McKeon:
Ada Tiga Hal yang Membuat Saya Tidak Bisa Tidur: Iran, Iran dan Iran
Ketua Komite Angkatan Bersenjata di DPR Amerika Serikat, Howard
McKeon menyatakan, "Pertama bertugas, saya bertemu dengan Jenderal
Mattis, (mantan) ketua komando pusat militer Amerika Serikat yang
berkata kepada saya, ada tiga hal yang tidak bisa membuatnya lelap di
malam hari: Iran, Iran dan Iran."
Hal itu dikemukakan
McKeon dalam pidatonya di lembaga Heritage, seraya memprotes politik
pertahanan dan penetapan bujet pemerintah dan mengatakan, "Politik ini
mereduksi kemampuan Amerika Serikat untuk kemenangan dalam pertempuran
dan kesiapan cukup untuk berperang di masa mendatang."
McKeon menegaskan, reduksi kemampuan pertahanan akan melemahkan kita di tingkat internasional.
Di lain pihak, Chuck Hagel, Menteri Pertahanan Amerika Serikat juga
memperingatkan bahaya keterkucilan Amerika Serikat di kancah
internasional dan mengatakan, "Setelah 13 tahun perang di Irak dan
Afghanistan, warga Amerika Serikat semakin apriori terhadap konflik
militer di luar negeri, akan tetapi keliru jika kita melihat tugas
global kita sebagai beban atau aksi kebaikan."
Menurut
Hagel, menghindari konflik dalam urusan global akan ditebus dengan
harga mahal (oleh AS)... sejarah mengajarkan kita bahwa menjauh dari
masalah global tidak mengamankan kita dan hanya akan memaksa kita
terlibat lebih dalam di kemudian hari—dengan nyawa dan dana yang lebih
besar, serta umumnya bergantung pada kondisi pihak lain."(IRIB
Indonesia/MZ)
Republik
Islam Iran dan Suriah menjadi agenda utama lawatan Menteri Pertahanan
Amerika Serikat, Chuck Hagel ke negara-negara kawaan Teluk Persia.
Debka File melaporkan, Hagel akan menghadiri sidang para menteri
pertahanan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) pada 12
Mei di kota Jeddah, Arab Saudi. Ini merupakan pertama kalinya menhan AS
selama enam tahun terakhir menghadiri pertemuan seperti ini.
Menteri pertahanan AS yang bertolak ke Yordania dan Palestina
pendudukan setelah berkunjung ke Arab Saudi, dijadwalkan akan membahas
berbagai isu keamanan termasuk pertahanan udara dan rudal serta program
nuklir Republik Islam Iran serta krisi Suriah dalam lawatannya ke
kawasan kali ini.
Tujuan dari lawasan Hagel ini adalah
untuk memajukan strategi regional Amerika di Timur Tengah dan dalam
upaya Washington menggalang kerjasama dengan sekutu kawasannya guna
menyelesaikan friksi bersama keamanan.
Oleh karena
itu, lawatan Hagel ke kawasan mengindikasikan komitmen Amerika untuk
membela Yordania dan Washington berencana membicarakan kekhawatiran
Presiden Israel, Shimon Peres, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan
Moshe Yaalon, menteri peperangan rezim Zionis terkait program nuklir
Iran. (IRIB Indonesia/MF)
INILAH.COM, http://m.inilah.com/read/detail/1908142/iran-ancam-perang-dunia-iii
Teheran – Iran membalas gertakan Israel, menyatakan akan ada Perang Dunia ketiga jika Negeri Zionis itu berani menyerang mereka.
“Begitu Iran dan Israel bentrok militer, tak ada yang bisa ditebak. Dan itu semua bisa berubah menjadi Perang Dunia ketiga,” ujar pejabat senior Garda Revolusi Iran, Brigjen Amir Ali Hajizadeh.
Brigjen Hajizadeh bertanggung jawab atas rudal-rudal milik Garda Revolusi. Sebelumnya, petinggi Garda Revolusi Iran menyatakan, kemungkinan adanya perang antara kedua negara takka bisa dihindari.
“Jika mereka (Israel) sudah mempersiapkan serangan, kami juga akan melakukannya. Tapi saat ini, hal itu belum dibutuhkan,” lanjutnya.
Mengenai serangan Israel yang bakal diotorisasi oleh Amerika Serikat (AS) atau tidak, Brigjen Hajizadeh merasa, Negeri Yahudi itu akan menyerang dengan atau tanpa restu Amerika.
“Jika terjadi, tentunya kami akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain, Qatar dan Afghanistan,” ungkapnya.
Hubungan Saudi-Amerika Serikat
Oleh: Dr. Ahmad Malli **
“..Sejak 1943 saya menilai bahwa kepentingan-kepentingan negara dan bangsa saya sama dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Kami berbeda dalam beberapa hal yang bukan merupakan suatu hal yang mendasar.. Setelah Allah, kami percaya kepada Amerika Serikat.” – Ucapan Raja Faisal ibn Saud kepada Duta Besar Amerika untuk Saudi, Parker T.Hart tahun 1962 – Hart, Parker T, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership. [Indianapolis: Indiana University Press, 1998]
Kebijakan politik luar negeri Saudi pada umumnya dikenal dengan ketergantungannya pada metode “ketenangan yang sangat hati-hati,” dan secara alaminya cenderung mengadopsi kemisteriusan dan samar-samar, sebagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Saudi biasanya mengambil jalur kerahasiaan dan menghindari konfrontasi, yang oleh karena itu sangat dekat dengan ketertutupan dan jauh dari keterbukaan.
Para pemimpin Saudi percaya bahwa metode ini adalah cara teraman untuk berhubungan dengan wilayah di sekitarnya yang mengalami konflik dan jauh dari kestabilan. Itu sebabnya Saudi menetapkan untuk membuka jalan bagi aliansi jangka panjang mereka, yaitu Amerika Serikat, untuk mengambil inisiatif dan mengikuti agenda mereka di Timur Tengah yang dalam banyak peristiwa selalu di bawah persetujuan Arab Saudi.
Sebenarnya, hubungan Saudi-Amerika terbentuk pada masa Perang Dunia II, dan pada tanggal 18 Februari 1943, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengumumkan bahwa “membela Arab Saudi adalah sangat vital bagi pertahanan Amerika Serikat,” sementara perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat telah merintis jalan untuk mengukuhkan hubungan ini sepuluh tahun sebelum Roosevelt mengumumkannya, ketika perusahaan Standard Oil of California mendapatkan monopoli untuk pengeboran minyak di wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Para pendukung hubungan Washington-Riyadh setuju untuk menganggap bahwa pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Raja Saudi Abdul Aziz bin Saud di kapal pesiar “Quincy” saat sekembalinya dari pertemuan Yalta (Februari 1945) bersama dengan Stalin dan Churchill telah mengukuhkan dasar-dasar hubungan strategis untuk menjamin mengalirnya minyak ke Amerika Serikat dan para aliansinya sebagai imbalan perlindungan Washington untuk rezim Saudi.
Selama masa 70 tahun, keseimbangan antara perlindungan terhadap rezim Saudi dan aliran minyak dengan harga yang bagus diterapkan. Meskipun hubungan-hubungan ini menghadapi beberapa kali ketidaksepahaman satu sama lain dan bahkan ketegangan, namun kasus-kasus demikian tidak terlalu dianggap penting. Menurut diplomat dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh selama masa perang teluk, Chas Freeman (1989-1992), yang juga diketahui dengan ikatan kuatnya dengan lembaga-lembaga politik luar negeri AS, dia mengatakan: “Pada masa lalu, kami dapat menyandarkan diri pada mereka (Saudi), minimum tidak bertentangan dengan kebijakan AS, dan seringkali bahkan mendukung mereka..”
Namun, belakangan ini keharmonisan tersebut tidak lagi dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, dan lebih cenderung terguncang. Akhir-akhir ini, komplain dari pejabat resmi Saudi terdengar karena kepentingan-kepentingan dari aliansi kuat antara dua negara ini telah terguncang. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengadakan kunjungan darurat ke Riyadh pada bulan November 2013, ia bertemu dengan Raja Abdullah, Menteri Luar Negeri Saud Al Faysal, dan beberapa pejabat resmi Saudi lainnya; namun diragukan apakah Kerry sukses untuk membatasi/mencegah lebih jauh kemerosotan hubungan dua negara.
David Ignatius menuliskan di Washington Post mengenai keretakan hubungan AS-Saudi, menilainya bahwa “hal ini telah terjadi selama lebih dari dua tahun bagaikan gerakan lambat mobil yang rusak…” –termasuk di antaranya beberapa pernyataan yang berlebihan– namun, para peneliti Amerika Serikat bergerak jauh lebih dalam hal itu saat mereka menilai hubungan kedua negara yang telah tercapai adalah hasil dari jalan panjang kekecewaan antara keduanya, yang dimulai pada akhir perang dingin termasuk beberapa kali putus-sambung hubungan antar keduanya.
Peristiwa 11 September 2001 adalah salah satu rem bagi rakyat Amerika, sementara invasi ke Iraq tahun 2003 dan hasilnya -menurut orang-orang Saudi– bagaikan penyerahan kekuasaan oleh pemerintahan George W. Bush kepada mayoritas Syiah di sana, yang nampaknya merupakan penderitaan strategis terbesar bagi Kerajaan selama beberapa dekade terakhir.
Tidak diragukan, Riyadh tidak senang dengan adopsi pemerintahan Bush dalam hal seruan penyebaran demokrasi di Timur Tengah, karena ini juga akan mengangkat isu sensitif bagi Saudi. Namun, seruan ini malah menaikkan pamor Amerika khususnya pasca serangan 11 September, dan dengan itu kebencian antara dua aliansi ini mulai meningkat.
Pada pertikaian regional di Timur, Iran adalah lawan yang oleh Saudi hendak dibatasi kekuatannya dan mengakhiri ekspansi pengaruhnya di kawasan yang mereka nilai memiliki kaitan langsung.
Di Libanon, Saudi mendukung kelompok “14 Maret” untuk memenangkan pemilihan umum anggota parlemen pada dua masa pemilu (2005 dan 2009), dan perhatian khusus mereka adalah untuk menekan Hizbullah, aliansi Iran yang memperoleh keuntungan dalam keseimbangan hak untuk memenangkan “Veto” dalam pemerintahan Libanon setelah perjanjian Doha. Di kemudian hari, kelompok aliansi “14 Maret” mendapati diri mereka berada di luar pemerintahan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Najib Miqati.
Di Irak, meski dengan berbagai usaha Saudi, mereka gagal untuk memaksakan pilihan mereka dalam penunjukan Iyad Alawi sebagai Perdana Menteri, walaupun bloknya dalam parlemen Irak adalah yang terbesar. Namun, lawannya yaitu Nouri Al Maliki, yang memiliki kedekatan dengan Tehran, tetap pada posisinya sejak pemilu 2010.
Pada masalah Palestina, Raja Abdullah mensponsori “Perjanjian Mekkah” antara kelompok Fatah dan Hamas, dan salah satu tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjauhkan Hamas dari pengaruh Iran. Namun, perjanjian ini jatuh gagal hanya dalam hitungan bulan setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza yang membuatnya semakin dekat berhubungan dengan Iran.
Seluruh usaha ini telah gagal pada level regional. Saudi telah menghadapi kegagalan sejak delapan tahun, sementara Iran mengalami kesuksesan, menurut pakar dari Amerika Serikat urusan Teluk dan semenanjung Arab, Gregory Gause.
Mengikuti perkembangan “Musim Semi Arab” yang dimulai pada awal tahun 2011 yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah, Saudi tidak lagi menyembunyikan kemarahannya, dan fokus mereka saat itu adalah Mesir ketimbang Tunisia, karena kejatuhan Mubarak merupakan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi Saudi, karena mereka menilai bahwa rezim Mubarak memiliki bobot tertentu yang mereka butuhkan untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh kekuatan Iran.
Jurang pun semakin melebar antara Riyadh dan pemerintahan Obama. Saudi memiliki beberapa alasan serius sebagai perhatian mereka pada pemerintahan ini, yang menurut pendapat mereka, Amerika telah salah memperhitungkan bahaya dari “Musim Semi Arab” dan hasilnya. Terlebih lagi, mereka (Amerika) tidak mempertimbangkan keuntungan Saudi ketika menangani perkembangan yang terjadi. Saudi tidak pernah mampu membayangkan akhir kekuasaan dari Raja Bahrain, Al Khalifa, akan sama dengan Mubarak, karena kemungkinan perubahan politik apapun di sana adalah suatu kekalahan Arab Saudi di hadapan Iran. Belum lagi akibat-akibat langsung yang akan ditimbulkan pada orang-orang Syiah Saudi di bagian timur negara itu yang akan melakukan revolusi melawan Al Saud jika revolusi di Bahrain berhasil.
Berdasarkan hal tersebut, kepemimpinan Saudi merasa tidak terima dengan kritik-kritik ‘sopan’ Amerika atas penindasan yang dilakukan oleh penguasa Bahrain di bawah dukungan Saudi kepada para pelaku protes damai oleh kaum mayoritas Syiah di sana. Saudi juga merasa frustasi dengan sikap pemerintahan Obama dan menganggapnya sebagai salah satu bukti bahwa pemerintahan AS tidak mempertimbangkan kekhususan Bahrain bagi Arab Saudi dalam hal kedekatannya, yang terletak hanya 25 kilometer dari wilayah timur Saudi.
Sementara itu, era paska Mubarak tidak menghasilkan perjanjian apapun antara Saudi dan AS atas Mesir. Bahkan, kedua pihak mendapati diri mereka berdiri pada posisi yang saling berhadapan, sebagaimana kelompok “Stratfor for Intelligence Studies” meletakkan perbedaan antara dua negara tersebut terkait krisis Mesir dalam konteks ‘penyimpangan’ Kerajaan Saudi dari kebijakan Amerika Serikat dan jalur sejarah. Riyadh terkejut dengan dukungan pemerintahan Obama kepada Ikhwanul Muslimin (IM) setelah jatuhnya Mubarak dan menganggapnya sebagai “dosa besar” karena kelompok ini mengancam kekuasaan Monarki Saudi dalam hal pengaruh yang mereka capai. Ancaman ini di satu tangan akibat dari keberadaan kekuatan-kekuatan radikal di dalam Kerajaan yang mendukung “Ikhwanul Muslimin,” dan di tangan yang lain karena peran IM di Mesir adalah merupakan tantangan bagi Saudi karena IM menghadirkan Islam dengan bentuk yang berbeda dengan mereka. Dalam poin ini, mantan pejabat National Security Council, Denis Ross, menganggap bahwa “Arab Saudi memiliki dua musuh besar di kawasan, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Iran.”
Oleh karena itu, bukan merupakan suatu kejutan bahwa Riyadh dan semua aliansi negara Teluk (GCC) bersikap tegas untuk mendukung pengemban pemerintahan sementara Mesir. Dan ketika Washington membatalkan latihan-latihan militer dengan Kairo setelah penggulingan Mursi serta membatalkan 1.3 juta dollar bantuan militer, Saudi dan aliansi Negara Teluk-nya dengan bergegas memberikan bantuan finansial 12 kali lebih besar kepada Mesir.
Hanya di Suriah, dari semua negara yang mengalami “Musim Semi Arab,” demonstrasi didukung dan disetujui oleh Riyadh. Namun, hal ini bertentangan dengan fatwa para ulama Saudi sendiri yang melarang demonstrasi dan kemudian disebarkan secara luas melalui media-media Saudi untuk tidak mengakui gerakan publik apapun baik di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan, seperti Bahrain, Yaman, Mesir dan Tunisia, dengan klaim bahwa demonstrasi-demonstrasi seperti ini menyebabkan kerusuhan dan merusak fasilitas umum dan pribadi.
Dengan perubahan dari demonstrasi damai di Suriah menjadi pemberontakan militer, kerajaan Saudi menjadi pemimpin dalam mendukung pilihan tersebut dan menyerukan secara jelas untuk menjatuhkan rezim Assad secara militer.
Tidak sulit untuk mengetahui rahasia di balik kepentingan Saudi bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk melawan rezim di Suriah. Para pemimpin Saudi telah melihat perkembangan di Suriah sebagai peluang bersejarah untuk membayar kekalahan berturut-turut selama beberapa dekade belakangan, khususnya apa yang dianggap sebagai kekalahan strategis di Irak dan menguntungkan Iran.
Lebih dari itu, Saudi melihat bahwa dengan membuat perubahan di Suriah akan mengubah keadaan di kawasan, dan Iran kemudian akan kehilangan titik tumpu penting yang akan berdampak pada hubungannya dengan Hizbullah di Libanon dan gerakan perlawanan di Palestina. Sebagai tambahannya dan bagian terpentingnya dalam perhitungan-perhitungan Saudi, bahwa mereka tidak akan sendiri dalam menghadapi rezim Assad, namun termasuk sejumlah negara di kawasan dan Barat, dan terutamanya adalah Amerika Serikat akan berada di samping mereka.
Walau demikian cara Saudi dengan konfrontasi seperti itu akan memicu fanatisme pada sejumlah besar kelompok di dalam negeri yang akan dipertahankan oleh keluarga Kerajaan Saudi di bawah slogan sektarian: “Mendukung mayoritas Sunni di Suriah untuk melawan pemerintahan minoritas Alawi.” Hal ini kemudian meluas, membuat Syeikh Saleh Al-Luhaidan, seorang mantan kepala Dewan Peradilan Tinggi Saudi dan para penasihat yang ada saat ini di Biro Kerajaan mengumumkan (jika tak ingin disebut memfatwakan) pada awal protes yang terjadi di Suriah bahwa dibenarkan untuk membunuh sepertiga rakyat Suriah (sekitar delapan juta jiwa) guna menyelamatkan duapertiga sisanya.
Para pemimpin Saudi kemudian melihat ancaman Presiden Obama melawan rezim Assad terkait serangan senjata kimia di pinggiran Damaskus (Agustus 2013) sebagai peluang sempurna melibatkan militer Amerika secara langsung untuk menjatuhkan rezim di Suriah. Saudi menaruh banyak harapan pada tingkat dimana Presiden Obama dapat mencapainya.
Frustrasi dan kepahitan semakin besar ketika Amerika dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa rezim Suriah harus memenuhi kesepakatan untuk melenyapkan senjata kimia mereka. Di sinilah nampaknya Saudi kehilangan secara ganda, sebagaimana perjanjian mengenai senjata kimia tersebut tidak hanya membentuk garis kehidupan bagi rezim Suriah dari serangan Amerika Serikat, namun juga menjadikannya sebagai partner internasional karena Suriah akan dijadikan sebagai pihak lokal yang akan mengawasi penerapan perjanjian setelah cengkeraman semakin kuat pada fase sebelumnya saat konflik, ketika itu diabaikan oleh banyak negara Barat dan negara-negara kawasan, yang meletakkan pengunduran diri Presiden Bashar Al Assad sebagai syarat utama untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Setelah pengumuman tercapainya perjanjian Jenewa (24 November 2013) pada persoalan Nuklir Iran antara kelompok negara P5+1 dan Iran, frustasi Saudi kepada pemerintah Obama mencapai puncaknya. Hal ini bukan semata-mata karena penandatanganan perjanjian, namun lebih pada jalan yang dicapai, bahwa perjanjian itu disiapkan di bawah kerahasiaan total dengan negosiasi melalui jalur samping antara utusan Amerika Serikat dan Iran melalui beberapa tahap, setidaknya delapan bulan sebelum akhirnya penandatanganan perjanjian di Jenewa.
Apa yang juga membuat para pemimpin Saudi sangat marah besar dan menambah kepahitannya adalah bahwa mereka seperti suami yang dikhianati, karena proses perjanjian rahasia antara Amerika dan Iran terjadi di belakang punggung mereka. Apa yang lebih membuat marah Saudi adalah bahwa negosiasi itu kemudian diketahui dilakukan di negara tetangganya, khususnya Oman. Negara ini dianggap sebagai partner mereka karena juga sebagai pembentuk Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Corporation Council). Selain itu, baik para sekutu Amerika maupun negara Teluk lainnya tidak peduli untuk memberitahu Saudi tentang negosiasi yang terjadi, Saudi bahkan disamakan dengan negara-negara lainnya.
Mengapa Saudi Arabia marah terhadap Washington?
Sebuah dokumen yang dibocorkan oleh “Wikilieaks” mengutip ucapan Hillary Clinton yang mengatakan bahwa “kerajaan Saudi tetap sebagai pendukung finansial utama bagi kelompok teroris,” dan bahwa para pejabat Amerika tidak suka dengan “Model Islam” Saudi saat ini yang coba disebarkan, dan dianggap sebagai negara yang paling bertanggungjawab atas tumbuhnya radikalisme Islam, serta menggunakan kekayaan minyaknya untuk mengekspor Islam garis kerasnya melalui ulama-ulama Wahhabi.”
Selama tiga bulan belakangan ini, para pemimpin Saudi nampaknya mulai mengabaikan metode kebijakan luar negeri “ketenangan yang berhati-hati” mereka, dan saat ini memutuskan untuk secara terbuka mengungkapkan kemarahan mereka atas pendekatan yang dilakukan pemerintahan Obama melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan dan kejutan pergeseran kebijakan sebagai satu-satunya cara untuk meyakinkan Washington agar mengubah apa yang pihak Kerajaan Saudi melihatnya sebagai petualangan, menurut Simon Henderson, penulis buku “Setelah Raja Abdullah: Suksesi di Saudi Arabia.”
Indikasi pertama dari pendekatan baru yang dilakukan Saudi terlihat pada Menteri Luar Negeri Saudi, berupa penolakan Saud Al Faysal untuk memberikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2013. Dua minggu kemudian, Riyadh melakukan langkah dramatis dan tak terduga dalam sejarah mereka di PBB ketika mereka melepaskan kursi bergilir untuk jabatan Dewan Keamanan (18 Oktober 2013). Sikap ini mengejutkan lingkaran diplomat di New York, khususnya karena Saudi selama tiga tahun belakangan ini berkampanye secara intensif, berjuang untuk mendapatkan kursi Dewan Keamanan, setelah mengirimkan 12 diplomat selama satu tahun dalam rangka kursus di Columbia University sebagai persiapan panjang untuk menjalankan tugas mereka.
Tiga hari setelah pihak Kerajaan mengumumkan meninggalkan posisi bergilir di Dewan Keamanan, Wall Street Journal dan Reuters mengutip para diplomat Eropa yang mengatakan bahwa Kepala Intelijen Saudi, Pangeran Bandar Bin Sultan memperingatkan akan adanya “perubahan besar” dalam hubungan Riyadh dengan Washington sebagai protes atas tidak adanya tindakan Amerika untuk Suriah.
Menurut Wall Street Journal, dikutip juga bahwa Pangeran Bandar Bin Sultan mengatakan bahwa ia akan menimbang kembali kerjasama dengan CIA dalam melatih para pemberontak Suriah dan akan bekerja dengan aliansi yang lain termasuk Perancis dan Jordania. Pangeran Bandar menambahkan bahwa keputusan pihak Kerajaan meninggalkan kursi bergilir di Dewan Keamanan merupakan sebuah pesan kepada Amerika Serikat dan bukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (to the United States and not to the United Nations).
Waktu dan cara Pangeran Bandar bin Sultan mengirimkan pesannya kepada Amerika memiliki beberapa indikasi. Berdasarkan waktunya, keberatan Saudi untuk datang menjelang pertemuan yang diharapkan di Paris antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan rekannya dari Saudi, Pangeran Saud Al Faysal (21 Oktober 2013). Berdasarkan caranya, hal ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam hubungan antara Saudi-Perancis, sebagaimana Pangeran Bandar bin Sultan memilih Duta Besar Perancis untuk Arab Saudi (Bertrand Besancenot) untuk menyampaikan pesannya. Ia mengundangnya pada akhir pekan (19-20 Oktober 2013) di Jeddah, dan kemudian kembali ke Riyadh, menginformasikan sejawat Eropanya mengenai isi dari pertemuan dan komentarnya kemudian dibocorkan ke Reuters dan Wall Street Journal setelahnya.
Dalam hal ini, Pangeran Turki Al Faisal juga berpartisipasi dalam kampanye Saudi melawan pemerintahan Obama, sementara dirinya diketahui pernah menjabat Duta Besar negaranya untuk Washington dan sebagai Kepala Intelijen Arab Saudi untuk jangka waktu yang sangat lama (1979 – 2001). Al Faisal memilih untuk menyampaikan pesan langsungnya dari wilayah Amerika, apakah dengan membuat pidato sebelum konferensi tahunan pembuatan kebijakan Arab-AS (22 Oktober 2013) atau dengan menampakkan diri di hadapan media-media Amerika, khususnya pada interview panjangnya di Washington Post (4 November 2013), saat ia menilai bahwa kebijakan Obama atas Suriah dan Iran adalah salah dan mengecewakan, dan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hal itu adalah dengan cara mencari solusi pada masalah Palestina dan menekan Iran yang menghadirkan dirinya sebagai pembebas orang-orang Palestina dan Suriah.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan gap yang lebar antara pejabat Saudi dan pemerintah Obama. Hal ini bukan hanya pertidaksetujuan terbatas atas berbagai detail pada kebijakan Amerika Serikat di kawasan. Bagi Saudi, ini lebih dari sekadar sebuah tindakan oposisi atas seluruh kebijakannya, sebagaimana Menteri Luar Negeri Saudi, Saud Al Faysal komplain pada waktu lalu mengenai pemerintahan George W. Bush, yang mengatakan pada tahun 2001 bahwa “berhubungan dengan Amerika Serikat membuat orang waras menjadi gila.” Lalu apa yang akan ia katakan hari ini mengenai krisis yang terjadi antara Riyadh dan Washington di bawah pemerintahan Obama, yang telah melampaui oposisi yang terjadi pada masa pemerintahan Bush?
Semua indikasi yang ada menunjukkan bahwa dasar hubungan antara Washington dan Riyadh sudah tidak lagi sama; ada sebuah perubahan dramatis yang berdampak kepada mereka. Drama setelah perang dingin yang telah membedakan dari saat itu. Lebih dari itu, AS menunjukkan dirinya sebagai pencipta penguasa internasional, yang meminimalisir ketergantungannya pada minyak Saudi. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak memaksakan untuk tetap menjaga hubungan ini yang bertahan selama beberapa dekade dengan Kerajaan Saudi, menurut Christopher Davidson, penulis buku After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchy (Setelah para Syeikh: Datangnya Keruntuhan Monarki Teluk).
Di antara indikator-indikator yang menarik perhatian Saudi dan membuat mereka geram adalah apa yang terjadi selama tim reformasi untuk keamanan nasional pada masa periode kedua pemerintahan Obama, ketika tidak ada tokoh papan atas AS yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Saudi. Ini sendiri sudah membuktikan mundurnya Kerajaan dari daftar kepentingan Kementerian Luar Negeri Amerika dan para perencana keamanan nasional Amerika dalam periode Obama ini.
Ada peningkatan pendirian di antara para penentu keputusan di Amerika Serikat bahwa prioritas utama mereka berbeda dengan prioritas Saudi, dan kepentingan dari kedua negara sudah tidak lagi harmonis. Sebagai contohnya, jika Washington harus memilih antara bekerja untuk menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir atau kekuasaan Saudi, maka prioritas mereka tidak diragukan lagi adalah menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir.
Walaupun dengan kritik-kritik keras dari Saudi tersebut, pemerintah Obama belum mengeluarkan sikap yang keras dan bahkan lebih cenderung memilih “diplomasi pasif” dan menahan kemarahan Saudi dengan membuat mereka mengerti bahwa gap yang ada tidak melebar, dan mengirimkan pesan kepada mereka bahwa kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan berada pada posisi pertama.
Meski sikap resmi Amerika terhadap Kerajaan tenang, beberapa sikap keras non resmi nampak terhadap Saudi (dari para Jurnalis, akademisi, para ahli dalam pusat penelitian, mantan karyawan di pemerintah Amerika). Tidak dapat dikesampingkan bahwa departemen-departemen resmi Amerika Serikat berada di belakang pesan-pesan tidak langsung yang dikirimkan ke Riyadh. Dalam hal ini, orang dapat merujuk pada editorial keras oleh Fareed Zakaria di majalah Time (11 November 2013) di bawah headline: “Orang Saudi adalah orang gila: penjahat!,” dan Zakaria dikenal dengan hubungan kuatnya dengan departemen Amerika dan ia juga sebagai presenter di program mingguan CNN yang sering menayangkan masalah-masalah luar negeri. Editorial itu dimulai dengan sub judul “Mengapa kita tidak perlu peduli bahwa negara paling tidak bertanggung jawab di dunia tidak disenangi di Amerika Serikat.” Ia menambahkan: “Jika ada penghargaan untuk kebijakan luar negeri yang paling tidak bertanggung jawab maka pasti akan dianugerahkan kepada Saudi Arabia.. Namun apapun yang orang pikirkan mengenai pemerintahan Obama dalam menangani kawasan, pastinya ukuran terakhir dari kebijakan luar negeri Amerika harus bagaimana dapat diterima oleh Kediaman Saud!”
Zakaria menyatakan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dikutip dari sebuah bocoran dokumen oleh “Wikileaks” pada bulan Desember 2009 yang mengatakan bahwa Arab Saudi tetap sebagai “basis finansial” untuk terorisme, dan Riyadh hanya mengambil “aksi terbatas” untuk menghentikan aliran dana kepada Taliban dan kelompok semacam itu.”
Zakaria juga mengutip ucapan Stuart Levey, Bendahara Resmi Tertinggi di tahun 2007, sebagaimana disampaikan kantor berita ABC bahwa: “Jika saya dapat menjentikkan jari dan memutuskan dana dari suatu negara, maka itu adalah Arab Saudi.. Bangsa yang paling bertanggung jawab atas bangkitnya radikalisme Islam dan militanisme di seluruh dunia. Selama empat dekade belakangan, kekayaan minyak yang melimpah milik Kerajaan telah digunakan untuk menanggung ekspor ekstrimisme, intoleransi dan kejahatan atas nama Islam yang diajarkan oleh para ulama Wahhabi.”
Lebih dari itu, Zakaria mengutip mantan Menteri Hukum Pakistan, Iqbal Haidar, yang mengatakan pada tahun 2012 bahwa: “Apakah mereka Taliban atau Lashkar-e Taliba, ideologi mereka Wahhabi Saudi tanpa ada keraguan sekecil apapun.” Ia menambahkan: “Tidak ada keraguan bahwa Arab Saudi mendukung kelompok Wahhabi melalui Pakistan.”
Fareed Zakaria menyimpulkan dengan mengatakan: “Apapun alasannya, kita harus akui bahwa: Ya, Saudi Arabia sedang marah dengan Amerika Serikat. Tetapi apakah kita yakin bahwa itu adalah tanda bahwa Washington sedang melakukan sesuatu kesalahan?”
Terlepas dari Fareed Zakaria menyerang Arab Saudi dengan sangat pedas, banyak komentator dan kolumnis berpengaruh di beberapa harian Amerika Serikat mengkritik kebijakan luar negeri Saudi dengan sangat keras. Sebagai contohnya, Fred Kaplan menulis sebuah artikel pada sebuah headline: “A Royal Pain” (Sakitnya Kerajaan). Pada pendahuluannya, Kaplan merujuk pada perbedaan-perbedaan antara Arab Saudi dan pemerintahan Obama dengan perlemahan posisi Kerajaan di dunia, dan menyimpulkan bahwa: “Obama harus memperjelas bahwa kepentingan kita di Timur Tengah tidak dibungkus dengan keinginan-keinginan atau nasib keluarga Kerajaan seperti pada waktu lalu.”
Untuk bagian itu, Doug Bandow menerbitkan di website Huffington Post sebuah artikel yang secara keras mengkritik keluarga Kerajaan Saudi. Bandow, seorang peneliti di CATO Institute, yang bekerja sebagai asisten khusus untuk presiden pada masa pemerintahan Ronald Reagan, menilai bahwa: “Saudi Arabia marah dengan Washington. Dalam pandangan Riyadh, pemerintah Amerika tidak cukup melakukan dukungan terhadap tirani dan perang di Timur Tengah.”
Penulis menyangkal seruan Saudi untuk memberikan perhatian kepada rakyat Suriah yang sedang dijagal dengan senjata kimia di tangan Assad (menurut Turki Al Faisal) yang tidak dapat melakukan itu semua jika bukan untuk terhindarnya Presiden Amerika Serikat dari hukuman atasnya setelah melewati garis merah yang ditentukan oleh Obama sendiri.
Doug Bandow lebih jauh mengingatkan keluarga kerajaan Saudi bahwa mereka dulu mendukung mantan Presiden Irak Saddam Hussein dalam pelanggarannya atas Iran, saat ia menggunakan senjata kimia dan membunuh hingga satu juta orang, dan menyimpulkan bahwa: “Tetapi penjagalan massal oleh aliansi de facto Riyadh (pada masa perang Irak-Iran – pentj) kurang penting bagi keluarga Saudi ketimbang mengalahkan rezim Islam Syiah (Iran).
Pada kampanye yang nampak gagal dimana Saudi memimpin dalam mempengaruhi koridor keputusan di Washington dan meminta mereka untuk bekerja bersama dengan mereka, Bandow mengatakan bahwa: “Tetapi orang Amerika tidak seharusnya fokus pada elit penguasa Saudi, yang membeli apa yang mereka mau, yang frustasi bahwa mereka tidak lagi secara mudah membeli pelayanan Washington.. Bahkan, pemerintah Obama seharusnya mengatakan kepada teman-teman luar negeri Amerika bahwa tindakan-tindakan Washington untuk kepentingan rakyat Amerika, dan bukan untuk diktator yang korup.”
Doug Bandow menyimpulkan artikelnya dengan mengatakan: “Presiden Obama layak mendapat pujian atas penolakannya untuk membelokkan kebijakan Amerika untuk disesuaikan dengan tingkah laku Kerajaan di Riyadh. Washington mungkin tidak akan mampu menghentikan Saudi dalam menyebarluaskan tirani dan perang. Tetapi Amerika tentu tidak seharusnya membantu mereka dalam apa yang mereka cari.”
Arab Saudi: Tak Ada Jalan Keluar dari Amerika Serikat
Daftar pihak yang berkeberatan dengan Kerajaan Saudi dalam kelas elit Amerika dan posisi lainnya sangatlah panjang, dan poin yang cukup signifikan di sini adalah kritikus-kritikus yang telah menggunakan suara tajam terhadap apa yang dianggap sebagai aliansi yang memiliki “hubungan khusus” dengan Amerika Serikat.
Di antara kritikus-kritikus ini adalah mantan karyawan pemerintah yang bekerja pada pemerintahan sebelumnya, dan beberapa di antara mereka memiliki hubungan dengan Partai Republik dan memiliki banyak kritik terhadap pemerintahan Obama, seperti Kori Schake yang menguasai banyak posisi di Pentagon, Dewan Keamanan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, sebagai tambahan untuk partisipasi kuatnya pada kampanye presidensial kandidat Partai Republik John Mc Cain pada tahun 2008. Schake menerbitkan artikelnya pada majalah kebijakan luar negeri di bawah judul: Saudi Arabia Unhappy. So What? (Arab Saudi Tidak Senang. Lalu Kenapa?).
Schake mengatakan: “Namun ketidaksenangan Saudi bukan merupakan bukti bahwa kebijakan Amerika salah. Kebijakan pemerintahan Obama salah, tetapi bukan pada jalan atau alasan-alasan karena Saudi mengkritik mereka. Dan membawa kebijakan Amerika Serikat sejalan dengan Arab Saudi mungkin akan membuat Timur Tengah bahkan lebih sedikit untuk kepentingan Amerika daripada kecerobohan yang dimiliki pemerintahan Obama.
Schake menambahkan: “Arab Saudi menginginkan Timur Tengah yang sangat berbeda dari apa yang kita lakukan. Saudi menentang demokrasi. Mereka menentang kebebasan pers. Mereka menentang kebebasan nurani dan mempraktikkan keimanan yang berbeda dari Islam. Mereka menentang persamaan hak wanita di hadapan hukum. Mereka menentang pendapat bahwa setiap orang memiliki hak dan pinjaman (uang) dalam cara-cara terbatas dan tujuan tertentu kepada pemerintah.”
“Bukan saja Saudi menentang nilai-nilai dasar rakyat Amerika ini, namun mereka telah mendanai dan mempersenjatai beberapa jihadis yang mematikan.”
“Saudi sekarang menginginkan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung para jihadis di Suriah sebagai balasan kekuasaan yang dalam di pemerintahan Mesir (sebuah model yang akan dihidupkan secara terus menerus di seluruh kawasan).”
Setelah penulis menangkap opsi-opsi bahwa Riyadh mungkin akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Obama dan perkiraannya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dihasilkan dari opsi-opsi ini, ia menawarkan saran kepada pemerintahan Obama untuk menggunakan istilah “garis merah” yang presiden sendiri menggunakannya, namun kali ini terhadap Saudi, dengan mengatakan: “Dan jika ada satu garis merah yang Presiden Obama telah membuatnya dipercaya, maka ini adalah suatu kerelaannya untuk tidak menghiraukan negara yang bergantung pada bantuan Amerika.”
Opsi-opsi Saudi atas Amerika Serikat
Jauh dari tuntutan-tuntutan yang diiringi oleh meningkatnya secara hebat hubungan Riyadh-Washington, sebuah pengamatan yang hati-hati terhadap realitas kerjasama antara dua bagian yang secara jelas mengindikasikan bahwa bahwa hal ini merupakan sebuah ketidakcocokan. Pihak Saudi adalah pihak yang lemah dari hubungan ini, dan bukan pada posisi dimana Saudi dapat memaksakan kondisinya, oleh karena itu opsi-opsinya sangat terbatas, jika tidak ingin dikatakan tidak ada sama-sekali.
Berdasarkan pandangan ini, apa yang Pangeran Bandar bin Sultan kutip yang mengatakan tentang ketentuan negaranya untuk menurunkan level hubungan dengan AS dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bergantung (kepada Washington), sebagai tambahan kepada Duta Besar Saudi untuk Inggris, ancaman Pangeran Mohammad bin Nawaf dalam sebuah artikel yang ia tulis di harian New York Times (Desember 2013) bahwa semua opsi terbuka untuk negaranya. Pernyataan ini hanya kata-kata tanpa tindakan, karena sangat sulit bagi Kerajaan yang telah menjalin ikatan kuat dengan Amerika Serikat untuk beberapa dekade yang panjang untuk menemukan aliansi alternatif dengan mudah.
Apa saja opsi-opsi yang terbuka bagi keluarga Kerajaan Arab Saudi?
Alternatif kekuatan ini terbatas pada China, Rusia, dan Uni Eropa serta kemudian bagian besar yang terdiri dari 28 negara, dua di antaranya adalah Perancis dan Inggris.
China: Tidak diragukan lagi, hubungan Saudi-China telah berkembang secara cepat dalam beberapa tahun belakangan. Dimulai dari tahun 2009, ekspor minyak Saudi ke China melebihi dari yang diekspor ke Amerika Serikat yang mencapai 1.2 juta barrel per hari yang merupakan setidaknya 21% dari total impor minyak China dari seluruh dunia. Hal ini diiringi dengan meningkatnya investasi China di Saudi Arabia pada bidang yang berbeda-beda. Layak untuk mengatakan bahwa perusahaan kontraktor China adalah para pembuat sistem kereta yang mengangkut para peziarah di kota suci Mekkah.
Namun, perkembangan hubungan ekonomi antara Riyadh dan China yang harmonis ini tidak nampak pada level politik, karena kemungkinan perkembangan hubungan politik antara China dan Arab Saudi mengecil karena kedua pihak dalam posisi berhadapan pada kasus krisis Suriah.
Lebih dari itu, ketegangan yang terjadi saat ini di propinsi Xinjiang yang memiliki mayoritas Muslim di China agar para pemimpin China berhati-hati dengan keluarga Kerajaan Saudi, dan ikatan kuat antara China dan Tehran membangun kecurigaan dan perhatian dari para pemimpin Riyadh.
Rusia: Berbeda dengan China, Rusia adalah negara pengekspor minyak, dan rata-rata produksi minyak mereka setiap harinya melebihi produksi minyak Saudi pada akhir 2013, dengan melabeli negaranya sebagai negara penghasil minyak nomor satu dunia, karena mereka memproduksi 10,38 juta barrel per hari sementara Saudi memproduksi 9,35 juta barrel per hari. Oleh karena itu, hubungan antara Moskow dan Riyadh lebih cenderung kepada persaingan daripada saling kebergantungan.
Terlepas dari itu, Saudi, yang telah menunjukkan ketertarikan mereka dalam membangun hubungan, juga tertarik dengan Rusia sebagai eksportir senjata, dan ini adalah topik diskusi pada kunjungan Pangeran Bandar bin Sultan dua kali ke Moskow pada tahun 2013.
Kunjungan serupa oleh Menteri Pertahanan Saudi Suleiman bin Sultan ke Moskow diharapkan untuk menutup sejumlah perjanjian pembelian senjata dengan Rusia yang diperkirakan mencapai 12 juta dollar. Pada konteks yang sama, harian Kommersant yang dekat dengan Kremlin telah menyebutkan bahwa Arab Saudi telah setuju untuk mendanai dua miliar dollar pembelian senjata Rusia untuk Mesir.
Tentunya, kepemimpinan Saudi memiliki perhitungan khusus dalam mengadopsi kebijakan “wortel dan tongkat” terhadap Moskow, dengan harapan akan menekannya menjauh dari Damaskus. Namun, tahun-tahun panjang perang di Chechnya dan serangan teroris yang turut menyertai menargetkan tujuan-tujuan Rusia yang membuatnya sulit untuk menutup gap yang cukup dalam antara Moskow dan Riyadh.
Perancis dan Inggris: Perancis dan Inggris tetap pada “opsi-opsi” terdepan menurut Penasihat Kabinet Saudi, Nawaf Obeid. Hubungan dengan Inggris cukup lama. Sedangkan untuk Perancis, hubungan dengan mereka nampaknya pada kondisi terbaiknya saat ini, mengingat kesepakatan (pembelian) senjata antara Riyadh dan Paris. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan Perancis, Jean Yves Le Drian, telah mengunjungi Kerajaan Saudi pada Oktober 2013 lalu untuk yang ketiga kalinya sejak menduduki jabatannya pada bulan Mei 2012 dan mengatakan bahwa: “Arab Saudi dan Perancis ikut andil dalam menyatukan pendekatan pada krisis utama di Kawasan (Timur Tengah), yang paling utama adalah masalah Nuklir Iran dan krisis Suriah.”
Kemana Arah Hubungan Saudi-Amerika?
Setelah Saudi sangat letih dengan apa yang mereka mampu lakukan untuk mengirimkan pesan ke Amerika Serikat dan seluruh Dunia bahwa mereka sangat tidak puas dengan pemerintahan Amerika dan kebijakan-kebijakan Timur Tengahnya, maka sebuah pertanyaan spontan keluar: Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Saudi, dan seberapa jauh mereka dapat menyingkir dari Washington?
Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Saudi telah bertaruh pada intervensi langsung Amerika Serikat di Suriah sebagai pendahuluan untuk menggulingkan rezim Bashar Al-Assad.
Hipotesa perang atas Suriah ini kandas dalam konfrontasi Saudi Arabia terhadap Iran, yang hal ini sangat bergantung pada Amerika Serikat karena Saudi tidak dapat berdiri sendiri di hadapan Iran. Hal ini meningkatkan perasaan pahit bagi mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, yang mengatakan bahwa: “Saudi ingin memerangi Iran (bersama Amerika) hingga orang Amerika terakhir.”
Namun, kesepakatan sementara nuklir antara kekuatan-kekuatan Barat dan Iran terlihat sebagai skenario terburuk bagi Saudi akibat dari ketakutan mereka bahwa pendekatan Amerika-Iran akan mengakhiri isolasi, sebagaimana Amerika telah mencoba untuk memaksakannya kepada Iran setelah Revolusi Islam Iran 1979. Hal ini memberikan peluang yang jarang bagi Arab Saudi untuk menempatkan diri mereka sendiri sebagai pemain utama di Teluk. Atas dasar itu, mimpi terburuk Saudi adalah membayangkan kembalinya persamaan di Kawasan yang telah terbentuk di era 70-an, ketika Iran (di bawah rezim boneka AS, Reza Pahlevi – pentj) memainkan peran sebagai kekuatan pelindung utama di Teluk di bawah persetujuan Amerika Serikat, dan Saudi akan ditinggalkan dengan peran sebagai partner yang kecil.
Arab Saudi Tak Punya Aliansi Alternatif Selain Amerika Serikat
Setelah kepercayaan keluarga Kerajaan Saudi terhadap Washington terguncang dan mengekspresikan perasaan tidak senangnya yang mereka mampu tunjukkan secara maksimum, akankan Saudi berpisah dengan Amerika Serikat?
Nampaknya ini tidak akan terjadi, karena Saudi tidak memiliki tempat lain untuk pergi – berdasarkan beberapa analis asal Amerika.
Duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh tahun 2001-2003, Robert Jordan, mengatakan: “Tidak ada negara di dunia ini lebih mampu memberikan perlindungan pada ladang minyak dan ekonomi mereka selain dari Amerika Serikat, dan Saudi menyadari itu. Kita tidak akan melihat mereka melompat dari orbit itu.”
Robert Jordan menambahkan: “Akan ada kontak lebih banyak kepada Rusia dan China dari waktu lalu. Mereka juga telah pergi ke tempat lain untuk senjata sebelumnya, dan kita akan melihat lebih dari yang lalu, namun keseluruhan lingkungannya akan tetap Amerika sentris.”
Kita berada di hadapan hubungan yang dalam dan kusut pada aspek-aspek yang berbeda, karena tentara Saudi dan angkatan udaranya dibangun mirip dengan tentara Amerika yang mensuplai mereka dengan senjata dengan jumlah yang banyak, sebagai tambahan atas dukungan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka. Terlebih lagi, ekonomi Kerajaan sangat kuat melekat dengan Amerika Serikat yang setiap usaha serius apapun untuk memutuskan kelekatan ini pada jangka panjang akan memiliki harga yang sangat mahal dan berat.
Pembaharuan yang cepat pada sejumlah proyek yang sedang dijalankan Amerika di Kerajaan dan sejumlah kontrak-kontrak yang telah mereka tutup (setujui) membuktikan kelekatan yang tak terpisahkan antara kedua pihak. Sebuah contoh dari hal itu adalah kerjasama yang kuat antara pihak keamanan dan pasukan Amerika dengan pasukan Saudi, dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk memutuskan kerjasama ini. Amerika memberikan peralatan dan melatih Pasukan Pengaman Nasional Saudi, yang merupakan pasukan keamanan internal utama untuk rezim Saudi, dan mereka telah melakukan itu sejak 1977, ketika mereka telah membuat fasilitas kemanan untuk sebuah unit dengan 35 ribu anggota Pasukan Pengaman Nasional yang disebar untuk melindungi fasilitas minyak, ladang desalinasi (penghilangan kadar garam dari air untuk minum), pembangkit listrik, dan fasilitas vital lainnya di berbagai negara.
Sebagaimana biaya untuk senjata dan pelayanan militer yang telah dituntut oleh Saudi kepada Amerika pada beberapa tahun lalu, nampak seperti khayalan karena jumlahnya mencapai 60 miliar dollar, termasuk 34 miliar dollar total penjualan senjata Amerika kepada Saudi pada tahun 2012 yaitu sepuluh kali lebih dari tahun 2011, dan baru-baru ini Kongres Amerika mengumumkan niatnya untuk menutup kesepakatan 6.8 miliar dollar pembelian senjata dengan Kerajaan.
Dapatkah ketegangan hubungan saat ini antara Riyadh dan Washington diacuhkan?
Pernyataan-pernyataan resmi Saudi terhadap Amerika Serikat tidak seharusnya diacuhkan yang merupakan indikasi niat mereka untuk tidak menghiraukan lagi kerjasama strategis dengan Washington, khususnya di tengah-tengah perubahan besar di kawasan. Kampanye Saudi ini hanya bertujuan pada penekanan untuk memberikan dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang tidak memuaskan Riyadh, menimbang apa yang sedang terjadi mencerminkan pandangan yang bertolak belakang dari perubahan di kawasan, dan rezim Saudi tidak dapat memaksakan kehendaknya. Kedua aliansi ini cepat atau lambat akan mengatasi ketidaksepahaman mereka karena penarikan Saudi dari hubungannya dengan Amerika Serikat akan sangat mahal.
*) Diterbitkan atas izin dari penulis artikel dengan Judul asli: Al Allaqaat As Saudiyah-Al Amrikiyyah: Awashif As-Shahra’ (The Saudi American Relations: Storms of the Desert) dan telah diterbitkan oleh harian Libanon Al-Safir.
Penerjemah: Mochammad Baagil, Maret – 2014 – embaagil@hotmail.com
**) Dr.Ahmad Malli adalah seorang Professor di bidang Politik Internasional pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Libanon, sekaligus pengamat politik Libanon yang memperoleh gelar doktornya di bidang politik dari Sorbonne University, Perancis.
Iran Ancam Perang Dunia III
Oleh: Vina Ramitha
straitstimes.com
INILAH.COM, http://m.inilah.com/read/detail/1908142/iran-ancam-perang-dunia-iii
Teheran – Iran membalas gertakan Israel, menyatakan akan ada Perang Dunia ketiga jika Negeri Zionis itu berani menyerang mereka.
“Begitu Iran dan Israel bentrok militer, tak ada yang bisa ditebak. Dan itu semua bisa berubah menjadi Perang Dunia ketiga,” ujar pejabat senior Garda Revolusi Iran, Brigjen Amir Ali Hajizadeh.
Brigjen Hajizadeh bertanggung jawab atas rudal-rudal milik Garda Revolusi. Sebelumnya, petinggi Garda Revolusi Iran menyatakan, kemungkinan adanya perang antara kedua negara takka bisa dihindari.
“Jika mereka (Israel) sudah mempersiapkan serangan, kami juga akan melakukannya. Tapi saat ini, hal itu belum dibutuhkan,” lanjutnya.
Mengenai serangan Israel yang bakal diotorisasi oleh Amerika Serikat (AS) atau tidak, Brigjen Hajizadeh merasa, Negeri Yahudi itu akan menyerang dengan atau tanpa restu Amerika.
“Jika terjadi, tentunya kami akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain, Qatar dan Afghanistan,” ungkapnya.
Hubungan Saudi-Amerika Serikat
Badai Gurun Hubungan Bilateral Amerika Serikat-Arab Saudi
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcjavetyuqeooz.bnfu.html
Tidak sulit untuk mengetahui rahasia di balik kepentingan Saudi
bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk melawan rezim di Suriah. Para
pemimpin Saudi telah melihat perkembangan di Suriah sebagai peluang
bersejarah untuk membayar kekalahan berturut-turut selama beberapa
dekade belakangan, khususnya apa yang dianggap sebagai kekalahan
strategis di Irak dan menguntungkan Iran.
Obama dan Abdullah
Oleh: Dr. Ahmad Malli **
Hubungan Saudi-Amerika Serikat
“..Sejak 1943 saya menilai bahwa kepentingan-kepentingan negara dan bangsa saya sama dengan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Kami berbeda dalam beberapa hal yang bukan merupakan suatu hal yang mendasar.. Setelah Allah, kami percaya kepada Amerika Serikat.” – Ucapan Raja Faisal ibn Saud kepada Duta Besar Amerika untuk Saudi, Parker T.Hart tahun 1962 – Hart, Parker T, Saudi Arabia and the United States: Birth of a Security Partnership. [Indianapolis: Indiana University Press, 1998]
Kebijakan politik luar negeri Saudi pada umumnya dikenal dengan ketergantungannya pada metode “ketenangan yang sangat hati-hati,” dan secara alaminya cenderung mengadopsi kemisteriusan dan samar-samar, sebagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Saudi biasanya mengambil jalur kerahasiaan dan menghindari konfrontasi, yang oleh karena itu sangat dekat dengan ketertutupan dan jauh dari keterbukaan.
Para pemimpin Saudi percaya bahwa metode ini adalah cara teraman untuk berhubungan dengan wilayah di sekitarnya yang mengalami konflik dan jauh dari kestabilan. Itu sebabnya Saudi menetapkan untuk membuka jalan bagi aliansi jangka panjang mereka, yaitu Amerika Serikat, untuk mengambil inisiatif dan mengikuti agenda mereka di Timur Tengah yang dalam banyak peristiwa selalu di bawah persetujuan Arab Saudi.
Sebenarnya, hubungan Saudi-Amerika terbentuk pada masa Perang Dunia II, dan pada tanggal 18 Februari 1943, Presiden Amerika Serikat Roosevelt mengumumkan bahwa “membela Arab Saudi adalah sangat vital bagi pertahanan Amerika Serikat,” sementara perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat telah merintis jalan untuk mengukuhkan hubungan ini sepuluh tahun sebelum Roosevelt mengumumkannya, ketika perusahaan Standard Oil of California mendapatkan monopoli untuk pengeboran minyak di wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Para pendukung hubungan Washington-Riyadh setuju untuk menganggap bahwa pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Raja Saudi Abdul Aziz bin Saud di kapal pesiar “Quincy” saat sekembalinya dari pertemuan Yalta (Februari 1945) bersama dengan Stalin dan Churchill telah mengukuhkan dasar-dasar hubungan strategis untuk menjamin mengalirnya minyak ke Amerika Serikat dan para aliansinya sebagai imbalan perlindungan Washington untuk rezim Saudi.
Selama masa 70 tahun, keseimbangan antara perlindungan terhadap rezim Saudi dan aliran minyak dengan harga yang bagus diterapkan. Meskipun hubungan-hubungan ini menghadapi beberapa kali ketidaksepahaman satu sama lain dan bahkan ketegangan, namun kasus-kasus demikian tidak terlalu dianggap penting. Menurut diplomat dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh selama masa perang teluk, Chas Freeman (1989-1992), yang juga diketahui dengan ikatan kuatnya dengan lembaga-lembaga politik luar negeri AS, dia mengatakan: “Pada masa lalu, kami dapat menyandarkan diri pada mereka (Saudi), minimum tidak bertentangan dengan kebijakan AS, dan seringkali bahkan mendukung mereka..”
Namun, belakangan ini keharmonisan tersebut tidak lagi dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya, dan lebih cenderung terguncang. Akhir-akhir ini, komplain dari pejabat resmi Saudi terdengar karena kepentingan-kepentingan dari aliansi kuat antara dua negara ini telah terguncang. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mengadakan kunjungan darurat ke Riyadh pada bulan November 2013, ia bertemu dengan Raja Abdullah, Menteri Luar Negeri Saud Al Faysal, dan beberapa pejabat resmi Saudi lainnya; namun diragukan apakah Kerry sukses untuk membatasi/mencegah lebih jauh kemerosotan hubungan dua negara.
David Ignatius menuliskan di Washington Post mengenai keretakan hubungan AS-Saudi, menilainya bahwa “hal ini telah terjadi selama lebih dari dua tahun bagaikan gerakan lambat mobil yang rusak…” –termasuk di antaranya beberapa pernyataan yang berlebihan– namun, para peneliti Amerika Serikat bergerak jauh lebih dalam hal itu saat mereka menilai hubungan kedua negara yang telah tercapai adalah hasil dari jalan panjang kekecewaan antara keduanya, yang dimulai pada akhir perang dingin termasuk beberapa kali putus-sambung hubungan antar keduanya.
Peristiwa 11 September 2001 adalah salah satu rem bagi rakyat Amerika, sementara invasi ke Iraq tahun 2003 dan hasilnya -menurut orang-orang Saudi– bagaikan penyerahan kekuasaan oleh pemerintahan George W. Bush kepada mayoritas Syiah di sana, yang nampaknya merupakan penderitaan strategis terbesar bagi Kerajaan selama beberapa dekade terakhir.
Tidak diragukan, Riyadh tidak senang dengan adopsi pemerintahan Bush dalam hal seruan penyebaran demokrasi di Timur Tengah, karena ini juga akan mengangkat isu sensitif bagi Saudi. Namun, seruan ini malah menaikkan pamor Amerika khususnya pasca serangan 11 September, dan dengan itu kebencian antara dua aliansi ini mulai meningkat.
Pada pertikaian regional di Timur, Iran adalah lawan yang oleh Saudi hendak dibatasi kekuatannya dan mengakhiri ekspansi pengaruhnya di kawasan yang mereka nilai memiliki kaitan langsung.
Di Libanon, Saudi mendukung kelompok “14 Maret” untuk memenangkan pemilihan umum anggota parlemen pada dua masa pemilu (2005 dan 2009), dan perhatian khusus mereka adalah untuk menekan Hizbullah, aliansi Iran yang memperoleh keuntungan dalam keseimbangan hak untuk memenangkan “Veto” dalam pemerintahan Libanon setelah perjanjian Doha. Di kemudian hari, kelompok aliansi “14 Maret” mendapati diri mereka berada di luar pemerintahan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Najib Miqati.
Di Irak, meski dengan berbagai usaha Saudi, mereka gagal untuk memaksakan pilihan mereka dalam penunjukan Iyad Alawi sebagai Perdana Menteri, walaupun bloknya dalam parlemen Irak adalah yang terbesar. Namun, lawannya yaitu Nouri Al Maliki, yang memiliki kedekatan dengan Tehran, tetap pada posisinya sejak pemilu 2010.
Pada masalah Palestina, Raja Abdullah mensponsori “Perjanjian Mekkah” antara kelompok Fatah dan Hamas, dan salah satu tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjauhkan Hamas dari pengaruh Iran. Namun, perjanjian ini jatuh gagal hanya dalam hitungan bulan setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza yang membuatnya semakin dekat berhubungan dengan Iran.
Seluruh usaha ini telah gagal pada level regional. Saudi telah menghadapi kegagalan sejak delapan tahun, sementara Iran mengalami kesuksesan, menurut pakar dari Amerika Serikat urusan Teluk dan semenanjung Arab, Gregory Gause.
Mengikuti perkembangan “Musim Semi Arab” yang dimulai pada awal tahun 2011 yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah, Saudi tidak lagi menyembunyikan kemarahannya, dan fokus mereka saat itu adalah Mesir ketimbang Tunisia, karena kejatuhan Mubarak merupakan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi Saudi, karena mereka menilai bahwa rezim Mubarak memiliki bobot tertentu yang mereka butuhkan untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh kekuatan Iran.
Jurang pun semakin melebar antara Riyadh dan pemerintahan Obama. Saudi memiliki beberapa alasan serius sebagai perhatian mereka pada pemerintahan ini, yang menurut pendapat mereka, Amerika telah salah memperhitungkan bahaya dari “Musim Semi Arab” dan hasilnya. Terlebih lagi, mereka (Amerika) tidak mempertimbangkan keuntungan Saudi ketika menangani perkembangan yang terjadi. Saudi tidak pernah mampu membayangkan akhir kekuasaan dari Raja Bahrain, Al Khalifa, akan sama dengan Mubarak, karena kemungkinan perubahan politik apapun di sana adalah suatu kekalahan Arab Saudi di hadapan Iran. Belum lagi akibat-akibat langsung yang akan ditimbulkan pada orang-orang Syiah Saudi di bagian timur negara itu yang akan melakukan revolusi melawan Al Saud jika revolusi di Bahrain berhasil.
Berdasarkan hal tersebut, kepemimpinan Saudi merasa tidak terima dengan kritik-kritik ‘sopan’ Amerika atas penindasan yang dilakukan oleh penguasa Bahrain di bawah dukungan Saudi kepada para pelaku protes damai oleh kaum mayoritas Syiah di sana. Saudi juga merasa frustasi dengan sikap pemerintahan Obama dan menganggapnya sebagai salah satu bukti bahwa pemerintahan AS tidak mempertimbangkan kekhususan Bahrain bagi Arab Saudi dalam hal kedekatannya, yang terletak hanya 25 kilometer dari wilayah timur Saudi.
Sementara itu, era paska Mubarak tidak menghasilkan perjanjian apapun antara Saudi dan AS atas Mesir. Bahkan, kedua pihak mendapati diri mereka berdiri pada posisi yang saling berhadapan, sebagaimana kelompok “Stratfor for Intelligence Studies” meletakkan perbedaan antara dua negara tersebut terkait krisis Mesir dalam konteks ‘penyimpangan’ Kerajaan Saudi dari kebijakan Amerika Serikat dan jalur sejarah. Riyadh terkejut dengan dukungan pemerintahan Obama kepada Ikhwanul Muslimin (IM) setelah jatuhnya Mubarak dan menganggapnya sebagai “dosa besar” karena kelompok ini mengancam kekuasaan Monarki Saudi dalam hal pengaruh yang mereka capai. Ancaman ini di satu tangan akibat dari keberadaan kekuatan-kekuatan radikal di dalam Kerajaan yang mendukung “Ikhwanul Muslimin,” dan di tangan yang lain karena peran IM di Mesir adalah merupakan tantangan bagi Saudi karena IM menghadirkan Islam dengan bentuk yang berbeda dengan mereka. Dalam poin ini, mantan pejabat National Security Council, Denis Ross, menganggap bahwa “Arab Saudi memiliki dua musuh besar di kawasan, yaitu Ikhwanul Muslimin dan Iran.”
Oleh karena itu, bukan merupakan suatu kejutan bahwa Riyadh dan semua aliansi negara Teluk (GCC) bersikap tegas untuk mendukung pengemban pemerintahan sementara Mesir. Dan ketika Washington membatalkan latihan-latihan militer dengan Kairo setelah penggulingan Mursi serta membatalkan 1.3 juta dollar bantuan militer, Saudi dan aliansi Negara Teluk-nya dengan bergegas memberikan bantuan finansial 12 kali lebih besar kepada Mesir.
Hanya di Suriah, dari semua negara yang mengalami “Musim Semi Arab,” demonstrasi didukung dan disetujui oleh Riyadh. Namun, hal ini bertentangan dengan fatwa para ulama Saudi sendiri yang melarang demonstrasi dan kemudian disebarkan secara luas melalui media-media Saudi untuk tidak mengakui gerakan publik apapun baik di dalam kerajaan maupun di luar kerajaan, seperti Bahrain, Yaman, Mesir dan Tunisia, dengan klaim bahwa demonstrasi-demonstrasi seperti ini menyebabkan kerusuhan dan merusak fasilitas umum dan pribadi.
Dengan perubahan dari demonstrasi damai di Suriah menjadi pemberontakan militer, kerajaan Saudi menjadi pemimpin dalam mendukung pilihan tersebut dan menyerukan secara jelas untuk menjatuhkan rezim Assad secara militer.
Tidak sulit untuk mengetahui rahasia di balik kepentingan Saudi bekerja dengan seluruh kekuatannya untuk melawan rezim di Suriah. Para pemimpin Saudi telah melihat perkembangan di Suriah sebagai peluang bersejarah untuk membayar kekalahan berturut-turut selama beberapa dekade belakangan, khususnya apa yang dianggap sebagai kekalahan strategis di Irak dan menguntungkan Iran.
Lebih dari itu, Saudi melihat bahwa dengan membuat perubahan di Suriah akan mengubah keadaan di kawasan, dan Iran kemudian akan kehilangan titik tumpu penting yang akan berdampak pada hubungannya dengan Hizbullah di Libanon dan gerakan perlawanan di Palestina. Sebagai tambahannya dan bagian terpentingnya dalam perhitungan-perhitungan Saudi, bahwa mereka tidak akan sendiri dalam menghadapi rezim Assad, namun termasuk sejumlah negara di kawasan dan Barat, dan terutamanya adalah Amerika Serikat akan berada di samping mereka.
Walau demikian cara Saudi dengan konfrontasi seperti itu akan memicu fanatisme pada sejumlah besar kelompok di dalam negeri yang akan dipertahankan oleh keluarga Kerajaan Saudi di bawah slogan sektarian: “Mendukung mayoritas Sunni di Suriah untuk melawan pemerintahan minoritas Alawi.” Hal ini kemudian meluas, membuat Syeikh Saleh Al-Luhaidan, seorang mantan kepala Dewan Peradilan Tinggi Saudi dan para penasihat yang ada saat ini di Biro Kerajaan mengumumkan (jika tak ingin disebut memfatwakan) pada awal protes yang terjadi di Suriah bahwa dibenarkan untuk membunuh sepertiga rakyat Suriah (sekitar delapan juta jiwa) guna menyelamatkan duapertiga sisanya.
Para pemimpin Saudi kemudian melihat ancaman Presiden Obama melawan rezim Assad terkait serangan senjata kimia di pinggiran Damaskus (Agustus 2013) sebagai peluang sempurna melibatkan militer Amerika secara langsung untuk menjatuhkan rezim di Suriah. Saudi menaruh banyak harapan pada tingkat dimana Presiden Obama dapat mencapainya.
Frustrasi dan kepahitan semakin besar ketika Amerika dan Rusia mencapai kesepakatan bahwa rezim Suriah harus memenuhi kesepakatan untuk melenyapkan senjata kimia mereka. Di sinilah nampaknya Saudi kehilangan secara ganda, sebagaimana perjanjian mengenai senjata kimia tersebut tidak hanya membentuk garis kehidupan bagi rezim Suriah dari serangan Amerika Serikat, namun juga menjadikannya sebagai partner internasional karena Suriah akan dijadikan sebagai pihak lokal yang akan mengawasi penerapan perjanjian setelah cengkeraman semakin kuat pada fase sebelumnya saat konflik, ketika itu diabaikan oleh banyak negara Barat dan negara-negara kawasan, yang meletakkan pengunduran diri Presiden Bashar Al Assad sebagai syarat utama untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Setelah pengumuman tercapainya perjanjian Jenewa (24 November 2013) pada persoalan Nuklir Iran antara kelompok negara P5+1 dan Iran, frustasi Saudi kepada pemerintah Obama mencapai puncaknya. Hal ini bukan semata-mata karena penandatanganan perjanjian, namun lebih pada jalan yang dicapai, bahwa perjanjian itu disiapkan di bawah kerahasiaan total dengan negosiasi melalui jalur samping antara utusan Amerika Serikat dan Iran melalui beberapa tahap, setidaknya delapan bulan sebelum akhirnya penandatanganan perjanjian di Jenewa.
Apa yang juga membuat para pemimpin Saudi sangat marah besar dan menambah kepahitannya adalah bahwa mereka seperti suami yang dikhianati, karena proses perjanjian rahasia antara Amerika dan Iran terjadi di belakang punggung mereka. Apa yang lebih membuat marah Saudi adalah bahwa negosiasi itu kemudian diketahui dilakukan di negara tetangganya, khususnya Oman. Negara ini dianggap sebagai partner mereka karena juga sebagai pembentuk Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Corporation Council). Selain itu, baik para sekutu Amerika maupun negara Teluk lainnya tidak peduli untuk memberitahu Saudi tentang negosiasi yang terjadi, Saudi bahkan disamakan dengan negara-negara lainnya.
Mengapa Saudi Arabia marah terhadap Washington?
Sebuah dokumen yang dibocorkan oleh “Wikilieaks” mengutip ucapan Hillary Clinton yang mengatakan bahwa “kerajaan Saudi tetap sebagai pendukung finansial utama bagi kelompok teroris,” dan bahwa para pejabat Amerika tidak suka dengan “Model Islam” Saudi saat ini yang coba disebarkan, dan dianggap sebagai negara yang paling bertanggungjawab atas tumbuhnya radikalisme Islam, serta menggunakan kekayaan minyaknya untuk mengekspor Islam garis kerasnya melalui ulama-ulama Wahhabi.”
Selama tiga bulan belakangan ini, para pemimpin Saudi nampaknya mulai mengabaikan metode kebijakan luar negeri “ketenangan yang berhati-hati” mereka, dan saat ini memutuskan untuk secara terbuka mengungkapkan kemarahan mereka atas pendekatan yang dilakukan pemerintahan Obama melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan dan kejutan pergeseran kebijakan sebagai satu-satunya cara untuk meyakinkan Washington agar mengubah apa yang pihak Kerajaan Saudi melihatnya sebagai petualangan, menurut Simon Henderson, penulis buku “Setelah Raja Abdullah: Suksesi di Saudi Arabia.”
Indikasi pertama dari pendekatan baru yang dilakukan Saudi terlihat pada Menteri Luar Negeri Saudi, berupa penolakan Saud Al Faysal untuk memberikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2013. Dua minggu kemudian, Riyadh melakukan langkah dramatis dan tak terduga dalam sejarah mereka di PBB ketika mereka melepaskan kursi bergilir untuk jabatan Dewan Keamanan (18 Oktober 2013). Sikap ini mengejutkan lingkaran diplomat di New York, khususnya karena Saudi selama tiga tahun belakangan ini berkampanye secara intensif, berjuang untuk mendapatkan kursi Dewan Keamanan, setelah mengirimkan 12 diplomat selama satu tahun dalam rangka kursus di Columbia University sebagai persiapan panjang untuk menjalankan tugas mereka.
Tiga hari setelah pihak Kerajaan mengumumkan meninggalkan posisi bergilir di Dewan Keamanan, Wall Street Journal dan Reuters mengutip para diplomat Eropa yang mengatakan bahwa Kepala Intelijen Saudi, Pangeran Bandar Bin Sultan memperingatkan akan adanya “perubahan besar” dalam hubungan Riyadh dengan Washington sebagai protes atas tidak adanya tindakan Amerika untuk Suriah.
Menurut Wall Street Journal, dikutip juga bahwa Pangeran Bandar Bin Sultan mengatakan bahwa ia akan menimbang kembali kerjasama dengan CIA dalam melatih para pemberontak Suriah dan akan bekerja dengan aliansi yang lain termasuk Perancis dan Jordania. Pangeran Bandar menambahkan bahwa keputusan pihak Kerajaan meninggalkan kursi bergilir di Dewan Keamanan merupakan sebuah pesan kepada Amerika Serikat dan bukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (to the United States and not to the United Nations).
Waktu dan cara Pangeran Bandar bin Sultan mengirimkan pesannya kepada Amerika memiliki beberapa indikasi. Berdasarkan waktunya, keberatan Saudi untuk datang menjelang pertemuan yang diharapkan di Paris antara Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan rekannya dari Saudi, Pangeran Saud Al Faysal (21 Oktober 2013). Berdasarkan caranya, hal ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam hubungan antara Saudi-Perancis, sebagaimana Pangeran Bandar bin Sultan memilih Duta Besar Perancis untuk Arab Saudi (Bertrand Besancenot) untuk menyampaikan pesannya. Ia mengundangnya pada akhir pekan (19-20 Oktober 2013) di Jeddah, dan kemudian kembali ke Riyadh, menginformasikan sejawat Eropanya mengenai isi dari pertemuan dan komentarnya kemudian dibocorkan ke Reuters dan Wall Street Journal setelahnya.
Dalam hal ini, Pangeran Turki Al Faisal juga berpartisipasi dalam kampanye Saudi melawan pemerintahan Obama, sementara dirinya diketahui pernah menjabat Duta Besar negaranya untuk Washington dan sebagai Kepala Intelijen Arab Saudi untuk jangka waktu yang sangat lama (1979 – 2001). Al Faisal memilih untuk menyampaikan pesan langsungnya dari wilayah Amerika, apakah dengan membuat pidato sebelum konferensi tahunan pembuatan kebijakan Arab-AS (22 Oktober 2013) atau dengan menampakkan diri di hadapan media-media Amerika, khususnya pada interview panjangnya di Washington Post (4 November 2013), saat ia menilai bahwa kebijakan Obama atas Suriah dan Iran adalah salah dan mengecewakan, dan satu-satunya jalan untuk memperbaiki hal itu adalah dengan cara mencari solusi pada masalah Palestina dan menekan Iran yang menghadirkan dirinya sebagai pembebas orang-orang Palestina dan Suriah.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan gap yang lebar antara pejabat Saudi dan pemerintah Obama. Hal ini bukan hanya pertidaksetujuan terbatas atas berbagai detail pada kebijakan Amerika Serikat di kawasan. Bagi Saudi, ini lebih dari sekadar sebuah tindakan oposisi atas seluruh kebijakannya, sebagaimana Menteri Luar Negeri Saudi, Saud Al Faysal komplain pada waktu lalu mengenai pemerintahan George W. Bush, yang mengatakan pada tahun 2001 bahwa “berhubungan dengan Amerika Serikat membuat orang waras menjadi gila.” Lalu apa yang akan ia katakan hari ini mengenai krisis yang terjadi antara Riyadh dan Washington di bawah pemerintahan Obama, yang telah melampaui oposisi yang terjadi pada masa pemerintahan Bush?
Semua indikasi yang ada menunjukkan bahwa dasar hubungan antara Washington dan Riyadh sudah tidak lagi sama; ada sebuah perubahan dramatis yang berdampak kepada mereka. Drama setelah perang dingin yang telah membedakan dari saat itu. Lebih dari itu, AS menunjukkan dirinya sebagai pencipta penguasa internasional, yang meminimalisir ketergantungannya pada minyak Saudi. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak memaksakan untuk tetap menjaga hubungan ini yang bertahan selama beberapa dekade dengan Kerajaan Saudi, menurut Christopher Davidson, penulis buku After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf Monarchy (Setelah para Syeikh: Datangnya Keruntuhan Monarki Teluk).
Di antara indikator-indikator yang menarik perhatian Saudi dan membuat mereka geram adalah apa yang terjadi selama tim reformasi untuk keamanan nasional pada masa periode kedua pemerintahan Obama, ketika tidak ada tokoh papan atas AS yang ditunjuk untuk berhubungan dengan Saudi. Ini sendiri sudah membuktikan mundurnya Kerajaan dari daftar kepentingan Kementerian Luar Negeri Amerika dan para perencana keamanan nasional Amerika dalam periode Obama ini.
Ada peningkatan pendirian di antara para penentu keputusan di Amerika Serikat bahwa prioritas utama mereka berbeda dengan prioritas Saudi, dan kepentingan dari kedua negara sudah tidak lagi harmonis. Sebagai contohnya, jika Washington harus memilih antara bekerja untuk menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir atau kekuasaan Saudi, maka prioritas mereka tidak diragukan lagi adalah menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir.
Walaupun dengan kritik-kritik keras dari Saudi tersebut, pemerintah Obama belum mengeluarkan sikap yang keras dan bahkan lebih cenderung memilih “diplomasi pasif” dan menahan kemarahan Saudi dengan membuat mereka mengerti bahwa gap yang ada tidak melebar, dan mengirimkan pesan kepada mereka bahwa kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan berada pada posisi pertama.
Meski sikap resmi Amerika terhadap Kerajaan tenang, beberapa sikap keras non resmi nampak terhadap Saudi (dari para Jurnalis, akademisi, para ahli dalam pusat penelitian, mantan karyawan di pemerintah Amerika). Tidak dapat dikesampingkan bahwa departemen-departemen resmi Amerika Serikat berada di belakang pesan-pesan tidak langsung yang dikirimkan ke Riyadh. Dalam hal ini, orang dapat merujuk pada editorial keras oleh Fareed Zakaria di majalah Time (11 November 2013) di bawah headline: “Orang Saudi adalah orang gila: penjahat!,” dan Zakaria dikenal dengan hubungan kuatnya dengan departemen Amerika dan ia juga sebagai presenter di program mingguan CNN yang sering menayangkan masalah-masalah luar negeri. Editorial itu dimulai dengan sub judul “Mengapa kita tidak perlu peduli bahwa negara paling tidak bertanggung jawab di dunia tidak disenangi di Amerika Serikat.” Ia menambahkan: “Jika ada penghargaan untuk kebijakan luar negeri yang paling tidak bertanggung jawab maka pasti akan dianugerahkan kepada Saudi Arabia.. Namun apapun yang orang pikirkan mengenai pemerintahan Obama dalam menangani kawasan, pastinya ukuran terakhir dari kebijakan luar negeri Amerika harus bagaimana dapat diterima oleh Kediaman Saud!”
Zakaria menyatakan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dikutip dari sebuah bocoran dokumen oleh “Wikileaks” pada bulan Desember 2009 yang mengatakan bahwa Arab Saudi tetap sebagai “basis finansial” untuk terorisme, dan Riyadh hanya mengambil “aksi terbatas” untuk menghentikan aliran dana kepada Taliban dan kelompok semacam itu.”
Zakaria juga mengutip ucapan Stuart Levey, Bendahara Resmi Tertinggi di tahun 2007, sebagaimana disampaikan kantor berita ABC bahwa: “Jika saya dapat menjentikkan jari dan memutuskan dana dari suatu negara, maka itu adalah Arab Saudi.. Bangsa yang paling bertanggung jawab atas bangkitnya radikalisme Islam dan militanisme di seluruh dunia. Selama empat dekade belakangan, kekayaan minyak yang melimpah milik Kerajaan telah digunakan untuk menanggung ekspor ekstrimisme, intoleransi dan kejahatan atas nama Islam yang diajarkan oleh para ulama Wahhabi.”
Lebih dari itu, Zakaria mengutip mantan Menteri Hukum Pakistan, Iqbal Haidar, yang mengatakan pada tahun 2012 bahwa: “Apakah mereka Taliban atau Lashkar-e Taliba, ideologi mereka Wahhabi Saudi tanpa ada keraguan sekecil apapun.” Ia menambahkan: “Tidak ada keraguan bahwa Arab Saudi mendukung kelompok Wahhabi melalui Pakistan.”
Fareed Zakaria menyimpulkan dengan mengatakan: “Apapun alasannya, kita harus akui bahwa: Ya, Saudi Arabia sedang marah dengan Amerika Serikat. Tetapi apakah kita yakin bahwa itu adalah tanda bahwa Washington sedang melakukan sesuatu kesalahan?”
Terlepas dari Fareed Zakaria menyerang Arab Saudi dengan sangat pedas, banyak komentator dan kolumnis berpengaruh di beberapa harian Amerika Serikat mengkritik kebijakan luar negeri Saudi dengan sangat keras. Sebagai contohnya, Fred Kaplan menulis sebuah artikel pada sebuah headline: “A Royal Pain” (Sakitnya Kerajaan). Pada pendahuluannya, Kaplan merujuk pada perbedaan-perbedaan antara Arab Saudi dan pemerintahan Obama dengan perlemahan posisi Kerajaan di dunia, dan menyimpulkan bahwa: “Obama harus memperjelas bahwa kepentingan kita di Timur Tengah tidak dibungkus dengan keinginan-keinginan atau nasib keluarga Kerajaan seperti pada waktu lalu.”
Untuk bagian itu, Doug Bandow menerbitkan di website Huffington Post sebuah artikel yang secara keras mengkritik keluarga Kerajaan Saudi. Bandow, seorang peneliti di CATO Institute, yang bekerja sebagai asisten khusus untuk presiden pada masa pemerintahan Ronald Reagan, menilai bahwa: “Saudi Arabia marah dengan Washington. Dalam pandangan Riyadh, pemerintah Amerika tidak cukup melakukan dukungan terhadap tirani dan perang di Timur Tengah.”
Penulis menyangkal seruan Saudi untuk memberikan perhatian kepada rakyat Suriah yang sedang dijagal dengan senjata kimia di tangan Assad (menurut Turki Al Faisal) yang tidak dapat melakukan itu semua jika bukan untuk terhindarnya Presiden Amerika Serikat dari hukuman atasnya setelah melewati garis merah yang ditentukan oleh Obama sendiri.
Doug Bandow lebih jauh mengingatkan keluarga kerajaan Saudi bahwa mereka dulu mendukung mantan Presiden Irak Saddam Hussein dalam pelanggarannya atas Iran, saat ia menggunakan senjata kimia dan membunuh hingga satu juta orang, dan menyimpulkan bahwa: “Tetapi penjagalan massal oleh aliansi de facto Riyadh (pada masa perang Irak-Iran – pentj) kurang penting bagi keluarga Saudi ketimbang mengalahkan rezim Islam Syiah (Iran).
Pada kampanye yang nampak gagal dimana Saudi memimpin dalam mempengaruhi koridor keputusan di Washington dan meminta mereka untuk bekerja bersama dengan mereka, Bandow mengatakan bahwa: “Tetapi orang Amerika tidak seharusnya fokus pada elit penguasa Saudi, yang membeli apa yang mereka mau, yang frustasi bahwa mereka tidak lagi secara mudah membeli pelayanan Washington.. Bahkan, pemerintah Obama seharusnya mengatakan kepada teman-teman luar negeri Amerika bahwa tindakan-tindakan Washington untuk kepentingan rakyat Amerika, dan bukan untuk diktator yang korup.”
Doug Bandow menyimpulkan artikelnya dengan mengatakan: “Presiden Obama layak mendapat pujian atas penolakannya untuk membelokkan kebijakan Amerika untuk disesuaikan dengan tingkah laku Kerajaan di Riyadh. Washington mungkin tidak akan mampu menghentikan Saudi dalam menyebarluaskan tirani dan perang. Tetapi Amerika tentu tidak seharusnya membantu mereka dalam apa yang mereka cari.”
Arab Saudi: Tak Ada Jalan Keluar dari Amerika Serikat
Daftar pihak yang berkeberatan dengan Kerajaan Saudi dalam kelas elit Amerika dan posisi lainnya sangatlah panjang, dan poin yang cukup signifikan di sini adalah kritikus-kritikus yang telah menggunakan suara tajam terhadap apa yang dianggap sebagai aliansi yang memiliki “hubungan khusus” dengan Amerika Serikat.
Di antara kritikus-kritikus ini adalah mantan karyawan pemerintah yang bekerja pada pemerintahan sebelumnya, dan beberapa di antara mereka memiliki hubungan dengan Partai Republik dan memiliki banyak kritik terhadap pemerintahan Obama, seperti Kori Schake yang menguasai banyak posisi di Pentagon, Dewan Keamanan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, sebagai tambahan untuk partisipasi kuatnya pada kampanye presidensial kandidat Partai Republik John Mc Cain pada tahun 2008. Schake menerbitkan artikelnya pada majalah kebijakan luar negeri di bawah judul: Saudi Arabia Unhappy. So What? (Arab Saudi Tidak Senang. Lalu Kenapa?).
Schake mengatakan: “Namun ketidaksenangan Saudi bukan merupakan bukti bahwa kebijakan Amerika salah. Kebijakan pemerintahan Obama salah, tetapi bukan pada jalan atau alasan-alasan karena Saudi mengkritik mereka. Dan membawa kebijakan Amerika Serikat sejalan dengan Arab Saudi mungkin akan membuat Timur Tengah bahkan lebih sedikit untuk kepentingan Amerika daripada kecerobohan yang dimiliki pemerintahan Obama.
Schake menambahkan: “Arab Saudi menginginkan Timur Tengah yang sangat berbeda dari apa yang kita lakukan. Saudi menentang demokrasi. Mereka menentang kebebasan pers. Mereka menentang kebebasan nurani dan mempraktikkan keimanan yang berbeda dari Islam. Mereka menentang persamaan hak wanita di hadapan hukum. Mereka menentang pendapat bahwa setiap orang memiliki hak dan pinjaman (uang) dalam cara-cara terbatas dan tujuan tertentu kepada pemerintah.”
“Bukan saja Saudi menentang nilai-nilai dasar rakyat Amerika ini, namun mereka telah mendanai dan mempersenjatai beberapa jihadis yang mematikan.”
“Saudi sekarang menginginkan keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung para jihadis di Suriah sebagai balasan kekuasaan yang dalam di pemerintahan Mesir (sebuah model yang akan dihidupkan secara terus menerus di seluruh kawasan).”
Setelah penulis menangkap opsi-opsi bahwa Riyadh mungkin akan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Obama dan perkiraannya terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dihasilkan dari opsi-opsi ini, ia menawarkan saran kepada pemerintahan Obama untuk menggunakan istilah “garis merah” yang presiden sendiri menggunakannya, namun kali ini terhadap Saudi, dengan mengatakan: “Dan jika ada satu garis merah yang Presiden Obama telah membuatnya dipercaya, maka ini adalah suatu kerelaannya untuk tidak menghiraukan negara yang bergantung pada bantuan Amerika.”
Opsi-opsi Saudi atas Amerika Serikat
Jauh dari tuntutan-tuntutan yang diiringi oleh meningkatnya secara hebat hubungan Riyadh-Washington, sebuah pengamatan yang hati-hati terhadap realitas kerjasama antara dua bagian yang secara jelas mengindikasikan bahwa bahwa hal ini merupakan sebuah ketidakcocokan. Pihak Saudi adalah pihak yang lemah dari hubungan ini, dan bukan pada posisi dimana Saudi dapat memaksakan kondisinya, oleh karena itu opsi-opsinya sangat terbatas, jika tidak ingin dikatakan tidak ada sama-sekali.
Berdasarkan pandangan ini, apa yang Pangeran Bandar bin Sultan kutip yang mengatakan tentang ketentuan negaranya untuk menurunkan level hubungan dengan AS dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bergantung (kepada Washington), sebagai tambahan kepada Duta Besar Saudi untuk Inggris, ancaman Pangeran Mohammad bin Nawaf dalam sebuah artikel yang ia tulis di harian New York Times (Desember 2013) bahwa semua opsi terbuka untuk negaranya. Pernyataan ini hanya kata-kata tanpa tindakan, karena sangat sulit bagi Kerajaan yang telah menjalin ikatan kuat dengan Amerika Serikat untuk beberapa dekade yang panjang untuk menemukan aliansi alternatif dengan mudah.
Apa saja opsi-opsi yang terbuka bagi keluarga Kerajaan Arab Saudi?
Alternatif kekuatan ini terbatas pada China, Rusia, dan Uni Eropa serta kemudian bagian besar yang terdiri dari 28 negara, dua di antaranya adalah Perancis dan Inggris.
China: Tidak diragukan lagi, hubungan Saudi-China telah berkembang secara cepat dalam beberapa tahun belakangan. Dimulai dari tahun 2009, ekspor minyak Saudi ke China melebihi dari yang diekspor ke Amerika Serikat yang mencapai 1.2 juta barrel per hari yang merupakan setidaknya 21% dari total impor minyak China dari seluruh dunia. Hal ini diiringi dengan meningkatnya investasi China di Saudi Arabia pada bidang yang berbeda-beda. Layak untuk mengatakan bahwa perusahaan kontraktor China adalah para pembuat sistem kereta yang mengangkut para peziarah di kota suci Mekkah.
Namun, perkembangan hubungan ekonomi antara Riyadh dan China yang harmonis ini tidak nampak pada level politik, karena kemungkinan perkembangan hubungan politik antara China dan Arab Saudi mengecil karena kedua pihak dalam posisi berhadapan pada kasus krisis Suriah.
Lebih dari itu, ketegangan yang terjadi saat ini di propinsi Xinjiang yang memiliki mayoritas Muslim di China agar para pemimpin China berhati-hati dengan keluarga Kerajaan Saudi, dan ikatan kuat antara China dan Tehran membangun kecurigaan dan perhatian dari para pemimpin Riyadh.
Rusia: Berbeda dengan China, Rusia adalah negara pengekspor minyak, dan rata-rata produksi minyak mereka setiap harinya melebihi produksi minyak Saudi pada akhir 2013, dengan melabeli negaranya sebagai negara penghasil minyak nomor satu dunia, karena mereka memproduksi 10,38 juta barrel per hari sementara Saudi memproduksi 9,35 juta barrel per hari. Oleh karena itu, hubungan antara Moskow dan Riyadh lebih cenderung kepada persaingan daripada saling kebergantungan.
Terlepas dari itu, Saudi, yang telah menunjukkan ketertarikan mereka dalam membangun hubungan, juga tertarik dengan Rusia sebagai eksportir senjata, dan ini adalah topik diskusi pada kunjungan Pangeran Bandar bin Sultan dua kali ke Moskow pada tahun 2013.
Kunjungan serupa oleh Menteri Pertahanan Saudi Suleiman bin Sultan ke Moskow diharapkan untuk menutup sejumlah perjanjian pembelian senjata dengan Rusia yang diperkirakan mencapai 12 juta dollar. Pada konteks yang sama, harian Kommersant yang dekat dengan Kremlin telah menyebutkan bahwa Arab Saudi telah setuju untuk mendanai dua miliar dollar pembelian senjata Rusia untuk Mesir.
Tentunya, kepemimpinan Saudi memiliki perhitungan khusus dalam mengadopsi kebijakan “wortel dan tongkat” terhadap Moskow, dengan harapan akan menekannya menjauh dari Damaskus. Namun, tahun-tahun panjang perang di Chechnya dan serangan teroris yang turut menyertai menargetkan tujuan-tujuan Rusia yang membuatnya sulit untuk menutup gap yang cukup dalam antara Moskow dan Riyadh.
Perancis dan Inggris: Perancis dan Inggris tetap pada “opsi-opsi” terdepan menurut Penasihat Kabinet Saudi, Nawaf Obeid. Hubungan dengan Inggris cukup lama. Sedangkan untuk Perancis, hubungan dengan mereka nampaknya pada kondisi terbaiknya saat ini, mengingat kesepakatan (pembelian) senjata antara Riyadh dan Paris. Dalam hal ini, Menteri Pertahanan Perancis, Jean Yves Le Drian, telah mengunjungi Kerajaan Saudi pada Oktober 2013 lalu untuk yang ketiga kalinya sejak menduduki jabatannya pada bulan Mei 2012 dan mengatakan bahwa: “Arab Saudi dan Perancis ikut andil dalam menyatukan pendekatan pada krisis utama di Kawasan (Timur Tengah), yang paling utama adalah masalah Nuklir Iran dan krisis Suriah.”
Kemana Arah Hubungan Saudi-Amerika?
Setelah Saudi sangat letih dengan apa yang mereka mampu lakukan untuk mengirimkan pesan ke Amerika Serikat dan seluruh Dunia bahwa mereka sangat tidak puas dengan pemerintahan Amerika dan kebijakan-kebijakan Timur Tengahnya, maka sebuah pertanyaan spontan keluar: Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Saudi, dan seberapa jauh mereka dapat menyingkir dari Washington?
Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Saudi telah bertaruh pada intervensi langsung Amerika Serikat di Suriah sebagai pendahuluan untuk menggulingkan rezim Bashar Al-Assad.
Hipotesa perang atas Suriah ini kandas dalam konfrontasi Saudi Arabia terhadap Iran, yang hal ini sangat bergantung pada Amerika Serikat karena Saudi tidak dapat berdiri sendiri di hadapan Iran. Hal ini meningkatkan perasaan pahit bagi mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, yang mengatakan bahwa: “Saudi ingin memerangi Iran (bersama Amerika) hingga orang Amerika terakhir.”
Namun, kesepakatan sementara nuklir antara kekuatan-kekuatan Barat dan Iran terlihat sebagai skenario terburuk bagi Saudi akibat dari ketakutan mereka bahwa pendekatan Amerika-Iran akan mengakhiri isolasi, sebagaimana Amerika telah mencoba untuk memaksakannya kepada Iran setelah Revolusi Islam Iran 1979. Hal ini memberikan peluang yang jarang bagi Arab Saudi untuk menempatkan diri mereka sendiri sebagai pemain utama di Teluk. Atas dasar itu, mimpi terburuk Saudi adalah membayangkan kembalinya persamaan di Kawasan yang telah terbentuk di era 70-an, ketika Iran (di bawah rezim boneka AS, Reza Pahlevi – pentj) memainkan peran sebagai kekuatan pelindung utama di Teluk di bawah persetujuan Amerika Serikat, dan Saudi akan ditinggalkan dengan peran sebagai partner yang kecil.
Arab Saudi Tak Punya Aliansi Alternatif Selain Amerika Serikat
Setelah kepercayaan keluarga Kerajaan Saudi terhadap Washington terguncang dan mengekspresikan perasaan tidak senangnya yang mereka mampu tunjukkan secara maksimum, akankan Saudi berpisah dengan Amerika Serikat?
Nampaknya ini tidak akan terjadi, karena Saudi tidak memiliki tempat lain untuk pergi – berdasarkan beberapa analis asal Amerika.
Duta besar Amerika Serikat untuk Riyadh tahun 2001-2003, Robert Jordan, mengatakan: “Tidak ada negara di dunia ini lebih mampu memberikan perlindungan pada ladang minyak dan ekonomi mereka selain dari Amerika Serikat, dan Saudi menyadari itu. Kita tidak akan melihat mereka melompat dari orbit itu.”
Robert Jordan menambahkan: “Akan ada kontak lebih banyak kepada Rusia dan China dari waktu lalu. Mereka juga telah pergi ke tempat lain untuk senjata sebelumnya, dan kita akan melihat lebih dari yang lalu, namun keseluruhan lingkungannya akan tetap Amerika sentris.”
Kita berada di hadapan hubungan yang dalam dan kusut pada aspek-aspek yang berbeda, karena tentara Saudi dan angkatan udaranya dibangun mirip dengan tentara Amerika yang mensuplai mereka dengan senjata dengan jumlah yang banyak, sebagai tambahan atas dukungan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka. Terlebih lagi, ekonomi Kerajaan sangat kuat melekat dengan Amerika Serikat yang setiap usaha serius apapun untuk memutuskan kelekatan ini pada jangka panjang akan memiliki harga yang sangat mahal dan berat.
Pembaharuan yang cepat pada sejumlah proyek yang sedang dijalankan Amerika di Kerajaan dan sejumlah kontrak-kontrak yang telah mereka tutup (setujui) membuktikan kelekatan yang tak terpisahkan antara kedua pihak. Sebuah contoh dari hal itu adalah kerjasama yang kuat antara pihak keamanan dan pasukan Amerika dengan pasukan Saudi, dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk memutuskan kerjasama ini. Amerika memberikan peralatan dan melatih Pasukan Pengaman Nasional Saudi, yang merupakan pasukan keamanan internal utama untuk rezim Saudi, dan mereka telah melakukan itu sejak 1977, ketika mereka telah membuat fasilitas kemanan untuk sebuah unit dengan 35 ribu anggota Pasukan Pengaman Nasional yang disebar untuk melindungi fasilitas minyak, ladang desalinasi (penghilangan kadar garam dari air untuk minum), pembangkit listrik, dan fasilitas vital lainnya di berbagai negara.
Sebagaimana biaya untuk senjata dan pelayanan militer yang telah dituntut oleh Saudi kepada Amerika pada beberapa tahun lalu, nampak seperti khayalan karena jumlahnya mencapai 60 miliar dollar, termasuk 34 miliar dollar total penjualan senjata Amerika kepada Saudi pada tahun 2012 yaitu sepuluh kali lebih dari tahun 2011, dan baru-baru ini Kongres Amerika mengumumkan niatnya untuk menutup kesepakatan 6.8 miliar dollar pembelian senjata dengan Kerajaan.
Dapatkah ketegangan hubungan saat ini antara Riyadh dan Washington diacuhkan?
Pernyataan-pernyataan resmi Saudi terhadap Amerika Serikat tidak seharusnya diacuhkan yang merupakan indikasi niat mereka untuk tidak menghiraukan lagi kerjasama strategis dengan Washington, khususnya di tengah-tengah perubahan besar di kawasan. Kampanye Saudi ini hanya bertujuan pada penekanan untuk memberikan dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang tidak memuaskan Riyadh, menimbang apa yang sedang terjadi mencerminkan pandangan yang bertolak belakang dari perubahan di kawasan, dan rezim Saudi tidak dapat memaksakan kehendaknya. Kedua aliansi ini cepat atau lambat akan mengatasi ketidaksepahaman mereka karena penarikan Saudi dari hubungannya dengan Amerika Serikat akan sangat mahal.
*) Diterbitkan atas izin dari penulis artikel dengan Judul asli: Al Allaqaat As Saudiyah-Al Amrikiyyah: Awashif As-Shahra’ (The Saudi American Relations: Storms of the Desert) dan telah diterbitkan oleh harian Libanon Al-Safir.
Penerjemah: Mochammad Baagil, Maret – 2014 – embaagil@hotmail.com
**) Dr.Ahmad Malli adalah seorang Professor di bidang Politik Internasional pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Libanon, sekaligus pengamat politik Libanon yang memperoleh gelar doktornya di bidang politik dari Sorbonne University, Perancis.
Kelompok Pro Rusia Klaim Menang Referendum di Ukraina Timur
Senin, 12 Mei 2014, 10:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,DONETSK -- http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/12/n5fxjg-kelompok-pro-rusia-klaim-menang-referendum-di-ukraina-timur
Kelompok pro Rusia di Ukraina Timur
mengatakan hasil awal referendum menujukan mayoritas pemilih
menginginkan kedaulatan di wilayahnya. Hal ini mereka katakan pada
referendum yang berlangsung pada Ahad (11/5).
Sebanyak hampir 75 persen pemilih menggunakan hak suaranya di Kota Donetsk, salah satu wilayah di Ukraina Timur. Referendum ini tetap dilangsungkan di tengah kecaman Pemerintah Pusat Ukraina dan negara-negara barat.
Dalam referendum tersebut tidak ada pengamat independen yang melakukan pengawasan dalam pemungutan suara. Hal ini mengkhawatirkan sejumlah pihak jika nantinya hasil dari pemungutan suara tersebut dapat bermasalah.
Suasana pemilihan pada dua kota di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhanks berlangsung cukup kondusif. Pemilih melakukan pemungutan suara dengan tenang dan tertib. Namun, keadaan menjadi tidak kondusif akibat adanya orang-orang bersenjata yang menembaki kerumunan di luar balai kota di Krasnoarmeisk.
Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota pengawal nasional Ukraina. Hal ini mengakibatkan ketegangan di wilayah tersebut selama berjam-jam. Anggota pengawal nasional Ukraina diduga melakukan hal itu karena ingin menghalangi pemungutan suara yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Ukraina telah menuduh Rusia mengobarkan kerusuhan pada masyarakat di wilayah bagian timur negara mereka. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan jika referendum yang masyarakat di wilayah timur negaranya lakukan adalah sebuah lelucon kriminal.
AS dan negara-negara barat lainnya juga mengatakan jika referendum tersebut melanggar hukum internasional dan dianggap tidak sah untuk dilakukan. Mereka tidak akan mengakui apapun hasil dalam referendum tersebut.
Hasil akhir dari referendum di wilayah Ukraina Timur tersebut akan dibahas sebagai penentuan status baru di wilayah tersebut. Status baru tersebut adalah apakah wilayah tersebut akan berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
"Kami hanya ingin menunjukan pada dunia jika kami ingin perubahan dan kami ingin didengar," ujar Roman Lyagin, kepala komisi pemilihan di Kota Donetsk pada Ahad (11/5). Hasil referendum tersebut diperkirakan akan keluar pada Senin sore.
Duta Besar Indonesia untuk Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa, para pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Jakarta menggagalkan upaya-upaya yang dilakukan Kedubes Indonesia untuk Tehran dalam menarik minat investor Indonesia ke Iran, selain itu AS juga berupaya merusak hubungan baik antara Tehran-Jakarta.
Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, kepada Fars News Agency pada Senin, 11/05/14, menjelaskan penyebab batalnya kunjungan beberapa pebisnis Indonesia ke Iran yang menurutnya adanya tekanan dari diplomat Amerika di Jakarta.
Dikatakannya, "Sebuah rombongan yang terdiri dari 15 pebisnis Indonesia bermaksud mengunjungi Iran untuk mengkaji peluang bisnis, tetapi sebagian pebisnis ini gagal datang ke Tehran karena mendapat tekanan dari sejumlah pejabat Kedubes Amerika di Jakarta. Namun demikian sebagian lainnya tetap datang ke Iran", kata Dian Wirengjurit.
Menurutnya, dari 15 pebisnis Indonesia yang bermaksud datang ke Iran, tujuh di antaranya membatalkan kunjungannya. Sementara delapan orang tetap datang ke Iran.
"Ketika saya bertanya mengenai sebab pembatalan kunjungannya ke Tehran, mereka mengaku, "Saat hendak berangkat ke Iran, sekelompok diplomat dari Kedubes Amerika di Jakarta menggelar pertemuan khusus untuk para pebisnis ini di kantor Kamar Dagang Indonesia". Dalam pertemuan itu mereka diperingatkan, jika tetap memaksa berkunjung ke Iran, maka mereka akan kehilangan peluang bisnis dengan Amerika dan tidak bisa berbisnis dengan negara itu," kata Dian Wirengjurit.
"Bulan lalu saya sempat ke Jakarta, dalam sebuah pertemuan dengan para pebisnis itu, saya ungkapkan penyesalan serta protes terkait masalah ini. Saya katakan, sebelumnya sudah saya jelaskan kepada mereka tentang dimensi-dimensi pemulihan hubungan dengan Iran, akan tetapi mereka tetap membatalkan kunjungannya ke Iran, dan masalah ini melemahkan kredibilitas Indonesia," tambah Dian.
Dikatakannya, delapan pebisnis yang datang ke Iran itu sebelumnya mengontak terlebih dahulu dengan Kedubes Indonesia di Tehran.
Dian dihadapan delapan pebisnis itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima langkah diplomat-diplomat Amerika. Menurut Dia, hal tersebut tidak benar dan jika para pebisnis Indonesia berkunjung ke Iran mereka juga bisa menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain.
"Bidang usaha yang diminati para pebisnis Indonesia terkait dengan komoditi seperti kertas, kopi dan teh serta komoditas-komoditas lain yang sama sekali tidak ada dalam daftar sanksi," jelas Dian. [IT/Fars News Agency]
“ISLAMIC SCHOLAR CALLS FOR MUSLIM UNITY”
Pertemuan Cendekiawan Muslim yang difasilitasi oleh KAHMI NASIONAL dan Universal Justice Network, dengan tema: “Islamic Scholar Calls for Muslim Unity”, Minggu 4 Mei 2014 di Gedung RNI Jakarta menghasilkan 10 poin Deklarasi Jakarta. Dalam Pertemuan tersebut hadir Prof. DR. Laode M. Kamaluddin (Ketua Majelis Pakar KAHMI), DR. Anies Baswedan (Presidium KAHMI), DR. Muh Imam Asi (Institute of Contemporary Islamic Thought, Washington DC), Dr. Muhideen Abdul Kadir (Citizen International, Kuala Lumpur), DR. Massoed Sadjareh (Islamic Human Right Comission, London), Bapak AM Fatwa, Dr. Saleh Khalid, Dr. Kurtubi (NASDEM), Ir. Subandrio (Sekjen KAHMI), Dr.Haidar Bagir, Prof. Hermansyah, Dr. Husain Heriyanto, dan ratusan dosen beserta aktivis muslim lainnya.
10 poin Deklarasi Jakarta dibacakan oleh Prof. DR. Laode M. Kamaluddin (Ketua Dewan Pakar KAHMI), dan Dr. Imam Muh Al Asi (Mufassir dan Cendekiawan Muslim dari Washington DC).
Berikut isi Deklarasi Jakarta dalam dua versi bahasa, Inggris dan Indonesia:
Versi Bahasa Inggris
Jakarta Declaration on Muslim Unity
Bismillahirrahmanirrahim
Whilst praising and hoping for the pleasure of Allah Almighty, greeting and blessing the lord of the Prophet Muhammad along with his family and companions
Whilst recognizing that Allah create mankind peoples and tribes that they may know one another
And recognizing that no one is more noble or superior than others except for his acquaintance, faith, and good deed
And recognizing that the Prophet Muhammad was sent to enhance human morality, bring message of justice and peace, and spread love and compassion
And strongly condemning the growing of sectarian hatred virus and internal conflict within the Islamic Ummah which has been claiming many innocent victims in various parts of the world, especially in the Muslim majority countries such as in West and South Asia
And understading that the virus is now spreading to South East Asian nations, including Indonesia and Malaysia
We, Muslim scholars, agree to the points in this declaration to counter and remove sectarian hatred virus and violence and further escalation of internecine conflict within Muslim society:
1. We state that killing fellow human beings based on colour, creed, ethnicity and religion is Haram and against the Syariah;
2. We endorse the definition of Muslim according to the Amman Message declaration
3. We state that the differences within the Ummah should never lead to issuing “takfir” against fellow Muslims, and if it does lead to issuing “takfir” we declare such action to be Haram and against the Syariah.
4. We state that all dissent among Muslims should be resolved by dialogue and consensus as well as respecting the honor of one another.
5. We will jointly and actively establish and maintain relationships between our different schools and organisations as well as attending each other’s events and programmes as a way to establish, maintain and develop brotherhood.
6. We will promote and maintain harmony between all groups of Muslim through print, electronic and social media networks.
7. We recommend that the schools should develop their syllabus and curriculum which is promoting peace, brotherhood and unity among all members of Muslim society.
8. We urge the government to develop and implement the legislation combating hate speech and push for more effective prosecution of violations of such legislation.
9. We realize that the sectarian conflict is a trap aimed to weaken Muslim Ummah, and we have to enlighten the Ummah of the trap.
10. We will actively mediate all disputing groups of Muslim so that they can reconcile with each other.
And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you – when you were enemies and He brought your hearts together and you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit of the Fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided. (Quran 3:103)
Jakarta, May 4th 2014
Versi Bahasa Indonesia
DEKLARASI JAKARTA TENTANG “PERSATUAN UMAT ISLAM”
Bismillahirrahmanirrahim
Seraya bersyukur dan berharap keridaan Allah Yang Maha Kuasa, dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya.
Seraya mengakui bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal.
Dan mengakui bahwa tak ada seorang pun yang lebih mulia dan utama daripada lainnya, kecuali karena ilmu, iman, dan amal baik.
Dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, membawa pesan keadilan dan perdamaian, serta menyebarkan cinta dan kasih sayang.
Dan tegas mengutuk berkembangnya virus kebencian sektarian dan konflik internal di dalam Umat Islam yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia, khususnya di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim seperti di Asia Selatan dan Barat.
Dan memahami bahwa virus kebencian itu kini sedang menyebar ke negeri-negeri Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Karena itu, kami, para cendikiawan muslim, sepakat kepada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam Umat Islam :
1. Kami menyatakan bahwa pembunuhan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit, keyakinan, etnis, dan agama adalah Haram dan bertentangan dengan Syariah.
2. Kami mendukung definisi Muslim sesuai dengan deklarasi “Pesan Amman”.
3. Kami menyatakan bahwa perbedaan di internal Umat tidak boleh berujung pada pernyataan “kafir” dan “sesat” terhadap sesama Muslim, dan jika itu yang terjadi maka kami menyatakan perbuatan itu (menyatakan “kafir” dan “sesat”) Haram dan bertentangan dengan Syariah.
4. Kami menyatakan bahwa semua perbedaan di antara Muslim harus diselesaikan dengan dialog dan konsensus seraya tetap menjaga kehormatan satu sama lain.
5. Kami akan aktif bersama-sama membangun dan menjaga hubungan di antara mazhab serta organisasi Islam yang berbeda dan menghadiri kegiatan satu sama lain sebagai cara membangun, menjaga, dan mengembangkan persaudaraan.
6. Kami akan mempromosikan dan menjaga harmoni di antara semua kelompok Muslim melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
7. Kami merekomendasikan agar sekolah-sekolah mengembangkan silabus dan kurikulum yang mendorong perdamaian, persaudaraan, serta persatuan di antara semua anggota masyarakat Muslim.
8. Kami mendesak Pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang memerangi ujaran kebencian dan mendorong pemidanaan yang lebih efektif terhadap pelanggaran atas undang-undang tersebut.
9. Kami menyadari bahwa konflik sektarian adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan Umat Islam, dan kami harus mencerahkan Umat tentang jebakan itu.
10. Kami akan aktif memediasi semua kelompok Muslim yang berselisih agar bisa melakukan rekonsiliasi.
Jakarta, 4 Mei 2014
Sebanyak hampir 75 persen pemilih menggunakan hak suaranya di Kota Donetsk, salah satu wilayah di Ukraina Timur. Referendum ini tetap dilangsungkan di tengah kecaman Pemerintah Pusat Ukraina dan negara-negara barat.
Dalam referendum tersebut tidak ada pengamat independen yang melakukan pengawasan dalam pemungutan suara. Hal ini mengkhawatirkan sejumlah pihak jika nantinya hasil dari pemungutan suara tersebut dapat bermasalah.
Suasana pemilihan pada dua kota di Ukraina Timur, Donetsk dan Luhanks berlangsung cukup kondusif. Pemilih melakukan pemungutan suara dengan tenang dan tertib. Namun, keadaan menjadi tidak kondusif akibat adanya orang-orang bersenjata yang menembaki kerumunan di luar balai kota di Krasnoarmeisk.
Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota pengawal nasional Ukraina. Hal ini mengakibatkan ketegangan di wilayah tersebut selama berjam-jam. Anggota pengawal nasional Ukraina diduga melakukan hal itu karena ingin menghalangi pemungutan suara yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Ukraina telah menuduh Rusia mengobarkan kerusuhan pada masyarakat di wilayah bagian timur negara mereka. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan jika referendum yang masyarakat di wilayah timur negaranya lakukan adalah sebuah lelucon kriminal.
AS dan negara-negara barat lainnya juga mengatakan jika referendum tersebut melanggar hukum internasional dan dianggap tidak sah untuk dilakukan. Mereka tidak akan mengakui apapun hasil dalam referendum tersebut.
Hasil akhir dari referendum di wilayah Ukraina Timur tersebut akan dibahas sebagai penentuan status baru di wilayah tersebut. Status baru tersebut adalah apakah wilayah tersebut akan berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
"Kami hanya ingin menunjukan pada dunia jika kami ingin perubahan dan kami ingin didengar," ujar Roman Lyagin, kepala komisi pemilihan di Kota Donetsk pada Ahad (11/5). Hasil referendum tersebut diperkirakan akan keluar pada Senin sore.
Dubes Indonesia:
AS Gagalkan Kunjungan
Pebisnis Indonesia ke Iran
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcepz8xvjh8vpi.rabj.html
"Sebuah rombongan yang terdiri dari 15 pebisnis Indonesia
bermaksud mengunjungi Iran untuk mengkaji peluang bisnis, tetapi
sebagian pebisnis ini gagal datang ke Tehran karena mendapat tekanan
dari sejumlah pejabat Kedubes Amerika di Jakarta. Namun demikian
sebagian lainnya tetap datang ke Iran",
Iran-Indonesia
Duta Besar Indonesia untuk Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa, para pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Jakarta menggagalkan upaya-upaya yang dilakukan Kedubes Indonesia untuk Tehran dalam menarik minat investor Indonesia ke Iran, selain itu AS juga berupaya merusak hubungan baik antara Tehran-Jakarta.
Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, kepada Fars News Agency pada Senin, 11/05/14, menjelaskan penyebab batalnya kunjungan beberapa pebisnis Indonesia ke Iran yang menurutnya adanya tekanan dari diplomat Amerika di Jakarta.
Dikatakannya, "Sebuah rombongan yang terdiri dari 15 pebisnis Indonesia bermaksud mengunjungi Iran untuk mengkaji peluang bisnis, tetapi sebagian pebisnis ini gagal datang ke Tehran karena mendapat tekanan dari sejumlah pejabat Kedubes Amerika di Jakarta. Namun demikian sebagian lainnya tetap datang ke Iran", kata Dian Wirengjurit.
Menurutnya, dari 15 pebisnis Indonesia yang bermaksud datang ke Iran, tujuh di antaranya membatalkan kunjungannya. Sementara delapan orang tetap datang ke Iran.
"Ketika saya bertanya mengenai sebab pembatalan kunjungannya ke Tehran, mereka mengaku, "Saat hendak berangkat ke Iran, sekelompok diplomat dari Kedubes Amerika di Jakarta menggelar pertemuan khusus untuk para pebisnis ini di kantor Kamar Dagang Indonesia". Dalam pertemuan itu mereka diperingatkan, jika tetap memaksa berkunjung ke Iran, maka mereka akan kehilangan peluang bisnis dengan Amerika dan tidak bisa berbisnis dengan negara itu," kata Dian Wirengjurit.
"Bulan lalu saya sempat ke Jakarta, dalam sebuah pertemuan dengan para pebisnis itu, saya ungkapkan penyesalan serta protes terkait masalah ini. Saya katakan, sebelumnya sudah saya jelaskan kepada mereka tentang dimensi-dimensi pemulihan hubungan dengan Iran, akan tetapi mereka tetap membatalkan kunjungannya ke Iran, dan masalah ini melemahkan kredibilitas Indonesia," tambah Dian.
Dikatakannya, delapan pebisnis yang datang ke Iran itu sebelumnya mengontak terlebih dahulu dengan Kedubes Indonesia di Tehran.
Dian dihadapan delapan pebisnis itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima langkah diplomat-diplomat Amerika. Menurut Dia, hal tersebut tidak benar dan jika para pebisnis Indonesia berkunjung ke Iran mereka juga bisa menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain.
"Bidang usaha yang diminati para pebisnis Indonesia terkait dengan komoditi seperti kertas, kopi dan teh serta komoditas-komoditas lain yang sama sekali tidak ada dalam daftar sanksi," jelas Dian. [IT/Fars News Agency]
10 Poin Deklarasi Jakarta (Dalam Dua Bahasa)
“ISLAMIC SCHOLAR CALLS FOR MUSLIM UNITY”
Pertemuan Cendekiawan Muslim yang difasilitasi oleh KAHMI NASIONAL dan Universal Justice Network, dengan tema: “Islamic Scholar Calls for Muslim Unity”, Minggu 4 Mei 2014 di Gedung RNI Jakarta menghasilkan 10 poin Deklarasi Jakarta. Dalam Pertemuan tersebut hadir Prof. DR. Laode M. Kamaluddin (Ketua Majelis Pakar KAHMI), DR. Anies Baswedan (Presidium KAHMI), DR. Muh Imam Asi (Institute of Contemporary Islamic Thought, Washington DC), Dr. Muhideen Abdul Kadir (Citizen International, Kuala Lumpur), DR. Massoed Sadjareh (Islamic Human Right Comission, London), Bapak AM Fatwa, Dr. Saleh Khalid, Dr. Kurtubi (NASDEM), Ir. Subandrio (Sekjen KAHMI), Dr.Haidar Bagir, Prof. Hermansyah, Dr. Husain Heriyanto, dan ratusan dosen beserta aktivis muslim lainnya.
10 poin Deklarasi Jakarta dibacakan oleh Prof. DR. Laode M. Kamaluddin (Ketua Dewan Pakar KAHMI), dan Dr. Imam Muh Al Asi (Mufassir dan Cendekiawan Muslim dari Washington DC).
Berikut isi Deklarasi Jakarta dalam dua versi bahasa, Inggris dan Indonesia:
Versi Bahasa Inggris
Jakarta Declaration on Muslim Unity
Bismillahirrahmanirrahim
Whilst praising and hoping for the pleasure of Allah Almighty, greeting and blessing the lord of the Prophet Muhammad along with his family and companions
Whilst recognizing that Allah create mankind peoples and tribes that they may know one another
And recognizing that no one is more noble or superior than others except for his acquaintance, faith, and good deed
And recognizing that the Prophet Muhammad was sent to enhance human morality, bring message of justice and peace, and spread love and compassion
And strongly condemning the growing of sectarian hatred virus and internal conflict within the Islamic Ummah which has been claiming many innocent victims in various parts of the world, especially in the Muslim majority countries such as in West and South Asia
And understading that the virus is now spreading to South East Asian nations, including Indonesia and Malaysia
We, Muslim scholars, agree to the points in this declaration to counter and remove sectarian hatred virus and violence and further escalation of internecine conflict within Muslim society:
1. We state that killing fellow human beings based on colour, creed, ethnicity and religion is Haram and against the Syariah;
2. We endorse the definition of Muslim according to the Amman Message declaration
3. We state that the differences within the Ummah should never lead to issuing “takfir” against fellow Muslims, and if it does lead to issuing “takfir” we declare such action to be Haram and against the Syariah.
4. We state that all dissent among Muslims should be resolved by dialogue and consensus as well as respecting the honor of one another.
5. We will jointly and actively establish and maintain relationships between our different schools and organisations as well as attending each other’s events and programmes as a way to establish, maintain and develop brotherhood.
6. We will promote and maintain harmony between all groups of Muslim through print, electronic and social media networks.
7. We recommend that the schools should develop their syllabus and curriculum which is promoting peace, brotherhood and unity among all members of Muslim society.
8. We urge the government to develop and implement the legislation combating hate speech and push for more effective prosecution of violations of such legislation.
9. We realize that the sectarian conflict is a trap aimed to weaken Muslim Ummah, and we have to enlighten the Ummah of the trap.
10. We will actively mediate all disputing groups of Muslim so that they can reconcile with each other.
And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you – when you were enemies and He brought your hearts together and you became, by His favor, brothers. And you were on the edge of a pit of the Fire, and He saved you from it. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be guided. (Quran 3:103)
Jakarta, May 4th 2014
Versi Bahasa Indonesia
DEKLARASI JAKARTA TENTANG “PERSATUAN UMAT ISLAM”
Bismillahirrahmanirrahim
Seraya bersyukur dan berharap keridaan Allah Yang Maha Kuasa, dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya.
Seraya mengakui bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal.
Dan mengakui bahwa tak ada seorang pun yang lebih mulia dan utama daripada lainnya, kecuali karena ilmu, iman, dan amal baik.
Dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, membawa pesan keadilan dan perdamaian, serta menyebarkan cinta dan kasih sayang.
Dan tegas mengutuk berkembangnya virus kebencian sektarian dan konflik internal di dalam Umat Islam yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia, khususnya di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim seperti di Asia Selatan dan Barat.
Dan memahami bahwa virus kebencian itu kini sedang menyebar ke negeri-negeri Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Karena itu, kami, para cendikiawan muslim, sepakat kepada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam Umat Islam :
1. Kami menyatakan bahwa pembunuhan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit, keyakinan, etnis, dan agama adalah Haram dan bertentangan dengan Syariah.
2. Kami mendukung definisi Muslim sesuai dengan deklarasi “Pesan Amman”.
3. Kami menyatakan bahwa perbedaan di internal Umat tidak boleh berujung pada pernyataan “kafir” dan “sesat” terhadap sesama Muslim, dan jika itu yang terjadi maka kami menyatakan perbuatan itu (menyatakan “kafir” dan “sesat”) Haram dan bertentangan dengan Syariah.
4. Kami menyatakan bahwa semua perbedaan di antara Muslim harus diselesaikan dengan dialog dan konsensus seraya tetap menjaga kehormatan satu sama lain.
5. Kami akan aktif bersama-sama membangun dan menjaga hubungan di antara mazhab serta organisasi Islam yang berbeda dan menghadiri kegiatan satu sama lain sebagai cara membangun, menjaga, dan mengembangkan persaudaraan.
6. Kami akan mempromosikan dan menjaga harmoni di antara semua kelompok Muslim melalui media cetak, elektronik dan media sosial.
7. Kami merekomendasikan agar sekolah-sekolah mengembangkan silabus dan kurikulum yang mendorong perdamaian, persaudaraan, serta persatuan di antara semua anggota masyarakat Muslim.
8. Kami mendesak Pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang memerangi ujaran kebencian dan mendorong pemidanaan yang lebih efektif terhadap pelanggaran atas undang-undang tersebut.
9. Kami menyadari bahwa konflik sektarian adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan Umat Islam, dan kami harus mencerahkan Umat tentang jebakan itu.
10. Kami akan aktif memediasi semua kelompok Muslim yang berselisih agar bisa melakukan rekonsiliasi.
Jakarta, 4 Mei 2014
Gerakan Anti Takfiri
Maraknya konflik internal di kalangan kaum Muslimin disebabkan merebaknya virus kebencian sektarian yang sengaja dihembuskan sebagian kelompok yang merasa dirinya paling benar, telah menelan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia.
Hal itulah yang mendorong Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Indonesia menyelenggarakan Deklarasi Persatuan Umat Islam di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dalam rangka mempererat hubungan sesama Muslim dan mumutus lingkaran kekerasan yang selama ini kerap terjadi.
Bekerjasama dengan Universal Justice Network, sebuah lembaga pemerhati isu-isu keadilan dan HAM Internasional, deklarasi dihadiri oleh para Cendikiawan Muslim, Rektor Universitas Islam, hingga beberapa anggota Komisi HAM Islam dari luar negeri. Mereka menengarai munculnya kelompok fanatis ekstrim di tubuh umat Islam telah menyebabkan timbulnya perpecahan yang berkepanjangan. Kebiasaan kelompok yang suka menghujat atau menghakimi sesama Muslim itu, jika dibiarkan terus berlanjut dikhawatirkan pada akhirnya bakal menjadi ancaman serius bagi tercapainya persatuan umat Islam.
Padahal sebenarnya mayoritas Muslimin telah lama bersatu dan bersepaham dalam konteks kitabullah (Al-Quran). Hanya dalam konteks penafsiran dan pengaplikasiannya saja yang sedikit berbeda sehingga kemudian muncul apa yang dikenal sebagai perbedaan antar mazhab dalam hal-hal tertentu yang sesungguhnya tidak mendasar. Hal ini baru menimbulkan masalah ketika penyikapan terhadap beda penafsiran antar mazhab itu dimasuki campur-tangan pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan di dalamnya, sehingga yang muncul ke permukaan semata-mata pertentangan tajam antar mazhab itu.
Didorong oleh keprihatinan bersama itulah pada akhirnya pertemuan para tokoh Muslim itu menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai Deklarasi Jakarta. Terdapat beberapa poin penting di dalam deklarasi itu. Di antaranya adalah mempromosikan perdamaian antar sesama Muslim di berbagai media, mendorong pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan tentang perdamaian, sepakat untuk bersama-sama membangun dan menjaga hubungan baik antar mazhab dan organisasi Islam, di samping aktif memediasi semua kelompok Muslim yang berselisih agar dapat melakukan rekonsiliasi.
Dalam pertemuan ini juga ditegaskan bahwa segala bentuk pengkafiran dan pembunuhan terhadap sesama adalah haram hukumnya dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu kaum Muslimin hendaknya menyadari bahwa virus-virus kebencian dan konflik sektarian yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan umat Islam.
Dalam kesempatan itu Laode Kamaluddin selaku Ketua Dewan Pakar KAHMI menyatakan bahwa seluruh tokoh Islam yang hadir sepakat pada keseluruhan isi deklarasi.
“Kami cendekiawan Muslim sepakat pada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam tubuh umat Islam,” ujarnya kepada ABI Press. [IT/ABI Press]
Metrotvnews.com, Jakarta:
Sejumlah cendekiawan muslim dari berbagai negara yang difasilitasi
KAHMI Nasional dan Universal Justice Network di Jakarta, Minggu
(4/5/2014), menghasilkan 10 poin Deklarasi Jakarta. Deklarasi ini berisi
kesepakatan untuk menjaga kesatuan umat Islam di seluruh dunia.
Deklarasi Jakarta dibacakan oleh Ketua Dewan Pakar KAHMI Laode Kamaludin dan musafir dan cendekiawan muslim dari Washington Imam Muh Al Asi. Deklarasi itu lalu ditandatangani hampir semua yang hadir.
Hadir dalam Pertemuan tersebut antara lain Presidium KAHMI Anies Baswedan, Citizen Internasional Dr Muhideen Abdul Kadir, AM Fatwa, Saleh Khalid, Ketua DPP Partai NasDem Kurtubi, Sekjen KAHMI Subandrio, Haidar Bagir, Hermansyah, Husain Heriyanto.
Para cendekiawan dalam pertemuan itu dengan tegas mengutuk berkembangnya virus kebencian sektarian dan konflik internal di dalam umat Islam yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia, khususnya di negara berpenduduk mayoritas muslim seperti di Asia Selatan dan Barat.
"Kami memahami virus kebencian sedang menyebar ke negeri-negeri Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Karena itu, kami, para cendekiawan muslim, sepakat kepada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam umat Islam," tutur Laode Kamaluddin.
Sepuluh poin Deklarasi Jakarta berisi pernyataan bahwa pembunuhan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit, keyakinan, etnis, dan agama adalah haram dan bertentangan dengan syariah, mendukung definisi muslim sesuai dengan deklarasi “Pesan Amman”, perbedaan di internal umat tidak boleh berujung pada pernyataan 'kafir' dan 'sesat' terhadap sesama muslim, dan jika itu yang terjadi, perbuatan itu dianggap haram dan bertentangan dengan syariah.
Poin lainnya berisi pernyataan semua perbedaan di antara muslim harus diselesaikan dengan dialog dan konsensus seraya tetap menjaga kehormatan satu sama lain, aktif bersama-sama membangun dan menjaga hubungan di antara mazhab serta organisasi Islam yang berbeda dan menghadiri kegiatan satu sama lain sebagai cara membangun, menjaga, dan mengembangkan persaudaraan, mempromosikan dan menjaga harmoni di antara semua kelompok muslim melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
Deklarasi Jakarta juga merekomendasikan agar sekolah-sekolah mengembangkan silabus dan kurikulum yang mendorong perdamaian, persaudaraan, serta persatuan di antara semua anggota masyarakat muslim, mendesak pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang memerangi ujaran kebencian dan mendorong pemidanaan yang lebih efektif terhadap pelanggaran atas undang-undang tersebut, menyadari konflik sektarian adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan umat Islam, dan kami harus mencerahkan umat tentang jebakan itu. Serta akan aktif memediasi semua kelompok muslim yang berselisih agar bisa melakukan rekonsiliasi.
Dari banyak yang hadir, ada beberapa yang tidak bersedia ikut menandatangani deklarasi. Di antaranya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Misbahul Alam dari LKTO HTI mengakui tidak ikut menandatangani deklarasi tersebut.
Pasalnya, dia harus mengikuti prosedur organisasi, di mana hal semacam itu harus lebih dahulu dibicarakan dalam internal organisasi dan menunggu instruksi pimpinannya. Sedangkan ia hadir di acara itu hanya sebagai undangan.
"Namun bukan berarti kami menolak deklarasi itu. Hanya saja memang dalam organisasi kami ada prosedur yang harus diikuti," ujar Misbahul Alam.
Deklarasi Jakarta: Mengokohkan Persatuan Umat Islam
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcd5n0szyt05k6.lp2y.html
Hanya dalam konteks penafsiran dan pengaplikasiannya saja yang
sedikit berbeda sehingga kemudian muncul apa yang dikenal sebagai
perbedaan antar mazhab dalam hal-hal tertentu yang sesungguhnya tidak
mendasar.
Deklarasi Jakarta: Mengokohkan Persatuan Umat Islam (ABI Press)
Maraknya konflik internal di kalangan kaum Muslimin disebabkan merebaknya virus kebencian sektarian yang sengaja dihembuskan sebagian kelompok yang merasa dirinya paling benar, telah menelan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia.
Hal itulah yang mendorong Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Indonesia menyelenggarakan Deklarasi Persatuan Umat Islam di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dalam rangka mempererat hubungan sesama Muslim dan mumutus lingkaran kekerasan yang selama ini kerap terjadi.
Bekerjasama dengan Universal Justice Network, sebuah lembaga pemerhati isu-isu keadilan dan HAM Internasional, deklarasi dihadiri oleh para Cendikiawan Muslim, Rektor Universitas Islam, hingga beberapa anggota Komisi HAM Islam dari luar negeri. Mereka menengarai munculnya kelompok fanatis ekstrim di tubuh umat Islam telah menyebabkan timbulnya perpecahan yang berkepanjangan. Kebiasaan kelompok yang suka menghujat atau menghakimi sesama Muslim itu, jika dibiarkan terus berlanjut dikhawatirkan pada akhirnya bakal menjadi ancaman serius bagi tercapainya persatuan umat Islam.
Padahal sebenarnya mayoritas Muslimin telah lama bersatu dan bersepaham dalam konteks kitabullah (Al-Quran). Hanya dalam konteks penafsiran dan pengaplikasiannya saja yang sedikit berbeda sehingga kemudian muncul apa yang dikenal sebagai perbedaan antar mazhab dalam hal-hal tertentu yang sesungguhnya tidak mendasar. Hal ini baru menimbulkan masalah ketika penyikapan terhadap beda penafsiran antar mazhab itu dimasuki campur-tangan pihak-pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan di dalamnya, sehingga yang muncul ke permukaan semata-mata pertentangan tajam antar mazhab itu.
Didorong oleh keprihatinan bersama itulah pada akhirnya pertemuan para tokoh Muslim itu menghasilkan apa yang mereka sebut sebagai Deklarasi Jakarta. Terdapat beberapa poin penting di dalam deklarasi itu. Di antaranya adalah mempromosikan perdamaian antar sesama Muslim di berbagai media, mendorong pemerintah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan tentang perdamaian, sepakat untuk bersama-sama membangun dan menjaga hubungan baik antar mazhab dan organisasi Islam, di samping aktif memediasi semua kelompok Muslim yang berselisih agar dapat melakukan rekonsiliasi.
Dalam pertemuan ini juga ditegaskan bahwa segala bentuk pengkafiran dan pembunuhan terhadap sesama adalah haram hukumnya dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu kaum Muslimin hendaknya menyadari bahwa virus-virus kebencian dan konflik sektarian yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan umat Islam.
Dalam kesempatan itu Laode Kamaluddin selaku Ketua Dewan Pakar KAHMI menyatakan bahwa seluruh tokoh Islam yang hadir sepakat pada keseluruhan isi deklarasi.
“Kami cendekiawan Muslim sepakat pada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam tubuh umat Islam,” ujarnya kepada ABI Press. [IT/ABI Press]
Cendekiawan Muslim Sepakati 10 Butir Deklarasi Jakarta
Tosiani - 04 Mei 2014 18:42 wib
http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/04/238040/cendekiawan-muslim-sepakati-10-butir-deklarasi-jakarta
Laode Kamaluddin (MI/Achmad Sapuan)
Deklarasi Jakarta dibacakan oleh Ketua Dewan Pakar KAHMI Laode Kamaludin dan musafir dan cendekiawan muslim dari Washington Imam Muh Al Asi. Deklarasi itu lalu ditandatangani hampir semua yang hadir.
Hadir dalam Pertemuan tersebut antara lain Presidium KAHMI Anies Baswedan, Citizen Internasional Dr Muhideen Abdul Kadir, AM Fatwa, Saleh Khalid, Ketua DPP Partai NasDem Kurtubi, Sekjen KAHMI Subandrio, Haidar Bagir, Hermansyah, Husain Heriyanto.
Para cendekiawan dalam pertemuan itu dengan tegas mengutuk berkembangnya virus kebencian sektarian dan konflik internal di dalam umat Islam yang telah menelan banyak korban tak berdosa di banyak belahan dunia, khususnya di negara berpenduduk mayoritas muslim seperti di Asia Selatan dan Barat.
"Kami memahami virus kebencian sedang menyebar ke negeri-negeri Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Karena itu, kami, para cendekiawan muslim, sepakat kepada poin-poin dalam deklarasi ini untuk menghadapi dan menghapuskan virus kebencian sektarian dan meluasnya konflik internal di dalam umat Islam," tutur Laode Kamaluddin.
Sepuluh poin Deklarasi Jakarta berisi pernyataan bahwa pembunuhan terhadap sesama manusia berdasarkan warna kulit, keyakinan, etnis, dan agama adalah haram dan bertentangan dengan syariah, mendukung definisi muslim sesuai dengan deklarasi “Pesan Amman”, perbedaan di internal umat tidak boleh berujung pada pernyataan 'kafir' dan 'sesat' terhadap sesama muslim, dan jika itu yang terjadi, perbuatan itu dianggap haram dan bertentangan dengan syariah.
Poin lainnya berisi pernyataan semua perbedaan di antara muslim harus diselesaikan dengan dialog dan konsensus seraya tetap menjaga kehormatan satu sama lain, aktif bersama-sama membangun dan menjaga hubungan di antara mazhab serta organisasi Islam yang berbeda dan menghadiri kegiatan satu sama lain sebagai cara membangun, menjaga, dan mengembangkan persaudaraan, mempromosikan dan menjaga harmoni di antara semua kelompok muslim melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.
Deklarasi Jakarta juga merekomendasikan agar sekolah-sekolah mengembangkan silabus dan kurikulum yang mendorong perdamaian, persaudaraan, serta persatuan di antara semua anggota masyarakat muslim, mendesak pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang memerangi ujaran kebencian dan mendorong pemidanaan yang lebih efektif terhadap pelanggaran atas undang-undang tersebut, menyadari konflik sektarian adalah jebakan yang bertujuan untuk melemahkan umat Islam, dan kami harus mencerahkan umat tentang jebakan itu. Serta akan aktif memediasi semua kelompok muslim yang berselisih agar bisa melakukan rekonsiliasi.
Dari banyak yang hadir, ada beberapa yang tidak bersedia ikut menandatangani deklarasi. Di antaranya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Misbahul Alam dari LKTO HTI mengakui tidak ikut menandatangani deklarasi tersebut.
Pasalnya, dia harus mengikuti prosedur organisasi, di mana hal semacam itu harus lebih dahulu dibicarakan dalam internal organisasi dan menunggu instruksi pimpinannya. Sedangkan ia hadir di acara itu hanya sebagai undangan.
"Namun bukan berarti kami menolak deklarasi itu. Hanya saja memang dalam organisasi kami ada prosedur yang harus diikuti," ujar Misbahul Alam.
(Hnr)
Hegemoni Global
The New York Times mengumbar bukti palsu dalam menuju perang Irak. Setahun kemudian, surat kabar itu meminta maaf atas liputan sepihak yang tidak akurat.
AS dan The New York Times sesumbar bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan senjata kimia ... tapi klaim itu dibantah, dan bahkan New York Times terpaksa menarik kembali tudingan itu beberapa bulan kemudian (media alternatif, termasuk wartawan yang memenangkan hadiah Pulitzer, Seymour Hersh, juga menunjukkan bahwa serangan itu dilakukan pemberontak Suriah--dengan bantuan pemerintah Turki).
Kemudian AS dan The New York Times sesumbar memiliki bukti bahwa tentara Rusia adalah "pria bertopeng" misterius yang merebut gedung-gedung pemerintah di Ukraina. Tapi, beberapa hari kemudian, mereka terpaksa melaporkan dari media alternatif (terutama Robert Parry, pemenang George Polk Award untuk Liputan Nasional) guna mencabut klaim itu, dan mengakui bahwa "bukti" mereka hampir sama tipisnya dengan bukti "senjata pemusnah massal" Saddam.
Bahkan, The New York Times kini mengakui bahwa tentara Rusia tidak bertanggung jawab langsung atas protes anti-pemerintah di Ukraina. Ini sebagaimana dicatat Parry, "The New York Times, yang menegaskan selama berminggu-minggu bahwa pemerintah Rusia berada di balik kerusuhan di Ukraina timur, akhirnya mengutus beberapa wartawannya ke daerah itu untuk menggali bukti, namun semua yang ditemukan mereka adalah,warga Ukraina timur kecewa dengan rezim kudeta di Kiev yang menggantikan Presiden Viktor Yanukovych."
"The Times... baru-baru ini mempromosikan 'tema' bahwa warga Ukraina akan senang dengan pemerintah baru mereka yang tidak terpilih hanya jika warga Rusia tidak 'mendestabilisasi Ukraina timur'," lanjutnya.
"Times terlambat mengirim wartawannya, CJ Chivers dan Noah Sneider, ke Slavyansk di timur Ukraina untuk berbicara dengan para militan yang menentang rezim kudeta di Kiev. Demi wibawa, kedua wartawan itu akhirnya harus menceritakan apa yang mereka jumpai, kendati dengan beberapa bias anti-Rusia yang kini jauh tertanam dalam narasi media Barat," tulis Parry.
"Memperhatikan bahwa Moskow menyebut militan Ukraina bukan bagian dari angkatan bersenjata Rusia sementara \'para pejabat Barat dan pemerintah Ukraina bersikeras bahwa Rusia telah menyebabkan, mengorganisasikan, dan mempersenjatai para pejuang,\' tulis wartawan itu," imbuhnya.
"Tinjauan yang mendalam terhadap Kompi ke-12 [Milisi Rakyat]--selama lebih dari seminggu mengunjungi pos-pos pemeriksaannya, mewawancarai para pejuang, dan mengamati mereka beraksi dalam melawan serangan militer Ukraina di sini pada hari Jumat--menunjukkan bahwa dalam kasus itu, tak ada gambaran apapun yang menceritakan seutuhnya."
"Para pemberontak Kompi ke-12 terlihat sebagai warga Ukraina namun, seperti kebanyakannya di wilayah tersebut, memiliki hubungan dan kedekatan yang mendalam dengan Rusia. Mereka adalah veteran Tentara Soviet, prajurit Ukraina maupun Rusia, serta beberapa di antaranya memiliki keluarga di sisi lain perbatasan. Mereka adalah campuran rumit dari identitas dan loyalitas."
"Lebih memperumit gambarannya, sementara berbagi ketidakpercayaan penuh gairah terhadap pemerintah Ukraina dan kekuatan Barat yang mendukungnya, para pejuang saling tidak setuju di antara mereka sendiri mengenai tujuan akhirnya. Mereka berdebat tentang apakah Ukraina harus mendistribusikan kekuasaan melalui federalisasi lebih besar atau wilayah tersebut harus dianeksasi Rusia, dan mereka melabuhkan pandangan berbeda tentang pihak mana yang kemungkinan mengklaim Kiev, ibukota, dan bahkan tentang di mana letak perbatasan Ukraina [jika] dibagi-bagi."
Para wartawan Times mengutip salah satu pimpinan unit bernama Yuri saat menertawakan, "Klaim para pejabat di Kiev dan Barat bahwa operasinya telah dipandu pejabat intelijen militer Rusia. Tak ada tuan Rusia, katanya. \'Kami tak punya orang Moskow di sini,\' ujarnya. \'Saya memiliki pengalaman yang cukup.\' Pengalaman itu, katanya dan para pejuangnya, mencakup empat tahun sebagai komandan satuan kecil Soviet di Kandahar, Afghanistan, pada 1980-an."
"Para wartawan juga menemukan persenjataan yang sebagian besar usang dan tanggal, bukan peralatan lebih baru dan lebih canggih yang dimiliki pasukan Rusia."
"Wartawan Barat lainnya, yang telah bersusah payah melaporkan dari Ukraina bagian timur ketimbang hanya menerima berkas laporan dari Kedutaan Besar AS di Kiev atau Departemen Luar Negeri di Washington, menemukan kenyataan yang sama."
"Misalnya, pada 17 April, koresponden Washington Post, Anthony Faiola, melaporkan dari Donetsk bahwa banyak warga Ukraina timur yang diwawancarai mengatakan, kerusuhan di wilayah mereka didorong rasa takut atas \'kesulitan ekonomi\' dan rencana penghematan IMF yang akan membuat hidup mereka jauh lebih sulit."
Tampaknya media alternatif memaksa New York Times untuk menarik klaim propaganda pro-perang setengah matangnya, lebih dan lebih lekas lagi. (IT/WB/rj)
Media Barat Mengakui Kebohongannya
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdccpxq102bq4x8.5fa2.html
"The Times... baru-baru ini mempromosikan 'tema' bahwa warga
Ukraina akan senang dengan pemerintah baru mereka yang tidak terpilih
hanya jika warga Rusia tidak 'mendestabilisasi Ukraina timur',"
lanjutnya.
The New York Times mengumbar bukti palsu dalam menuju perang Irak. Setahun kemudian, surat kabar itu meminta maaf atas liputan sepihak yang tidak akurat.
AS dan The New York Times sesumbar bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas serangan senjata kimia ... tapi klaim itu dibantah, dan bahkan New York Times terpaksa menarik kembali tudingan itu beberapa bulan kemudian (media alternatif, termasuk wartawan yang memenangkan hadiah Pulitzer, Seymour Hersh, juga menunjukkan bahwa serangan itu dilakukan pemberontak Suriah--dengan bantuan pemerintah Turki).
Kemudian AS dan The New York Times sesumbar memiliki bukti bahwa tentara Rusia adalah "pria bertopeng" misterius yang merebut gedung-gedung pemerintah di Ukraina. Tapi, beberapa hari kemudian, mereka terpaksa melaporkan dari media alternatif (terutama Robert Parry, pemenang George Polk Award untuk Liputan Nasional) guna mencabut klaim itu, dan mengakui bahwa "bukti" mereka hampir sama tipisnya dengan bukti "senjata pemusnah massal" Saddam.
Bahkan, The New York Times kini mengakui bahwa tentara Rusia tidak bertanggung jawab langsung atas protes anti-pemerintah di Ukraina. Ini sebagaimana dicatat Parry, "The New York Times, yang menegaskan selama berminggu-minggu bahwa pemerintah Rusia berada di balik kerusuhan di Ukraina timur, akhirnya mengutus beberapa wartawannya ke daerah itu untuk menggali bukti, namun semua yang ditemukan mereka adalah,warga Ukraina timur kecewa dengan rezim kudeta di Kiev yang menggantikan Presiden Viktor Yanukovych."
"The Times... baru-baru ini mempromosikan 'tema' bahwa warga Ukraina akan senang dengan pemerintah baru mereka yang tidak terpilih hanya jika warga Rusia tidak 'mendestabilisasi Ukraina timur'," lanjutnya.
"Times terlambat mengirim wartawannya, CJ Chivers dan Noah Sneider, ke Slavyansk di timur Ukraina untuk berbicara dengan para militan yang menentang rezim kudeta di Kiev. Demi wibawa, kedua wartawan itu akhirnya harus menceritakan apa yang mereka jumpai, kendati dengan beberapa bias anti-Rusia yang kini jauh tertanam dalam narasi media Barat," tulis Parry.
"Memperhatikan bahwa Moskow menyebut militan Ukraina bukan bagian dari angkatan bersenjata Rusia sementara \'para pejabat Barat dan pemerintah Ukraina bersikeras bahwa Rusia telah menyebabkan, mengorganisasikan, dan mempersenjatai para pejuang,\' tulis wartawan itu," imbuhnya.
"Tinjauan yang mendalam terhadap Kompi ke-12 [Milisi Rakyat]--selama lebih dari seminggu mengunjungi pos-pos pemeriksaannya, mewawancarai para pejuang, dan mengamati mereka beraksi dalam melawan serangan militer Ukraina di sini pada hari Jumat--menunjukkan bahwa dalam kasus itu, tak ada gambaran apapun yang menceritakan seutuhnya."
"Para pemberontak Kompi ke-12 terlihat sebagai warga Ukraina namun, seperti kebanyakannya di wilayah tersebut, memiliki hubungan dan kedekatan yang mendalam dengan Rusia. Mereka adalah veteran Tentara Soviet, prajurit Ukraina maupun Rusia, serta beberapa di antaranya memiliki keluarga di sisi lain perbatasan. Mereka adalah campuran rumit dari identitas dan loyalitas."
"Lebih memperumit gambarannya, sementara berbagi ketidakpercayaan penuh gairah terhadap pemerintah Ukraina dan kekuatan Barat yang mendukungnya, para pejuang saling tidak setuju di antara mereka sendiri mengenai tujuan akhirnya. Mereka berdebat tentang apakah Ukraina harus mendistribusikan kekuasaan melalui federalisasi lebih besar atau wilayah tersebut harus dianeksasi Rusia, dan mereka melabuhkan pandangan berbeda tentang pihak mana yang kemungkinan mengklaim Kiev, ibukota, dan bahkan tentang di mana letak perbatasan Ukraina [jika] dibagi-bagi."
Para wartawan Times mengutip salah satu pimpinan unit bernama Yuri saat menertawakan, "Klaim para pejabat di Kiev dan Barat bahwa operasinya telah dipandu pejabat intelijen militer Rusia. Tak ada tuan Rusia, katanya. \'Kami tak punya orang Moskow di sini,\' ujarnya. \'Saya memiliki pengalaman yang cukup.\' Pengalaman itu, katanya dan para pejuangnya, mencakup empat tahun sebagai komandan satuan kecil Soviet di Kandahar, Afghanistan, pada 1980-an."
"Para wartawan juga menemukan persenjataan yang sebagian besar usang dan tanggal, bukan peralatan lebih baru dan lebih canggih yang dimiliki pasukan Rusia."
"Wartawan Barat lainnya, yang telah bersusah payah melaporkan dari Ukraina bagian timur ketimbang hanya menerima berkas laporan dari Kedutaan Besar AS di Kiev atau Departemen Luar Negeri di Washington, menemukan kenyataan yang sama."
"Misalnya, pada 17 April, koresponden Washington Post, Anthony Faiola, melaporkan dari Donetsk bahwa banyak warga Ukraina timur yang diwawancarai mengatakan, kerusuhan di wilayah mereka didorong rasa takut atas \'kesulitan ekonomi\' dan rencana penghematan IMF yang akan membuat hidup mereka jauh lebih sulit."
Tampaknya media alternatif memaksa New York Times untuk menarik klaim propaganda pro-perang setengah matangnya, lebih dan lebih lekas lagi. (IT/WB/rj)
89 Persen Warga Donetsk Pilih Pisahkan Diri dari Ukraina
Senin, 12 Mei 2014, 15:46 WIB
EPA/Zurab Kurtsikidze
EPA/Zurab Kurtsikidze
REPUBLIKA.CO.ID, DONETSK -- ww.republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/12/n5gdpt-89-persen-warga-donetsk-pilih-pisahkan-diri-dari-ukraina
Para pemberontak di wilayah Donetsk,
Ukraina timur, mengklaim bahwa 89 persen pemilih telah memberikan suara
memihak pada kemerdekaan dalam referendum yang disengketakan pada
Minggu. Sebanyak 10 persen menentang.
"Ini dapat dianggap hasil akhir," kta Roman Lyagin, kepala komisi
pemilihan umum Donetsk, yang mengangkat dirinya sendiri, kepada wartawan
tak lama setelah tempat-tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.
Dia mengatakan bahwa jumlah pemilih hanya di bawah 75 persen. "Kami
mengumumkan hasilnya segera setelah kami menerima mereka," kata
pemberontak.
"Ternyata sangat mudah untuk menghitung suara karena jumlah orang
yang memilih menentang sangat rendah dan jumlah surat suara rusak juga
rendah,'' katanya.
Wilayah Donetsk adalah salah satu dari dua daerah di Ukraina yang
mengadakan referendum kemerdekaan. Otoritas Kiev mengecamnya sebagai
"lelucon". Sementara, Barat khawatir referendum akan membawa bekas
Republik Soviet itu ebih dekat ke perang saudara.
Tidak segera ada pernyataan mengenai hasil-hasil pemungutan suara di
wilayah lainnya, Lugansk, di mana pemungutan suara ditutup sedikit lebih
lama.
Washington Tidak Akan Mengakui
Hasil Referendum di Ukraina Timur
Juru
Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki menyatakan
bahwa Washington menilai pelaksanaan referendum di wilayah timur Ukraina
tidak sah.
Tasnim News (11/5) melaporkan, Psaki
(10/5) mengatakan bahwa seperti yang telah diumumkan sebelumnya oleh
Amerika Serikat, pelaksanaan referendum 11 Mei di berbagai wilayah timur
Ukraina oleh para separatis bersenjata, tidak sah berdasarkan
undang-undang dasar Ukraina dan merupakan separatisme serta perluasan
instabilitas.
"Jika referendum itu digelar, maka akan
menjadi pelanggaran nyata terhadap ketentuan internasional dan
kedaulatan Ukraina. Amerika Serikat tidak akan mengakui hasil referendum
tidak sah itu," tegasnya.
Di bagian lain, Psaki
menegaskan, "Selain itu, kami juga menyesalkan dan sangat menyayangkan
aksi Rusia yang tidak menggunakan pengaruhnya demi menghentikan
referendum tersebut.
Pada akhir pernyataannya, Psaki
mengatakan, "Seperti yang telah dikemukakan Presiden AS Barack Obama dan
Kanselir Jerman Angela Merkel pada 2 Mei, Rusia harus tahu bahwa jika
instabilitas di timur Ukraina berlanjut dan juga berupaya mengganggu
pilpres Ukraina, maka tebusan yang akan dibayar Rusia juga akan sangat
besar."(IRIB Indonesia/MZ)
http://indonesian.irib.ir/hikayat1/-/asset_publisher/1XzC/content/alasan-mengapa-imam-khomeini-diasingkan-ke-turki-dahulu-lalu-ke-irak
Bagaimana kondisi politik dan sosial saat itu sehingga membuat Shah Pahlevi harus mengasingkan Imam Khomeini? Mengapa pertama Turki kemudian Irak dipilih sebagai tempat pengasingan?
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1340 dan 1341 Hs terkait kebangkitan masyarakat yang dipimpin oleh para ulama dan marji khususnya Imam Khomeini pasca ratifikasi RUU Negara Bagian yang berakhir dengan kemenangan bangsa dan mundurnya rezim Shah Pahlevi, demikian juga dengan reaksi keras Imam Khomeini terhadap reformasi Shah-Amerika (Revolusi Putih) yang menyebabkan munculnya kebangkitan 15 Khordad dan peristiwa penangkapan, penahanan, pemenjaraan Imam Khomeini dan pembebasan beliau serta peristiwa yang terjadi pada hari-hari itu, semua ini menyebabkan Amerika mengambil keputusan bahwa pelaksanaan reformasi yang dimaukan dengan melihat sikap Imam Khomeini dan titik kelemahan rezim Shah Pahlevi, tidak mungkin bisa tercapai tanpa kehadiran secara langsung para penasihat dan mata-mata Amerika dan kontrol kondisi dari dekat.
Seandainya data-data rahasia yang hilang pada awal-awal kemenangan revolusi karena dirampas oleh orang-orang munafik dan liberal dari istana dan kementrian luar negeri masih ada, pasti bukti-bukti dokumen dipilihnyaTurki berdasarkan diplomasi negara-negara yang bersangkutan dengan persitiwa ini bisa dibahas lebih jauh. Tentunya Turki dipilih bukan sebuah kebetulan, tapi Amerika, Shah Pahlevi dan pemerintah Turki telah melakukan koordinasi sebelumnya. Meskipun Turki merupakan sebuah negara Islam dan berbatasan dengan Iran, pemerintahan sekuler dan para pengikut Ataturk salah satu wajah-wajah anti Islam dan betul-betul kebarat-baratan sehingga menyebabkan pemerintah Turki dengan cepat melaksanakan rancangan pemisahan negara ini dari negara-negara Islam dan bergabung dengan masyarakat Barat. Propaganda anti agama mencapai puncaknya dan pemerintahan militer menjadi penghalang dalam upaya gerakan Islam jangan sampai mencapai tujuannya. Hal ini bagi Amerika dan Shah Pahlevi menjadi poin yang tepat untuk memblokade Imam Khomeini secara total dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk berhubungan dengan masyarakat Turki maupun Iran.
Gelombang protes kaum Muslimin mengalir khususnya masyarakat Iran dan ulama, sedemikian banyaknya telegram dan surat-surat dari pelbagai negara lain dan Iran kepada para pejabat pemerintah Turki serta tekanan dari dalam negeri terhadap rezim Shah Pahlevi memaksa Shah Pahlevi harus memindahkan tempat pengasingan Imam Khomeini. Tentunya, berdasarkan dokumen Imam Khomeini yang ada di SAVAK yang masih ada, menunjukkan bahwa pemerintahan Turki juga merasa ketakutan akan gelombang protes yang merembet pada masyarakat Turki dan kelompok oposisi, dan Turki meminta agar Imam Khomeini dipindahkan dari negaranya.
Negara selanjutnya adalah Irak. Dipilihnya Irak sebagai tempat pengasingan selanjutnya dengan beberapa alasan:
Pertama, rezim Shah Pahlevi atas saran para penasihat Amerika berusaha menunjukkan bahwa kondisi yang ada tenang-tenang saja dan akan memberantas sarana protes dari dalam. Pemindahan Imam Khomeini ke Irak merupakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa masalahnya sudah selesai dan Imam pergi ke hauzah ilmiah Najaf untuk belajar dan melakukan kajian.
Kedua, Hubungan Iran dan Irak pada saat itu baik-baik saja dan kedua rezim saling membutuhkan untuk melakukan hubungan tukar menukar informasi tingkat tinggi demi menyelesaikan masalah dalam negeri. Sehingga masalah ini membuat para intel SAVAK dan para pejabat keduataan Iran mengontrol aktivitas Imam Khomeini dengan kerjasama para intel Irak.
Yang lebih penting dari dua alasan tersebut adalah kondisi hauzah Najaf. Hauzah yang selama ini menjadi markaz ulama besar seperti almarhum Mirza Shirazi dan ulama pejuang yang berjuang melawan penjajahan Inggris dan kediktatoran. Namun pada masa-masa itu (tahun 1344 Hs) tidak ada gerakan sama sekali dari hauzah ini, padahal saat itu Palestina berada dalam cengkeraman Israel dan semua negara Islam berada di bawah tawanan para penguasa boneka. Yang ada hanya pelajaran dan kajian, terlepas dari apa yang terjadi. Tekanan dan serangan terhadap Islam dan kaum muslimin dari segala penjuru, namun hauzah Najaf benar-benar dalam keheningan dan ikut campur dalam urusan politik dianggap sebagai dosa yang tidak bisa diampuni. Kekolotan pemikiran benar-benar menguasai keadaan. Kondisi yang demikian ini menjadi alasan yang tepat bagi Shah Pahlevi untuk menekan Imam Khomeini dari segala arah dan pada saat yang sama lahiriah masalah tetap terjaga dan secara praktis rezim Shah Pahlevi tidak senantiasa diprotes oleh opini umum. Kalau saja bukan karena kesabaran Imam Khomeini yang benar-benar menakjubkan dan perjuangan para pengikut revolusi Imam Khomeini yang dengan berbagai cara menyusul Imam Khomeini ke Irak serta pertahanan sejumlah orang yang di Iran berada di bawah siksaan demi kelanjutan perjuangan, pasti Amerika sudah mencapai tujuannya dan kebangkitan 15 Khordad sudah terlupakan.
Menyaksikan kondisi semacam ini bagi seorang pribadi pejuang, tahu dan mengenal beragam kesulitan dunia Islam benar-benar sulit dan menyakitkan. Imam Khomeini dalam karya-karyanya berkali-kali dengan pahit menyebutkan pelbagai kesulitan kondisi hauzah Najaf meskipun beliau juga mendapat taufik berdampingan dengan makam Amirul Mukminin Ali as dan menziarahinya. Dengan masuknya Imam Khomeini ke hauzah Najaf, mulailah beragam pengkhianatan, penentangan, hasut dan kedengkian secara besar-besaran, itupun bukan dari pihak musuh, tapi dari pihak teman-teman hauzah yang tidak sadar dan kolot yang membatasi hukum Islam hanya pada beberapa bab fiqih ibadah dan transaksi dan ini berlanjut dengan pelbagai cara sampai Imam Khomeini hijrah ke Paris.
Kisah yang paling bagus tentang kondisi yang menyakitkan pada masa itu bisa kita saksikan dalam pesan Imam Khomeini kepada ulama:
"Sudah pasti para ulama pejuang yang lebih berpengaruh lebih banyak cobaannya. Kalian jangan mengira bahwa tuduhan adanya keterikatan dan tidak beragama hanya dilakukan oleh orang lain terhadap para ulama. Tidak! Pukulan para ulama yang tidak sadar maupun yang sadar yang ada keterikatan dengan Shah Pahlevi dengan sendirinya lebih ampuh. Di awal perjuangan Islam, bila kalian ingin mengatakan bahwa Shah Pahlevi adalah pengkhianat, maka secara spontan kalian akan mendengar jawaban bahwa Shah Pahlevi adalah Syiah. Sejumlah orang yang sok suci dan terkebelakang mengharamkan segalanya dan tidak seorang pun berani menentang mereka. Sakit hati yang dirasakan oleh bapak tua kalian dari orang-orang-orang kolot ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tekanan dan kesulitan yang dilakukan oleh yang lainnya."
Di dalam pesan lainnya Imam Khomeini mengatakan:
"Penyebaran pemikiran ‘Shah Pahlevi manifestasi Tuhan' dan atau ‘Hanya dengan daging dan kulit tidak bisa melawan artileri dan tank' dan juga ‘Kita tidak diwajibkan berjihad dan berjuang' dan atau ‘Siapakah yang akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang terbunuh?' dan yang paling merusak dan menyesatkan adalah slogan, ‘pemerintahan pra kemunculan Imam Zaman adalah batil' dan ribuan lagi kalau saya mau sampaikan, kesulitan besar dan melelahkan yang mereka lakukan tidak bisa dicegah hanya dengan nasihat dan perlawanan serta propaganda. Satu-satunya jalan keluar adalah lewat perantara perjuangan dan pengorbanan yang disediakan oleh Allah. Pada 15 Khordad 1342 Hs, perjuangan bukan hanya melawan peluru dan tank serta senjata Shah Pahlevi saja, bila hanya ini saja, maka perjuangan akan menjadi mudah. Tapi selain itu adalah dari dalam kita sendiri, peluru tipu muslihat dan gaya sok suci dan kolot, peluru sindiran, kemunafikan dan dua wajah yang ribuan kali dari amunisi lebih membakar dan merobek-robek hati dan jiwa.
Sejatinya, ulama yang terhormat berada dalam kesendirian dan tawanan menangis darah karena bagaimana Amerika dan babunya Shah Pahlevi ingin mencabut akar keagamaan dan Islam dan sejumlah ulama yang berlagak suci tidak sadar atau dipermainkan dan sejumlah orang yang terikat pada mereka memuluskan jalannya pengkhinatan besar ini yang wajah-wajah mereka tampak jelas setelah kemenangan revolusi."
Yang menakjubkan dari kebangkitan Imam Khomeini adalah terjadinya kebangkitan itu pada kondisi yang semacam ini. Dengan kebangkitannya Imam Khomeini berhasil memecahkan keheningan dan menciptakan kembali ulama menjadi pembawa panji kebangkitan masyarakat seperti biasanya dalam sejarah. Kondisi benar-benar berubah sehingga mereka yang tadinya tidak mau menukar marjaiyat dengan apapun meski dengan senjata Islam dan kaum Muslimin, akhirnya mereka juga terjun ke dalam medan perjuangan dan santri-santri muda dengan fitrahnya yang suci serta ulama yang komitmen dalam keterasingan dan kesendirian sedih menyaksikan kondisi yang menguasai hauzah telah menemukan apa yang dimaukan dan bergabung pada kebangkitan ilahi Imam Khomeini.
Dalam kondisi yang sulit ini, pribadi ilmiah dan sosial Imam Khomeini dan kecerdasannya dalam waktu yang singkat membuat Imam Khomeini terkenal di hauzah-hauzah Najaf. (IRIB Indonesia / Emi Nur Hayati)
Dikutip dari penuturan almarhum Hujjatul Islam Sayid Ahmad Khomeini, anak Imam Khomeini ra.
Sumber: Pa be Pa-ye Aftab; Gofteh-ha va Nagofteh-ha az Zendegi Imam Khomeini ra, 1387, cetakan 6, Moasseseh Nashr-e Panjereh.
Alasan Mengapa Imam Khomeini Diasingkan ke Turki Dahulu Lalu ke Irak
Bagaimana kondisi politik dan sosial saat itu sehingga membuat Shah Pahlevi harus mengasingkan Imam Khomeini? Mengapa pertama Turki kemudian Irak dipilih sebagai tempat pengasingan?
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1340 dan 1341 Hs terkait kebangkitan masyarakat yang dipimpin oleh para ulama dan marji khususnya Imam Khomeini pasca ratifikasi RUU Negara Bagian yang berakhir dengan kemenangan bangsa dan mundurnya rezim Shah Pahlevi, demikian juga dengan reaksi keras Imam Khomeini terhadap reformasi Shah-Amerika (Revolusi Putih) yang menyebabkan munculnya kebangkitan 15 Khordad dan peristiwa penangkapan, penahanan, pemenjaraan Imam Khomeini dan pembebasan beliau serta peristiwa yang terjadi pada hari-hari itu, semua ini menyebabkan Amerika mengambil keputusan bahwa pelaksanaan reformasi yang dimaukan dengan melihat sikap Imam Khomeini dan titik kelemahan rezim Shah Pahlevi, tidak mungkin bisa tercapai tanpa kehadiran secara langsung para penasihat dan mata-mata Amerika dan kontrol kondisi dari dekat.
Seandainya data-data rahasia yang hilang pada awal-awal kemenangan revolusi karena dirampas oleh orang-orang munafik dan liberal dari istana dan kementrian luar negeri masih ada, pasti bukti-bukti dokumen dipilihnyaTurki berdasarkan diplomasi negara-negara yang bersangkutan dengan persitiwa ini bisa dibahas lebih jauh. Tentunya Turki dipilih bukan sebuah kebetulan, tapi Amerika, Shah Pahlevi dan pemerintah Turki telah melakukan koordinasi sebelumnya. Meskipun Turki merupakan sebuah negara Islam dan berbatasan dengan Iran, pemerintahan sekuler dan para pengikut Ataturk salah satu wajah-wajah anti Islam dan betul-betul kebarat-baratan sehingga menyebabkan pemerintah Turki dengan cepat melaksanakan rancangan pemisahan negara ini dari negara-negara Islam dan bergabung dengan masyarakat Barat. Propaganda anti agama mencapai puncaknya dan pemerintahan militer menjadi penghalang dalam upaya gerakan Islam jangan sampai mencapai tujuannya. Hal ini bagi Amerika dan Shah Pahlevi menjadi poin yang tepat untuk memblokade Imam Khomeini secara total dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk berhubungan dengan masyarakat Turki maupun Iran.
Gelombang protes kaum Muslimin mengalir khususnya masyarakat Iran dan ulama, sedemikian banyaknya telegram dan surat-surat dari pelbagai negara lain dan Iran kepada para pejabat pemerintah Turki serta tekanan dari dalam negeri terhadap rezim Shah Pahlevi memaksa Shah Pahlevi harus memindahkan tempat pengasingan Imam Khomeini. Tentunya, berdasarkan dokumen Imam Khomeini yang ada di SAVAK yang masih ada, menunjukkan bahwa pemerintahan Turki juga merasa ketakutan akan gelombang protes yang merembet pada masyarakat Turki dan kelompok oposisi, dan Turki meminta agar Imam Khomeini dipindahkan dari negaranya.
Negara selanjutnya adalah Irak. Dipilihnya Irak sebagai tempat pengasingan selanjutnya dengan beberapa alasan:
Pertama, rezim Shah Pahlevi atas saran para penasihat Amerika berusaha menunjukkan bahwa kondisi yang ada tenang-tenang saja dan akan memberantas sarana protes dari dalam. Pemindahan Imam Khomeini ke Irak merupakan sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa masalahnya sudah selesai dan Imam pergi ke hauzah ilmiah Najaf untuk belajar dan melakukan kajian.
Kedua, Hubungan Iran dan Irak pada saat itu baik-baik saja dan kedua rezim saling membutuhkan untuk melakukan hubungan tukar menukar informasi tingkat tinggi demi menyelesaikan masalah dalam negeri. Sehingga masalah ini membuat para intel SAVAK dan para pejabat keduataan Iran mengontrol aktivitas Imam Khomeini dengan kerjasama para intel Irak.
Yang lebih penting dari dua alasan tersebut adalah kondisi hauzah Najaf. Hauzah yang selama ini menjadi markaz ulama besar seperti almarhum Mirza Shirazi dan ulama pejuang yang berjuang melawan penjajahan Inggris dan kediktatoran. Namun pada masa-masa itu (tahun 1344 Hs) tidak ada gerakan sama sekali dari hauzah ini, padahal saat itu Palestina berada dalam cengkeraman Israel dan semua negara Islam berada di bawah tawanan para penguasa boneka. Yang ada hanya pelajaran dan kajian, terlepas dari apa yang terjadi. Tekanan dan serangan terhadap Islam dan kaum muslimin dari segala penjuru, namun hauzah Najaf benar-benar dalam keheningan dan ikut campur dalam urusan politik dianggap sebagai dosa yang tidak bisa diampuni. Kekolotan pemikiran benar-benar menguasai keadaan. Kondisi yang demikian ini menjadi alasan yang tepat bagi Shah Pahlevi untuk menekan Imam Khomeini dari segala arah dan pada saat yang sama lahiriah masalah tetap terjaga dan secara praktis rezim Shah Pahlevi tidak senantiasa diprotes oleh opini umum. Kalau saja bukan karena kesabaran Imam Khomeini yang benar-benar menakjubkan dan perjuangan para pengikut revolusi Imam Khomeini yang dengan berbagai cara menyusul Imam Khomeini ke Irak serta pertahanan sejumlah orang yang di Iran berada di bawah siksaan demi kelanjutan perjuangan, pasti Amerika sudah mencapai tujuannya dan kebangkitan 15 Khordad sudah terlupakan.
Menyaksikan kondisi semacam ini bagi seorang pribadi pejuang, tahu dan mengenal beragam kesulitan dunia Islam benar-benar sulit dan menyakitkan. Imam Khomeini dalam karya-karyanya berkali-kali dengan pahit menyebutkan pelbagai kesulitan kondisi hauzah Najaf meskipun beliau juga mendapat taufik berdampingan dengan makam Amirul Mukminin Ali as dan menziarahinya. Dengan masuknya Imam Khomeini ke hauzah Najaf, mulailah beragam pengkhianatan, penentangan, hasut dan kedengkian secara besar-besaran, itupun bukan dari pihak musuh, tapi dari pihak teman-teman hauzah yang tidak sadar dan kolot yang membatasi hukum Islam hanya pada beberapa bab fiqih ibadah dan transaksi dan ini berlanjut dengan pelbagai cara sampai Imam Khomeini hijrah ke Paris.
Kisah yang paling bagus tentang kondisi yang menyakitkan pada masa itu bisa kita saksikan dalam pesan Imam Khomeini kepada ulama:
"Sudah pasti para ulama pejuang yang lebih berpengaruh lebih banyak cobaannya. Kalian jangan mengira bahwa tuduhan adanya keterikatan dan tidak beragama hanya dilakukan oleh orang lain terhadap para ulama. Tidak! Pukulan para ulama yang tidak sadar maupun yang sadar yang ada keterikatan dengan Shah Pahlevi dengan sendirinya lebih ampuh. Di awal perjuangan Islam, bila kalian ingin mengatakan bahwa Shah Pahlevi adalah pengkhianat, maka secara spontan kalian akan mendengar jawaban bahwa Shah Pahlevi adalah Syiah. Sejumlah orang yang sok suci dan terkebelakang mengharamkan segalanya dan tidak seorang pun berani menentang mereka. Sakit hati yang dirasakan oleh bapak tua kalian dari orang-orang-orang kolot ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tekanan dan kesulitan yang dilakukan oleh yang lainnya."
Di dalam pesan lainnya Imam Khomeini mengatakan:
"Penyebaran pemikiran ‘Shah Pahlevi manifestasi Tuhan' dan atau ‘Hanya dengan daging dan kulit tidak bisa melawan artileri dan tank' dan juga ‘Kita tidak diwajibkan berjihad dan berjuang' dan atau ‘Siapakah yang akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang terbunuh?' dan yang paling merusak dan menyesatkan adalah slogan, ‘pemerintahan pra kemunculan Imam Zaman adalah batil' dan ribuan lagi kalau saya mau sampaikan, kesulitan besar dan melelahkan yang mereka lakukan tidak bisa dicegah hanya dengan nasihat dan perlawanan serta propaganda. Satu-satunya jalan keluar adalah lewat perantara perjuangan dan pengorbanan yang disediakan oleh Allah. Pada 15 Khordad 1342 Hs, perjuangan bukan hanya melawan peluru dan tank serta senjata Shah Pahlevi saja, bila hanya ini saja, maka perjuangan akan menjadi mudah. Tapi selain itu adalah dari dalam kita sendiri, peluru tipu muslihat dan gaya sok suci dan kolot, peluru sindiran, kemunafikan dan dua wajah yang ribuan kali dari amunisi lebih membakar dan merobek-robek hati dan jiwa.
Sejatinya, ulama yang terhormat berada dalam kesendirian dan tawanan menangis darah karena bagaimana Amerika dan babunya Shah Pahlevi ingin mencabut akar keagamaan dan Islam dan sejumlah ulama yang berlagak suci tidak sadar atau dipermainkan dan sejumlah orang yang terikat pada mereka memuluskan jalannya pengkhinatan besar ini yang wajah-wajah mereka tampak jelas setelah kemenangan revolusi."
Yang menakjubkan dari kebangkitan Imam Khomeini adalah terjadinya kebangkitan itu pada kondisi yang semacam ini. Dengan kebangkitannya Imam Khomeini berhasil memecahkan keheningan dan menciptakan kembali ulama menjadi pembawa panji kebangkitan masyarakat seperti biasanya dalam sejarah. Kondisi benar-benar berubah sehingga mereka yang tadinya tidak mau menukar marjaiyat dengan apapun meski dengan senjata Islam dan kaum Muslimin, akhirnya mereka juga terjun ke dalam medan perjuangan dan santri-santri muda dengan fitrahnya yang suci serta ulama yang komitmen dalam keterasingan dan kesendirian sedih menyaksikan kondisi yang menguasai hauzah telah menemukan apa yang dimaukan dan bergabung pada kebangkitan ilahi Imam Khomeini.
Dalam kondisi yang sulit ini, pribadi ilmiah dan sosial Imam Khomeini dan kecerdasannya dalam waktu yang singkat membuat Imam Khomeini terkenal di hauzah-hauzah Najaf. (IRIB Indonesia / Emi Nur Hayati)
Dikutip dari penuturan almarhum Hujjatul Islam Sayid Ahmad Khomeini, anak Imam Khomeini ra.
Sumber: Pa be Pa-ye Aftab; Gofteh-ha va Nagofteh-ha az Zendegi Imam Khomeini ra, 1387, cetakan 6, Moasseseh Nashr-e Panjereh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar