AS Rilis Dokumen Balas Dendam Cheney - CIA
Seorang hakim pengadilan federal pada hari Kamis waktu AS memerintahkan dirilisnya dokumen yang dapat memperjelas adanya peranan mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney dalam terbongkarnya identitas mantan agen CIA, Valerie Plame.
Namun hakim distrik AS, Emmet G. Sullivan juga menentukan bahwa ada bagian-bagian dokumen tersebut, yang dikutip dari sebuah wawancara FBI tahun 2004 dengan Cheney, harus tetap dirahasiakan.
Dokumen setebal 67 halaman tersebut ada hubungannya dengan kebocoran identitas Plame, sebuah kejadian yang mengarah pada sebuah proses investigasi yang menyeret mantan kepala staf Cheney, Lewis Libby Jr, atas tuduhan berbohong di hadapan dewan juri pengadilan.
Kelompok pengawas, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Kelompok Warga untuk Tanggungjawab dan Etika di Washington/CREW), memperjuangkan dokumen tersebut melalui permohonan undang-undang kebebasan informasi (FOIA), sebuah hal yang ditentang oleh Departemen Kehakiman baik dalam masa pemerintahan Obama maupun Bush. Kasus tersebut menempatkan pemerintahan Obama dalam situasi yang bertentangan, karena harus membela Cheney, yang merupakan pengkritik (pemerintah) yang paling ulet.
Pada hari Kamis waktu setempat, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa pihaknya tengah mempelajari kembali keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Sullivan.
Meski masih belum diketahui apakah Departemen Kehakiman akan mengajukan banding, departemen tersebut harus segera membuat keputusan. Hakim Sullivan memerintahkan bahwa dokumen tersebut harus segera dirilis pada hari Jumat depan.
Dalam memerintahkan perilisan tersebut, hakim Sullivan menolak argumen Departemen Kehakiman yang mengatakan bahwa dokumen tersebut haus tetap dirahasiakan karena pengungkapan dokumen tersebut hanya akan membuat para pejabat Gedung Putih dalam masa pemerintahan mendatang tidak bersedia bekerjasama dengan investigasi kriminal.
Hakim Sullivan mengatakan bahwa mengadopsi argumen Departemen Kehakiman akan mengharuskannya untuk menciptakan sebuah hukum baru, sebuah pekerjaan yang disebutnya hanya dapat ditinggalkan kepada Kongres.
"Akan tetapi, pengadilan ini terikat oleh hukum yang masih berlaku, yang tidak memberikan sanksi terhadap pemahaman statuta seperti itu," tulis sang hakim dalam peraturannya.
Namun hakim Sullivan memang mengatur bahwa porsi pengungkapan dokumen tersebut harus tetap dirahasiakan karena pengecualian hak eksekutif, keamanan nasional dan privasi di dalam hukum FOIA. Diantara pengecualian tersebut, ada pengaturan dokumen yang berhubungan dengan musyawarah internal diantara para pejabat senior Gedung Putih.
Hakim tersebut tidak memberikan rincian mengenai berapa banyak hal yang akan dipergunakan, meski dia mengatakan bahwa hanya ada dua buah kalimat yang berhubungan dengan "komunikasi rahasia" antara Cheney dan mantan Presiden yang tidak akan dipublikasikan.
CREW memuji hakim Sullivan karena telah menolak sejumlah argumen yang dilontarkan oleh Departemen Kehakiman, namun CREW juga mengungkapkan kekecewaan karena ada bagian-bagian dari dokumen tersebut yang akan tetap dirahasiakan.
"Para pejabat tinggi pemerintahan tidak seharusnya diijinkan untuk menyembunyikan kelakuan mereka dari pandangan publik," kata Melanie Sloan, direktur eksekutif CREW. Dia menyerukan kepada Departemen Kehakiman untuk benar-benar memanfaatkan janji Presiden Obama atas transparansi yang lebih besar dengan cara merilis bagian dokumen yang boleh dirahasiakan tersebut secara sukarela.
Catatan tersebut adalah bagian dari sebuah proses investigasi yang dikenal dengan nama "Plamegate" (Skandal Plame).
Libby adalah satu-satunya orang yang menghadapi tuntutan hukum sebagai dampak dari keadaan rumit tersebut, meski dia tidak benar-benar dituntut dengan pasal pembocoran. Mantan presiden Bush meringankan hukuman penjara 2 setengah tahun Libby sebelum Libby menjalani hukuman kurungan.
Skandal tersebut berakar pada sebuah pidato kenegaraan pada tahun 2003, dimana Bush mengatakan bahwa mantan penguasa Irak, Saddam Hussein, telah mencoba untuk membeli uranium di Afrika. Suami Plame, mantan duta besar AS, Joseph C. Wilson IV, membantah klaim tersebut. Bantahan itulah yang – menurut Plame dan suaminya – berujung pada pembocoran identitas Plame sebagai agen rahasia kepada mendiang kolumnis, Robert Novak, sebagai sebuah tindakan balas dendam. (dn/vg) www.suaramedia.com
Terkuaknya Pengkhianatan AS Terhadap Sekutu Diktator
WASHINGTON (Berita SuaraMedia) -
Situs Al-Jazeera Arab menerbitkan sebuah artikel yang menuliskan daftar mantan sekutu Washington yang dihargai ketika berkuasa tetapi dibuang setelah pemecatan mereka.
Artikel itu menyebutkan nama mantan Shah Iran, Mohammad Reza Pahlavi, sebagai contoh eksplisit pengkhianatan dari sekutu Amerika pada diktator tersebut.
Mantan presiden AS Jimmy Carter, pernah menggambarkan Iran sebagai "sebuah pulau dengan stabilitas" di bawah Shah, kemudian meninggalkan dukungan untuk monarki tersebut. AS bahkan menolak dia masuk untuk melakukan perawatan kanker setelah ia kehilangan kekuasaan pasca pemberontakan rakyat Iran tahun 1979.
Penguasa satu hari dari Filipina, Ferdinand Marcos, yang telah dibawa ke tampuk kekuasaan oleh AS pada tahun 1965, membalas budi tersebut n dengan menjadikan negaranya sebagai wakil dari Amerika Serikat di Asia Tenggara. Tetapi hal ini tidak menyelamatkannya dari Revolusi Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Corazon Aquino.
Setelah revolusi 1986 Sudan, diktator negara Jafaar Nimeiri juga ditolak untuk mendapatkan suaka politik ke Amerika Serikat. Sudan di bawah pemerintahan Nimeiri diduga memungkinkan Amerika untuk menguburkan limbah nuklirnya di negara Afrika tersebut dan membantu orang-orang Yahudi bermigrasi dari Ethiopia ke wilayah Palestina yang diduduki.
Mantan penguasa Panama Manuel Noriega, saat ini dipenjarakan di Perancis, juga membantu memperkuat kontrol Amerika atas negaranya dan Terusan Panama. Tetapi Washington kemudian menyingkirkan apa yang dianggap sebagai beban dengan mengirimkan sebuah unit militer ke Panama untuk menahannya dan menyerahkan Noriega ke pejabat penjara AS.
Pada tahun 2008, mantan Presiden AS George W. Bush meninggalkan dukungan bagi sekutu dekat Asia-nya, mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf, sementara oposisi tumbuh berkembang terhadap mantan jenderal yang telah memainkan peran penting dalam perang Bush yang disebut Perang Terhadap Teror.
Baru-baru ini, diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali telah berhadapan dengan nasib yang sama sementara berbagai media sumber mengklaim bahwa AS menyarankan dan mengatur untuk mengakhiri pemerintahan diktator yang telah berjalan selama 23 tahun di negara ini.
Setelah pengusiran Ben Ali, mantan penguasa Mesir Hosni Mubarak harus mundur setelah 18 hari protes jalanan besar-besaran. Mubarak juga sekutu AS, mendukung kebijakan Washington terutama dalam hubungannya dengan Israel dan blokade atas Jalur Gaza.
Di masa lalu, cukup banyak terlihat bahwa setiap demonstrasi di dunia Arab akan menampilkan pembakaran bendera Amerika serta patung presiden AS.
Pada demonstrasi pro-demokrasi di jalan-jalan Kairo dan di tempat lain, referensi kepada Amerika Serikat jelas tidak ada, tanda dari apa yang beberapa analis sebut sebagai "Tengah Timur pasca-Amerika" dan pengaruh AS yang berkurang dan ketidakpastian yang jauh lebih besar tentang peran Amerika di sana.
Karena sama seperti membakar bendera bukan bagian dari repertoar yang ada saat ini, demonstran juga tidak membawa r model Patung Liberty ke dalam aksi protes mereka, seperti yang dilakukan oleh aktivis Cina di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Aktivis Timur Tengah mengatakan mereka menghindari referensi ke Amerika Serikat sebagai model peran politik karena takut mengasingkan pendukung potensial, kata Toufan Faisal, seorang aktivis demokrasi veteran di Yordania yang telah menasihati demonstran muda di ibukota Yordania, Amman.
Amerika telah memiliki momen Timur Tengah mereka, belum lagi ketika Obama mulai menjabat pada tahun 2009, menjanjikan sebuah era baru dalam hubungan AS dengan dunia Muslim. Tetapi kegagalan pemerintah untuk mempertahankan proses perdamaian yang layak antara Israel-Palestina atau untuk membujuk Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di atas lahan yang diklaim oleh Palestina telah mengecewakan mereka yang berharap Obama akan membawa perubahan, kata Rami Khouri, direktur Fares Institute of Public Policy and International Affairs di American University of Beirut.
Momen penuh harap lain datang pada 2005, ketika Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice menyampaikan panggilan untuk mendemokratisasi di kampus Universitas Amerika di Kairo, hanya beberapa langkah dari pusat pemberontakan Mesir sekarang sedang terjadi di kota Tahrir Square. (iw/ptv/wp) www.suaramedia.com
Utusan AS : Israel Punya 8 Hari Untuk Serang Iran
Iran akan menghidupkan reaktor daya nuklir pertama mereka, yang dibangun dengan bantuan Rusia, minggu depan, ketika kiriman bahan bakar nuklir akan dimuat ke dalam inti pabrik.
Mantan utusan AS, John Bolton memperingatkan, akan terlambat bagi Israel untuk melancarkan serangan militer terhadap fasilitas tersebut karena setiap serangan akan menyebarkan radiasi dan mempengaruhi warga sipil Iran.
"Begitu uranium dan batang bahan bakar berada sangat dekat dengan reaktor, penyerangan terhadap pabrik itu akan berarti pelepasan radiasi, tidak ada keraguan tentang hal itu," kata Bolton kepada pemberitaan Fox Business Network.
"Jadi jika Israel akan melakukan apapun terhadap Bushehr, itu harus terjadi dalam delapan hari berikutnya."
Tanpa serangan Israel, Bolton mengatakan, "Iran akan mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh lawan Israel lainnya, tidak ada musuh lain Amerika Serikat di Timur Tengah yang benar-benar memiliki dan yang merupakan reaktor nuklir yang masih berfungsi."
Tapi ketika ditanya apakah ia berharap Israel untuk benar-benar meluncurkan serangan terhadap Iran selama delapan hari ke depan, Bolton merasa skeptis.
"Saya tidak berpikir begitu, saya takutkan mereka telah kehilangan kesempatan ini," katanya.
Mantan utusan untuk PBB yang kontroversial itu mengkritik peran Rusia dalam pembangunan pabrik, mengatakan "Rusia seperti yang telah sering mereka lakukan, bermain di kedua belah pihak."
"Ide untuk mengalahkan Amerika selalu menjadi hal yang menarik di Moskow," tambahnya.
Iran menolak kemungkinan serangan seperti itu dari musuh bebuyutannya.
Jurubicara Departemen Luar Negeri Ramin Mehmanparast mengatakan sebagai balasan, bahwa "ancaman serangan ini telah terlalu sering diulang dan kehilangan maknanya."
"Menurut hukum internasional, instalasi yang memiliki bahan bakar tidak dapat diserang karena adanya konsekuensi kemanusiaan," katanya kepada wartawan pada konferensi pers di Teheran.
Para pejabat Iran mengatakan Iran telah meningkatkan langkah-langkah defensif di pabrik Bushehr untuk melindunginya dari setiap serangan.
Rusia telah membangun reaktor Bushehr sejak pertengahan 1990-an tapi proyek ini dirusak oleh adanya penundaan, dan masalah yang sangat sensitif di tengah kebuntuan Teheran dengan Barat dan Israel atas ambisi nuklirnya.
Dewan Keamanan PBB menekan Teheran dengan sanksi keempat pada 9 Juni atas program nuklirnya, dan Amerika Serikat dan Uni Eropa menindaklanjuti dengan langkah-langkah hukuman berat yang menargetkan perbankan dan sektor energi Iran.
Proyek Bushehr pertama kali diluncurkan oleh Syah akhir tahun 1970-an menggunakan kontraktor dari perusahaan Jerman, Siemens. Tapi itu tertunda ketika ia digulingkan dalam revolusi Islam tahun 1979.
Proyek itu dihidupkan kembali setelah kematian pendiri revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, sementara pemimpin tertinggi baru Iran Ali Khamenei dan presiden pertama, Akbar Hashemi Rafsanjani, mendukung proyek tersebut.
Pada tahun 1995, Iran memenangkan dukungan dari Rusia yang menyetujui untuk menyelesaikan pembangunan pabrik dan memasok bahan bakarnya. (iw/meo) www.suaramedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar