejahatan perang. AS tidak hanya membunuh orang yang bahkan identitasnya tidak dikenal, namun juga membunuh anak-anak.

Dan itu menggunakan taktik jahat namun dibenarkan al-Qaeda, yaitu membunuh orang yang menghadiri pemakaman korban tewas--dan menargetkan orang-orang yang mencoba menyelamatkan orang-orang yang telah terluka oleh--serangan sebelumnya. Chomsky sebelumnya secara luas telah mendokumentasikan terorisme AS.

Wikipedia mencatat, Chomsky dan Herman mengamati bahwa teror terkonsentrasi di wilayah pengaruh AS di Dunia Ketiga, dan mendokumentasikan teror yang dilakukan negara-negara klien AS di Amerika Latin. Mereka mengamati bahwa dari sepuluh negara Amerika Latin yang memiliki pasukan pembunuh, semuanya adalah negara klien AS.

Mereka menyimpulkan bahwa kenaikan global teror negara adalah hasil kebijakan luar negeri AS.

Pada 1991, sebuah buku yang disunting Alexander L. George [Profesor Emeritus Ilmu Politik di Universitas Stanford] juga berpendapat bahwa negara Barat lainnya ikut mensponsori teror di negara-negara Dunia Ketiga. Disimpulkan bahwa AS dan sekutunya merupaan pendukung utama terorisme di seluruh dunia.

Sungguh, AS telah menciptakan pasukan kematian di Amerika Latin, Irak, dan Suriah. Direktur Badan Keamanan Nasional di bawah Ronald Reagan, Let. Jend. William Odom, mencatat, "Karena AS sendiri punya catatan panjang dalam mendukung teroris dan menggunakan taktik teroris, slogan-slogan perang melawan terorisme saat ini hanya membuat AS terlihat munafik di seluruh dunia."

Odom juga mengatakan, "Dengan ukuran apapun, AS telah lama menggunakan terorisme. Pada 1978-79, Senat AS berusaha meloloskan undang-undang melawan terorisme internasional--dalam setiap versi yang mereka hasilkan, para pengacara mengatakan AS niscaya akan melanggar."

Washington Post melaporkan pada 2010, bahwa AS telah lama menjadi eksportir terorisme, menurut analisis rahasia CIA yang dirilis Rabu oleh situs WikiLeaks. Kepala dan agen khusus yang bertanggung jawab di kantor FBI Los Angeles mengatakan bahwa sebagian besar serangan teror dilakukan CIA dan FBI.

Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan dan ancaman untuk mengintimidasi atau memaksa, terutama demi tujuan politik. AS telah mendukung secara langsung al-Qaeda dan teroris lainnya serta memberi mereka senjata, uang, dan dukungan logistik di banyak negara, seperti Suriah, Libya, Mali, Bosnia, Chechnya, Iran, dan banyak lagi, baik sebelum maupun setelah peristiwa 9/11. (IT/WB/rj)

CIA , Mossad , MI6 dan Arab Bentuk "Joint Operation Room"

Islam Times - http://www.islamtimes.org/vdciu3aprt1ayw2.k8ct.html

"CIA, Mossad, MI6 dan dua negara Arab telah mejalankan plot jangka panjang dalam banyak pertemuan mereka sejak tahun 2001 untuk menghancurkan infrastruktur negara-negara Muslim khususnya yang tentaranya kuat seperti Irak , Suriah dan Mesir untuk melemahkan negara-negara Islam tersebut dalam melawan Israel," sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu mengatakan pada FNA.

Intelejen gabungan Barat, Zionis dan Arab.jpg

Sebuah sumber Arab di Yordania mengungkapkan pada hari Senin (5/5/14) bahwa CIA , Mossad, MI6 dan agen mata-mata dari Arab Saudi dan negara Arab lain menyiapkan ruang operasi gabungan di Amman untuk merusak keamanan dan stabilitas Iran, Irak, Suriah dan Mesir.

"CIA, Mossad, MI6 dan dua negara Arab telah mejalankan plot jangka panjang dalam banyak pertemuan mereka sejak tahun 2001 untuk menghancurkan infrastruktur negara-negara Muslim khususnya yang tentaranya kuat seperti Irak, Suriah dan Mesir untuk melemahkan negara-negara Islam tersebut dalam melawan Israel," sumber yang meminta namanya dirahasiakan itu mengatakan pada FNA.

Sumber tersebut mengatakan, perang di Suriah, operasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) serta al-Qaeda di Suriah dan Irak, bentrokan terbaru antara tentara Mesir dan rakyat, kerusuhan dan serangan bom teroris di Libanon yang bertujuan melemahkan Hizbullah dan penyebaran kelompok teroris di Yaman merupakan produk-produk ‘Joint Operation Room’ (Kamar Operasi Gabungan) ini.

Sumber itu mengatakan, Joint Operation Room memilih Amman sebagai tempat pertemuan karena adanya hubungan baik antara pejabat Yordania dan Israel dan ketakutan pejabat Zionis untuk bepergian ke negara Arab lainnya.

Sumber tersebut juga menyebutkan, serangan baru-baru ini di Zona Hijau Baghdad oleh al-Qaeda, ISIL dan sisa-sisa partai Baath dan upaya menggulingkan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki serta beberapa kerusuhan baru-baru ini di Iran Timur (termasuk penculikan lima penjaga perbatasan yang bertujuan menabur perselisihan antara Syiah dan Sunni Iran) merupakan plot terbaru Joint Operation Room ini.

Semua ini terjadi pasca perjalanan mantan Kepala Intelijen Saudi, Bandar Bin Sultan ke Amman dan Tel Aviv beberapa bulan lalu.[IT/r]

Al-Qaradawi, Adnan Aeraour dan al-Arifi Menentang Boikot Israel

Islam Times- 

Yusuf al-Qaradawi, Adnan Aeraour dan Mohamed al-Arifi, menentang pemboikotan terhadap Zionis Israel dan meminta pemulihan hubungan baru dengan Israel dan Amerika Serikat.

Surat pernyataan

Sumber informasi dari pemerintahan transisi Suriah bentukan Arab Saudi, Qatar, Turki, AS dan Yordania mengungkap bahwa ulama top, Yusuf al-Qaradawi, Adnan Aeraour dan Mohamed al-Arifi, menentang pemboikotan terhadap Zionis Isrel dan meminta pemulihan hubungan baru dengan kedua negara.

Pernyataan itu dikeluarkan oleh Muhyi al-Din Banana yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan pemerintahan transisi bentukan AS di Istanbul, Turki pada 06 April 2014.

Pernyataan itu juga menegaskan, perbaikan hubungan dengan AS dan Israel memungkinkan pemerintahan transisi Suriah belajar bagaimana membentuk Pemerintah Interim.

Muhyi al-Din Banana dilahirkan di kota Qurqania di Idlib pada tanggal 14 Juni 1948. Ia menerima gelar PhD dari Universitas Moskow pada tahun 1975 dalam bidang geoteknik dan saat ini ditunjuk sebagai menteri Pendidikan Pemerintahan transisi Suriah. [IT/Onh/Ass]

kode topik : 379921

Ada Apa Syaikh Muhammad Al'Arifi Kunjungi Syaikh Salman Al Audah?

http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/04/29/30097/ada-apa-syaikh-muhammad-alarifi-kunjungi-salman-al-audah/#sthash.N182IOtS.dpbs

 

 

 Berita Terkait

• Bocoran Wikileaks Menjelaskan Cara Kaum Neolib Bekerja
• Gedung DPR: Panggung Sandiwara Anggota Parlemen
• Dompet Dhuafa Gandeng GNOTA, Move On untuk Pendidikan Anak Indonesia
• Ini Sebab Presiden Indonesia hanya Boleh (Orang) Jawa

Selasa, 7 Rajab 1435 H / 29 April 2014 17:37 wib

Ada Apa Syaikh Muhammad Al'Arifi Kunjungi Syaikh Salman Al Audah?

Ada apa dibalik kunjungan Syaikh DR. Muhammad Al-‘Arifi ke rumah Syaikh DR. Salman Al Audah?? Syaikh Al 'Arifi seorang ulama yang terkenal yang juga penulis & motivator ini?

Di Indonesia nama kedua ulama yang terkenal tak hanya di Arab Saudi dan jazirah Arab ini tak seterkenal Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Aidh Al Qarni.

Mendengar empat nama ulama di atas tentu akan menimbulkan multi tafsir dan multi follower. Sebagaimana diketahui Syaikh Yusuf Al Qardhawi sangat dikagumi oleh kalangan ikhwanul muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang banyak masuk ke dalam PKS.

Demikian halnya ketika mendengar nama Syaikh Aidh Al Qarni, beberapa diantara kita akan mengingat karyanya yang cukup terkenal di Indonesia yang berjudul Laa Tahzan.

Namun untuk dua nama berikutnya, Syaikh Salman Al Audah dan Syaikh Al 'Arifi maka tak banyak orang yang mengetahui karya dan pandangannya.

Wawancara Tim Salman Al Audah di Indonesia

Supaya tidak ghibah dan penasaran, Tim Voa Islam yang sempat wawancara singkat sembari berbincang dan mencoba tabayyun dengan pihak Jaya Consulting & Mutiara Publishing yang kebetulan memegang hak cipta pencetakan buku-buku Syaikh Salman Al Audha. Kami mencoba mengkonfirmasi soal Syaikh Salman Al Audah dan Syaikh 'Arifi dan bagaimana pandangan beliau.

Medio April silam sempat kami bertanya pada Ali Abu Sulaiman dari Jaya Consulting & Mutiara Publishing, yang akan membagikan lebih dari 3000 buku karya Syaikh Salman Al Audah ini, soal pandangannya terkait masalah keumatan terutama di Jazirah Arab yang penuh dengan konflik terutama soal Mesir, Suriah dan Afghanistan.

Menurut Abu Sulaiman yang warga negara Arab Saudi, Syaikh Salman Al Audah ingin menjembatani Ulama di Arab Saudi dan warga negara Indonesia. Selanjutnya ia ingin menandingi kekuatan propaganda syiah yang didukung dengan dana yang sangat besar, namun dengan teknologi dan sosial media Syaikh Salman Al Audah akan berdakwah kepada umat Islam diseluruh dunia.

Abu Sulaiman seorang yang dekat dengan Syaikh Salman dan Syaikh Al 'Arifi ini menjawab "Syaikh Salman sangat hati-hati dalam bersikap dan mencoba untuk tidak lagi berbicara masalah politik. Namun untuk membela umat Islam di Mesir, Suriah dan Afghanistan tentu boleh membantu dengan dana. Akan tetapi jika membantu secara fisik ia tidak bisa, karena beliau tidak bisa keluar negeri karena visanya dicekal pemerintah Arab Saudi" pungkasnya

Ia lalu menambahkan, "...di Arab Saudi cekal mencekal ketika setibanya di bandara adalah hal biasa saja, tiba-tiba ketika kita akan boarding pesawat eh tak tahunya malah dilarang bepergian keluar negeri"

Lalu kami juga bertanya seberapa besar nama Syaikh Salman Al Audah ini? Abu Sulaiman menyatakan "ia seperti dai sejuta umat dan terkenal tak hanya di Arab Saudi, akan tetapi di Jazirah Arab hingga Turki. Syaikh Salman meski bukan anak muda, namun ia berjiwa muda dan sederhana. Anda bisa lihat dia tidak jaim meski hanya menggunakan peci putih. Sesuatu yang merupakan aib di Arab Saudi apabila ulama menanggalkan kafayeh" ujarnya

"Di Jazirah Arab, Syaikh Salman ini ibaratnya dai sejuta umat dan merupakan ulama yang terkenal kedua atau ketiga setelah Syaikh Yusuf Qardhawi." imbuh Ustadz Ali Abu Sulaiman

Dalam dunia dakwah Ustadz Ali Abu Sulaiman menyatakan bahwa Syaikh Salman termasuk ulama yang moderen dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Contohnya saja ketika ulama yang lain masih menulis buku namun Syaikh Salman masuk ke dunia dakwah di televisi dan media social seperti facebook dan twitter.

Ali Abu Sulaiman menambahkan "..Bahkan ia termasuk lokomotif dakwah menggunakan teknologi, dahulu ulama Saudi tak mau ceramah di TV yang dinilainya barang 'kotor'. Namun atas ajakan Syaikh Salman Al Audah sekarang para ulama Saudi yang lain malah jadwal dakwah di TV lebih banyak daripada Syaikh Salman" ucap Abu Sulaiman.

Dua ulama berikutnya kami penasaran dengan Syaikh Aidh Al Qarni dan Syaikh Muhammad Al'Arifi yang video youtubenya sangat fanstastis membakar semangat generasi muda untuk membantu umat Islam di Suriah.

Abu Sulaiman menyatakan bahwa dua ulama tersebut, yakni Aidh Al Qarni dan Al 'Arifi merupakan kerabat Syaikh Salman Al Audah. Mereka saling support dan bahkan saling berkunjung. Kedekatan Syaikh Salman dan Syaikh Al'Arifi bisa terlihat dari foto-foto yang di informasikan tim Jaya Consulting & Mutiara Publishing melalui akun resmi social media Syaikh Salman Al Audah di Indonesia.

Facebook : https://www.facebook.com/salman.alodah.id
Twitter : https://twitter.com/isalman_alodah
--------------------------------------------------------------
Tanpa banyak bicara, pihak Jaya Consulting & Mutiara Publishing menunjukkan pada sebuah foto-foto kedekatan Syaikh Salman Al Audah dan Syaikh Al'Arifi.

Rumah kami dimuliakan dengan kunjungan sahabat kami; Dr. Muhammad al-‘Arifi.

Betapa aku merindukan senyum tulus dan pelukan hangat ini..

Seandainya aku berada diantara keduanya..

Baarakallahu fiikuma ya syaikh.

Alangkah indahnya persaudaraan karena Allah; dijalan Allah –
Betapa kami berharap bisa hadir diantara Anda berdua, mendengarkan pembicaraan Anda, dan menimba ilmu dari Anda…

Semoga Anda berdua selalu sehat afiat.

Jadi memang, kunjungan Syaikh Al 'Arifi ke kediaman Syaikh Salman Al Audah karena mereka memang dalam satu lokomotif dakwah yang sama, akan tetapi berbagi tugas sesuai peran dan lingkup dakwah masing-masing.

Masih penasaran sama Syaikh Salman AL Audah? klik aja facebook atau twitternya, silakan tabayyun secara langsung. Wallahu'alam bishowab [abuammar/voa-islam.com]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/04/29/30097/ada-apa-syaikh-muhammad-alarifi-kunjungi-salman-al-audah/#sthash.N182IOtS.dpuf

Prof. Michel Chossudovsky: "Zionis akan Tegakkan Israel Raya"

Islam Times- http://www.islamtimes.org/vdcftcdmcw6de0a.,8iw.html

Proyek Zionis mendukung gerakan pemukiman Yahudi. Lebih luas lagi, itu melibatkan kebijakan mengusir rakyat Palestina dari Palestina menuju aneksasi akhirnya, baik di Tepi Barat maupun di Gaza untuk "Negara Israel".

Peta Israel Raya

Dokumen yang ditulis cendekiawan Yahudi anti-zionis, Israel Shahak (1933-2001) pada 1982 yang berkaitan dengan pembentukan "Israel Raya" merupakan landasan faksi zionis yang kuat dalam pemerintahan Netanyahu saat ini, partai Likud, serta dalam kelembagaan militer dan intelijen "Israel".

Demikian ungkap analis Timur Tengah, Prof. Michel Chossudovsky. "Menurut bapak pendiri Zionisme. Theodore Herzl, 'Wilayah Negara Yahudi membentang: Dari Brook Mesir hingga Eufrat'," imbuhnya.

Menurut Rabbi Fischmann, "Tanah yang Dijanjikan memanjang dari Sungai Mesir hingga sungai Eufrat; itu mencakup sebagian wilayah Suriah dan Lebanon."

Bila ditinjau dalam konteks saat ini, perang Irak, perang 2006 di Lebanon, perang di Libya 2011, perang yang sedang berlangsung di Suriah, belum lagi proses perubahan rezim di Mesir, harus dipahami dalam kaitannya dengan Rencana Zionis untuk Timur Tengah. "Yang terakhir ini berusaha melemahkan dan akhirnya merapuhkan negara-negara Arab 'tetangganya' sebagai bagian dari proyek ekspansionis 'Israel'," papar Chossudovsky.

"Israel Raya" terdiri dari daerah yang membentang mulai dari Lembah Nil hingga Eufrat.

Proyek Zionis mendukung gerakan pemukiman Yahudi. Lebih luas lagi, itu melibatkan kebijakan mengusir rakyat Palestina dari Palestina menuju aneksasi akhirnya, baik di Tepi Barat maupun di Gaza untuk "Negara Israel".

"Israel Raya" akan menciptakan sejumlah proksi Serikat. Ini akan termasuk bagian dari Lebanon, Yordania, Suriah, Sinai, serta sebagian Irak dan Arab Saudi. (Lihat peta)



Menurut Mahdi Darius Nazemroaya dalam artikel Global Research (2011), Yinon Plan merupakan kelanjutan dari desain kolonial Inggris di Timur Tengah, "Yinon Plan adalah rencana strategis 'Israel' untuk memastikan keunggulan regional 'Israel'. Ini menegaskan dan menetapkan bahwa 'Israel' harus mengkonfigurasi ulang lingkungan geopolitiknya melalui Balkanisasi negara-negara Arab sekitarnya menjadi negara-negara lebih kecil dan lebih lemah."

"Para pakar strategi 'Israel' melihat Irak sebagai tantangan strategis terbesar mereka dari sebuah negara Arab. Itulah sebabnya mengapa Irak dikerangkakan sebagai pusat untuk Balkanisasi Timur Tengah dan Dunia Arab. Di Irak, berdasar konsep Yinon Plan, para pakar strategi 'Israel' telah menyerukan pembagian Irak menjadi negara Kurdi dan dua negara Arab, satu untuk Muslim Syiah dan lainnya untuk Muslim Sunni. Langkah pertama untuk membentuk itu adalah perang Irak-Iran, yang dibahas dalam Rencana Yinon."

"The Atlantic pada 2008 dan Jurbal Angkatan Bersenjata militer AS pada 2006, sama-sama menerbitkan peta yang beredar luas, yang mirip garis besar Rencana Yinon. Selain membag-bagi Irak, yang juga diserukan Biden Plan, Yinon Plan juga menyerukan pembagi-bagian Lebanon, Mesir, dan Suriah. Partisi Iran, Turki, Somalia, dan Pakistan juga sejalan dengan pandangan ini. Yinon Plan juga menyerukan pembubaran di Afrika Utara dan yang diperkirakan dimulai dari Mesir dan kemudian merembet ke Sudan, Libya, dan seluruh kawasan."

File:Greater israel.jpg
(Peta "Israel Raya" yang memerlukan terpecah-pecahnya negara-negara Arab yang ada ke dalam negara-negara kecil)

Nazemroaya melanjutkan, "Rencana itu beroperasi di atas dua premis pentint. Untuk bertahan hidup, 'Israel' harus (1) menjadi kekuatan regional berkuasa, dan (2) harus menghasilkan pemecah-belahan seluruh wilayah menjadi negara-negara kecil dengan membubarkan seluruh negara Arab yang ada. 'Negara kecil' di sini akan bergantung pada komposisi etnis atau sektarian masing-masing negara. Akibatnya, harapan Zionis adalah bahwa negara-negara berbasis sektarian itu menjadi satelit 'Israel' dan, ironisnya, sumber legitimasi moralnya... Ini bukan ide baru, juga tidak muncul untuk pertama kalinya dalam pemikiran strategis Zionis. Memang, memecah-belah semua negara Arab ke dalam unit lebih kecil telah menjadi tema yang berulang."

Ditinjau dari konteks ini, ujar Chossudovsky, perang melawan Suriah merupakan bagian dari proses perluasan wilayah "Israel". "Dinas intelijen 'Israel' menjalin kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat, Turki, dan NATO untuk secara langsung mendukung tentara bayaran teroris al-Qaeda di wilayah Suriah," imbuhnya.

Proyek Zionis juga memerlukan destabilisasi Mesir yang menciptakan perpecahan faksi dalam Mesir sebagaimana dimainkan oleh "Musim Semi Arab" yang mengarah pada pembentukan negara berbasis sektarian yang didominasi Ikhwanul Muslimin. (IT/GR/rj)

Jet Tempur Yordania Hancurkan Tiga Kendaraan Militer di Perbatasan

Islam Times- http://www.islamtimes.org/vdcc11q142bqme8.5fa2.html

"Jet tempur angkatan udara kerajaan pada hari ini pukul 10.30 pagi (07:30 GMT) menghancurkan sejumlah kendaraan yang mencoba menyeberang ke Yordania dari Suriah," kata tentara Yordania dalam sebuah pernyataan.

Jet Tempur Yordania (Ilustrasi)

Jet tempur angkatan udara Yordania menghancurkan sejumlah kendaraan tempur yang mencoba menyeberang ke wilayah kerajaan dari Suriah, demikian pernyataan tentara Yordania, Rabu (16/04/14).

Sumber militer Suriah yang dikutip oleh televisi pemerintah di Damaskus mengatakan, kendaraan tempur yang menerobos perbatasan pada Rabu itu bukan milik angkatan bersenjata Suriah.

Serangan udara Rabu itu adalah untuk pertama kalinya Yordania menggunakan jet tempur untuk menghadapi infiltrasi tersebut.

"Jet tempur angkatan udara kerajaan pada hari ini pukul 10.30 pagi (07:30 GMT) menghancurkan sejumlah kendaraan yang mencoba menyeberang ke Yordania dari Suriah," kata tentara Yordania dalam sebuah pernyataan.
"Kendaraan yang disamarkan itu mencoba masuk dari daerah medan perang di Suriah.

"Jet tempur menembakkan tembakan peringatan, tapi mereka mengabaiakannya dan mendorong tentara kerajaan untuk menghancurkan kendaraan itu. Tentara tidak akan mentolerir tindakan seperti itu," tambah pernyataan itu.

Sementara itu pejabat militer kepada AFP di Amman mengatakan, "Tiga kendaraan mencoba masuk ke dalam wilayah kerajaan dekat Ruwaished di Yordania utara.

Di Damaskus, televisi pemerintah mengutip sebuah sumber militer mengatakan, kendaraan itu bukan milik tentara Suriah.

"Tidak ada militer atau kendaraan lapis baja milik tentara Suriah bergerak menuju perbatasan Yordania, dan apa yang menjadi target angkatan udara Yordania bukan milik tentara Suriah," katanya dalam sebuah peringatan berita.

Penjaga perbatasan Yordania mengatakan, mereka bentrok dengan beberapa kempok bersenjata dan menangkap beberapa orang beberapa pekan terakhir ketika kelompok-kelompok bersenjata mencoba menyeberang dari Suriah ke kerajaan.

Pada saat yang sama, Amman mengatakan penyelundupan senjata dari perbatasannya dengan Suriah meningkat sebesar 300 persen dalam satu tahun terakhir ini.

Selama ini, Yordania bersama Qatar, Arab Saudi, AS dan Turki adalah penyokong utama elemen-elemen Takfiri di Suriah untuk menghancurkan jutaan kehidupan rakyat Suriah dan secara terbuka melatih dan mempersenjatai Takfiri di Yordania. [IT/Onh/Ass]

Rakyat Yordania Tolak Perjanjian dengan Israel

Islam Times – http://www.islamtimes.org/vdcepw8xzjh8pei.rabj.html

"Seruan untuk mengusir duta besar Israel dan membatalkan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel merupakan salah satu hal yang menjadi konsensus bagi [rakyat] Yordania," katanya.

Demo anti Zionis Israel di Yordania.jpg

Rakyat Yordania menolak perjanjian tahun 1994 antara negara mereka dengan Israel karena membuat negara mereka mendapat belas kasihan dari rezim Israel, seorang analis politik mengatakan Press TV.

"Ini adalah kesepakatan damai [yang] membuta Yordania mendapat belas kasihan dari Israel. Hubungan dengan Israel selalu menjadi sumber kemarahan rakyat Yordania," kata Naseer al-Omari dalam sebuah wawancara Sabtu (15/3/14).
"Seruan untuk mengusir duta besar Israel dan membatalkan perjanjian damai tahun 1994 dengan Israel merupakan salah satu hal yang menjadi konsensus bagi [rakyat] Yordania," katanya.

Sang analis berpendapat, rakyat Yordania memandang perjanjian itu sebagai sarana untuk mengamankan rezim yang berkuasa di Yordania.

Yordania telah menjadi ajang protes anti Israel sejak terjadi penembakan mati hakim Yordania, Raed Za'atar pada hari Senin (10/3/14) di Terminal Jembatan Allenby, perbatasan Yordania dan Tepi Barat yang diduduki.

Pihak berwenang Israel mengklaim Za'atar berusaha merebut senapan dari prajuritnya di perbatasan.

Pembunuhan itu kemudian memicu keributan di Yordania dan memicu protes jalanan di seluruh negeri. Mereka menyeru pemerintah mengusir duta besar Israel di Amman dan membatalkan perjanjian damai 1994 Jordan dengan rezim Israel.

Awal pekan ini, anggota Parlemen Yordania mengutuk pembunuhan itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian. Sementara para pengacara dan hakim juga menggelar aksi protes di luar Istana Kehakiman Amman untuk menuntut pendeportasian diplomat Israel dari negara Arab itu.[IT/r]

Hadi Poernomo Tersangka

Sri Mulyani Lengserkan Hadi Poernomo Usai Didesak Bank Dunia dan IMF

Minggu, 4 Mei 2014 19:40 WIB

Warta Kota/Henry Lopulalan

Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/04/sri-mulyani-lengserkan-hadi-poernomo-usai-didesak-bank-dunia-dan-imf
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 

Tersangka kasus suap pajak Bank Central Asia, Hadi Poernomo, ternyata pernah menjadi orang kuat saat menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

Hadi, menjadi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu RI yang korup tapi tetap dipertahankan selama era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga tetap bertahan meski menteri keuangan sudah empat kali diganti.

Namun, keperkasaannya tersebut tak berdaya setelah SBY menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Hanya dalam jangka waktu lima bulan sejak dilantik, Sri Mulyani sukses melengserkan Hadi Poernomo sebagai dirjen pajak.

Ternyata, keberhasilan Sri Mulyani menggulingkan dirjen korup tersebut bukan lantaran ada programnya pribadi untuk mereformasi institusi perpajakan.

Menurut laporan dalam kawat diplomatik rahasia Amerika Serikat berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014), Sri Mulyani didesak melengserkan Hadi Poernomo yang dinilai merugikan pebisnis AS.

"Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washington DC untuk bertemu World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), komunitas lembaga donor mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Poernomo," terang dokumen tersebut.

Sehari setelah Sri Mulyani kembali ke Indonesia, yakni 26 April 2006, ia langsung melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo.

Masih menurut laporan intelijen AS tersebut, Darmin Nasution dinilai bukan sosok ideal sebagai pengganti Hadi Poernomo dan juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia semisal Freeport.

Namun, laporan itu menyebutkan seorang insurance executive di barat mengatakan, sosok Darmin bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan persoalan.

Contohnya, Darmin berani "membayar" Komisi XI DPR Ri senilai 100 ribu Dolar AS pada tahun 2004, demi memuluskan amandemen undang-undang kepailitan.

Hingga berita ini dimuat, belum diperoleh konfirmasi dari mantan Dirjen Pajak Kementeriaun Keuangan Hadi Poernomo, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*)

Terkait#Sri Mulyani#Hadi Poernomo#Bank Dunia#International Monetary Fund (IMF)

Hadi Poernomo Tersangka

Ada Tiga Kasus Kepentingan AS di Balik Pencopotan Hadi Poernomo

Senin, 5 Mei 2014 11:29 WIB

Tribunnews/Dany Permana

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo berdiskusi dalam acara Polemik bertajuk Ragu-ragu Poros Baru , di Jakarta, Sabtu (19/4/2014). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocoran Wikileaks tentang peran CIA serta intervensi IMF dan Bank Dunia dalam pencopotan Dirjen pajak Hadi Poernomo menuai polemik baru. Apa kepentingan asing di balik pencopotan Hadi Poernomo (HP) April 2006 silam? 

"Ketika saya di DPR, saya sudah curiga dengan alasan penggusuran HP. Memang yang bersangkutan sudah lama menjadi Dirjen, jadi masuk akal kalau tujuannya regenerasi," kata Politisi PAN, Dradjad Wibowo kepada Tribunnews, Senin (5/5/2014).

Namun karena penggantinya, Darmin Nasution dalam hal usia juga tergolong senior, Drajad menduga regenerasi bukan alasan yang sebenarnya. "Ada beberapa kasus yang hemat saya membuat membuat HP dimusuhi AS, Bank Dunia dan IMF," kata Drajad yang juga dikenal sebagai ekonom.

Pertama, seorang tokoh bisnis Amerika-Indonesia disidik kewajiban pajaknya. Ini karena selama 24 tahun berbisnis di Indonesia, yang bersangkutan tak punya NPWP. Namun Drajad enggan menyebut nama wajib pajak itu.

Kedua, ada beberapa warga Inggris dan AS yg sudah dan akan di-paksa badan pada waktu itu. 

Ketiga, ada perusahaan besar AS yg ditolak permohonan pajaknya oleh HP. 

"Lalu setelah dia diganti, permohonan tersebut disetujui. Apakah kasus-kasus tersebut yang membuat dia digusur? Saya tidak tahu. Apakah kasus-kasus tersebut juga yang mendorong KPK menghukum dia? Entahlah," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurutnya terkait hal ini, jika alasan penetapan HP sebagai tersangka adalah menyalahgunakan wewenang karena menyetujui permohonan keringanan atau penghapusan pajak, maka semua Dirjen Pajak harus menjadi tersangka. 

Drajad mengatakan Dirjen Pajak diberi kewenangan oleh UU untuk memberi persetujuan tersebut. Bukan Menkeu, apalagi hanya sekedar penolakan dari bawahan (eselon 2) seperti yang disebut KPK. "Setahu saya, semua 'DJP1' (Dirjen Pajak) pernah menjalankan wewenang ini. Apakah menggunakan kewenangan berdasarkan UU itu penyalahgunaan? Jujur saya tidak mudeng logikanya. Beda ceritanya jika KPK bisa membuktikan HP menerima uang dari BCA," urainya. 

Drajad justru curiga pada penarikan kembali kasus pajak PT yang sudah P21 oleh Menkeu saat itu, yang disebutnya justru lebih menyalahi kewenangan. "Sudah P21 di Gedung Bundar kok ditarik kembali ke Lapangan Banteng, lalu kewajiban pajaknya diturunkan, dan diselesaikan dengan Pasal 44B. Ini lebih jelas abuse of powernya. Petugas KPK sudah pernah menyelidikinya, tapi malah macet. Saya juga tidak mudeng lagi," kata Drajad. 

Seperti diberitakan Wikileaks membocorkan kawat diplomatik rahasia berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, kemudian dilansir di laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014).

"Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washington DC untuk bertemu World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), komunitas lembaga donor mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Poernomo," terang dokumen tersebut.

Sehari setelah Menkeu Sri Mulyani kembali ke Indonesia, yakni 26 April 2006, ia langsung melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo.

Bocoran Wikileaks soal Sri Mulyani, SBY, dan Hadi Poernomo

Senin, 5 Mei 2014 15:25 WIB

Warta Kota/Henry Lopulalan

Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Budi didakwa karena diduga terlibat kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  

Hadi Poernomo ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Dirjen Pajak, tepat pada hari ulang tahunnya, Senin (21/4/2014). Ternyata kasus ini punya cerita latar jauh lebih lama, terutama terkait pencopotannya dari jabatan itu, lagi-lagi pada hari ulang tahunnya tetapi pada 2006.

Bocoran WikiLeaks mengungkapkan dokumen yang diklaim sebagai kawat diplomatik dari Jakarta ke berbagai negara tertanggal 29 April 2006. Di dalamnya diungkap awal mula pencopotan Hadi dari posisi Dirjen Pajak.

Hadi, kata dokumen itu, telah "menaklukkan" dua presiden dan empat menteri keuangan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun gagal menggeser Hadi dalam 18 bulan pertama pemerintahannya. SBY, sebut dokumen itu, gagal melakukan kontrol penuh atas birokrasi.

Dokumen yang sama mengungkapkan pula sisi lain "hubungan" Presiden dan Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati. Disebutkan di sana, Dirjen Pajak merupakan salah satu jabatan paling basah, posisi yang punya peluang sangat besar untuk mendapatkan gratifikasi di Pemerintahan Indonesia.

Kemampuan Sri Mulyani menggeser Hadi hanya dalam tempo lima bulan sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan , menegaskan bahwa dia adalah teknokrat di pemerintahan yang punya hubungan baik dengan SBY dan paling bersedia mengambil risiko.(Palupi Annisa Auliani)

Hadi Poernomo Punya 'Senjata Pemusnah Massal' Menggigit Sri Mulyani

Senin, 5 Mei 2014 11:51 WIB

TRIBUNNEWS.COM

Foto Mantan Ketua BPK Hadi Purnomo dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/05/hadi-poernomo-punya-senjata-pemusnah-massal-menggigit-sri-mulyani

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menegaskan perseteruan antara Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo (HP) dengan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati (SMI) sudah terjadi sejak lama.

"Ketika masih menjadi Dirjen Pajak, HP telah menolak 3 kali permohonan keberatan pajak Halliburton yang nilainya ratusan juta dollar. Makanya ketika SMI menjadi Menkeu, tanggal 21 April 2006, SMI memberhentikan HP. Diganti oleh Darmin Nasution," kata Soesatyo ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (5/5/2014).

Tidak lama menjabat, Soesatyo mengatakan keberatan pajak Halliburton dikabulkan oleh Darmin. Kebetulan yang menjabat Direktur PPh adalah orang yang sama yang menolak BCA.

"Dan begitu  Darmin menduduki kursi Dirjen Pajak, maka keberatan pajak Halliburton langsung dikabulkan oleh Darmin dengan menghilangkan dokumen pandangan hukum," katanya.

Lanjut Soesatyo disinilah harusnya KPK juga masuk memeriksa Darmin atas potensi kerugian negara ratusan juta dolar AS.

"Sebenarnya kita tinggal tunggu saja serangan balik HP. Sebab, Jangan heran, HP masih punya senjata pemusnah massal yang akan menggigit kepentingan AS dan SMI beserta kroninya di Indonesia yaitu kasus PT. Freeport," katanya.

Hasil pemeriksaan Freeport, menurut Soesatyo, sebenarnya telah lengkap.  Namum kabarnya diintervensi langsung oleh kekuasaan. Sehingga Surat Ketetapan Pajak (SKP) konon berkurang sampai Rp 1 triliun lebih.

"Saya dengar, semua berkas sudah ada ditangan HP. Tinggal diledakkan saja," katanya.
Sebelumnya diberitakan, tersangka kasus suap pajak Bank Central Asia (BCA), Hadi Poernomo, ternyata pernah menjadi orang kuat saat menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

Hadi, menjadi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu RI yang korup tapi tetap dipertahankan selama era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga tetap bertahan meski menteri keuangan sudah empat kali diganti.

Namun, keperkasaannya tersebut tak berdaya setelah SBY menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Hanya dalam jangka waktu lima bulan sejak dilantik, Sri Mulyani sukses melengserkan Hadi Poernomo sebagai dirjen pajak.
Ternyata, keberhasilan Sri Mulyani menggulingkan dirjen korup tersebut bukan lantaran ada programnya pribadi untuk mereformasi institusi perpajakan.

Menurut laporan dalam kawat diplomatik rahasia Amerika Serikat berkode JAKARTA 00005420 001.2 OF 004, seperti yang dilansir dari laman wikileaks.org, Minggu (4/5/2014), Sri Mulyani didesak melengserkan Hadi Poernomo yang dinilai merugikan pebisnis AS.

"Ketika Sri Mulyani mengunjungi Washington DC untuk bertemu World Bank (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), komunitas lembaga donor mendesaknya untuk 'membuat gebrakan' yakni memecat Poernomo," terang dokumen tersebut.

Sehari setelah Sri Mulyani kembali ke Indonesia, yakni 26 April 2006, ia langsung melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo.

Masih menurut laporan intelijen AS tersebut, Darmin Nasution dinilai bukan sosok ideal sebagai pengganti Hadi Poernomo dan juga untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia semisal Freeport.

Namun, laporan itu menyebutkan seorang insurance executive di barat mengatakan, sosok Darmin bisa melakukan apa saja untuk menyelesaikan persoalan.

Contohnya, Darmin berani "membayar" Komisi XI DPR Ri senilai 100 ribu Dolar AS pada tahun 2004, demi memuluskan amandemen undang-undang kepailitan.

Hingga berita ini dimuat, belum diperoleh konfirmasi dari mantan Dirjen Pajak Kementeriaun Keuangan Hadi Poernomo, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rabu, 7 Rajab 1435 H / 7 Mei 2014 04:40 wib

Bocoran Wikileaks Menjelaskan Cara Kaum Neolib Bekerja

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/05/07/30213/bocoran-wikileaks-menjelaskan-cara-kaum-neolib-bekerja/#sthash.rk156VAZ.dpbs

Jakarta (voa-islam.com) - Namun sejak dekade 1990-an neoliberal ini bekerja dengan cara menggeser isu korupsi menjadi alat ekspansi kapitalisme. Selain itu dia juga menganggap reformasi kebijakan dan pembangunan hanyalah modus untuk memperkuat cengkeramannya.

"Sejak 90-an, neolib menggeser isu korupsi menjadi alat ekspansi kapitalisme. Tentang strategi reformasi kebijakan dan pembangunan institusi  modus baru neokolonialisme. Info-info kayak gini kan menjelaskan pada kita bagaimana sih persisnya mereka bekerja," katanya kepada Aktual.co, Senin (5/5).

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan menganggap bocoran wikileaks  menjelaskan bagaimana kaum neoliberalisme bekerja di Indonesia. Dia menceritakan kalau keberadaan kaum neoliberal ini sudah ada sejak Presiden Soeharto berkuasa.

Seperti diketahui, laporan wikileaks dengan kode 06JAKARTA5420_a  memuat kronologis disasarnya Hadi oleh Amerika Serikat. Tiga hari sebelum keluarnya keputusan pencopotan Hadi, Sri Mulyani sudah mengatakan kepada perwakilan donor Amerika Serikat di Indonesia bahwa akan ada pergantian pejabat di sektor pajak. Hal ini salah satu respon Sri Mulyani Indrawati atas keluhan investor Amerika atas kepemimpinan Hadi.

Setelah memastikan Presiden SBY menyetujui pencopotan Hadi, Sri Mulyani terbang ke Amerika. "21 April 2006 pengumuman (pencopotan) dilakukan saat Sri Mulyani ke Washington DC untuk pertemuan musim semi tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional ( IMF )," demikian dikutip dalam kawat diplomatik rahasia itu.

Pada pertemuan di Washington itu Sri Mulyani mengungkapkan adanya kegagalan dalam menjalankan program yang direkomendasikan donor. Terutama dalam administasi pajak. Sri kemudian didesak untuk perubahan besar.

"Masyarakat donor telah mendesak dia (Sri Mulyani Indrawati) untuk "menandai gerakan besar" memberangus Hadi Pornomo yang akan meyakinkan modal dan dukungan yang lebih besar," kata laporan diplomatik itu, seperti tertuang dalam dokumen.

Sehari setalah tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 26 April 2006 melantik Darmin Nasution sebagai pengganti Hadi Poernomo. Selain itu juga melantik  Anwar Suprijadi, dan Ahmad Fuad Rahmany masing-masing sebagai, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Bapepam-LK dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45/M tahun 2006 tanggal 20 April 2006.

Dokumen itu juga mengungkapkan sehari setelah pelantikan Sri Mulyani kembali melapor ke utusan Amerika Serikat.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada kami  pada 27 April 2006 bahwa mengganti tiga Dirjen sebagai langkah pertama ," tulis dokumen rahasia itu.

Dalam sambutanya Sri Mulyani meminta pejabat yang dilantik untuk mengoptimalkan teknologi informasi agar meminimalisasi kontak antara wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu Sri Mulyani juga meminta agar pejabat baru menjalankan visi ganda yakni pelayanan pajak dan bea cukai serta penegakan hukum.

Seperti diketahui kemudian visi penegakan hukum ini dilakukan oleh Darmin dengan menyetujui investigasi atas kewenangan yang dilakukan Hadi selama menjabat. Melalui kerja Inspektorat Pajak, Hekinus Manao ditemukan penyimpangan pada pengabulan keberatan pajak PT BCA,Tbk. Kewenangan inilah yang kemudian menyeret Hadi sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun agaknya visi penegakan hukum tidak dilakukan Darmin saat terjadi skandal pajak yang dilakukan oleh  petugas pajak Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu Gayus diketahui melakukan penyimpangan pajak terhadap 151 perusahaan. Setidaknya ada 6 perusahaan raksasa asal Amerika yang menjadi pasien Gayus berdasarkan data Bareskrim Polri.

Yakni Chevron Indonesia Company dan PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Ford Motor Indonesia, PT McDermott Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Dowell Anadrill Schlumberger. Darmin, Hekinus dan Sri Mulyani tidak menindaklanjuti temuan itu. Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sri dan Hekinus kemudian dipromosikan sebagai Direktur Pelaksana dan Direktur Eksekutif di Bank Dunia. Lantas kenapa Darmin tidak segarang ketika meminta Sri Mulyani mengungkap data pajak Bank BCA. Jawabanya akan hadir dalam artikel berikutnya.

Mantan anggota DPR RI, Mukhammad Misbakhun mempertanyakan ikut campurnya IMF dan Bank Dunia terkait pergantian Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak.

Hal itu diungkapkan oleh Misbakhun terkait data yang diiungkap oleh Wikileaks bahwa AS, IMF dan Bank Dunia ikut campur dalam pergantian Hadi Poernomo oleh mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menurut Misbakhun, untuk mengganti Dirjen Pajak yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 merupakan kewenangan langsung seorang Menteri. Saat itu Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani. Apalagi Dirjen Pajak ada di bawah kewenangan langsung Menteri Keuangan.

"Artinya Hadi Poernomo itu bawahan langsung Ibu Sri Mulyani. Kenapa untuk menggantikannya harus menunggu rekomendasi dari bank dunia dan IMF segala? Kalau asumsinya kawat diplomatik yang dibocorkan oleh Wikileak benar adanya. Lalu, Apa relevansinya bank dunia dan IMF ikut campur dalam urusan pergantian jabatan eselon 1 seperti dirjen pajak yang saat itu dijabat oleh Hadi Poernomo," kata Misbakhun kepada aktual.co, Jakarta, Senin (5/5).

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat seharusnya urusan mutasi seorang pejabat adalah kewenangan penuh seorang menteri dan presiden.

"Kalau sampai ada intervensi bank dunia dan IMF maka itu menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa ini telah digadaikan oleh pemilik kekuasaan karena membiarkan bangsa Indonesia di intervensi," ujar caleg terpilih dari Partai Golkar itu. [aktual/sukardjito]

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/05/07/30213/bocoran-wikileaks-menjelaskan-cara-kaum-neolib-bekerja/#sthash.rk156VAZ.dpuf

Suharto (1921–2008): from Cold Warrior to “model pupil” of neoliberalism

by Alexis Wearmount 

http://socialistworker.co.uk/art/13768/Suharto+%281921%E2%80%932008%29%3A+from+Cold+Warrior+to+%E2%80%9Cmodel+pupil%E2%80%9D+of+neoliberalism

---

The former president Suharto, who ruled as a dictator over Indonesia for 30 years, has died of organ failure aged 86. A popular revolution deposed Suharto in 1998 during the Asian Crisis that afflicted many economies in the region. 

That he survived at liberty to enjoy the vast wealth he appropriated from the Indonesian working class for a further ten years says much about the unfinished business that it remains for future revolutions to complete.

One of the hallmarks of Suharto’s rule from beginning to end was the extreme brutality with which he served as a key ally of Western imperialism. Indonesia is a collection of islands in South East Asia and is now the world’s fourth most populous country. 

It was also of crucial strategic importance to the US in the Cold War, controlling important sea routes for oil tankers and one of the only warm water deep sea passages for nuclear submarines. 

After the loss of China to “Communism” and the carnage of the Korean War – and with tensions escalating in Vietnam – US attentions turned in the early 1960s to ridding themselves of the troublesome President Sukarno, Indonesia’s first leader after independence was won from Dutch colonialism. 

Sukarno’s championing of the Non Aligned Movement of poor countries opposing imperialist control from either Washington or Moscow made him a hate figure for the CIA. 

Worse for them, he had incorporated the Indonesian Communist Party (PKI), numbering some 2.5 million members and with ten million supporters in various front organisations, into his ruling coalition of parties together with the army and Islamist organisations.

Then Colonel Suharto, an ambitious non-entity who had risen through the ranks of the army, was well placed in 1966 to benefit when a botched left wing coup killed off the top army leadership. This permitted him to step into the power vacuum to restore “order”. 

Suharto proceeded to assume Sukarno’s powers and to ruthlessly purge his left wing allies, using the army and right wing militias to butcher up to a million Communists and their supporters identified by lists of names supplied by the CIA. 

Journalist John Pilger has subsequently interviewed CIA officers who identify this mass murder as the “model operation” for the better known coup against Salvador Allende in 1973. 

The CIA and Suharto were able to rely on British support according to a BBC correspondent: “British warships escorted a ship full of Indonesian troops down the Malacca Straits so they could take part in the terrible holocaust.” 

The best leaders of the Indonesian working class who had organised resistance to Dutch colonialism on the sugar and palm oil plantations and had formed an important component of the armed struggle for independence, were wiped out in the space of a few months. Indonesia was now open for business with multinational capital.

The next 30 years of military dictatorship was marked by a partnership between Suharto’s family and cronies, the army and multinationals to exploit vast reserves of the cheap labour of recently proletarianised peasants to extract value from Indonesia’s enormous natural resources of oil and natural gas, minerals and logging and palm oil. 

According to US president Richard Nixon, “With its 100 million people and its 300 mile arc of islands containing the region’s richest hoard of natural resources, Indonesia is the greatest prize in South East Asia.” Ethnic and religious diversity were ruthlessly subjugated to the goal of capital accumulation. 

The Acehnese independence movement in the north of Sumatra led to a violent counterinsurgency campaign against the civilian population. The lands of the peoples of West Papua were invaded and the world’s largest goldmine handed over to BHP-Billiton. East Timor was invaded the day after US president Gerald Ford and his national security adviser Henry Kissinger left the Indonesian capital Jakarta. 

Some 200,000 Timorese, a third of the population, were killed by the occupation, with British made Hawk jets a favourite instrument of terror. Suharto was named by the World Bank as a “model pupil” and was to receive bountiful supplies of official “development” aid to lubricate the process of primary accumulation amounting to the dispossession and displacement of the ethnic majority Javanese peasantry to colonise outlying islands.

Meanwhile, the US, Britain, and Australia supplied billions of dollars of military aid and equipment to ensure there was no resistance. In the process, Suharto’s family accumulated a fortune of $46 billion as documented by Time magazine, leading Transparency International to identify him as the world’s most successful corrupt embezzler.

However, the counterpart of this accumulation of wealth at the top was the development of a working class numbering some 20 million concentrated in the major cities and a further 66 million in the rest of the country. 

Japanese foreign direct investment combined with ready access to export into the US market allowed Indonesia to develop a manufacturing base and services which required more educated workers less willing to accept the status quo. 

By the 1990s, over half the population had no memory of the holocaust of the 1960s and started to demand a share of the economic growth averaging above 6 percent from the 1980s. This saw a resurgence of militant strike action in the 1990s with female sweatshop workers to the fore, with a new trade union federation, the SBSI, and the PRD party giving workers an independent voice. 

When the economic crisis of overproduction in 1997-98 led to the collapse of the Rupiah and the overnight immiseration of the poor under International Monetary Fund (IMF) imposed austerity measures that removed subsidies on food and petrol, years of accumulated anger exploded into weeks of rioting and strikes that swept Suharto from power. 

Workers’ involvement provided an important progressive pole of attraction against the regime’s attempts to deflect the anger into anti-Chinese pogroms. 

Ironically, the IMF bailout package of $43 billion dollars represented a similar figure to Suharto’s ill-gotten gains. With the bailout came the IMF’s neoliberal conditions imposing an end to subsidies, privatisations and greater freedom for capital. 

Unfortunately, organisations representing workers such as the PRD were not able to effectively oppose this programme by presenting a political alternative to the extension of free market capitalism. 

Workers’ demands tended to be subordinated to a popular front strategy of unity with the democratic middle class and Islamist parties to oppose a restoration of military rule – and continue to be subordinated today with calls by the new left organisation Papernas led by Dita Sari to favour local small business against foreign capital.

Indonesian workers, together with their cousins working in other parts of Asia, represent arguably the single biggest centre of manufacturing and the creation of surplus value in the world economy today. In united action, there lies the possibility of an alternative to the neoliberal capitalism, environmental catastrophe and ethnic and religious polarisation that is currently on offer.

CIA Front, USAID, Gearing Up in Ukraine – Suharto II?

Posted on May 6, 2014 by willyloman

by Scott Creighton
http://willyloman.wordpress.com/2014/05/06/cia-front-usaid-gearing-up-in-ukraine-suharto-ii/

USAID has a history of working with the CIA as a front operation to help them spread that special kind of “democracy” (read as IMF inspired brutal repression) in nations where we have installed brutal dictators in support of our neoliberal economic agenda.

” In South Vietnam, the U.S. Agency for International Development (USAID) provided cover for CIA operatives so widely that the two became almost synonymous.” Washington Post

As the bodies of labor union reps and dissidents are piling up on the stairwells of Odessa and the streets of eastern Ukraine, today it is reported that USAID needs another couple million to support pro-Western “media outlets” in the run-up to the sham election to be held in the troubled state.

The US Agency for International Development (USAID) has promised to beef up financial aid for Ukraine’s pro-Western media outlets amid a mounting dispute between the West and Russia. Press TV

Two weeks ago it was reported that the agency created a Twitter-like program (ZunZuneo) in Cuba with the express purpose of fostering dissent and creating unrest in the nation with the hopes of setting up yet another regime change color revolution. Turns out their efforts were not limited to Cuba.

“In a number of countries, including Venezuela and Bolivia, USAID is acting more as an agency involved in covert action, like the CIA, than as an aid or development agency.” Marc Weisbrot

It should be noted that USAID’s efforts aren’t limited to White Hat psyops.

“Guatemala: By 1970, USAID trained over 30,000 Guatemalan police to suppress local leftists, according to William Blum’s book “Killing Hope.” Just over a decade later, Guatemalan death squads under US-backed dictator Rios Montt unleashed a genocide on the Mayan peasants.” Pando Daily

— The Vietnam War: USAID trained police and ran civilian jails. USAID also participated in the “soft” side of the Phoenix Program — funding the failed “Land to the Tillers” program granting peasants small plots of land, a program that has a poor track record, but serves some important foreign policy/propaganda purpose every time it’s rolled out because it remains one of the most enduring boondoggles in the USAID kit. Pando Daily

“[I]n the early 1960s agents from the State Department, Green Berets, CIA, and USAID organized two paramilitary groups that would become the backbone of that country’s death squad system.”  Greg Grandin

They were even involved in Russia during the neoliberal Yeltsin disaster.

USAID funded Chubais through public-private organizations and a Harvard program that was so patently corrupt, Harvard and its program directors including economist Andrei Shleifer were sued by the US Department of Justice for “conspiring to defraud” the US government (not to mention Russians). USAID also paid public relations giant Burson-Marsteller to sell the disastrous voucher program to the Russian public, in a mass media advertising blitz that promoted Chubais’ political party on the eve of parliamentary elections. It was this USAID funded privatization, and the USAID-backed Russia “democrats,” which soured Russians on market capitalism and democracy (renamed “dermokratsia” or “shitocracy” in Russian). Pando Daily

This USAID effort in Ukraine is nothing new. They’ve been at this trick for years and years going back to a time when President Peace Prize was a toddler at his mother’s side in Indonesia working for another IMF/World Bank creation; one of the most brutal dictators in human history, Suharto (an argument can be made also for our “darling dictator” of Rwanda, Paul Kagame).
(Keep in mind, at that point, ’65, “(USAID) provided cover for CIA operatives so widely that the two became almost synonymous”)

“Obama’s mother, Stanley Ann Dunham, worked on micro-financing projects for the U.S. Agency for International Development (USAID) and Ford Foundation, both linked to the CIA, that helped prop up dictatorships in Indonesia and Pakistan. After Suharto seized power in 1965, USAID returned to Indonesia, with Stanley Ann Dunham Soetoro as one of its chief employees, to help Suharto create the New Order (Orde Baru) that would usher in decades of fascist and kleptocratic rule.” source

Her exact roll there is questionable at best. The “micro-financing projects” were simply cover for getting people on the ground in the targeted areas of Indonesia to rat-out the local leftists and political organizers. The “loans’ were probably payments for the information which was turned over to the CIA and from there to Suharto’s death squads for the formation of his infamous lists.

Indonesia, 1963-65. U.S. trained unionist spies laid groundwork for post 1965 coup gestapu massacre of leftists by gathering intelligence on leftist unionists. Counterspy, Winter 1979, p. 27

Indonesia, 1965-66. “U.S. officials’ lists aided Indonesian blood bath in ’60s.” U.S. officials supplied the names of thousands of members of Indonesian Communist Party (PKI) to the army that was hunting them down and killing them in a crackdown branded as one of the century’s worst massacres, former U.S. Diplomats and CIA officials say. Robert J. Martens, Former member of embassy’s political section said, “it really was a big help to the army…. They probably killed a lot of people…” Martens said. He headed an embassy group of state Department and CIA officials that spent two years compiling the lists. He said he delivered them to an army intermediary. The lists were a detailed who’s who of the leadership of the PKI that included names of provincial, city and other local PKI members and leaders of mass organizations. Ambassador Marshall Green, his deputy Jack Lydman, and political section chief Edward Masters admitted approving the release of the names. Army intermediary was an aide to Adam Malik. The aide, Tirta Kentjana Adhyatman, confirmed that he had met with Martens and received lists of thousands of names…given to Sukarno’s HQs. Information on who captured and killed came to Americans from Suharto’s HQs, according to former CIA deputy chief of station Joseph Lazarsky. Lazarsky said “we were getting a good account in Jakarta of who was being picked up,”…”the army had a ‘shooting list’ of about 4,000 to 5,000 people.” Lazarsky said the check-off work was also carried out at CIA’s intelligence directorate in D.C. By end of January 1966, “the checked off names were so numerous the CIA analysts in Washington concluded the PKI leadership had been destroyed.” Washington Post, 5/21/1990, A5

Indonesia, 1965-66 Indonesian generals approached U.S. for equipment “to arm Moslem and nationalist youths for use in central Java against the PKI.” Washington responded by supplying covert aid, dispatched as “medicines.” Washington Post, 6/13/1990, A 22 Serendipity

So going back to Friday’s slaughter of dissidents and labor leaders in Odessa. Sound familiar?

And now USAID is right there on the ground, coincidentally enough, days after it became known that the CIA and the FBI are in Ukraine aiding yet another unelected brutal IMF-backed dictator on our behalf.

When India was neoliberalized, far-right thugs backed by and even steered by local police, roamed the streets at night targeting the homes of various leftists such as labor leaders, writers and political opposition and dissidents. Countless people were dragged from their homes and beaten to death by the mobs in front of their wives and children while the law stood by and did nothing. This was done too ensure the stability of the new neoliberal system for years to come.
Yesterday…

The more things change…

WASPADA DAN ELING DULUR....!!!

HARTA NEGARA DAN ASET BANGSA TELAH DIRAMPOK DAN DI GARONG OLEH PARA KORPORASI DAN PEJABAT BUATAN DAN ANTEK2 ASING..DAN PARA KOLABORATOR PENJAJAH KRIMINAL GLOBAL...!!! 

HAYYOOO BANGKITLAH WAHAI PUTERA PUTERI DAN SEMUA KOMPONEN BANGSA-UMMAT ISLAM DAN RAKYAT SEMESTA...!!!

AMBIL DAN KUASAI KEMBALI SEMUA HAK2 DAN KEDAULATAN BANGSA--UMMAT ISLAM DAN RAKYAT SEMESTA SELURUH TATANAN TANAH AIR DAN LAUT INDONESIA RAYA.. SEKARANG JUGA..!!!  

BANGKIT DAN WARASLAH BANGSAKU-UMMAT DAN RAKYAT SEMESTA.. SEMUANYA...!!!

AWAS DAN WASPADA PERMAINAN MEDIA DUSTA.. DAN MENIPU DAN MEMBOHONGI RAKYAT-UMMAT DAN ANAK2 BANGSA..KITA..

MERDEKA!! HAYYOOO KITA REBUT KEMBALI HAK DAN MILIK KITA SEMUANYA...!!! 

 

 

https://www.google.com/search?q=AS+dan+Uranium+dan+emas+indonesia&client=firefox-a&hs=gE3&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=US9qU9-rL4T88QXQjoK4Cw&ved=0CGYQsAQ4Cg&biw=1024&bih=554#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qN7gB6kPtwNX1M%253A%3B0wvE4uK5-U8NHM%3Bhttp%253A%252F%252Fsphotos-d.ak.fbcdn.net%252Fhphotos-ak-frc3%252Ft1.0-9%252F303387_3208776633123_302392220_n.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fnotes%252Fcemrawan-fersy%252Fnegara-terkayasiapakah-dia%252F10151200363642785%3B720%3B540