Kalau bendera negara diatas menunjukkan tempat sebuah perusahaan yang mencari makan di Bumi Nusantara NKRI, coba tebak saat ini, dimana bendera 'Merah-Putih' tegak berdiri? ...
| Ketika Ekonomi Dikuasai Asing Senin, 23 Mei 2011 20:00 WIB BANYAK pihak sudah mengingatkan kita tentang liberalisasi yang sudah berlebihan. Mulai dari kalangan budayawan, ilmuwan, agamawan, hingga pensiunan Angkatan Darat meminta agar kita kembali ke jati diri sebagai bangsa. Kita akan merasakan pentingnya kembali ke identitas sebagai bangsa setelah melihat gambaran yang sesungguhnya. Terutama di bidang ekonomi sangat terasa kuatnya dominasi asing. Di bidang perminyakan misalnya, 75 persen pengelolaan minyak dipegang oleh asing. Demikian pula di bidang perbankan, yang 50,6 persen kepemilikan berada di tangan asing. Hal yang sama juga dengan sektor telekomunikasi dan bahkan juga perkebunan kelapa sawit. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita tidak mungkin menutup diri. Ekonomi pasar bebas membuat kita tidak bisa menghindar dari arus modal asing yang akhirnya ikut menguasai aset-aset milik kita. Kita memang tidak perlu juga menjadi xenophobia, menjadi takut terhadap asing. Hanya saja, kita juga jangan sampai terbawa arus besar. Sebab, itu dapat melupakan jati diri kita sebenarnya. Yang lebih menakutkan lagi apabila sampai mengorbankan bangsa kita sendiri. Dominasi asing yang tidak terkontrol akan membuat kita kehilangan kedaulatan. Penjajahan modern tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi lebih berwawasan ekonomi. Dari ekonomi bahkan kemudian memengaruhi cara berpikir kita semua. Lihat saja bagaimana dominasi asing kemudian mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kenaifan dari para anggota legislatif kita, maka aturan yang dibuat akhirnya membuat kekuatan asing memiliki kebebasan yang luar biasa. Quote:
Contoh paling nyata adalah dalam pengelolaan tambang. Kontrak karya terhadap penambangan emas di Nusa Tenggara Barat misalnya, royalti yang dibayarkan kepada negara ditetapkan atas dasar harga tetap US$300 per troy ounce. Padahal harga emas sekarang ini sudah mencapai US$1.500 per troy ounce. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena para pembuat peraturan kita mudah untuk diajak untuk `kongkalingkong`. Dengan diiming-imingi materi yang menguntungkan dirinya pribadi, mereka lupa dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Sepanjang kita membiarkan perekonomian dikelola dengan cara seperti itu, jangan heran apabila kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Kita akan semakin tertinggal untuk bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Kebangkitan Nasional yang kita peringati harus bisa dipakai untuk merevitalisasi bentuk perekonomian negeri ini. Kita harus mengembalikan pengelolaan ekonomi negeri ini untuk sejalan dengan cita-cita kehidupan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat Negara harus hadir untuk mengatur jalannya pengelolaan ekonomi negara ini dengan orientasi memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Kitalah yang harus mengatur kehadiran modal asing untuk ikut memberi kesejahteraan kepada rakyat Pengaturan merupakan sesuatu yang menjadi hak mutlak. Namun, kita sebagai bangsa dan tidak bisa diatur-atur oleh bangsa lain. Sama halnya dengan Pemerintah Amerika Serikat yang benar-benar liberal, namun tidak memberikan izin kepada kepemilikan asing untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di negara mereka. Pada akhirnya semua dikembalikan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Negara harus hadir agar kepentingan nasional tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Kita merasa prihatin bahwa untuk mendefinisikan kepentingan nasional seringkali kita juga kebingungan. Akhirnya, kita lebih banyak berkelahi sendiri dan perseteruan di antara kita akhirnya menguntungkan pihak asing. Kita disuruh untuk berkelahi untuk hal-hal yang tidak substansial dan akhirnya lupa akan esensi yang jauh lebih penting. Lihat saja tentang rencana pemerintah untuk mengambil kepemilihan saham perusahaan tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam konteks memperkuat kepemilikan nasional, baik jika kita mengambil saham dari perusahaan asing tersebut. Namun DPR dan pemerintah lebih mempersoalkan tata cara pengambilalihan bukan keharusan untuk mengambil alih sebagian saham perusahaan tambang tersebut. Saatnya kita untuk kembali kepada tujuan besar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Termasuk dalam tata cara pengelolaan ekonominya. Jangan sampai kita mengalami neokolonialisme baru tanpa kita pernah menyadarinya. http://www.metrotvnews.com/ Modal Dikuasai Asing, Modal dikuasai asing, ekonomi 7 Juni 2011 Solo [SPFM], Penguasaan modal asing dalam berbagai sector, dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi Setelah pada 27 Februari lalu, IIBF mencetuskan gerakan “Beli Indonesia”, kini IIBF kan secara nasional mengumandangkan gerakan tersebut, melalui Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang akan digelar 22 hingga 26 Juni mendatang, di Kota Solo. Heppy menuturkan, gerakan ini memiliki 3 doktrin antara lain, membeli produk Indonesia, membela kejayaan ekonomi bnagsa Indonesia, serta menghidupkan semangat persaudaraan. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing. Diungkapkan Heppy, dari data yang ada, sekitar 80 persen pasar tekstil, farmasi dan industri teknologi di Indonesia, telah dikuasai asing. Menurut Heppy, gerakan beli produk Sementara itu, Dewan Pembina IIBF Solo Adib Ajiputra dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, sekitar 600 pengusaha dari berbagai kota di Indonesia, akan mengikuti expo produk Indonesia sebagai rangkaian kegiatan kongres. Expo produk sejumlah pengusaha mulai dari handycraft, herbal, terknologi tepat hingga makanan tersebut, akan ditempatkan di 2 tempat yakni Diamond Solo Convention Center dan Lapangan Kota Barat. Selanjutnya expo tersebut akan digelar secara berkelanjutan dalam agenda http://www.soloposfm.com/2011/ Politisi PD: Asing kuasai jantung ekonomi, bukan salah pemerintah [Lalu salah siapakah ini???? Mengapa Pemeritah tidak bisa mengarahkan atau sekurang-kurangnya memberikan alternatif atau menangguhkan persetujuannya...dengan alasan2 untuk kepentingan hajat hidup rakyat banyak..... sesuai kaidah2 UUD 1945..???? Mengapa diam atau manut saja.. ataukah memang sudah berkolaborasi terselubung sedemikian rupa... dengan para lintah-darat-internasional dan lokal.... itu..??? /za] Rabu, 24-Juni-2010 (13:49:00 WIB) Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih mengatakan, saat ini pihak asing terlalu banyak menguasai jantung perekonomian Indonesia, utamanya bank. Tapi, katanya, itu bukan salah pemerintah, tapi regulasi. "Harus dibatasi asing kuasai jantung ekonomi kita. Jangan sampai asing banyak menguasai bank-bank," kata Achsanul di Gedung DPR, Ia mencontohkan, sebanyak 27 bank syariah yang ada di Menurutnya, penguasaan bank oleh asing dikarenakan regulasi yang ada memungkinkan untuk itu. "Jadi bukan pemerintahnya yang salah. Tapi regulasi yang memungkinkan hal tersebut," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, katanya, Komisi XI akan segera melakukan pembenahan terhadap regulasi, termasuk merevisi UU yang berkaitan dengan penguasaan pihak asing terhadap perbankan "Tahun 2010 ini, Komisi XI akan merevisi 10 UU yang terkait perekonomian http://m.primaironline.com/ roadshow tahunan --------------- Tapi jelaslah regulasi berupa UU yang pro asing itu, dibuat oleh Pemerintah dan di sahkan DPR. Artinya, kedua lembaga itu bertanggung jawab atas masuk dan bebasnya operasi modal asing di negeri ini. Kalau ada indikasi merugikan kepentingan nasional, dan bertentangan dengan UUD 1945, kenapa tidak di revisi atau di batalkan saja? Tak sulit bagi DPR untuk merevisi sebuah UU, seperti yang mereka lakukan untuk merevisi UU Pemilu setiap akan ada Pemilu baru itu. Inilah Regulasi yang Dorong Bebasnya Asing Menguasai Ekonomi Nasional .... 76 UU Dicurigai Banteng Untungkan Pihak Asing Pimpinan DPR Dorong Lakukan Revisi 12 Oct 2010 Meski DIUNGKAPKAN anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing. Dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian Badan ln telijen Nasional (BIN) menengarai antara lain tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat yaitu World Bank (Bank Dunia). International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAfD) ada dibclakang semua itu. "Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut." katanya kepada Rakyat Merdeka, di Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menje-laskan, keterlibatan Bank Dunia antara lain sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat. Menurutnya, keterlibatan Bank Dunia tersebut telah membuat pemerintah mengubah sejumlah UU. Antara lain, UU Pendidikan Nasional. UU Kesehatan, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air. "Konsultasi Bank Dunia melalui anak usahanya yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan IDA (International Development Association) menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)," paparnya. Menurut Eva. dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asinguntuk menjadi operator atau pengelola. Menurutnya pemberian i/ m tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). "Di bidang kelistrikan juga hampir sama. Pada UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah." ungkapnya. Selain Bank Dunia, lanjutnya. IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya. UU BUMN, dan 11 Penanaman Modal Asing. Menurutnya, dengan menerima bantuan IMF. secara otomatis pemerintah pasti harus mengikuti ketentuan IMF. "Misalnya seperti privatisasi BUMN, dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara," ucapn\ a. Khusus untuk keterlibatan USAID, anak buah Megawati Soekamoputri ini mejelaskan, bisa melihatnya diantaranya pada UU Migas (No 22 Tahun 2001). UU Pemilu (No 10 Tahun 2008). dan UU Perbankan yang kini tengah digodok Selama masa reformasi, kata Eva, USAID telah menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan pengau asan pemilihan umum. Di sektor keuangan, UNSAID juga turut membantu usaha restruktu-risasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi. "Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, UNSAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun temyata rawan dengan politik uang," ungkap Eva. Dia menegaskan, menyusup-nya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia. IMF. dan USAID secara substansi sama. "Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil." bebernya. Masih kata Eva, sebagian besar undang-undang yang ditengarai untungkan pihak asing adalah UU hasil usulan dari pemerintah. Makanya dia sangat menyesalkan mengapa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan asing dalam menyusun berbagai undang-undang tersebut. "Di pemerintahan berkumpul orang-orang pinter. Mereka seharunya tahu apa yang mereka lakukan," ungkapnya. Meski begitu dia mengakui, pada akhirnya UU tersebut juga dibahas bersama di DPR, dan kekuatan mencegah intervensi asing itu sangat kecil, karena kebanyakan anggota Dewan yang ada saat ini adalah orang baru yang belum terlalu berpengalaman. "Secara kapasitas, kapabilitas, belum balancing antara DPR dengan pemerintah," kelitnya. Kepala Hubungan Eksternal Bank Dunia Di Indonesia. Randy Salim yang dikonfirmasi soal tudingan kepentingan lembaganya yang disusupkan di UU dan RUU. mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum membaca datanya, sehingga saya belum bisa berkomentar." kelitnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafidz Anshary mengatakan, sampai saat ini lembaganya tidak pernah melakukan diskusi terkait adanya intervensi asing terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD isu dengan pihak DPR. "Kita hanya pelaksana. Jadi secara lembaga kita tidak akan membahas hal itu. Tanya DPR saja." katanya. Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Elan Biantoro juga mengatakan, hal yang serupa soal dugaan intervensi asing dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Meski begitu, menurut Elan, dalam menjalankan tugasnya BP Migas selalu berusaha keras untuk mencermati kinerja para investor di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi itulah, kemudian BP Migas akan memberikan masukan kepada Kementerian, apakah para investor itu layak diperpanjang atau tidak. Inilah Fakta & Data Neoliberalisme SBY - BoedionoOleh: M.Hatta Taliwang/ Koordinator Grup Diskusi 77-78Pembangunan ekonomi era SBY-Bediono kian melenceng dari konstitusi. Neoliberalisme hari demi hari kian menggerus laju perekonomian bangsa dan rakyat miskin makin dimiskinkan oleh kebijakan ekonomi neoliberal rezim ini. Berikut adalah sejumlah data yang berhasil penulis himpun dari berbagai sumber: · Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial · Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara · Beberapa tahun terkhir kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras(Sumber : RR) Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani · Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama.[Sumber : Tjatur Sapto Edy-(TSE)] Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara,timah,aluminium dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?… · Dari permainan ekspor – impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS dan memiliki hubungan dg penguasa(Sumber : RR).Inikah penyebab pansus BBM · Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu(Sumber : TSE). Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain? · Dengan standar buatan · Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 · Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan “babak belur”. SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini? (Sumber : Penelusuran di internet) · Sepuluh tahun kedepan · Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 juta ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS, · Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat · Penjualan putus gas Donggi Senoro ke Mitsubishi , menghilangkan potensi perolehan negara sebesar USD 500.000.000/tahun atau Rp 4,5 triliun(hitungan DR.Kurtubi).padahal Pertamina jauh lebih pengalaman dalam membangun dan menjual LNG. Kenapa aset negara strategis ini dilepas begitu saja? Sementara rakyat harus membeli gas dengan “harga dunia”yang 5x lebih mahal? · Seperti dalam berbagai bidang · · Hutang Luar Negeri · Empat puluh tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan [ Note: Inilah suksesnya para penganut Neo Liberal di Indonesia……karena mereka itu dahulynya adalah pembenci Sukarno yang menganjurkan BERDIKARI…… Sedangkan Sejak kejatuhan Sukarno… sikap Mereka itu adalah rezim pengkhianat UUD 1945… bahkan meraka itulah antek2 neo-kolonialis dan para pendukungnya para kapitalis lintah darat internasional….. dan penindas hak2 bangsa-negara-rakyat Seharusnya mereka itu dihukum dengan hukuman rakyat dengan se-berat2nya…. Sayangnya saat ini mereka terus berkuasa dan selalu didukung oleh jaringan media mainstream dan kekuatan capital lintah darat internasional… dan juga badan dunia yang melindungi industri dan bisnis2 jahat…yang terselubung… Mereka itulah yang mendukung Israel-Invasi AS-NATO diseantero kawasan di Asia-Afrika-Amerika Latin….. Sadarlah wahai para Pemuda dan kaum cendekiawan · Ekonomi · Akibat dari BLBI 1997, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat · Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: · Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di ARAB SAUDI, HONGKONG, · Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll)(Sumber : SD-IGJ). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS. Alamak…, makin sempurna kejahatan rezim ini! · Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya. · Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit(Sumber : FB). Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah · Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.(Sumber : Penelusuran di internet). · Menurut BPK ; “kerugian negara akibat ilegal logging 83 milyar/hari atau 30,3 triliun/tahun. ¾ hutan alam telah musnah. Setahun hilang seluas negara Swiss. Belum termasuk kerugian ekologis(banjir, longsor, · Menurut ER Hardjapamekas, tahun 2008 , 36 Kepala Daerah diduga korupsi. Tiga tahun terakhir nilai yang dikorupsi lk 1.600 milyar. Sejak reformasi lk 1.000 anggota DPRD terlibat korupsi bernilai lk 200 milyar. Ini yang terungkap… cuma puncak gunung es… · Meskipun Cina menerapkan hukuman berat terhadap koruptor sampai 4800 pejabat negara dieksekusi didepan regu tembak tahun 2007, namun tahun 2009 pejabat terbukti korupsi meningkat 2,5% menjadi 106.000. Ini yang diduga menyebabkan peningkatan jumlah yang dieksekusi mati antara 8.000an sampai 10.000an (BATAVIASE.CO.ID 05 APRIL 2010). · Salah satu dampak buruk skandal CENTURY, pegawai rendahan tahu para BOS melakukan korupsi besar tapi tak ada tindakan hukum/politik.Akibatnya mereka yang rendahan merajalela melakukan koropsi seperti cerita pak SAPARI sbb ;” TENDER 800 JT. KETIKA MENANG LANGSUNG DIPOTONG 300 JT. PADA SAAT PELAKSANAAN RIELNYA CUMA SISA 250 JT. BERARTI PROYEK DIKERJAKAN DENGAN NILAI CUMA 30% ALIAS KORUPSI 70% (Sumber : Sapari, kontraktor, Jakarta,editorial Metro Tv, 10 Agustus 2010 pk. 07.30).Ini permainan orang bawah. tak merasa ada beban.mereka makin merasa ada pembenaran dari skandal Century. · Dlm kasus bencana Teluk Mexico Presiden Obama berhasil mendaptkan komitmen ganti rugi dari Biyond Petrolium (BP) sebesar USD 20 M. Dalam kasus Lapindo yang oleh Rahmat Witoelar (mantan Menneg KLH) disebut BUKAN BENCANA ALAM, malah pemerintah melalui APBN (DARI PAJAK RAKYAT!) harus menanggung beban Lapindo sebesar Rp 7,2 triliun dari 2010 sd 2014 (Sumber :Marwan Batubara).lebih besar dari uang Century yang dirampok. · Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam · “Aku akan bekerja membangkrutkan negara negara yang menerima pinjaman sehingga negara negara itu selamanya akan terjerat utang . setelah itu mereka akan jadi sasaran empuk kepentingan kami ( · Di barat kita bermasalah dengan · PETRONAS menguasai 1 juta ha PSC MIGAS dan 400 ribu ha (ada yang menyebut dua juta ha) lahan sawit di Indonesia dikuasai Malaysia.Kedua bisnis tsb seluruhnya seluas 3x pulau Lombok(sumber;SD-IGJ), Investasi senilai USD 1,2 M, 2 JUTA TKI dll seharusnya menjadi alat penekan PEM RI dalam rangka perundingan perbatasan dengan Malaysia.Tak ada perundingan yang sukses tanpa pressure.tak ada diplomasi santun dengan tetangga yang kurang ajar. · 35. Amerika Serikat adalah negara brandal(rogue state) terbesar di muka bumi. Ia mensponsori kudeta a.l. di Indonesia (1965) dan bahkan dengan dukungan institusi keuangannya/Depkeunya juga IMF , menimbulkan aksi devaluasi kejam terhadap aset2 di Asia Timur/Tenggara termasuk Indonesia (1997) yang menciptakan pengangguran massal dan menihilkan seluruh kemajuan yang telah dicapai selama bertahun tahun di Asia Timur/Tenggara termasuk di Indonesia.(lihat NEO IMPERIALISME karya DAVID HARVEY hal 44 dst).Mungkinkah peristiwa tsb berulang lagi di Indonesia dalam pola yang lebih kreatif? · · Sejak 1998 sd 2009 lebih kurang 474 UU telah disahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ciri umum UU tsb adalah ; 1. Hilangnya campurtangan negara dalam perekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Penyerahan kekuasaan pada modal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.3.Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat(Sumber : IGJ<April 2010). Tidak heran karena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI,BANK DUNIA,ADB,USAID total $ US 740 juta ( Sumber : PETISI 28). Makin melapangkan jalan nekolim menguasai ekonomi · Menko Perekonomian menargetkan investasi mencapai 3.100 triliun sampai 2014(Sumber :SIB 25/6/2010). Padahal dalam 15 tahun terakhir investasi asing tidak mencapai 1.000 triliun atau cuma sekitar USD 76.469 M(Sumber : SD-IGJ). Dengan investasi dibawah 1.000 triliun saja pihak asing sdh menguasai lk 75% sumber kekayaan alam,sumber keuangan/perbankan dan aktifitas perdagangan di · Hutang perkepala rakyat · Indonesia akan benar2 jadi NEGARA GAGAL?Mnurut Rotberg(2002) gejala negara gagal 1.Keamanan rakyat tak bisa dijaga 2.Konflik agama/etnis tak usai 3.Korupsi merajalela 4.Legitimasi negara menipis 5.Pusat tak berdaya hadapi masalah dalam negeri 6.Rawan terhadap tekanan luar negeri 7.dll. Dalam bukunya COLLAPSE(2005) PROF JARED DIAMOND(UCLA), · Thn 1984 ekspor · Dari 1,3 milyar penduduk China ada 70 juta anggota Partai Komunis yang didoktrin utk berbuat terbaik utk rakyat/negaranya. Mereka adalah tim yang 24 jam nonstop memikirkan kemana negaranya akan dibawa.(Sumber : Mayjen Purn. Sudrajat,mantan Dubes di China). Rahasia kemajuan · Dana pemilu,pilpres dan pemilukada tahun 2009 diperkirakan sekitar 50 triliun(Sumber : Dradjad Wibowo,MI.Com 14/3/09). Lk 5% APBN. Demokrasi mahal. Yang terjadi adalah “demokrasi criminal/ crime democracy” (istilah Rizal Ramli). KRIMINAL PROSESNYA (sbagian beli suara, manipulasi,skandal Century,IT dan DPT,kolusi dan nepotisme nomor urut caleg dll). KRIMINAL OUTPUTNYA (“sekongkol” atur anggaran, contoh anggaran perjalanan 19,5 triliun, tidak serius tuntaskan skandal Century, kasus pemilihan Gub BI dll). Harus segera dibangun demokrasi yang bermartabat. Anggaran partai harus dari Negara supaya akuntabel dan tidak dibajak oleh kapitalis/corporatokrasi, lahir politisi yang akuntabel, bermutu, berintegritas. UU Pemilu/Parpol/Parlemen(MD3) harus dirubah dan spiritnya membuka ruang bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Outpun lain dari demokrasi kriminal adalah KADER BANGSA TERBAIK (jujur, trackrecord bagus, cerdas, berintegritas) TERELIMINASI/ TERGUSUR dari proses recruitment politik dan birokrasi, sehingga tidak dapat tampil jadi PEMIMPIN BANGSA (hanya karena tak cukup uang/ sponsor/ tak punya power cantolan atau memang mereka menolak bermain uang/ memakai sponsor/cantolan). Yang EKSIS adalah sebagian mereka yang mau bermain dalam system demokrasi kriminal(dan karena itu tak heran bila lembaga politik bahkan birokrasi banyak dihuni “ bukan kader bangsa terbaik” dan karena itu tak punya visi serta komitmen membangun bangsa dengan sungguh2 dan benar). Sistem demokrasi yang benar dan sehat SEMESTINYA melahirkan KADER BANGSA TERBAIK PADA POSISI TERBAIK dan itu menjadi prasyarat menuju kejayaan sebuah bangsa. · Luas rata rata lahan petani Karawang 0,33 ha dengan nilai pendapatan rata rata perbulan lebih kurang Rp 700 ribu (Rp 23 ribu perhari). Angka “hidup layak minimal” di Karawang Rp 1,2 jt/bulan ,sementara upah minimum 2010 adalah Rp 1,1 juta/bln( Kompas 25/9/10). Petani Karawang adalah PAHLAWAN yang menyuplai beras utk warga.dan elit2 Jakarta.tapi siapa yang peduli dengan mereka? BENARKAH mereka tersentuh pembangunan? Bagaimana mereka menyekolahkan anak?berobat kalau sakit? Sawah tergenang banjir? Semoga saat kita menyuap NASI kita ingat dan doakan Petani Karawang dan semua Petani · · “Kami telah trbiasa selama 30 thn trakhir ini memenuhi 95% kebutuhan kami dg swasembada. Kami hanya impor secuil.Sanksi internasional akan bawa berkah kemakmuran bagi kami .Negara2 Eropa akan rugi besar akibat sanksi thdp kami “(Pres Iran Ahmadinejad, 21 Sep 2010 di · Di satu sisi APBN dalam 5 tahun terakhir meningkat 100%. Sumbngan dari pajak 70%, khusus dari PPH dan PPN significant. Tapi subsidi terus menurun dari 23,69% tahun 2005 menjadi 14,29% tahun 2010(Sumber ; SD-IGJ). Padahal kenaikan APBN seharusnya makin memperkuat BASIS KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN/ NASIONAL. bukan malah memberi stimulus fiskal(73 triliun tahun 2009 dan 60 triliun tahun 2010) kepada sektor swasta/asing. Pencabutan subsidi listrik/kenaikan TDL (yang sangat memberatkan rakyat!) misalnya bukankah salah satunya karena ingin mengakomodir kepentingan perusahaan2 asing yang ingin investasi disektor kelistrikan? APBN mengabdi untuk siapa? · Meskipun China dan India impor minyak masing masing 60% dan 80% dari kebutuhan dalam negerinya tapi tetap mensubsidi rakyatnya. · Struktur sektor perbankan secara umum tlah dikuasai asing. Bank yg dominan saham asing ; DANAMON (68,83%), BUANA(61%), UOBI(100%), NISP(72%), OCBC(100%), CIMB NIAGA(60, 38%) BII(55,85%), BTPN(71,6%). Meskipun msh minoritas tapi BANK PANIN dan PERMATA masing2 sdh dikuasai asing dengan 35% dan 44,5%. Tahun 2011 akan dijual/privatisasi 10 BUMN, termasuk MANDIRI dan BNI .Selama 5 thn (2004- 2009) kredit bank asing Cuma ngucur 19,34% dan sekarang cendrung turun.dibawah bank pemerintah/swasta nasional(Sumber : AE. YUSTIKA, INDEF). Kerja bank memang NYEDOT UANG, tapi sedotan bank asing lari kemana ya? · Kekayaan KESIMPULAN Setelah merenungi data/info tentang · 1.Benar bahwa · 2. Akibat jebakan hutang yang besar dan berat tsb Indonesia TERSANDERA. Pihak asing dengan semangat kolonialis/imperialis “ meminta semacam kompensasi” yaitu dengan memberi keleluasaan kepada mereka utk menguasai/mengelola kekayaan alam(migas, mineral, batubara dll) dg alasan agar ada jaminan utuk membayar hutang yang berakibat secara politik dan ekonomi Indonesia berada dalam cengkeraman kapitalis asing dan akibatnya sebagai bangsa menjadi TIDAK MANDIRI. · 3. Penetrasi penguasaan SUMBERDAYA STRATEGIS INDONESIA (migas, mineral, batubara, BUMN, perbankan, keuangan, pangan dll) oleh asing dilakukan selain melalui kontrak/ investasi bisnis juga secara simultan melalui “pengaturan” dalam paket UU yang dipandu dan dibiayai asing dan tentu saja (dengan sadar atau tanpa disadari) merugikan kepentingan nasional . Dengan berbagai rekayasa satu persatu BUMN/BANK di PRIVATISASI/dijual sehingga perlahan tapi pasti atas nama liberalisasi pasar jatuh dalam cengkeraman asing’. · 4. Mengingat kekayaan SDA, BUMN/PERBANKAN, sebagian dalam kendali asing,maka mayoritas rakyat tidak dapat menikmati kekayaan bangsanya secara optimal dan puluhan juta(bahkan memakai kriteria Bank Dunia seratus juta lebih) hidup dalam kemiskinan “abadi”. Ini karena banyak kebijakan strategis (contoh : migas , TDL, subsidi APBN dll) harus “lebih dulu” mempertimbangkan kepentingan para kapitalis/asing yang berakibat kerugian besar /derita bagi rakyat.Kebijakan tsb menjadikan segelintir antek antek kapitalis makin kaya raya. Empat puluh tahun “janji trickle down effect” tidak terbukti menyejahterakan rakyat dan cuma kebohongan, malah makin menimbulkan KESENJANGAN LUAR BIASA yang mengganggu RASA KEADILAN dan makin RAWAN BAGI PENEGAKAN NKRI. · 5. Sejalan dengan dengan liberalisasi ekonomi dilakukan juga liberalisasi politik dalam wujud DEMOKRASI LIBERAL. Dalam prakteknya yang terjadi adalah DEMOKRASI KRIMINAL(kata RIZAL RAMLI dan RIDWAN SAIDI menyetujui dg mengatakan CRIME DEMOCRACY). P roses dan outputnya penuh kejahatan. Recruitment kepemimpinan bangsa / nasional yang dihasilkan oleh crime democracy sebagian dipenuhi kaum oportunis, kurang nasionalis, pragmatis, transaksional, hedonis,tak bervisi,leadership skill lemah dll sehingga KUALITAS KEPEMIMPINAN bangsa/nasional merosot tajam.Kinerja kepemimpinan mulai tingkat nasional hingga daerah banyak tidak memuaskan rakyat.Pemimpin tak mengatasi masalah tapi menjadi bagian dari masalah. KKN meratulela pada semua institusi/ level kepemimpinan. Keteladanan makin langka,kemunafikan menjadi “show” dipentas terbuka.Dari segi SDA/keuangan bangsa dikendali asing, dari segi SDM/LEADERSHIP keropos dan juga manut pada corporatokrasi/asing. Dua komponen strategis bangsa SDA dan SDM merisaukan.Akan jadi negara gagal seperti yang diramal Jared Diamond ? · 6. Pemilu/Pilpres/Pemilukada/ SARAN PERTAMA, Praktek kriminal dalam demokrasi harus diakhiri agar outputnya melahirkan kader bangsa yang berkualitas. Mungkin dapat dipertimbangkan agar anggaran partai ditanggung negara dan iuran anggota, sehingga partai tidak dikuasai pemilik modal, bisa diaudit dan kader terbaik bisa eksis. Mengingat strategisnya kedudukan anggota DPR RI ( mengatur anggaran, membuat UU , pengawasan, melakukan fit and profer test pejabat pejabat penting negara dll) maka hemat kami rekruitmen anggota DPR RI tidak hanya diatur oleh partai masing masing dan diserahkan ke “mekanisme pasar yang sangat transaksional”(Pemilu yang penuh transaksi dan kejahatan). Terutama untuk caleg “nomor jadi” hemat kami harus digodok minimal setahun dalam semua aspek (knowledge, skill and attitude) dan bila perlu demi kepentingan negara disaring oleh KOMISI SELEKSI CALON PEJABAT NEGARA (penjelasan detail menyusul !) sehingga bukan caleg asal jadi dan selera subyektif penguasa partai yang sering KKN . Dengan demikian kita harapkan anggota parlemen berkinerja lebih baik, berwibawa di mata rakyat, dimata lembaga lembaga lain. KEDUA, Untuk mencapai tujuan kemerdekaan sejati(agar rakyatsejaahtera dan tidak terbelenggu kemiskinan abadi) kiranya SELURUH ENERJI BANGSA (eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh bangsa, TNI, kampus, LSM,media massa, toga, tomas dan rakyat umumnya) BERSATU dan FOKUS dibawah panji PANCASILA / UUD45 berjuang bersama menguasai kembali (renegosiasi, eveluasi kritis, beli kembali/ buyback dll) SUMBER DAYA STRATEGIS yang terlanjur dominan dikuasai asing . Terhadap kontrak kontrak asing yang bermasalah(secara hukum,lingkungan, masalah tanah, dan merugikan rakyat) harus diambil alih oleh negara.Kita tidak anti asing, tetapi asing hanya sebagai PELENGKAP. Prioritas keberpihakan ditujukan pada membangun kedaulatan ekonomi nasional, bukan menjadi ANTEK ASING dengan membiarkan rezim neolib memperkosa bangsa. Atas pengelolaan/ penguasaan kekayaan alam oleh asing yang akan jatuh tempo kontraknya agar dikuasai kembali oleh negara. SDA lainnya yang belum dikelola sebaiknya disiapkan agar benar benar prioritas dikelola oleh kekuatan nasional. Semua UU yang merugikan negara(karena dibiayai asing!) khusus di bidang SDA, PANGAN,PERBANKAN,di amandemen. Hanya dengan cara ini PENUTUP Kerusakan dan kerawanan dalam bidang ideologi, pertahanan, pendidikan, sosial budaya, dll tentu ada ahlinya yang lebih kompeten menyimpulkan. Cukuplah kami sharing dengan issu utama diatas (politik ekonomi). Itupun sebatas “secuil pengetahuan dan penghayatan nurani” kami. Sangat kami yakini banyak yang lebih tahu dan jauh lebih cerdas tapi tak mau bersuara. Yang pintar dan tahu tapi tak mau bersuara/berbuat, kata orang bijak, ini juga KEJAHATAN.Ini juga masalah tersendiri di negara ini. Aduh memang ruwet bangsa ini… ______________________________ Keterangan : Sumber data tulisan ini adalah hasil olahan kami dari berbagai sumber dan dari tulisan-tulisan: Rizal Ramli (RR) , Salamuddin Daeng (SD) , Tjatur Sapto Edi (TSE) , Fuad Bawazier (FB) , Kwik Kian Gie (KKG), Marwan Batubara, Didik Rachbini, dll |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar