Rabu, 25 Juni 2014

..... Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara bermartabat seperti Malaysia, Iran, Venezuela, Argentina, Bolivia, China, Ekuador dan India yang berani menolak untuk bergantung kepada asing, menolak tawaran pinjaman dari IMF dan World Bank yang sangat mengikat dan merugikan negara....>>> ..Indonesia merindukan pemimpin yang berani dan tegas, seperti Soekarno dulu, yang tidak tunduk kepada asing.Mariteman-teman kita berdoa, semoga Indonesia masih bisa diselamatkan...>> ...Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DKI Jakarta Sriyono, mengatakan jika veteran merupakan para pejuang memiliki tekad yang kuat sehingga dapat mencapai keinginannya merebut kemerdekaan, semangat juang yang tinggi merupakan senjata utama untuk maju berperang dikala melawan para sekutu. “Begitu pentingnya peran mereka dikala itu mengahadapi sekutu jika bukan Veteran dimasanya, besar kemungkinan Indonesia saat ini belum mencapai kemerdekaan,” ujar Sriyono saat silaturahmi dan bakti social di Gedung Wira Purusa LVRI, jalan Radin Inten II no. 2, Duren Sawit – Jakarta Timur, Sabtu (10/05/14)....>>> ..Pada saat ini veteran terbagi dalam 2 golongan, yang pertama golongan PKRI mereka yang berjuang dari tahun 1945 sampai 1950. Golongan kedua yakni golongan pembela yang terdiri dari beberapa kelompok, pertama kelompok irian barat yang dinamakan Trikora saat menerima kedaulatan pada tahun 1949 penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia , Namun Sampai tahun 1963 belum juga terealisasikan sehingga dibentuklah pasukan yang dinamakan Trikora, Dan berhasil merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Kelompok yang kedua yaitu Dwikora, pada tahun 1964 ketika terjadi kegiatan perbedaan politik, Bung Karno yang menginginkan rumpun Asia bersatu dinamakan rumpun melayu, menyebabkan konfrontasi dengan Malaysia. Para pejuang ini yang dinamakan Dwikora, setelah itu karna ada perubahan politik orde lama dengan orde baru menyebabkan Dwikora tersisihkan. Banyak anggota Dwikora yang tidak terurus dan tersisihkan, bahkan sampai saat ini sekitar 168 orang yang belum ditemukan keberadaan nya...>>> ...Jika anda masih tertawa mendengar kata bocor yang selalu didengung-dengungkan oleh capres nomer 1, maka sungguh, anda akan menyesal, karna anda berarti sedang menertawakan keadaan negara anda sendiri yang sedang menangis, anda berarti belum mengerti tentang keadaan pedih negara kita saat ini. Saya memang cuman Ibu rumah tangga, tapi saya mau membaca. Mari teman-teman kita perbanyak membaca supaya kita bisa mengerti duduk permasalahan bangsa kita saat ini yang sangat urgent. Saat ini Indonesia memang sudah merdeka, tapi mengapa rakyatnya masih miskin? Mengapa bangsa kita kok selalu tertindas di negeri yang kaya raya ini ? Ini karna kita sedang dijajah, tapi memang bukan dalam bentuk penjajahan fisik seperti jaman dulu, penjajahan yang ada sekarang ini adalah dalam bentuk korporatokrasi internasional di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia...>>> ...Korporatokrasi adalah pengendalian suatu negara adidaya di suatu negara berkembang, salah satunya dengan memberikan bantuan pinjaman uang dan menguasai kekayaan alamnya. Korporatokrasi besar tersebut akan dengan leluasa mengarahkan kebijakan suatu negara demi mendapatkan keuntungan maksimal. (Bisa di-google dengan memasukkan kata sandi “Corporatocracy in Indonesia”, ngenes banget kondisi kita saat ini)..>>> ...Bayangkan, di foto ini kita bisa lihat kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang telah dikuasai oleh korporatokrasi internasional. Kalau dulu sebelum kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kolonialisme adalah berbentuk penyiksaan fisik, sekarang ini di jaman globalisasi, penjajahan kepada negara-negara berkembang adalah bentuk dominasi negara asing dan negara adidaya di negara-negara berkembang. Kekayaan kita dikuras dan digerus terus oleh pihak asing, uangnya mengalir ke asing, dan negara kita tidak dapat apa-apa...>>> MESKI BEGITU, BERDASARKAN CATATAN PENULIS, SECARA IDEOLOGIS PLATFORM PARTAI GERINDRA LEBIH BISA DITERIMA BAHKAN DIDUKUNG OLEH PARTAI-PARTAI ISLAM. PARTAI GERINDRA YANG MENONJOLKAN NASIONALISME DAN ANTI DOMINASI ASING LEBIH NYETEL DENGAN ASPIRASI SEBAGIAN BESAR KONSTITUEN PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM. SECARA HISTORIS TIDAK PERNAH ADA FRIKSI ANTARA PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM DENGAN PRABOWO SUBIANTO MAUPUN DENGAN PARTAI GERINDRA...>>...Demo yang dilakukan warga itu tergolong tertib dan tidak menganggu pengguna jalan. Mereka berdiri melakukan orasi di depan pagar Balai Kota. Orasi mereka juga diselingi lagu “Disana senang disini senang” yang dipelesetkan. “Disana digusur di sini digusur, di mana-mana kami digusur..,” warga menyanyi kompak. Warga kesal karena mereka merasa telah dibohongi oleh Gubernur Jokowi yang selalu menghindar untuk memenuhi janjinya membayar ganti rugi sesuai yang dibicarakan Jokowi. “Kita dijanjiin terus! Ini sudah 6 bulan gak dibayar-bayar. Bagaimana ini… bagaimana ini…!!!,” teriak para pendemo Saking kesalnya dengan janji Jokowi yang tak pernah ditepati, sejumlah ibu nampak berteriak-teriak sambil menangis dan seorang ibu diantaranya nyaris saja jatuh pingsan. ..>> ...Sekarang ini, seperti Hary Tanoe yang menggunakan ‘tunggangan’ Partai Hanura, atau Rusdi Kirana, ‘bos’ Lion Air, ‘membeli PKB’, dan langsung menjadi Wakil Ketua Umum. Rusdi Kirana berobsesi, ingin menjadikan PKB sebagai kendaraan politiknya di tahun 2019 nanti. Sekarang, Rusdi dengan usaha ingin membangkitkan ekonomi kalangan Nahdliyyin (NU). Dibagian lain, kalangan konglomerat Cina, seperti James Riyadi, Prayogo Pangestu, Tomy Winata, dan sejumlah konglomerat Cina lainnya, menggunakan Jokowi sebagai ‘boneka’ untuk menguasai Indonesia. Pantas, kemarin rakyat DKI Jakarta melakukan demontrasi menuntut pertanggungjawaban Jokowi yang sudah berkhianat, meninggalkan jabatannya sebagai gubernur, dan mengikuti arahan Mega dan konglomerat Cina untuk dijadikan calon presiden....>>> ...Peristiwa yang maha dahsyat terjadi di Indonesia saat krisis ekonomi, pemerintah Soeharto memberikan dana talangan (bail out) yang dikenal dengan BLBI kepada konglomerat Cina yang nilainya mencapai Rp 650 triliun, dan akhirnya dana itu dikemplang oleh mereka. Sehingga membuat rakyat menjadi jembel dan kere, dan nasibnya sebagai bangsa pariah. Sementara itu, Mega yang mengaku pemimpin partai ‘wong cilik’ memberikan pengampunan saat berulang tahun di Bali, tahun 2002...>>>...Prabowo dengan jelas dan lantang mengatakan bahwa dia menolak Indonesia dijadikan jajahan asing, dan diperbudak asing, dan bertekad akan memerdekakan Indonesia. Semoga janji itu akan ditepatinya....>>


Syrian President Bashar Al Assad 
declared general amnesty
Islam Times - http://www.islamtimes.org/vdcezz8x7jh8ozi.1kbj.html
Syrian President Bashar Assad declared a general amnesty Monday for prisoners in the country, state media reported, less than a week after he was re-elected to another seven-year term amid a bloody civil war.
Syrian President Bashar Al Assad declared general amnesty

It was not clear how many — if any — prisoners would be freed by the presidential decree. The government has issued several limited pardons for various offenses since the uprising against Assad began in March 2011 that have largely been seen as an effort to create the image of a compassionate leadership.

The official SANA news agency did not say whether the amnesty announced Monday would apply to the tens of thousands of anti-government activists, protesters, opposition supporters and their relatives that international rights groups say are imprisoned in the country. 


However, SANA's report suggested the decree would reduce some prisoners' sentences without freeing them.


The decree appeared to cover at least some of those who have taken up arms against the government, including foreign fighters, according to SANA. Foreign gunmen will not be prosecuted if they "surrender to the authorities within a month of the issuing of the decree," the report said. Those behind taking hostages will also be pardoned, SANA said, if they "release their captives safely and without any ransom or hand (the hostages) over to the authorities" within a month.


In an interview with The Associated Press, Syrian lawmaker Issam Khalil called the decree "a gift from the president after he was elected for another term."


The amnesty includes those who participated in the armed opposition supporters, Khalil said. The government routinely refers to rebels as terrorists.


"All those who committed errors against their homeland will benefit," Khalil said. "It will allow them to return to their normal lives."


Syria's pro-government Al Ikhbariya television station quoted the justice minister as saying that the presidential decree was issued in the "context of social tolerance and national unity."

"(It comes) against the backdrop of the victories by the Syrian army," Minister Najem al-Ahmad said.


Assad's forces have been on the offensive in several parts of Syria over the past year, capturing villages and towns the government previously lost to rebels.


A peaceful uprising that began against Assad's rule turned into an insurgency and later morphed into a full-fledged civil war. The conflict, which has killed more than 160,000 people and forced 2.7 million people abroad, threatens to engulf the wider region.


Already, Turkey, Saudi Arabia and Qatar have provided substantial support to the rebellion, while Iran, Russia and the Lebanese militant group Hezbollah have backed the Assad government.


Qatar's prime minister, Sheik Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, on Monday called on the United Nations Security Council to insist on a cease-fire in Syria.


"This crisis, in both its political and humanitarian sides, reveals the inability of the international community in finding a political solution so far, so it is incumbent on the international community, especially the Security Council, to act urgently and declare a decision of cease-fire for the security of the Syrian people and the stability of the entire region," he told a conference in Doha, according to a transcript carried on the official Qatar News Agency.


The prospects for such a truce are dim at best. The Syrian opposition and the government held two rounds of peace talks earlier this year without making any significant headway. Those talks were not accompanied by a cease-fire.


Also Monday, activists said fighting between rival jihadi groups in an oil-rich eastern Syrian province bordering Iraq had killing at least 45 fighters in two days.


The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said the infighting flared up in eastern Deir el-Zour province Sunday and continued into Monday, pitting al-Qaida affiliate the Nusra Front against an al-Qaida breakaway group called the Islamic State of Iraq and the Levant.


The two jihadi groups were allies but had a falling out earlier this year and have since intermittently clashed in some of the fiercest rebel infighting in the 3-year-old conflict. The Observatory said a month of infighting in Dier el-Zour alone has killed nearly 300 fighters and displaced 100,000 civilians.




Iraq intervention, redux?: The folly of ‘humanitarian imperialism’

US soldiers board the last C17 aircraft carrying US troops out of Iraq. (Photo: AFP-Martin Bureau)
Jean Bricmont’s powerful book Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War, written during the occupation of Iraq, is a timely historical critique of Western interventionism, one worth examining as the United States of America moves once more in the direction of military entanglement in Iraq. Bricmont, a Belgian theoretical physicist and professor at The Université catholique de Louvain, discusses the ideological factors which legitimize military action in response to humanitarian abuses and “in defense of democracy” (p. 7). — “This is the discourse and the representation that must be challenged in order to build a radical and self-confident opposition to current and future wars.” The humanitarian rationales offered under the banner of there being “a responsibility to protect” have only increased since the end of World War II, and methods to reinforce such motivations have grown progressively coercive.

Bricmont introduces a formula which will come to define “humanitarian imperialism:” when A exercises power over B, he does so for B's "own good" (p. 11). This is the creed of philanthropic power — which peddles and rationalizes war as a column maintaining international order — and which continues to define the very nature of international conflict post-World War II. Interventionism is no longer argued as being warranted in the name of Christianity, Bricmont argues, but what he calls ideological reinforcements: democracy and human rights. For example, despite former US President George W. Bush’s frequent use of religious imagery, the call to invade Iraq was not only drenched in chilling white saviourism but an overwhelming exceptionalism which contends that only military efforts led by the United States of America would bring about a just liberation and lasting stability for the people of Iraq. “[T]he dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace,” George W. Bush stated in 2003. “We will defend our freedom. We will bring freedom to others and we will prevail.”



The horrors inflicted upon the people of Iraq are still understated, and since 2003 the bloodshed has not stopped. When Obama delivered his speech in 2011 celebrating the US military withdrawal, there were bombings and shootings in Baghdad, in Mosul, in Kirkuk and in Tal Afer. While the Iraqi people were preparing burial shrouds Obama was reaffirming the previous administration’s claims that the US left for the Iraqi people a stable country, had forged a lasting peace and made the world more secure. Amongst the congratulatory frill and repugnant nationalism Obama did make one salient point — that the US legacy in Iraq will endure and that it shall be remembered. The legacy of this tragic and implacable war will live on in the wombs of Iraqi women who bear children with congenital birth defects as a result of depleted uranium; the riddled bodies of those now suffering from cancer due to the toxic munitions used by the US military and finally in the land of Iraq, which has been devoured and polluted by the chemical weapons the US unleashed during its occupation.
Bricmont does not neglect to stress the deliberation and mercilessly skillful care taken by the US in the implementation of sanctions against Iraq, quoting Marc Bossuyt on this “silent genocide” (p. 24), former Belgian Constitutional Court judge and current member of the Permanent Court of Arbitration in The Hague:

The sanctions against Iraq has as its clear purpose the deliberate infliction on the Iraqi people of conditions of life (lack of adequate food,medicines, etc.) calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. It does not matter that this deliberate physical destruction has as its ostensible objective the security of the region.
Bossuyt further explained that not only were the sanctioning bodies responsible but that they could not be acquitted from the charge of having the “intent to destroy the Iraqi people.” The callousness of the sanctions were most illustrated by the words of then US Secretary of State Madeleine Albright who defended the deaths of some 500,000 Iraqi children in 1996 during an interview with Lesley Stahl for 60 Minutes. When she was confronted with a question by Stahl, who cited the half a million dead children, Albright smoothly responded: “I think this is a very hard choice but the price-we think the price is worth it.”
The practice of humanitarian imperialism is not confined to the Middle East and North Africa and Bricmont’s analysis covers much of its breadth. The US involvement in the 1954 coup d'état in Guatemala for example is one of many historical events covered which “is an exemplary illustration of the real existing "defense of democracy" as it has been practiced by the United States” writes Bricmont (p. 26). The characterization of this “defense of democracy” is what is one of the most valuable components of this text as it applies to much of how the US military industrial complex functions, and it includes the following points, as developed by Bricmont:
A paranoid attitude on the part of the superpower toward the slightest challenge.
Demonization of adversaries. In those days, it was enough to call the victim a "communist." Later, the label became "terrorist." In any case, demonization prevents their side of the story from being taken into consideration.
Media conformism: U.S. media relay the official U.S. government version of events without serious investigation; opposing views are dismissed as absurd.
Total disregard for international law.

What transpires after the arguments for war are challenged and when claims, like in the case of Iraq, that there exist “weapons of mass destruction,” one of the reasons for the military invasion, are disproven? Bricmont provides us with the argument that is then posed to anti-interventionists who ask why the US cannot then simply “pull out:”

Because, we are told, it is now necessary to "stabilize" Iraq, to "construct democracy" there, etc. As a result, even if it is true that many organizations and intellectuals who defend human rights were initially opposed to the war, they have found themselves more or less obliged to support the ongoing war of occupation until the situation is "stabilized."


Stabilization takes priority and defence of human rights begins to dwindle once the foreign military occupation ebbs and, above all else, once interests are met. Even now as whispers calling for more US involvement in Iraq grow into shouts the Obama administration has managed to receive immunity for security forces, a “necessary assurance” which protects the US from prosecution in Iraqi courts, denying the people of Iraq even the opportunity to seek justice. And yet the US left a sovereign and capable nation, is that not what we are told? And if so, what does the Obama administration fear, that US war crimes may face the judge’s gavel? The US has been the direct cause of much of the calamities that have ravaged Iraq — the pangs of the US sanctions, which lasted from 1990 until 2003, continue to torment and fragment the land between the two rivers. The hurdle of immunity in Iraq is one that has been faced by the Obama administration before. When the US abandoned plans to keep “several thousand” troops in Iraq it came after Iraqi leaders refused to grant them immunity from Iraqi courts, and Commander in Chief Obama would rather the US military be shielded from prosecution and withdraw than face Iraq’s judicial system for crimes against the Iraqi people. This is the manner in which intervention devastates — it reintroduces former disparities and attempts to destroy for those under occupation and in the sight of imperial powers any existing components of their self-determination, which includes their right to bring their tormentors to justice. The Obama administration had promised “no troops on the ground” in Iraq and has sent 300 “military advisors” and 275 soldiers to protect the US embassy in Baghdad, despite there already being “a few hundred” troops working as “uniformed personnel” with the same legal protections provided to embassy workers. These troops, even if they range in the hundreds, are but a paltry issue in comparison to the formidable presence of the US aircraft carrier, cruiser and destroyer which have made their way into the Persian Gulf, and the US army installations, comprised of 4 active US bases, in neighboring Kuwait. Further US involvement in Iraq is not a troubling possibility, it is horrifying reality. This is where, once again, the “guilt factor” creeps into the discourse. We are told that “we must support X against Y” and that the only way to do so is militarily and that only our superior military outfits are capable of dressing the open wounds (that our previous military interventions caused).



The US is arguing for the use of airstrikes — The Obama administration is seeking to quiet the bloodshed with arms and pundits are once again nodding in approval. If we are to follow this flawed contention then where does this interventionism end? Will there be annual interventions until Iraq is “stable” enough and will the cycle of pin-the-blame-on-the-dictator (and not our humanitarian intervention) continue? How is the US authorized to intervene when it has already proven itself incapable of exiting the international stage without trails of blood being left behind? What Iraq needs now, and what Iraq has always needed, is unity and reconciliation, not a permanent cycle of war facilitated by foreign bodies. Those who make war profitable and who otherize human life itself cannot lecture the world on stability and freedom, nor can they implement “democracy” by way of the bullet or “precision” airstrikes. This brings us to Libya, and though this book was written well before the military offensive in Libya, Bricmont has discussed the subject in relation to his book both before and after the killing of Gaddafi. The sole purpose of an army, writes Bricmont (p. 31), is to defend its own country — or to attack another — And even if the latter is deemed legitimate it can never be humanitarian as everything about an army is to serve these aims. In an interview with Belgian writer Michele Collon, before the killing of Gaddafi, Bricmont is asked about the intervention in Libya, specifically as to whether or not the leftist parties who defended the no-fly zone are mistaken in supporting military involvement.



His response cut to the bone of the matter — An intervention would strengthen what he calls the “barricade effect” wherein countries that are within the reach of the US will begin to feel threatened and will then as a result “seek to increase their armaments.” Along with the barricade effect such interventions also open up the doors for others, and so what is to stop any other nation to interfere elsewhere? And once there is intervention then the likelihood of a civil war becomes more probable. In Libya there was the ethnic cleansing of Black Libyans and now many are arguing that the state is on the verge of a civil war as the chaos, much like in Iraq, has not paused. It is often asked “if military intervention is not the answer, then what is? The answer? Peaceful solutions such as negotiations and cooperative diplomatic efforts, much of which the US and its allies have intentionally circumvented time and time again, should be the primary focus (p. 66):

There is a world of difference between intervention and cooperation. Unlike intervention, cooperation is carried out with the agreement of the host government. Few governments in the Third World reject cooperation if it is sincere. With so much misery in the world it is hard to imagine a situation in which, for a given expenditure of money and effort, cooperation would not save more human lives than intervention.
Bricmont’s book ends with a confident and almost poetic closing, despite the heart-wrenching subject on which the entire text is based:

All those who prefer peace to power, and happiness to glory, should thank the colonized peoples for their civilizing mission. By liberating themselves, they made Europeans more modest, less racist, and more human. Let us hope that the process continues and that the Americans are obliged to follow the same course. When one's own cause is unjust, defeat can be liberating.
The struggle against neocolonialism shall define the 21 century according to Bricmont, but what we build after the chaos shall define us and shall become our legacy. And so as time moves forward and the bloodshed continues in much of the world, and as the US once again has Iraq in its sights, let us aim for peaceful resolutions rather than military interventions.

Roqayah Chamseddine is a Sydney based Lebanese-American journalist and commentator. She tweets @roqchams and writes 'Letters From the Underground.'


Comments


while i agree with the idea of humanitarian imperialism, nothing that original with bricmont s book

Bush the liberator? And you're talking about leftist naivete? You support lunacy. For you the bloodshed should go on until a new puppet is in place or more ethnic cleansing is committed by US backed insurgents because that's perfectly fine! We've tried your wars, it's time to aim for peace

Has this author ever heard of Saddam Hussein and his psychopathic sons? Is she aware that Islamist terrorists have been killing thousands of innocents in the name of their crazy ideology for years now? Is she aware that Communism caused the death of more than a hundred million human beings? Judging by this article it doesn't seem like it. Iraq and Saddam were a threat not just to the West but to the wider region and needed to be dealt with.
There are plenty of reasons to be critical of Western/US foreign policy and it is apparent that the West's efforts in Iraq were a waste of time, money and lives but it appears that nobody on the left can get past the whole 'it's all the West's fault and if the West was just nicer to people there would be world peace' nonsense.



leftist naivte leads such circular dead-ends,
After the critique of intervention, we are offered the. "Solution! "
Taa-daa. : " Negotiations "
Who knew? Will the hotel will be staying at have room service, and a spa?
Saddam,Gadaffi, Milosovic,,PolPot all had lots of. "Negotiations
But sometimes, Somebody needs to Thump the Thug!


Wawancara Bersama Habib Rizieq Terkait Pilpres 2014

Posted by KabarNet pada 23/06/2014

 

Jakarta – KabarNet: http://kabarnet.in/2014/06/23/wawancara-bersama-habib-rizieq-terkait-pilpres-2014/

Menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang, FPI sebagai salah satu ormas islam besar di Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan sikap politik resmi menghadapi pilpres 2014 dengan menitipkan 10 Amanat Perjuangan Islam kepada tiga PARTAI ISLAM, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun yang menarik, dalam wawancara Suara Islam (SI) dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab (HRS), FPI meragukan apakah kandidat capres – cawapres yang berkoalisi dengan partai islam tersebut akan benar-benar memperjuangkan aspirasi umat islam setidaknya seperti pernyataan sikap FPI. Hal ini tertulis dalam wawancara tabloid Suara Islam sebagai berikut.


SI : Apa sikap FPI dalam Pilpres nanti?
 
HRS : Sesuai Maklumat FPI tentang Pilpres 2014 yang sudah diumumkan secara resmi bahwa sehubungan dengan Sikap FPI dalam Pileg 2014 yang lalu mengamanatkan suaranya ke PARTAI ISLAM yaitu PPP, PKS dan PBB, maka Sikap FPI dalam Pilpres 2014 yang akan datang tetap ISTIQOMAH mengamanatkan suaranya ke PARTAI ISLAM tersebut.


SI : Di beberapa Daerah FPI menyatakan mendukung Prabowo-Hatta, benarkah demikian ? Apa alasannya ?
 
HRS : Itu “Tafsir Daerah” terhadap Maklumat FPI, padahal FPI tidak pernah menyebut nama Capres – Cawapres yang mana pun secara eksplisit. Jadi alasan Daerah menafsirkan seperti itu mudah dipahami, karena FPI dukung Partai Islam, dan Partai Islamnya berkoalisi dengan Prabowo, mereka pun mengambil kesimpulan bahwa FPI dukung Prabowo.


SI : Kenapa FPI di Daerah cenderung menolak Jokowi-Kalla ? Apa alasannya ?
 
HRS : Itu pun mudah dipahami. Karena mereka di daerah melihat dan mendengar serta mencermati bahwa aneka kekuatan ASING dan ASENG ada di sekitar Jokowi-Kalla, sehingga mereka tolak mentah-mentah.


SI : Jusuf Kalla diharapkan beberapa kalangan umat Islam menjadi pintu masuk untuk aspirasi Islam. Bagaimana menurut Habib ?
 
HRS : Semoga begitu, karena JK selama ini dikenal dekat dengan Ormas dan Tokoh Islam. Beliau pun dikenal sebagai Pengusaha Muslim yang sukses dan Politisi Muslim yang bersih. Hanya saja, terkadang pandangan JK soal TATHBIQ SYARIAH masih miring, belum tegak lurus. JK masih menganggap Formalisasi Syariat Islam sebagai penghinaan terhadap Syariat itu sendiri, dengan dalih tanpa Formalisasi Syariat pun umat Islam sudah wajib jalankan Syariat Islam, seperti Shalat, Zakat, Puasa serta Ibadat lainnya. Dan soal Ahmadiyah pun JK masih menganggap sebagai persoalan kecil dan tidak prinsip. Padahal, Formalisasi Syariat Islam secara konstitusional justru untuk menjaga agar Syariat Islam tetap tegak berdiri di tengah umatnya, dan Syariat Islam yang dimaksud tidak hanya terbatas kepada soal Ibadat, tapi juga Mu’amalat, termasuk Jinayat. Ada pun soal Pembubaran Ahmadiyah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, karena itu persoalan Aqidah yang sangat prinsip dan mendasar serta fundamental. Namun demikian, setidaknya JK bisa jadi rem buat Jokowi agar tidak kebablasan.


SI : Bagaimana track record Jokowi di Jakarta dan Solo menurut FPI?
 
HRS : Sebenarnya Jokowi itu orang baik. Dia polos, pasrah dan sederhana. Saat ini dia sedang jadi idola rakyat miskin, karena dia pandai mengambil hati mereka. Melalui program Blusukannya, dia temui rakyat kecil, dialog langsung, menampung curhat wong cilik, dan senang buat aneka hiburan untuk rakyat di bawah. Hanya saja, Jokowi bukan sosok Negarawan, melainkan sosok Kader Setia untuk Partainya. Apa saja perintah Partai dia laksanakan, walau pun harus melepaskan tugas sebelum waktunya. Lihat saja, jabatan Walikota Solo ditinggalkan untuk rebut jabatan Gubernur Jakarta, karena perintah Partai. Kini, dia siap lepaskan jabatan Gubernur Jakarta untuk rebut jabatan Presiden, juga karena perintah Partai. Akhirnya Jokowi pun suka seperti itu, sehingga dia menjadi Politisi Aji Mumpung, kapan lagi dia nyapres, mumpung lagi ngetop dan direstui Partai. Kesempatan macam ini belum tentu datang dua kali. Nah, sikap Aji Mumpung Jokowi tersebut membawa MUSIBAH besar buat umat Islam. Bagaimana tidak ?! Di Solo kotanya umat Islam, Jokowi sebagai Wali Kota menggandeng seorang Katholik sebagai Wakilnya. Belum usai masa tugasnya, ikut Pilgub Jakarta, dia menang, tapi meninggalkan untuk Solo seorang Walikota Katholik. Kini, di Jakarta juga kotanya umat Islam, Jokowi sebagai Gubernur pun menggandeng seorang Kristen sebagai Wakilnya. Belum lagi usai masa tugasnya, sudah ikut jadi Capres. Artinya, kalau Jokowi menang, lagi-lagi dia meninggalkan untuk Ibu Kota Jakarta seorang Gubernur Kristen. Apa itu bukan PEMBAWA MUSIBAH buat umat Islam ???!!!


SI : Bagaimana track record Jusuf Kalla menurut FPI?
 
HRS : Kita harus jujur mengakui bahwa JK BERJASA BESAR dalam menciptakan kedamaian di Aceh, Ambon dan Poso. Walau pun perdamaian tersebut bukan tanpa “cacat”. Misalnya perdamaian di Poso, JK itu memaksa memasukkan klausul PEMUTIHAN DOSA bagi para pembantai umat Islam di Poso, sehingga 14 (empat belas) nama tokoh Nashrani yang disebut Tibo dan kawa-kawan sebelum dihukum mati dalam persidangannya, sebagai otak, gembong dan pendana pembantaian tersebut, tidak bisa diproses hukum. Dalam perjanjian Malino, JK memaksa agar semua peristiwa sebelum perjanjian Malino diputihkan. Akibatnya, selamatlah 14 tokoh pembantai umat Islam Poso dari proses hukum hingga kini. Dan kita juga harus akui dengan jujur bahwa kita bangga dengan JK yang dikenal sebagai “Pengusaha Muslim” yang sukses dan “Politisi Muslim” yang bersih. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dari sikap JK yang kurang bersahabat dengan perjuangan Formalisasi Syariat Islam secara konstitusional di Indonesia sebagaimana saya singgung tadi.


SI : Prabowo dan Hatta sebenarnya bukan capres atau cawapres yang lahir dari rahim ormas atau gerakan Islam. Apa FPI nanti tidak takut mereka menyeleweng dari Islam di masa pemerintahannya ?
 
HRS: Justeru itulah sebabnya FPI tidak pernah menyebut nama keduanya dalam Maklumatnya tentang Pilpres 2014. Bahkan saat ini FPI sedang mempertanyakan Kontrak Politik macam apa yang dibuat antara Partai Islam dengan Prabowo – Hatta, sehingga Partai Islam mendukungnya. Dari PKS kami dapat informasi tentang 10 (sepuluh) poin Nota Kesepakatan PKS – Gerindra. Isinya standar dan normatif, tidak ada yang istimewa. Dari 10 poin ada 3 poin yang kental Islam, yaitu tentang pengakuan Kontribusi Umat Islam dalam Sejarah Indonesia, Kebebasan Berda’wah dan Dukungan untuk Palestina Merdeka. Ketiga poin itu sangat bagus, tapi masih global belum dirincikan. Sedang PPP dan PBB masih tertutup, entah apa kontrak politiknya, tidak jelas. Mestinya, Partai Islam buat Kontrak Politik dalam koalisi dengan Prabowo yang transparan, tegas dan jelas serta rinci, untuk kepentingan Islam, misalnya : Keppres Pembubaran Ahmadiyah, Keppres Pelarangan Liberal, Keppres Pelarangan Miras, Keppres Pelarangan Homo dan Lesbi, Keppres Pembolehan Jilbab bagi Wanita Muslimah di sekolah, kantor, perusahaan mau pun di jajaran Pegawa Negeri baik sipil, TNI mau pun Polri. Intinya, Capres – Cawapres yang diusung Partai Islam tidak boleh Anti Syariat Islam, sebagaimana 10 amanat FPI kepada Partai Islam yang dituangkan dalam Maklumatnya tentang Pilpres 2014. Silakan lihat dan baca isi Maklumat FPI tersebut ! Selain itu, kami juga menanyakan kepada Partai Islam sampai sejauh mana Prabowo bisa dipercaya. Dan sampai sejauh mana pula Partai Islam mampu mengontrol Prabowo. Sebab ada beberapa hal dari perilaku Prabowo dan saudaranya Hashim selaku Wakil Ketua Pembina Gerindra yang belakangan ini sangat kontroversial, sehingga membuat umat Islam gerah.  

Pertama, Hashim berjanji menghapus Manifesto Gerindra tentang penjagaan terhadap “kemurnian agama” dengan dalih jargon Wahabi.  

Kedua, Hashim juga berjanji jika Prabowo menang maka Ahmadiyah akan dilindungi dan Gereja Yasmin yang sudah ditolak umat Islam di Bogor akan dizinkan untuk dibangun kembali. 

Ketiga, Hashim juga mengancam jika Prabowo gandeng FPI maka ia akan keluar dari Gerindra.  

Keempat, Prabowo yang semula menggebu-gebu untuk menasionalisasi aset asing yang merugikan bangsa dan negara, tiba-tiba dalam pemaparan Visi Misinya di acara Partai Demokrat membatalkan tekadnya tersebut.  

Kelima, Prabowo mengucapkan SALAM ANEH, yaitu Assalamu ‘alikum, Salam Sejahtera, Saloom, Om Swastiastu. Nah, semua itu maksudnya apa ?! Kok, koalisi dengan Partai Islam, tapi perilaku Prabowo – Hashim begitu ?! Jika tujuannya hanya untuk menggaet suara kelompok minoritas, apa tidak takut kalau justru nanti yang mayoritasnya lari ?! Prabowo – Hashim harus tahu diri. Mereka itu koalisi dengan Partai Islam, jangan ambil sikap sepihak dong !!! Disini mestinya Cawapres Hatta sebagai Kader PAN yang merupakan Partai Berbasis Islam tidak diam, tapi wajib menasihati dan mengoreksi Capres Prabowo secara rutin dan terus menerus, karena jika umat Islam lari meninggalkan Prabowo, maka Hatta pun ikut dirugikan.


SI : Bagaimana menghadapi sikap sebagian kalangan umat yang golput dalam pemilu ?
 
HRS : Golput adalah pilihan untuk tidak memilih. Sikap tersebut harus kita hormati dan hargai. Karenanya, FPI tidak pernah mengecam mereka yang Golput. Hanya saja, FPI melihat bahwa kalau pun kita tidak dapat Capres – Cawapres IDEAL yang membela Syariat Islam, tapi setidaknya kita masih bisa memilih yang tidak memusuhi Syariat Islam. Lagi pula, umat Islam pun tetap masih punya kewajiban untuk menjaga mashlahat umat dari segala mudhorot. Jadi disini berlaku kaidah “Wujuubul ‘Amali Bi Akhoffidh Dhororain” yaitu wajib beramal dengan mudhorot yang lebih ringan. Karenanya, bandingkan saja Prabowo dan Jokowi. Siapa yang lebih manfaat untuk Islam ? Dan siapa yang lebih mudharat terhadap Islam ? Caranya lihat dan cermati : Siapa yang banyak didukung Kelompok Liberal dan Aliran Sesat ? Dan sebaliknya, siapa yang lebih banyak didukung Kelompok Islam ? Lalu, siapa yang dikelilingi Asing dan Aseng ? Sebaliknya, siapa yang kurang disukai Asing dan Aseng ? Lalu, siapa yang lebih tidak bertanggung-jawab, suka meninggalkan amanat tugas dari rakyat sebelum waktunya ? Dan siapa yang punya keberanian dan ketegasan untuk melawan intervensi asing ? Dan seterusnya. Jawaban dari semua pertanyaan di atas akan mengantarkan kita kepada pilihan yang terbaik dalam keadaan darurat saat ini. Insya Allah.


SI : Kalau itu pertimbangannya, berarti FPI dukung Prabowo – Hatta ?
HRS : FPI dukung Partai Islam dan bela Syariat Islam, bukan dukung dan bela Prabowo – Hatta. Bagaimana FPI mau dukung mereka, wong mereka dan Tim Suksesnya takut didukung FPI ?! Kabar yang kami terima, menurut mereka bahwa dukungan FPI akan merugikan mereka, karena FPI dianggap icon kekerasan, sehingga dukungan FPI akan membuat para pendukung mereka lari. Mereka lupa atau memang tidak tahu, kalau FPI saat ini, diakui atau tidak, sudah menjadi Ormas Islam besar yang berpengaruh di berbagai pelosok Daerah, dan dikenal di penjuru Dunia. Saat ini hingga hari Pilpres nanti, jutaan warga dan simpatisan FPI sedang menunggu Komando FPI. Bagi FPI, jika Prabowo bela Islam secara terang-terangan, maka FPI bela Prabowo secara terang-terangan juga. Dan jika Prabowo bela Islam secara sembunyi-sembunyi, maka FPI bela Prabowo secara sembunyi-sembunyi juga. Jika Prabowo dengan Komitmen Islam minta dukungan FPI secara langsung, maka FPI akan dukung Prabowo secara langsung juga. Dan jika Prabowo dengan Komitmen Islam minta dukungan FPI secara tidak langsung, maka FPI pun dukung Prabowo secara tidak langsung. Tapi jika Prabowo tidak mau bela Islam, maka tentu FPI haram bela Prabowo.


SI : Menurut prediksi Habib, apakah Prabowo akan menang dalam Pilpres 2014 ini ?
HRS : Jika Prabowo dan saudaranya Hashim tidak sombong dan tidak angkuh, serta tidak lagi bersikap dan berperilaku seenaknya, seperti lima perkara yang saya sebutkan tadi, maka saya yakin, Insya Allah, Prabowo – Hatta akan MENANG. Namun, jika sikap dan perilaku mereka semaunya, tetap sombong dan angkuh, serta tidak menghargai Partai Islam sebagai Kawan Koalisi, maka saya juga yakin, Insya Allah, Prabowo – Hatta akan KALAH, karena umat Islam akan lari dan memilih GOLPUT daripada memilihnya. Bagi FPI, siapa pun yang menang, maka FPI tetap akan terus berjuang, untuk menuju NKRI Bersyariah. Allaahu Akbar !


SI : Bagaimana pandangan Habib tentang demokrasi yang dianut pemerintah saat ini ?
HRS : Indonesia adalah Negara Musyawarah, bukan Negara Demokrasi, sesuai amanat Pancasila sila keempat yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nama Lembaga Tertinggi Negara RI pun MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Majelis Perdemokrasian Rakyat. Alhamdulillaah …


SI : Bisakah demokrasi diislamkan ?
HRS : ‘Afwan Bung. Islam bukan Demokrasi. Dan Demokrasi bukan Islam. Jika Demokrasi sudah diislamkan, maka bukan Demokrasi lagi namanya. Syukron.
Source: Suara-Islam.COM

http://kabarpengamat.blogspot.com/2014/05/inilah-dalang-kerusuhan-mei-1998.html#.U60q20BdClR 

Robert Strong


Obsesi saya selama 16 tahun terakhir adalah menemukan pihak yang menjadi dalang kerusuhan Mei 1998 sebab siapapun pihak yang berada di belakang serangkaian peristiwa di bulan-bulan terakhir Orde Baru yang berujung pada kerusuhan Mei 1998 itu sungguh sangat keji dan tidak berprikemanusiaan, membunuh ribuan manusia tidak berdosa hanya sekedar untuk menjatuhkan seorang presiden yang satu-satu kesalahan paling besar adalah berkuasa terlalu lama.

Sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia maka saya juga menghubungkan Kerusuhan Mei 1998 dengan persaingan antara dua jenderal yaitu Wiranto dan Prabowo. Semua bukti yang dipaparkan media massa selama ini memang mengerucut pada dua nama tersebut, masing-masing melakukan berbagai tindakan yang dapat diartikan sebagai usaha untuk mendukung Kerusuhan Mei 1998, seperti kepergian Wiranto ke Malang pada hari kerusuhan dengan membawa seluruh panglima angkatan perang; atau bercandaan Prabowo kepada Lee Kuan Yew menjelang Pemilu 1997 bahwa dia mungkin akan memberontak.

Namun demikian, hasil penelitian saya selama 16 tahun justru menemukan fakta yang berbeda, bahwa dalang sesungguhnya dari Kerusuhan Mei 1998 bukan Wiranto maupun Prabowo, melainkan para barisan sakit hati orde baru, dan berikut ini adalah hasil penelusuran saya tersebut.

Yang harus kita telusuri pertama kali adalah motivasi Kerusuhan Mei 1998, dan berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 ditemukan fakta bahwa pelaku utama kerusuhan adalah bukan rakyat setempat, melainkan orang-orang berbadan tegap berambut cepak yang secara terkoordinir memprovokasi rakyat dan menyiram gedung-gedung dengan bensin yang sudah mereka bawa kemudian membakar. Setelah rakyat terprovokasi orang-orang ini kemudian menghilang.

Semua petunjuk menunjukan bahwa provokator di lapangan adalah militer, namun pertanyaannya militer di bawah komando siapa? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terungkap, akan tetapi dari keahlian para provokator itu dapat dipastikan mereka adalah intelijen dan bukan orang lapangan.

Akhirnya selama bertahun-tahun saya hanya bisa menduga-duga pelakunya antara Prabowo atau Wiranto, sampai suatu saat saya menemukan dua buku otobiografi yang melengkapi semua puzzle yang ada, yaitu buku Salim Said, dan Bill Tarrant, mantan kontributor asing the Jakarta Post, keduanya saya beli di Indonesia, yang pertama di Gramedia, yang kedua di Kinokuniya Plaza Senayan.

Banyak informasi penting dalam buku Salim Said, tapi yang paling penting adalah Benny Moerdani pernah mengatakan kepada dia dan angkatan 66 lain bahwa cara menjatuhkan Pak Harto adalah melalui berbagai kerusuhan untuk mendestabilisasi keadaan yang akan membuat kursi Pak Harto goyah dan saat itu Pak Harto akan mudah didongkel. Itu dia, ini jawabannya, dan semua masuk akal, siapa lagi yang bisa mengeksekusi pekerjaan intelijen serapi Kerusuhan Mei 1998 bila bukan raja intelijen, Benny Moerdani?

Jalinan cerita dari Salim Said tersebut kemudian menyambung dengan cerita Bill Tarrant bahwa The Jakarta Post yang tadinya diciptakan pendiri CSIS Jusuf Wanandi dan Ali Moertopo sebagai mesin propaganda Orde Baru ke dunia luar sejak tahun 1990 tiba-tiba ikut menyerang Orde Baru dengan isu HAM, demokrasi, bertepatan dengan tersingkirnya CSIS dari Orde Baru. Selain itu The Jakarta Post juga adalah kekuatan di belakang layar yang membangkitkan para LSM yang sudah menjelang mati suri untuk melawan Orde Baru, dan yang lebih penting lagi, The Jakarta Post adalah donatur utama dari gerakan mahasiswa 1997-1998, dan bahkan markas besar mahasiswa saat itu adalah kantor The Jakarta Post!!

Siapa menyangka bahwa provokator Kerusuhan Mei 1998 adalah kantor redaksi salah satu koran yang paling dihormati di Indonesia?? Tapi semua masuk akal sebab Benny Moerdani adalah bagian dari CSIS dan mewarisi jaringan opsus yang sudah dibangun oleh Ali Moertopo beserta strategi penggunaannya. Sedangkan CSIS maupun Benny Moerdani, sebagaimana ditulis Jusuf Wanandi dalam The Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru sangat dendam sebab Soeharto menyingkirkan mereka dan melupakan jasa Ali Moertopo maupun Hoemardani, patron CSIS.

Semua bertambah masuk akal bila kita mengingat strategi favorit Ali Moertopo dalam menjatuhkan lawan adalah mendestabilisasi keadaan. Dengan menggunakan cara ini dia berhasil memaksa Soekarno memberikan supersemar kepada Soeharto; dan dengan menempatkan kuda troya bernama Hariman Siregar, Ali Moertopo berhasil memancing mahasiswa Universitas Indonesia untuk terlibat dalam kerusuhan Malari yang pada akhirnya menjatuhkan saingan Ali Moertopo, Jenderal Soemitro. Adapun keterangan bahwa Hariman Siregar adalah anak buah Ali Moertopo dan mendapat posisi di senat Universitas Indonesia adalah keterangan Jenderal Soemitro di pembelaan dirinya mengenai Malari.

Semua bertambah masuk akal bila kita juga mengingat bahwa Benny Moerdani ada di belakang Megawati ketika kerusuhan 27 Juli 1996 pecah; dan menjelaskan mengapa jenderal-jenderal seperti Agum Gumelar; SBY; Sutiyoso; Hendropriyono berani bersekongkol dengan Megawati mencetuskan Kerusuhan 27 Juli 1996, sebab mereka mendapat dukungan dari Benny Moerdani.

Soeharto sendiri tampaknya sudah tahu bahwa Benny Moerdani ada di belakang kejatuhan dirinya, sebab sesaat setelah dia lengser keprabon, Soeharto segera merajut hubungan kembali dengan Benny, termasuk pertemuan bertiga antara dirinya, Gus Dur dan Benny di luar kota Jakarta.

Berdasarkan semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CSIS dan Benny Moerdani adalah aktor utama Kerusuhan Mei 1998 dan bukan Wiranto maupun Prabowo.


http://kabarpengamat.blogspot.com/2014/06/hasil-penyidikan-tidak-temukan-peran.html#.U60qIUBdClQ 



JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI 1998-2002, Mayor Jenderal (Purn) Djasri Marin, menegaskan tidak ada nama Prabowo Subianto disebut dalam penculikan aktivis medio 1997-1998 yang dilakukan Tim Mawar dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Menurut Djasri, pihaknya yang saat itu melakukan penyelidikan kasus tersebut hanya menemukan kesalahan bahwa Tim Mawar bergerak sendiri alias tidak diperintahkan Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus.


"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia (Prabowo) tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri sesaat hendak memberikan keterangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, malam ini.

Menurut Djasri, Puspom TNI AD yang melakukan pemeriksaan saat itu menemukan dua kesalahan yang dilakukan Tim Mawar.

"Memang perintahnya adalah mencari fakta, melakukan penyelidikan. Cuman pelaksananya melakukan tindakan-tindakan penculikan terus penahanan. Maka dari itu tuduhan yang saya sampaikan kepada mereka antara lain melampaui kewenangan tugasnya terus (kedua) menghilangkan kemerdekaan orang lain," terang Djasri.

Dari keterangan Djasri, sebenarnya bukan dia yang memulai penyidikan kasus tersebut. Saat itu yang memulai penyidikan adalah Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal yang menjabat Danpuspom.

Syamsu kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen di Mahkamah Agung maka Djasri kemudian meneruskannya.
Sebelumnya, polemik pemberhentian Prabowo dari dinas militer semakin menghangat. Bekas Panglima ABRI (kini TNI), Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan penculikan aktivis tersebut atas inisiatif Prabowo sendiri.

Pernyataan Wiranto tersebut merupakan keterangannya atas beredarnya dokumen pemberhentian Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Mantan Danpuspom TNI: Hasil Penyidikan Tidak Temukan Peran Prabowo dalam Penculikan 



Ini adalah berita tahun 1999, dimana pada waktu itu Habibie, Wiranto, dan Todung Mulya Lubis menyatakan Prabowo Subianto Tidak Terlibat Dalam Kerusuhan Mei 1998, Pada Masa Itu Alasan Prabowo diberhentikan adalah Guna Meredam Kemarahan Publik yang Memfitnah Prabowo sebagai Dalang dari Kerusuhan Mei 1998. Namun Sekarang, disaat Wiranto dan Todung Mulya Lubis merapat ke kubu Capres Jokowi dengan PDI P, Mereka Seolah tak Peduli dengan Masa Lalu, Sungguh Ironi.



taUbat said

ANTARA PRABOWO DAN PARTAI ISLAM
SENIN, 21/04/2014 12:01 WIB

JAKARTA – DETIKNEWS – HUBUNGAN ANTARA PRABOWO SUBIANTO DENGAN PARTAI BERBASIS ISLAM TIDAK BISA DISANGKAL LAGI. KEDEKATAN ITU TERCIPTA KALA PRABOWO MASIH AKTIF DI DINAS KEMILITERAN. DIA DIKENAL SEBAGAI SOSOK PERWIRA YANG SELALU MEMBELA KEPENTINGAN ORMAS-ORMAS ISLAM YANG DIMARJINALKAN REZIM ORDE BARU.

DIKUTIP DARI MERDEKA.COM, PERJALANAN KARIR PRABOWO SUBIANTO DI KEMILITERAN DIWARNAI SEJUMLAH KONFLIK. TERMASUK ISU KUDETA DAN KONTRA-KUDETA. PERSELISIHAN PALING PANAS TERJADI ANTARA PRABOWO YANG SAAT ITU MASIH BERPANGKAT PERWIRA PERTAMA DAN MENENGAH, MELAWAN JENDERAL LEONARDUS BENNY MOERDANI.

SAAT ITU ADA ISTILAH ‘ABRI HIJAU’ YANG DIISI PERWIRA YANG DEKAT DENGAN ISLAM DAN PESANTREN. ADA JUGA ‘ABRI MERAH-PUTIH’, MEREKA YANG NASIONALIS DAN BUKAN BERAGAMA ISLAM. KEDUA KELOMPOK INI SELALU BERSINGGUNGAN.

MAYJEN (PURN) KIVLAN ZEN, SALAH SATU JENDERAL PENDUKUNG PRABOWO, MENJELASKAN AWALNYA HUBUNGAN PRABOWO DAN BENNY MOERDANI SANGAT DEKAT. NAMUN HAL ITU BERUBAH SAAT BENNY BERNIAT MENGHANCURKAN GERAKAN ISLAM SECARA SISTEMATIS. BENNY JUGA DINILAI INGIN MENGUASAI INDONESIA DAN MENJADI PRESIDEN MENGGANTIKAN SOEHARTO .

“PRABOWO SUBIANTO MERASA TIDAK COCOK DENGAN LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT DAN MELAPORKAN LANGKAH-LANGKAH BENNY, PADA MERTUANYA, PRESIDEN SOEHARTO, TERMASUK RENCANA JENDERAL BENNY MOERDANI MENGUASAI INDONESIA ATAU MENJADI PRESIDEN RI,” KATA MANTAN KEPALA STAF KOSTRAD MAYJEN KIVLAN ZEN DALAM BUKU ‘KONFLIK DAN INTEGRASI TNI AD’ TERBITAN INSTITUTE FOR POLICY STUDIES TAHUN 2004.

JIKA DILIHAT DARI PENGGALAN-PENGGALAN BERITA YANG ADA, TERLIHAT BAHWA HUBUNGAN PRABOWO SUBIANTO DENGAN PARTAI DAN ORMAS ISLAM SANGATLAH DEKAT. SAKING DEKATNYA, PRABOWO BISA DITERIMA DAN KEMUNGKINAN MENJADI CALON PRESIDEN (CAPRES) DARI PARTAI POLITIK (PARPOL) ISLAM DI PILPRES 2014.

BAHKAN, KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), HABIBUROKHMAN, MENYAMBUT BAIK GAGASAN PEMBENTUKAN POROS TENGAH PLUS YANG DIGAGAS PARTAI-PARTAI ISLAM. “GAGASAN INI SANGAT BAGUS. PERMASALAHAN DARI POROS YANG DIBANGUN OLEH PARTAI ISLAM INI TIDAK ADANYA SOSOK PEMERSATU. KAMI MENAWARKAN PAK PRABOWO SEBAGI SOSOK PEMERSATU,” KATANYA KEPADA VIVANEWS, KAMIS 17 APRIL 2014

IA MENJELASKAN LATAR BELAKANG PRABOWO YANG JUGA MEMPUNYAI KEDEKATAN DENGAN PARA TOKOH ISLAM. INI SUDAH TERBUKTI SEJAK LAMA DI MANA SEMASA MASIH BERTUGAS SEBAGAI TENTARA AKTIF HINGGA MENDIRIKAN GERINDRA, PRABOWO SELALU DEKAT DENGAN ULAMA DAN TOKOH ISLAM.

SELAIN ITU PARTAI BERLAMBANG KEPALA BURUNG GARUDA INI JUGA TENGAH INTENS MELAKUKAN KOMUNIKASI POLITIK DENGAN BERBAGAI PARTAI ISLAM. NAMUN HABIB ENGGAN MENYEBUTKAN DENGAN PARTAI ISLAM MANA SAJA INTENSITAS KOMUNIKASI MULAI DITINGKATKAN. “DENGAN SEMUANYALAH,” UJARNYA.

SELAIN MENDEKATI PARTAI ISLAM, PARA ELITE GERINDRA JUGA BERKOMUNIKASI DENGAN PARA TOKOH ORMAS ISLAM. DI ANTARANYA BERTEMU DENGAN, KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) SAID AQIL SIRADJ DI KEDIAMAN KIAI HAJI TERSEBUT BEBERAPA WAKTU LALU. “ITU SALAH SATU BENTUK KOMUNIKASI YANG DILAKUKAN OLEH GERINDRA,” UNGKAPNYA.

BAGINYA PENYATUAN KOALISI PARTAI ISLAM PLUS JUSTRU AKAN MENARIK. GERINDRA MENURUT HABIB HANYA MENAWARKAN ENAM PROGRAM KERJA GERINDRA SEBAGAI DAYA TAWAR UNTUK MENGGALANG KOALISI. “INI AKAN LEBIH MUDAH KARENA PROGRAM INI BANYAK MEMILIKI KESAMAAN DENGAN PLATFORM PARTAI ISLAM,” JELASNYA.

BAGI GERINDRA MENURUT HABIB, KOALISI JUGA AKAN MEMBANGUN SISTEM KABINET YANG LEBIH EFEKTIF. “KABINET YANG KITA BANGUN DENGAN KESEPAHAMAN ENAM PROGRAM GERINDRA AKAN MENJADIKAN KABINET MENJADI LEBIH KUAT, INI AKAN MEMBANTU SISTEM PEMERINTAHAN KE DEPAN,” KATANYA.

HABIB MENEKANKAN GERINDRA MEMBUKA PINTU BAGI PARTAI PARTAI ISLAM UNTUK BERKOALISI. “KITA MAU MENANG DENGAN KEBERSAMAAN. KITA MAU BIKIN KOALISI BERSAMA. INI UNTUK KEPENTINGAN BANGSA KE DEPAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK,” UJARNYA.

DUKUNGAN TERHADAP PENCAPRESAN PRABOWO SUBIANTO DARI PARPOL ISLAM, YAKNI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIGAGAS KETUA UMUM DPP PPP SURYA DHARMA ALI (SDA), DIMENTAHKAN PENGURUS LAINNYA. BAHKAN DUKUNGAN TERHADAP PRABOWO INI MENGANTARKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURYADHARMA ALI DARI POSISI KETUA UMUM.

MESKI BEGITU, BERDASARKAN CATATAN PENULIS, SECARA IDEOLOGIS PLATFORM PARTAI GERINDRA LEBIH BISA DITERIMA BAHKAN DIDUKUNG OLEH PARTAI-PARTAI ISLAM. PARTAI GERINDRA YANG MENONJOLKAN NASIONALISME DAN ANTI DOMINASI ASING LEBIH NYETEL DENGAN ASPIRASI SEBAGIAN BESAR KONSTITUEN PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM.

SECARA HISTORIS TIDAK PERNAH ADA FRIKSI ANTARA PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM DENGAN PRABOWO SUBIANTO MAUPUN DENGAN PARTAI GERINDRA.

SETIDAKNYA PARTAI GERINDRA AKAN MEMPEROLEH DUKUNGAN DARI PKS DAN PAN UNTUK MENGUSUNG PRABOWO SEBAGAI CAPRES. JIKA PKS TIDAK TERJEBAK SIKAP PRAGMATIS DAN KONSISTEN DENGAN ISU-ISU NASIONAL YANG MEREKA PERJUANGKAN SELAMA INI, HAMPIR PASTI PKS AKAN BERKOALISI MENDUKUNG PRABOWO.

SECARA PLATFORM DAN IDEOLOGIS, BANYAK PERSAMAAN ANTARA PKS DENGAN PARTAI GERINDRA. SEDANGKAN PAN JUGA SANGAT BESAR KEMUNGKINANNYA BERKOALISI DENGAN PARTAI GERINDRA JIKA BENAR PRABOWO MEMILIH HATTA RAJASA SEBAGAI CAWAPRESNYA.

APAKAH PRABOWO SUBIANTO AKAN DIDUKUNG PENUH OLEH PARPOL ISLAM DALAM PILPRES 2014? TENTU SAJA MEMBUTUHKAN LOBI EKSTRA SERTA KOMITMEN DARI TIM MANTAN DANJEN KOPASUS INI. DAN JUGA DIPERLUKAN KEBERSAMAAN UNTUK MENJADIKAN NEGARA INI LEBIH BAIK DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) SERTA KE DEPAN LEBIH BERMARTABAT.
AMRIL JAMBAK

Apa Saja Sih Yang 'Bocor' di Indonesia?

Apa Saja Sih Yang 'Bocor' di Indonesia?

BELANDA (voa-islam.com)

Pilpres tahun 2014 ini semakin hari semakin banyak mengundang komentar dari berbagai kalangan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, dari desa sampai ke kota-kota, dari dalam negeri sampai luar negeri. Setelah sebelumnya status Facebook yang ditulis oleh Prayudhi Azwar, seorang mahasiswa PhD yang sedang belajar Monetary Economics di The University of Western Australia (UWA) dengan judul “Kutatap tulus cinta dimatanya”.

Kini muncul lagi sebuah tulisan warga Indonesia dari benua eropa, tepatnya adalah dari Belanda, oleh seorang wanita bernama Tasniem Fauzia.
Berikut ulasannya :

Jika anda masih tertawa mendengar kata bocor yang selalu didengung-dengungkan oleh capres nomer 1, maka sungguh, anda akan menyesal, karna anda berarti sedang menertawakan keadaan negara anda sendiri yang sedang menangis, anda berarti belum mengerti tentang keadaan pedih negara kita saat ini.


Saya memang cuman Ibu rumah tangga, tapi saya mau membaca.
Mari teman-teman kita perbanyak membaca supaya kita bisa mengerti duduk permasalahan bangsa kita saat ini yang sangat urgent.


Saat ini Indonesia memang sudah merdeka, tapi mengapa rakyatnya masih miskin? Mengapa bangsa kita kok selalu tertindas di negeri yang kaya raya ini ? Ini karna kita sedang dijajah, tapi memang bukan dalam bentuk penjajahan fisik seperti jaman dulu, penjajahan yang ada sekarang ini adalah dalam bentuk korporatokrasi internasional di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.

Negara kita sudah puluhan tahun dijajah oleh korporatokrasi asing, dan kita memang butuh pemimpin yang berani melawan korporatokrasi asing ini.

Apa itu Korporatokrasi asing? Korporatokrasi adalah sebuah sistem kekuasaan yang di kontrol oleh korporasi besar, bank internasional dan pemerintahan. (Noam Chomsky, Media Control, Second Edition: The Spectacular Achievements of Propaganda, 2002)


Korporatokrasi adalah pengendalian suatu negara adidaya di suatu negara berkembang, salah satunya dengan memberikan bantuan pinjaman uang dan menguasai kekayaan alamnya. Korporatokrasi besar tersebut akan dengan leluasa mengarahkan kebijakan suatu negara demi mendapatkan keuntungan maksimal. (Bisa di-google dengan memasukkan kata sandi “Corporatocracy in Indonesia”, ngenes banget kondisi kita saat ini)

Bayangkan, di foto ini kita bisa lihat kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang telah dikuasai oleh korporatokrasi internasional.

Kalau dulu sebelum kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kolonialisme adalah berbentuk penyiksaan fisik, sekarang ini di jaman globalisasi, penjajahan kepada negara-negara berkembang adalah bentuk dominasi negara asing dan negara adidaya di negara-negara berkembang. Kekayaan kita dikuras dan digerus terus oleh pihak asing, uangnya mengalir ke asing, dan negara kita tidak dapat apa-apa.

Kalau jaman VOC dan jaman penjajahan Belanda dulu ada Amangkurat I dan Amangkurat II yang berkhianat kepada negara dengan menjadi antek Belanda, untuk memperkaya dirinya sendiri, sekarang pun tidak ada bedanya. Ada elite-elite politik yang memang berkhianat dan menjadi antek aseng.

Ditambah lagi ini terjadi karna pemimpin saat ini yang kurang tegas dengan kekuatan negara asing. Harus ada pemimpin yang berani untuk melawan korporatokrasi dunia yang berusaha mengacak-ngacak kesatuan negara kita.


Indonesia harus bisa belajar dari negara-negara bermartabat seperti Malaysia, Iran, Venezuela, Argentina, Bolivia, China, Ekuador dan India yang berani menolak untuk bergantung kepada asing, menolak tawaran pinjaman dari IMF dan World Bank yang sangat mengikat dan merugikan negara.


Indonesia merindukan pemimpin yang berani dan tegas, seperti Soekarno dulu, yang tidak tunduk kepada asing.Mariteman-teman kita berdoa, semoga Indonesia masih bisa diselamatkan.


Nasib bangsa ini ditentukan oleh pemimpinannya. Ke mana dia akan membawa kita 5 tahun ke depan. Jika Prabowo Subianto menjadi presiden kita 2014-2019 nanti, insya Allah Indonesia akan bisa keluar dari cengkraman dan kungkungan korporasi asing di negara kita, tidak ada lagi penjualan kekayaan alam, mulai dari hasil hutan, laut, pertambangan, dan energi ke pihak asing yang merugikan negara. Karna dia 100% bisa dibuktikan kesetiaannya kepada negara, tidak ada korporatrokrasi asing yang mem-back up dia saat ini. Dia hanya mengabdi untuk negara dan rakyat Indonesia. Bukan untuk negara asing.

20 Juni 2014. Nijmegen, Belanda


NGELURUK: Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta saat berunjuk rasa di balai kota, 
Senin (9/6). (Khairul Faisal/Jawa Pos) 
10 Juni 2014 04:00 WIBJAKARTA – 
 http://www.jawapos.com/baca/artikel/2350/Masyarakat-Desak-Tuntaskan-Kasus-Korupsi-Busway-
Kasus dugaan mark up dalam pengadaan bus Transjakarta (busway) hingga kini terus memanas. Tak hanya mantan Kepala Dishub Udar Pristono yang berseteru dengan Pelaksana Tugas (plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta (AMPT) mendesak agar Pemprov DKI menjelaskan detail persoalan itu ke publik.
Koordinator AMPT Tora Kundera menilai, terlalu banyak keganjilan soal perusahaan pemenang tender dalam pengadaan bus Transjakarta. Padahal, sedikit sekali informasi mengenai perusahaan itu. Salah satunya terkait alamat perusahaan yang tidak jelas. ’’Misalnya, ada perusahaan yang hanya berkantor di ruko kawasan Tebet dengan pegawai dua orang,’’ kata dia di sela unjuk rasa di depan balai kota Senin (9/6).

Sebelum menjadi tersangka, terang dia, Udar Pristono pernah menyatakan bahwa bus itu juga dirakit di Malang, Jatim. Tapi, hingga kini Pemprov DKI belum menjelaskan perusahaan yang dipercaya untuk merakit transportasi andalan di Jakarta tersebut. Padahal, pemprov selalu gembar-gembor soal layanan informasi dan keterbukaan publik. ’’Kan dia (Udar, Red) bilang tidak hanya Tiongkok yang merakit. Lalu, pertanyaannya apa nama perusahaan itu (yang di Malang),’’ ujarnya.

Dia menyebut, penetapan PT Karindo Motor selaku pemenang tender juga terlihat ganjil. Sebab, pada 2012 Dewan Transportasi Jakarta telah meminta agar polisi segera memeriksa perusahaan tersebut terkait kasus ledakan tabung gas Transjakarta. Tabung gas busway meledak di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBBG) Pinang Ranti, Jakarta Timur, pada 20 Oktober 2011. Bus tersebut adalah salah satu di antara 69 bus yang dipasok oleh PT Karindo Motor. ’’Kenapa kok dimenangkan lagi dalam tender pengadaan?’’ cetusnya.

Menurut dia, yang lebih penting adalah pengakuan Udar. Saat itu Udar menyatakan bahwa Gubernur DKI (kini non-aktif) Joko Widodo (Jokowi) mengetahui proyek tersebut. Namun, hingga kini kader PDIP itu belum diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas, keterangan Jokowi sangat dibutuhkan. ’’Kami mendesak agar Kejagung bersikap (memeriksa Jokowi),’’ ucapnya. (fai/ind/dwi)

Kejaksaan Agung Tebang Pilih Kasus Dugaan Korupsi Jokowi Busway Transjakarta 
Siaran Pers Jakarta Corruption Watch :
http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/05/18/30451/kejaksaan-agung-tebang-pilih-kasus-dugaan-korupsi-jokowi-busway-transjakarta/
Kejaksaan Agung Jangan Tebang Pilih Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Busway Paket 1 & 2

Penegakan hukum di Indonesia sepertinya akan tumpul kembali terutama di Kejaksaan agung yang sedang menangani kasus Korupsi pengadaan bis Trans Busway yang telah merugikan Negara hampir satu triyun rupiah .

Sudah sangat jelas untuk bisa menjerat Joko Widodo sebagai tersangka dalam kasus pengadaan busway berkarat  dan kejaksaan agung bisa mengunakan jurispendensi dalam kasus pengadaan Damkar yang terjadi dalam era pemerintahan Megawati Sukarnoputri.


Sudah sangat jelas untuk bisa menjerat Joko Widodo sebagai tersangka dalam kasus pengadaan busway berkarat  dan kejaksaan agung bisa mengunakan jurispendensi dalam kasus pengadaan Damkar yang terjadi dalam era pemerintahan Megawati Sukarnoputri
Pernyataan Jaksa Agung bahwa Joko widodo belum perlu diperiksa merupakan indikasi adanya tebang pilih oleh kejaksaan agung , yang konon ada salah satu pejabat Kejaksaan agung yang mencoba menghambat pemeriksaan Joko widodo sebagai tersangka dalam kasus korupsi busway ,dengan di iming imingi jabatan sebagai jaksa agung jika Joko widodo terpilih sebagai presiden pada pemilu 2014 , pejabat kejaksaan agung tersebut berinisial SY yang menduduki salah satu direktur di Kejaksaan agung

Dalam pengakuan Udar Pristono sangat jelas bahwa pengadaan  Armada Paket Busway 1 sebasar Rp 97.650.000.000  dan  Pengadaan Armada Bus Busway Paket II karatan sebesar Rp 74.895.000.000,00 jelas merupakan campur tangan Joko Widodo sebagai gubenur untuk mempengaruhi dalam menentukan pemenang tender yaitu PT Saptaguna Dayaprima yang sebenarnya bukanlah perusahaan yang berpengalaman dalam pengadaan bus ataupun pabrikan kendaraan  kendaraan ,diketahui bahwa PT Saptaguna Dayaprima adalah kontraktor dalam bidang infrakstruktur  yang sering mengikuti tender di pemprov dan pemda pemda .

 
Proses Lelang yang dilakukan lewat E-Procurement yang dilakukan oleh Pemda DKI sudah tidak lagi menganut Good Governance dimana sebab proses lelang tersebut sudah mendapat tekanan dari Joko Widodo selaku gubenur kepada Udar Pristono yang dilanjutkan kepada Setiyo Tuhu selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa  Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (Satu)  Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan PT Saptaguna Dayaprima sebagai pemenang tender dan mengalahkan PT PT. Korindo Motors , PT. PUTERA ADI KARYAJAYA yang merupakan dua perusahaan yang mempunyai klasifikasi dalam pabrikasi Bus dan kendaraan bermotor .

Akibat PT Saptaguna Daya Prima yang tidak punya pengalaman dan klasipikasi dalam pabrikasi Bus dan kendaraan bermotor maka PT Saptaguna Daya Prima yang dibawa oleh Michael Bimo kepada Joko widodo mensubkontrakan pendaan Bus Bausway  pada PT San Abadi yang berakibat turunya mutu busway karena dengan disubkontrakan artinya akan semakin berkurang jauh dari nilai pagu proyek pengaan Busway tahap 1  sebesar Rp 74.895.000.000,00 yang kemudian ditawar oleh PT Saptaguna Daya Prima menjadi Rp 66.573.000.000,00 yang dibayarkan ke San abadi lebih kecil dari Rp 66.573.000.000,00  dan fee proyek sudah dibagi bagi oleh PT Saptaguna Dayaprima kepada Anggota DPRD DKi Jakarta inisisl FS 5 % dari Nilai Proyek untuk untuk JKW 10% dari Nilai Proyek

Penolakan peserta lelang pengadaan bus trans Busway yang berasal dari produk eropah sungguh tidak masuk akal dengan alasan bus-bus yang diproduksi oleh negara-negara Eropa beberapa diantaranya tidak memenuhi spesifikasi utama yang  sudah ditentukan, dimana produksi mereka spesifikasinya low floor dan berbahan bakar bukan gas.  Selain itu yang menjadi pertimbangan keikutsertaan mereka dalam pengadaan bus busway dan bus sedang ini, antara lain  belum adanya kejelasan tentang pangsa pasar dan keberlanjutan bisnis serta perlunya membuat jalur produksi baru yang membutuhkan waktu.  Yang akhirnya untuk mendapat untung dan fee proyek yang besar mengadakan dari pabrikan China .

Bahwa ada dugaan mark-up sehingga harga bus produksi China terlalu mahal.

Penjelasan :

Ø  Perbandingan harga bus gandeng :

No.

Pembeli/User – Tahun

Merk Produk

Kisaran Harga/unit

(Rp. Milyar)

Keterangan

Harga

Sebenarnya

1 DAMRI  -- 2012

Zhongtong 3,35 (345608 US$)

-      Spec. Tabung gas baja (Tabung tipe II).

-     Kurs USD  1 =  ± Rp 9.700

-     

2. Pemprov DKI -- 2013

Zhongtong, Yutong, BCI & Ankai

3,4  -  3,6 (345608 US$)

-      Spec. Tabung gas composite (Tabung tipe IV).

-      Kurs USD  1 = ± Rp 10.200

-      Apbn 2013P Agustus 2013

-      FOB Price: US $ 170,000-190,000

http://truckschina.en.alibaba.com/product/627667686-213566080/Zhongtong_luxury_bus_LCK6120A_65seats_50seats.html
3 Perkenalan  -  Mei 2014

Scania (Eropa) 4,1 (345608 US$)

Kurs Dollar 1=± Rp 12.200


Jika dibandingkan secara analisis apple to apple, harga per-unit bus gandeng yang dibeli Pemprov DKI pada Tahun 2013 (No. 2) dengan yang dibeli Damri pada tahun 2012 (No. 1) dan perkenalan Merk Scania pada tahun 2014 (No. 3), maka harga per-unit bus gandeng yang dibeli Pemprov DKI  adalah harga yang sangat tidak wajar jika dibandingkan mutunya . .

Karena itu Jakarta Corruption Watch mendesak agar Kejaksaan agung segera memeriksa Joko Widodo dalam kasus mark up pengadan Busway dan segera menetapkan sebagai tersangka karena fakta dan bukti hukum keterlibatan Joko widodo sudah jelas .



Jakarta 18 Mei 2014


Joko Sungkono

Koordinator

081 8886229

--
FSP


--
FSP BUMN BERSATU


Mantan Kadishub DKI Jakarta Ngawur

admin May 22, 2014 Comments Off
 
Mantan Kadishub DKI Jakarta Ngawur

Jakarta, Revolusinews.com – http://revolusinews.com/2014/05/22/mantan-kadishub-dki-jakarta-ngawur/

Charles Honoris yang merupakan salah satu tim sukses pemenangan Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu menganggap pernyataan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono ngawur soal kasus busway karatan yang melibatkan pejabat terkait.


Jokowi sebagai Gubernur hanya pengambil kebijakan tetapi dalam pelaksanaan tetap Dishub. “Ngawur lah itu mah, Jokowi hanya pengambil kebijakan, tapi pelaksanaanya tetap pada Dishub,”ujar Charles saat ditanya revolusinews.com via bbm, Rabu (21/05/2014).


Setahu Charles, penentuan tender dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang melibatkan dinas terkait.


“Jadi yang berangkat ke sana untuk mengecek produk dan lain – lain ya dishubnya, Gubernur hanya mengambil kebijakan mengenai busway dan penentuan anggaran saja,” kata caleg PDIP yang lolos ke Senayan itu.


Sementara itu, mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono merasa tidak terima jika dirinya dijadikan tersangka sementara atasan dia yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak dilibatkan dalam kasus ini.


“Penegakan hukum di Indonesia sepertinya akan tumpul kembali terutama di Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan busway trans Jakarta yang telah merugikan Negara hampir satu triliun rupiah” ujar Udar Pristono didampingi pengacaranya saat menggelar jumpa pers kemarin.


Sudah sangat jelas untuk bisa menjerat Joko Widodo sebagai tersangka dalam kasus pengadaan busway berkarat dan Kejaksaan Agung bisa menggunakan jurispendensi dalam kasus pengadaan Damkar yang terjadi dalam era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.


Dalam pengakuan Udar Pristono sangat jelas bahwa pengadaan armada busway trans Jakarta paket 1 sebesar Rp 97.650.000.000 dan pengadaan armada busway trans Jakarta paket 2 sebasar Rp 74.895.000.000 jelas merupakan campur tangan Joko Widodo sebagai Gubernur untuk mempengaruhi dalam menentukan pemenang tender yaitu PT Saptaguna Dayaprima yang sebenarnya bukanlah perusahaan yang berpengalaman dalam pengadaan bus, diketahui bahwa PT Saptaguna Dayaprima yang pemiliknya MB salah satu tim sukses pemenangan Jokowi adalah kontraktor dalam bidang infrastruktur yang sering mengikuti tender di pemprov dan atau pemda – pemda. (Hari.S)


KAMMI DKI Desak Kejagung Usut Kasus Busway Karatan

admin May 13, 2014 Comments Off
 
KAMMI DKI Desak Kejagung Usut Kasus Busway Karatan
Jakarta, Revolusinews.com – evolusinews.com/2014/05/13/kammi-dki-desak-kejagung-usut-kasus-busway/

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DKI Jakarta mendatangi gedung Kejaksaan Agung di Jl Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mereka meminta agar kasus pengadaan bus trans Jakarta (busway) diusut secara tuntas.

“KAMMI mendorong Kejagung sebagai lembaga yang masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk memeriksa Gubernur Jokowi serta pejabat-pejabat yang terkait dalam kebijakan bus karatan Transjakarta,” ujar Ketua KAMMI, Abi Subhan, Senin (12/5/2014).

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Kejagung untuk menyeret mantan tim sukses pemenangan Jokowi saat Pilgub DKI Jakarta yang bernama Michael Bimo Putranto. Pasalnya, Michael Bimo Putranto adalah pemegang proyek pengadaan Bus Transjakarta yang sampai saat ini belum juga diperiksa.

“Tuntutan KAMMI yaitu menangkap Michael Bimo Putranto sebagai aktor utama yang bermain dalam tender pengadaan bus karatan Transjakarta,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Jimmy Julian menambahkan pihaknya diberikan kesempatan untuk audiensi dengan pihak Kejagung terkait kasus korupsi Bus Transjakarta. Hasilnya, dari tiga orang perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh bagian Humas Kejagung.

“Mereka mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan. Dan sampai saat ini baru tahap penetapan tersangka terhadap Udar Pristono (mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta),” ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tersangka terhadap empat orang diantaranya berinisial DA dan ST selaku pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Selanjutnya dua orang lagi baru hari ini ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kadishub DKI Jakarta berinisial UP (Udar Pristono) dan PNS yang juga Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berinisial P.

Keduanya ditetapkan tersangka setelah terdapat bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Jokowi Ingkar Janji, Warga Ria-Rio Geruduk Balai Kota

Posted by KabarNet pada 14/06/2014

Jakarta – KabarNet: Puluhan mantan warga Waduk Ria Rio yang banyak terdiri dari ibu-ibu melakukan aksi demo di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.


Para warga itu menagih uang kompensasi penggantian lahan yang pernah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Non Aktif, Joko Widodo (Jokowi) saat akan melakukan penggusuran warga Waduk Ria Rio beberapa bulan lalu.


Demo yang dilakukan warga itu tergolong tertib dan tidak menganggu pengguna jalan. Mereka berdiri melakukan orasi di depan pagar Balai Kota. Orasi mereka juga diselingi lagu “Disana senang disini senang” yang dipelesetkan. “Disana digusur di sini digusur, di mana-mana kami digusur..,” warga menyanyi kompak.


Warga kesal karena mereka merasa telah dibohongi oleh Gubernur Jokowi yang selalu menghindar untuk memenuhi janjinya membayar ganti rugi sesuai yang dibicarakan Jokowi. “Kita dijanjiin terus! Ini sudah 6 bulan gak dibayar-bayar. Bagaimana ini… bagaimana ini…!!!,” teriak para pendemo


Saking kesalnya dengan janji Jokowi yang tak pernah ditepati, sejumlah ibu nampak berteriak-teriak sambil menangis dan seorang ibu diantaranya nyaris saja jatuh pingsan.


Mereka meminta agar Jokowi tidak perlu membohongi rakyat dengan janjinya tempo hari yang mengatakan akan membayar ganti rugi lahan di Waduk Ria-Rio. “Dulu janji muluk-muluk mau ganti, sekarang giliran udah dugusur ilang gak ada kabarnya,” ujar Ani, salah satu pendemo.


Seperti diketahui, ratusian warga digusur secara paksa karena masih mendiami sekitaran waduk Ria Rio. Pemda DKI pun berjanji bakal memberikan kompensasi pada warga Ria Rio yang digusur. Namun hingga saat ini janji pun tinggal janji. [KbrNet/spektanews]

Veteran Berharap Indonesia Memiliki Pemimpin Yang Tanpa Pamrih

admin May 11, 2014 Comments Off
Veteran Berharap Indonesia Memiliki Pemimpin Yang Tanpa Pamrih

Jakarta, Revolusinews.com – http://revolusinews.com/2014/05/11/veteran-berharap-indonesia-memiliki-pemimpin-yang-tanpa-pamrih/

 Jika melihat kemerdekaan Indonesia saat ini tak terlepas dari jasa para pahlawan terdahulu. Jasa mereka sangat besar sehingga kita sebagai generasi muda dapat merasakan terbebas dari penjajah Negara lain. Sehingga kita sangat pantas untuk mengingat dan memperhatikan para pejuang yang disebut juga dengan veteran.


Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DKI Jakarta Sriyono, mengatakan jika veteran merupakan para pejuang memiliki tekad yang kuat sehingga dapat mencapai keinginannya merebut kemerdekaan, semangat juang yang tinggi merupakan senjata utama untuk maju berperang dikala melawan para sekutu.


“Begitu pentingnya peran mereka dikala itu mengahadapi sekutu  jika bukan Veteran dimasanya, besar kemungkinan Indonesia saat ini belum mencapai kemerdekaan,” ujar Sriyono saat silaturahmi dan bakti social di Gedung  Wira Purusa LVRI, jalan Radin Inten II no. 2, Duren Sawit – Jakarta Timur, Sabtu (10/05/14).


Untuk mengingat jasa para Veteran, pada 2 tahun yang lalu LVRI mendirikan Detasemen Siaga yang merupakan organisai himpunan dari veteran dan merupakan suatu kebanggaan tersendiri mengingat mayoritas usianya diatas 70 tahun dalam organisasi ini.


Meski begitu, ungkap Sriyono pada generasi selanjutnya  pasti akan ada veteran – veteran muda yaitu veteran perdamaian. 

Pada saat ini veteran terbagi dalam 2 golongan, yang pertama golongan PKRI mereka yang berjuang dari tahun 1945 sampai 1950.


Golongan kedua yakni golongan pembela yang terdiri dari beberapa kelompok, pertama kelompok irian barat yang dinamakan Trikora  saat menerima kedaulatan pada tahun 1949  penyerahan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia , Namun Sampai tahun 1963 belum juga terealisasikan sehingga dibentuklah pasukan yang dinamakan Trikora, Dan berhasil merebut Irian Barat dari tangan Belanda.


Kelompok yang kedua yaitu Dwikora, pada tahun 1964 ketika terjadi kegiatan perbedaan politik, Bung Karno yang menginginkan rumpun Asia bersatu dinamakan rumpun melayu, menyebabkan konfrontasi dengan Malaysia. Para pejuang ini yang dinamakan Dwikora, setelah itu karna ada perubahan politik orde lama dengan orde baru menyebabkan Dwikora tersisihkan. Banyak anggota Dwikora yang tidak terurus dan tersisihkan, bahkan sampai saat ini sekitar 168 orang yang belum ditemukan keberadaan nya.


Hanya baru dua orang yang diketahui yaitu Usman dan Harun yang dihukum mati di Singapura dan di Indonesia dinyatakan sebagai pahlawan. Sriyono mengatakan bahwa veteran bukan organisasi politik tetapi pejuang yang diperintahkan oleh negara untuk berjuang merebut kemerdekaan, akan tetapi Sriyono sangat menyayangkan kurang nya pelayanan dan kesejahteraan terhadap para pelaku pejuang.


Pada tahun 2012 keluarlah Undang-Undang  yang dinamakan Veteran Anumerta sebagai tanda kehormatan tetapi pada saat ini pemberian kesejahteraan nya belum terealisasikan.


Menjelang tahun politik Sriyono sangat prihatin melihat suasana politik yang terjadi pada saat ini, hanya mementingkan perebutan kekuasaan dari pada visi dan misi negara, suasana ini sangat bertolak belakang dengan  tekad veteran yang ingin memajukan bangsa dan negara tanpa memperdulikan kepentingan pribadinya.


Sriyono berharap kepada para pemimpin yang akan mendatang mereka mencontoh para pejuang dimasa lalu yang membulatkan tekadnya memajukan bangsa Dan negara tanpa pamrih, mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi, karena tanpa jasa pejuang mereka yang saat menjadi berlomba lomba ingin menjadi pemimpin tidak akan pernah terealisasikan. (Hari. S)

Prabowo : Indonesia Akan Dikuasai Para Maling dan Asing

Posted by KabarNet pada 30/03/2014
http://kabarnet.in/2014/03/30/prabowo-indonesia-akan-dikuasai-para-maling-dan-asing/

 

 

Jakarta – KabarNet: Prabowo Subianto semakin lantang dan keras berbicara. Tanpa tedeng aling-aling. Pernyataannya, bahwa demokrasi di Indonesia mulai bergeser menjadi kleptokrasi. Sebab sekarang bukan lagi rakyat yang berkuasa, melainkan maling-maling di negeri ini yang berkuasa. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam orasi kampanye di Gelora Bung Karno (GBK), di Jakarta, Minggu 23 Maret 2014.


Menurut Prabowo, demokrasi di Tanah Air menggelisahkan dan sudah dalam tahap membahayakan. “Bahayanya sekarang, demokrasi ini hampir menjadi kleptokrasi. Tahu apa arti kleptokrasi? Klepto dari Yunani artinya maling. Krasi berkuasa. Jadi maling-maling ingin berkuasa di republik ini!” kata Prabowo.


Prabowo mengatakan, seharusnya kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. 

“Demokrasi yang diartikan dalam bahasa Yunani adalah rakyat yang berkuasa. Kekuasan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada petani, tidak ada jenderal, semua sama,” kata Prabowo.


Oleh sebab itu, Prabowo mengajak seluruh massa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang. Pemilu 9 April yang akan datang adalah hajat yang besar. Demokrasi para pemimpin bersaing dan saya katakan, persaingan itu baik, sehat kalau kita bersaing atas kejujuran dan kebenaran,” tegas Prabowo.


Tetapi, kenyataannya sekarang ini, Indonesia yang berpenduduk 250 juta itu, mayoritas penduduknya miskin, dan bahkan 40 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan absolut. Sementara itu, kelompok Cina yang note bene, pendatang, menguasai 80 persen asset ekonomi Indonesia.


Di mana 10 orang terkaya di Indonesia, sebagian besar konglomerat Cina. Mereka menghisap darah bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai parasit, tetapi sudah menjadi predator.


Sekarang kelompok Cina yang sudah menguasai asset ekonomi dan sumber daya alam Indonesia, dan termasuk sektor perbankan, dan seperti dikatakan oleh DR. Sri Bintang Pamungkas, kelompok Cina ingin menguasai kedaulatan politik, dan ikut dalam usaha-usaha pengambil-alihan kekuasaan, melalui pemilu.


Sekarang ini, seperti Hary Tanoe yang menggunakan ‘tunggangan’ Partai Hanura, atau Rusdi Kirana, ‘bos’ Lion Air, ‘membeli PKB’, dan langsung menjadi Wakil Ketua Umum. Rusdi Kirana berobsesi, ingin menjadikan PKB sebagai kendaraan politiknya di tahun 2019 nanti. Sekarang, Rusdi dengan usaha ingin membangkitkan ekonomi kalangan Nahdliyyin (NU).


Dibagian lain, kalangan konglomerat Cina, seperti James Riyadi, Prayogo Pangestu, Tomy Winata, dan sejumlah konglomerat Cina lainnya, menggunakan Jokowi sebagai ‘boneka’ untuk menguasai Indonesia. Pantas, kemarin rakyat DKI Jakarta melakukan demontrasi menuntut pertanggungjawaban Jokowi yang sudah berkhianat, meninggalkan jabatannya sebagai gubernur, dan mengikuti arahan Mega dan konglomerat Cina untuk dijadikan calon presiden.


Peristiwa yang maha dahsyat terjadi di Indonesia saat krisis ekonomi, pemerintah Soeharto memberikan dana talangan (bail out) yang dikenal dengan BLBI kepada konglomerat Cina yang nilainya mencapai Rp 650 triliun, dan akhirnya dana itu dikemplang oleh mereka. Sehingga membuat rakyat menjadi jembel dan kere, dan nasibnya sebagai bangsa pariah. Sementara itu, Mega yang mengaku pemimpin partai ‘wong cilik’ memberikan pengampunan saat berulang tahun di Bali, tahun 2002.


Prabowo dengan jelas dan lantang mengatakan bahwa dia menolak Indonesia dijadikan jajahan asing, dan diperbudak asing, dan bertekad akan memerdekakan Indonesia. Semoga janji itu akan ditepatinya.


Di tengah perubahan lingkungan strategis, dan pengaruh asing yang semakin kuat terhadap Indonesia, di masa depan diperlukan pemimpin yang memiliki visi dan pandangan yang jelas. Berani menghadapi berbagai tantangan masa depan yang sangat kompleks. Mantan Ketua PB NU Hasyim Muzadi, beberapa waktu lalu, menyatakan, ragu terhadap kemampuan memimpin Jokowi, dan dinilai oleh Hasyim Muzadi, Jokowi belum jelas visinya dalam memimpin Indonesia.


Apalagi, Indonesia sudah masuk dalam perjanjian perdagangan bebas, seperti WTO, APEC, dan AFTA. Ini memerlukan pemimpin yang kuat. Bukan seperti Jokowi. Di mana Jokowi hanya mendapatkan ‘pencitraan’ media sekuler dan Katolik, seperti Kompas dan Tempo.


Di masa depan Indonesia tidak mungkin lagi dipimpin oleh tokoh yang hanya bermodalkan ‘pencitraan’ dan hasil ‘survei’. Jokowi dicitrakan sebagai sosok yang sederhana, anti korupsi, dan merakyat. Semua itu palsu alias bohong. Lihat kasus pembelian 1.000 busway dari Cina yang menghabiskan dana Rp 1 triliun. Penuh dengan korupsi.


Yang lebih memprihatinkan, Jokowi baru satu tahun memimpin Jakarta, sudah ditinggal dan ikut dalam pencalonan bursa ‘Capres’ yang diusung oleh PDIP.
Ada 19 janji Jokowi saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dulu, seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012. Situs ini memuat hasil catatan (janji Jokowi) dari Harian Terbit selama berkampanye. Salah satu janji Jokowi yang tertera pada urutan ke 8, adalah: Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014 (Pilpres). (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012).
Seabrek persoalan DKI Jakarta ditinggalkan begitu saja. Rakyat DKI benar-benar dikhianati oleh Jokowi. Apakah tokoh seperti Jokowi yang sudah berkhianat terhadap pemilihnya itu, nantinya bisa jujur dan menjaga amanah saat memimpin Indonesia? Wallahu’alam.

Source: Bang Usman

KabarNet


Tiga Presiden Indonesia Gagal Cairkan Harta Amanah Soekarno

admin May 15, 2014 Comments Off
 
Tiga Presiden Indonesia Gagal Cairkan Harta Amanah Soekarno

Jakarta, Revolusinews.com http://revolusinews.com/2014/05/15/tiga-presiden-indonesia-gagal-cairkan-harta-amanah-soekarno/

Perjanjian “The Green Hilton Memorial Agreement” di Geneva (Swiss) pada 14 November 1963 merupakan perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Karena perjanjian itu, menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy (JFK) 22 November 1963.


“Dengan adanya perjanjian tersebut Bung Karno dijatuhkan dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto

Sampai saat ini perjanjian tersebut tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia,“ujar Safari ANS saat launching dan bedah buku “Harta Amanah Soekarno” di Kebagusan, Jakarta pada Selasa lalu.


Menurut Safari, dari mulai Soerharto, Megawati sampai SBY mencoba untuk menyiasat agar bisa mengambil harta amanah itu. Pada waktu itu, Soeharto bersama tim rahasianya mencoba mencari keberadaan harta amanah dengan menyiksa Soebandrio agar membuka mulut.


Lain hal yang dilakukan oleh Megawati saat menjadi Presiden ke-5, dia menagih janji ke Swiss namun tetap tidak bisa. Meskipun Megawati telah menyampaikan jika selain sebagai Presiden RI ia juga sebagai putrid Bung Karno.


“Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi Presiden berikutnya ikut serta untuk melacak keberadaan harta ini dengan membentuk tim rahasia. Namun lagi – lagi tetap mandul, karena semua pihak dibuat repot oleh perjanjian ini,” ujar Safari yang merupakan seorang penulis sekaligus wartawan senior itu.


Untuk diketahui jika perjanjian tersebut diteken oleh tiga negara yakni Ir. Soekarno sebagai Presiden R.I dan John F. Kennedy sebagai presiden A.S serta William Vouker mewakili Swiss. Perjanjian ini sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961.


Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai lebih dari 57 ribu ton emas murni yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS).


“Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapa pun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri,”ungkap Safari.


Meskipun sebagian orang menganggap tidak percaya dengan keberadaan ini, namun saya berpesan kepada Presiden R.I selanjutnya harus berani membuka misteri ini. “Presiden Indonesia harus mereaktualisasi, mereasetisasi, dan merekalkulasi, serta pejabat jangan pura-pura diam,” imbuh Safari.


Safari mengaku, sudah berkeliling ke sejumlah daerah untuk mencari dokumen otentik perjanjian tersebut.


“Dari arsip itu kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Arsip terkait dengan harta amanah jika dikaitkan dengan politik boleh-boleh saja,” katanya


Pada kesempatan yang sama pimpinan redaksi penerbit Phoenix, Mehdy Zidane menyebut penerbitan buku ini dilakukan sebagai komitmen penerbit Phoenix atas buku-buku yang mampu meningkatkan character building bangsa.


“Saya yakin Indonesia punya aset yang besar namun akhirnya kita jadi budak bangsa lain. Alhamdulillah di tahun 2010 kami juga sempat terbitkan pertama kali buku tentang Atlantis di Indonesia. Lalu juga buku “Garut kota Illuminati” dan kini buku “harta amanah Soekarno”, dengan harapan klaim-klaim bangsa asing terhadap Indonesia mulai terungkap. Memang belum final, tapi saya yakin akan ada lagi ilmuwan nanti yang bisa mengembangkan lagi penemuan ini,” tandasnya. (Hari.S)

Inilah Deklarasi Alih Fungsi Dolly yang Ditandatangani Warga 
http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/06/19/31044/inilah-deklarasi-alih-fungsi-dolly-yang-ditandatangani-warga/
 

Inilah Deklarasi Alih Fungsi Dolly yang Ditandatangani Warga

Inilah Bunyi Deklarasi Alih Fungsi Dolly yang Ditandatangani Warga Sekitar

Berikut adalah transkrip deklarasi alih fungsi dan alih profesi lokalisasi Dolly dan Jarak yang yang dibacakan dan ditandatangani oleh warga sekitar.

DEKLARASI ALIH FUNGSI DAN ALIH PROFESI LOKALISASI DOLLY DAN JARAK
Kami masyarakat kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya berkeinginan agar:

  1. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang bermartabat dengan membangun usaha-usaha pereokonomian yang sesuai dengan tuntutan agaman dan peraturan yang berlaku.
  2. Kami memohon kepada aparat yang berwenang untuk menindak secara tegas para pelaku tindak kejahatan perdagangan orang, pelaku perbuatan asusila dan penggunaan bangunan untuk perbuatan maksiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wilayah kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang maju, aman, dan tertib dengan mengharapkan bimbingan dan perhatian dari Aparat Keamanan, Pemeriintahan Kota Surabaya, Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, dan Pemerintahan Pusat.
Surabaya, 18 Juni 2014
Deklarasi ini dibacakan oleh sekitar 100 orang warga sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak dan disaksikan oleh ribuan orang hadirin serta jajaran elemen pemerintah. [eza/JITU]



Wilfried Hoffman, Kisah Mantan Direktur NATO Masuk Islam 

Wilfried Hoffman, Kisah Mantan Direktur NATO Masuk Islam














Selasa, 27 Sya'ban 1435 H / 24 Juni 2014 06:45 wib

http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/06/24/31130/wilfried-hoffman-kisah-mantan-direktur-nato-masuk-islam/#sthash.6UncbIGM.dpbs
 
Wilfried Hoffman, Kisah Mantan Direktur NATO Masuk Islam

JERMAN (voa-islam.com) - Sebagaimana di kicaukan dan dilansir dari lini masa Akun Voice of Mualaf, rupanya mantan Direktur NATO menjadi mualaf.


Kabar Direktur NATO masuk Islam ini menjadi kabar bahagia bagi umat Islam, meski kaum yahudi dan nasrani berkonspirasi dan berbuat makar untuk memadamkan cahaya Allah namun makar Allah tentu lebih keras dari apa yang diperbuat kaum kafir modern ini.


Maha Benar Allah Azza Wajalla, yang telah berfirman :


“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (QS. At Taubah (9) : 32).


Dalam tafsir Al Jaami’ Liahkammil Qur’an Jilid IV/462, Al Imam Al Qurthuby mengatakan bahwa yang dimaksud cahaya Allah yang hendak ditutup oleh mulut-mulut orang kafir itu dalam ayat di atas adalah berbagai bukti nyata serta argumentasi yang menunjukkan ketauhidan. Sedangkan Allah tidak menghendaki segala sesuatu kecuali hanya menyempurnakan agama-Nya saja.


Direktur NATO Masuk Islam: Disalib Dan Disiksa, Tuhan Seperti Tak Punya Kuasa!


Adalah Wilfried Hoffman yang dilahirkan dan besar dalam keluarga Katholik Jerman pada 3 Juli 1931. Hoffman meraih gelar Doktor di bidang ilmu hukum dan yurisprodensi dari Universitas Munich, Jerman tahun 1957. Pada tahun 1983-1987, ia ditunjuk menjadi direktur informasi NATO di Brussels.


Warga negara Jerman sangat mengenal Hoffman lantaran kiprah beliau selama bertugas di NATO, ia diangkat menjadi diplomat (duta besar) Jerman untuk Aljazair tahun 1987 dan dubes di Maroko tahun 1990-1994. 


Allahu Akbar, Jerman menjadi gempar seketika saat Hoffman menerbitkan buku yang berjudul Der Islam als Alternative (Islam sebagai Alternatif). Jerman terkejut, ternyata salah satu putra terbaiknya telah memeluk Islam.


Allahu Akbar, Jerman menjadi gempar seketika saat Hoffman menerbitkan buku yang berjudul Der Islam als Alternative (Islam sebagai Alternatif). Jerman terkejut, ternyata salah satu putra terbaiknya telah memeluk Islam.


Hoffman sebenarnya telah masuk Islam sejak lama, jauh sebelum bukunya dipublikasikan pada 1992. Ia masuk Islam bahkan sebelum bertugas ke Aljazair dan Maroko. 


Bagaimana Hoffman Mendapatkan hidayah?


Saat itu, Hoffman sangat prihatin pada dunia barat yang mulai kehilangan moral. Agama yang dulu di anutnya dirasakannya tak mampu mengobati rasa kekecewaan dan keprihatinannya akan kondisi tersebut.


Hoffman juga memiliki sejumlah pertanyaan teologi yang belum terjawab, terutama mengenai dosa warisan. Ia juga tidak puas dengan jawaban mengapa tuhan memiliki anak dan harus pasrah disiksa hingga mati di kayu salib.


“Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya kuasa,” tegasnya.


Hoffman bahkan sempat “meragukan” keberadaan Tuhan. Ia lalu melakukan analisa terhadap karya-karya filsuf seperti Wittgenstein, Pascal, Swinburn, dan Kant, hingga akhirnya ia dengan yakin menemukan bahwa Tuhan itu ada.


Jika Tuhan itu ada, bagaimana manusia berkomunikasi dengan-Nya? Hoffman menemukan, jawabannya adalah wahyu. Maka ia pun membandingkan berbagai “wahyu” yang ada. 


Setelah membandingkan kitab suci Yahudi, Kristen dan Islam itulah Hoffman mendapati Islamlah yang secara tegas menolak dosa warisan. 


Ia juga mendapati, dalam Islam seseorang langsung berdoa kepada Allah, bukan melalui perantara atau tuhan-tuhan lainnya.


“Seorang Muslim hidup di dunia tanpa pendeta dan tanpa hierarki keagamaan; ketika berdoa, ia tidak berdoa melalui Yesus, Maria, atau orang-orang suci, tetapi langsung kepada Allah,” Kata Hoffman.


Tauhid yang murni di dalam Islam itulah yang akhirnya membuat Hoffman memeluk Islam. Keyakinannya semakin kuat ketika ia bertugas di Aljazair dan melihat betapa umat Islam Aljazair begitu sabar, kuat dan tabah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari umat lain. Sangat bertolak belakang dengan kepribadian masyarakat Barat yang rapuh.


"Saya menyaksikan kesabaran dan ketahanan orang-orang Aljazair dalam menghadapi penderitaan ekstrem, mereka sangat disiplin dan menjalankan puasa selama bulan Ramadhan, rasa percaya diri mereka sangat tinggi akan kemenangan yang akan diraih. Saya sangat salut dan bangga dengan sikap mereka," ujarnya.


Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternative, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hoffman. 


Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternative, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hoffman. 


Media massa sebesar Del Spigel pun turut mencercanya. Bahkan pada kesempatan berbeda, televisi Jerman men-shooting Hoffman saat ia sedang melaksanakan shalat di atas sajadahnya, di kantor Duta Besar Jerman di Maroko, sambil dikomentari oleh sang reporter: "Apakah logis jika Jerman berubah menjadi Negara Islam yang tunduk terhadap hukum Tuhan?"


Hoffman tersenyum mendengar komentar sang reporter. "Jika aku telah berhasil mengemukakan sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu realitas yang pedih." 


Artinya, lelaki yang menambah namanya dengan “Murad” (yang dicari) ini, paham bahwa keislamannya akan membuat warga Jerman marah. Namun ia sadar, segela sesuatu harus ia hadapi apapun resikonya.

Bagi Murad Wilfried Hoffman, demikian nama lengkapnya setelah menjadi Muslim, Islam adalah agama yang rasional dan maju.


Seiring waktu, masyarakat Jerman mulai “menerima” keislaman Hoffman. Sebagian mereka juga turut membaca karya-karya mualaf yang komitmen mendakwahkan Islam ini. Buku berikutnya yang ditulis Hoffman berjudul Trend Islam 2000. Selain menulis, Hoffman juga aktif dalam organisasi keislaman, seperti OKI. Ia terus menyampaikan pemikiran-pemikiran briliannya untuk kemajuan Islam.


Pada September 2009 lalu, Hoffman dinobatkan sebagai Muslim Personality of The Year (Muslim Berkepribadian Tahun Ini), yang diselenggarakan oleh Dubai International Holy Quran Award (DIHQA). Penghargaan serupa pernah diberikan pada Syeikh Dr Yusuf al-Qardhawi.


"Jika pertolongan Allah dan kemenangan tiba, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. …Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." (QS an-Nashr [110]: 1-3).


Sumber: The New York Times / Voice Of Muallaf

- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/06/24/31130/wilfried-hoffman-kisah-mantan-direktur-nato-masuk-islam/#sthash.6UncbIGM.dpuf


Luhut Panjaitan: Kalau Jokowi Menang, (Mereka) Kami Libas

Posted by KabarNet pada 25/06/2014
http://kabarnet.in/2014/06/25/luhut-panjaitan-kalau-jokowi-menang-mereka-kami-libas/#comments

 

Jakarta – KabarNet: Kubu Jokowi – JK berharap Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dalam pilpres. BIN tidak boleh digunakan alat politik oleh capres tertentu.

“Sekarang itu sudah ada hitung-hitungannya, orang tuh enggak bodoh juga bahwa posisi Jokowi bagus dan makin bagus, ya kalau Jokowi sampai menang, kita pasti tahu. Saya kan orang intelijen juga, saya lama kan. Saya tahu juga kan kalau mereka main-main, ayo kita main-main. Kalau menang, kami libas nanti. Gitu saja, simple-kan,” kata anggota timses Jokowi – JK, Luhut Panjaitan usai acara Kata Hati Ruhut Poltak Sitompul Dukung Jokowi – JK di Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 23 Juni 2014.


“Jadi enggak boleh itu, dia (BIN) harus taat kepada hukum dan aturan bukan soal libasnya tadi. Dia harus taat kepada ketentuan dan netral. Sebab enggak mungkin itu ditutupi, itu pasti ketahuan. Dan kalau ketahuan berarti kau melanggar Sapta Marga Sumpah Prajurit kalau di TNI. Kalau di BIN, berarti kau melakukan pelanggaran umum,” tambah Luhut.


Dia mengungkapkan, ada beberapa orang yang sudah ditempatkan di BIN untuk mengawasi pergerakan mereka. Sehingga percuma melakukan kecurangan pada Pemilihan Umum Presiden 9 Juli mendatang. Sebab pada akhirnya tetap akan sampai ke dirinya. “Enggak bisa itu, dan pasti ketahuan enggak mungkin tidak. Emangnya kita enggak punya orang di dalam, emangnya mereka hanya nurut, mereka kan enggak bodoh. Jadi saya sejauh ini belum melihat. Mudah-mudahan tidak ada,” kata Luhut.


Luhut mempertanyakan mengenai isu fitnah yang menyerang Jokowi melalui tabloid Obor Rakyat. Namun dia meyakini, TNI dapat tetap netral dan menjunjung tinggi janji yang pernah diucapkannya. “Kalau mereka kan kayak fitnah-fitnah tadi. Itu kan sudah jelas, siapa itu yang bikin Tabloid Obor Rakyat. Siapa yang bikin? Tanya saja Polisi. Intinya enggak boleh, sekarang TNI harus pegang Sapta Marga. Saya yakin TNI tetap akan setia pada itu,” tutupnya.
Source: intriknews.com

Adji said

Umat Islam sudah buat Daftar Penangkapan Umat,
Yaitu:
1. Hedropriyono
2.Luhut Panjaitan
3.Agum Gumelar
4.Sutiyoso
5.Facrul Rozi
6.Wiranto
7.Muchdi PR
Orang2 ini harus ditangkap rakyat untuk diadili!!!, karena:


Membantai Umat Islam di beberapa tempat di Indonesia, membunuh umat-umat Katolik di Timor,mengadu domba umat Islam dan Kristen di Ambon,Poso dan Kalimantan, merekayasa berbagai aksi bom di Indonesia dan membunuh Pejuang HAM sejati MUNIR!!!

 
Ingat tidak semua rakyat bodoh dan bisa dibodohi, dan ingat tak semua rakyat juga lemah, rakyat juga bisa menangkap kalian walau kalian sembunyi dimanapun!!!! BERSIAPALAH KALIAN dikejar2….kemanapun kalian sembunyi!!!


Kampanye PDIP di Jogja Brutal dan Anarkis

Posted by KabarNet pada 18/06/2014
http://kabarnet.in/2014/06/18/kampanye-pdip-di-jogja-brutal-dan-anarkis/

Jogjakarta – KabarNet: Kampanye PDIP (Kampanye Pilpres Pendukung Pasangan Jokowi-JK -red) di daerah Yogyakarta yang dipusatkan di stadion Mandala Krida berujung rusuh.

Massa kampanye Jokowi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, 17 Juni 2014. Foto: @ArmeiliaH.
Massa kampanye Jokowi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, 17 Juni 2014. Foto: @ArmeiliaH.

Dari informasi, diketahui ada Posko dibakar dan kendaraan mahasiswa yang dirusak oleh massa kampanye pendukung Jokowi dan JK.


Sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menjadi korban anarkisme simpatisan moncong putih PDIP di depan kampus UII Jalan Taman Siswa. Mereka terkena pukulan dari pentungan bambu dan kayu. “mereka juga pada bawa bambu sama besi yang kalau dibuka itu jadi pedang.” tulis Masnur Marzuki, salah satu saksi mata. Selasa 17 Juni 2014.


Masnur Marzuki menuturkan, salah satu korban bernama inisial AK, cukup parah, dengan kepala bocor. Ak seorang mahasiswa angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang divisum di RS Hidayatullah Yogyakarta. “Mahasiswa Fakultas Hukum UII divisum karena dipukul oleh oknum massa kampanye pendukung Jokowi,” lanjutnya.


Masalahnya sepele, para mahasiswa yang hendak menyebrang kebetulan bertemu dengan gerombolan simpatisan moncong putih PDIP, mereka menerobos dengan mengacungkan pentungan kepada para mahasiswa yang sudah melewati separuh jalan yang hendak disebrangi. Dua orang tukang parkir yang berniat menyelamatkan mahasiswa tidak luput mendapatkan pukulan dan tendangan simpatisan PDIP.


Sementara itu di daerah Lempuyangan, massa PDIP turun ke jalan membawa bambu dan merusak atribut kampanye dari Bakal Calon Presiden lawan “Prabowo-Hatta”. Hingga saat ini polisi masih menjaga lokasi agar semakin kondusif.

Selain itu massa PDI-P saat melintasi masjid di Jl. Gayam ketika sholat ashar, diperingatkan warga untuk menurunkan tensi suara kenalpot, namun tidak di indahkan. Tak terima dengan teriakan tersebut warga pun dilempar batu, akhirnya warga menarik mundur untuk menghindar dari massa anarkis PDIP, guna menunaikan sholat ashar. Setelah sholat, terjadi perang di sekitar perempatan Jl. Gayam antara warga dengan maasa moncong putih.

Salah satu korban pemukulan lainnya oleh massa pendukung Jokowi, bernama Helmy Rahmatullah, menceritakan di twitter: “pak @jokowi_do2 dan pak @Pak_JK ini sa jadi korban pengkroyokan simpatisan kampanye anda di jln.kol.sugiono jogja. padahal mereka yg nabrak mtr.sa kok malah sa yg dikroyok dipukuli”, tulisnya.

Tak ketinggalan, atas peristiwa ini para facebooker turut mengecam ulah brutal dan anarkis dari pendukung Jokowi-JK. Berikut ini beberapa kutipan komentarnya:

Kang Yanto Playen: 
kalau semacam ini, Yogyakarta yang dipandang santun karena punya keraton, akan tidak santun lagi karena kehadiran si moncong putin yang arogan ala preman dan biadap… memang seharusnyan jokowi cukup mimpin DKI saja biar tidak berimbas ke Yogyakarta pendukungnya yang arogan itu.


Rahmat Aryfin:  
Saya kmrin lihat dg kepala sendiri di jl tamsis dpn UII trnyata massa PDIP betl kjadianya sprti itu& sbagian di kota jogja massa jkw bentrok dg warga kok pndukung jkw kayak orang komunis&fasisme mata merah sprti habis mabuk…kita warga jogja sbgai saksinya…trimaksh.

Edi Susanto: 
Pendukung jokowi mana suaramu…masihkah kau berkoar-koar demi capresmu..???Sadarlah…….saat ini yg tepat memimpin bangsa kita adalah PRABOWO. dia lebih berwibawa, tegas, pintar, berpengetahuan luas, dan yang penting pendukungnyapun santun2 dan berpendidikan. Salam indonesia raya.


Fatma Nagara Korompot: 
Sperti itulah perangai mereka bak banteng yg lagi mengamuk mental2 binatang yg merusak perilaku anak bangsa kedpan PRABOWO DAN PENDUKUNGNYA SANGAT SANTUN DAN BERMORAL JUSTRU DI FITNAH2 jngan Takut kawan Allah maha melihat segala perbuatan mereka aamiin yra. Jika mereka yg brutal katanya belum tntu PDIP pelakunya pasti ada penyusup hadeeuu padahal dari dulu ampe skarang sudah itulah aslinya PEndukung PDIP maklum bnyak antek2 Kom…..hehheheeee. [KbrNet/Slm]




9.380 views

Wilfried Hoffman, Kisah Mantan Direktur NATO Masuk Islam

JERMAN (voa-islam.com) - Sebagaimana di kicaukan dan dilansir dari lini masa Akun Voice of Mualaf, rupanya mantan Direktur NATO menjadi mualaf.
Kabar Direktur NATO masuk Islam ini menjadi kabar bahagia bagi umat Islam, meski kaum yahudi dan nasrani berkonspirasi dan berbuat makar untuk memadamkan cahaya Allah namun makar Allah tentu lebih keras dari apa yang diperbuat kaum kafir modern ini.
Maha Benar Allah Azza Wajalla, yang telah berfirman :
“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (QS. At Taubah (9) : 32).
Dalam tafsir Al Jaami’ Liahkammil Qur’an Jilid IV/462, Al Imam Al Qurthuby mengatakan bahwa yang dimaksud cahaya Allah yang hendak ditutup oleh mulut-mulut orang kafir itu dalam ayat di atas adalah berbagai bukti nyata serta argumentasi yang menunjukkan ketauhidan. Sedangkan Allah tidak menghendaki segala sesuatu kecuali hanya menyempurnakan agama-Nya saja.
Direktur NATO Masuk Islam: Disalib Dan Disiksa, Tuhan Seperti Tak Punya Kuasa!

Adalah Wilfried Hoffman yang dilahirkan dan besar dalam keluarga Katholik Jerman pada 3 Juli 1931. Hoffman meraih gelar Doktor di bidang ilmu hukum dan yurisprodensi dari Universitas Munich, Jerman tahun 1957. Pada tahun 1983-1987, ia ditunjuk menjadi direktur informasi NATO di Brussels.

Warga negara Jerman sangat mengenal Hoffman lantaran kiprah beliau selama bertugas di NATO, ia diangkat menjadi diplomat (duta besar) Jerman untuk Aljazair tahun 1987 dan dubes di Maroko tahun 1990-1994.

Allahu Akbar, Jerman menjadi gempar seketika saat Hoffman menerbitkan buku yang berjudul Der Islam als Alternative (Islam sebagai Alternatif). Jerman terkejut, ternyata salah satu putra terbaiknya telah memeluk Islam.

Allahu Akbar, Jerman menjadi gempar seketika saat Hoffman menerbitkan buku yang berjudul Der Islam als Alternative (Islam sebagai Alternatif). Jerman terkejut, ternyata salah satu putra terbaiknya telah memeluk Islam.
Hoffman sebenarnya telah masuk Islam sejak lama, jauh sebelum bukunya dipublikasikan pada 1992. Ia masuk Islam bahkan sebelum bertugas ke Aljazair dan Maroko.
Bagaimana Hoffman Mendapatkan hidayah?

Saat itu, Hoffman sangat prihatin pada dunia barat yang mulai kehilangan moral. Agama yang dulu di anutnya dirasakannya tak mampu mengobati rasa kekecewaan dan keprihatinannya akan kondisi tersebut.

Hoffman juga memiliki sejumlah pertanyaan teologi yang belum terjawab, terutama mengenai dosa warisan. Ia juga tidak puas dengan jawaban mengapa tuhan memiliki anak dan harus pasrah disiksa hingga mati di kayu salib.

“Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak punya kuasa,” tegasnya.
Hoffman bahkan sempat “meragukan” keberadaan Tuhan. Ia lalu melakukan analisa terhadap karya-karya filsuf seperti Wittgenstein, Pascal, Swinburn, dan Kant, hingga akhirnya ia dengan yakin menemukan bahwa Tuhan itu ada.

Jika Tuhan itu ada, bagaimana manusia berkomunikasi dengan-Nya? Hoffman menemukan, jawabannya adalah wahyu. Maka ia pun membandingkan berbagai “wahyu” yang ada.

Setelah membandingkan kitab suci Yahudi, Kristen dan Islam itulah Hoffman mendapati Islamlah yang secara tegas menolak dosa warisan.
Ia juga mendapati, dalam Islam seseorang langsung berdoa kepada Allah, bukan melalui perantara atau tuhan-tuhan lainnya.
“Seorang Muslim hidup di dunia tanpa pendeta dan tanpa hierarki keagamaan; ketika berdoa, ia tidak berdoa melalui Yesus, Maria, atau orang-orang suci, tetapi langsung kepada Allah,” Kata Hoffman.

Tauhid yang murni di dalam Islam itulah yang akhirnya membuat Hoffman memeluk Islam. Keyakinannya semakin kuat ketika ia bertugas di Aljazair dan melihat betapa umat Islam Aljazair begitu sabar, kuat dan tabah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari umat lain. Sangat bertolak belakang dengan kepribadian masyarakat Barat yang rapuh.

"Saya menyaksikan kesabaran dan ketahanan orang-orang Aljazair dalam menghadapi penderitaan ekstrem, mereka sangat disiplin dan menjalankan puasa selama bulan Ramadhan, rasa percaya diri mereka sangat tinggi akan kemenangan yang akan diraih. Saya sangat salut dan bangga dengan sikap mereka," ujarnya.

Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternative, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hoffman.

Ketika keislamannya diketahui publik pasca terbitnya buku Der Islam als Alternative, media massa dan masyarakat Jerman serentak mencerca dan menggugat Hoffman.
Media massa sebesar Del Spigel pun turut mencercanya. Bahkan pada kesempatan berbeda, televisi Jerman men-shooting Hoffman saat ia sedang melaksanakan shalat di atas sajadahnya, di kantor Duta Besar Jerman di Maroko, sambil dikomentari oleh sang reporter: "Apakah logis jika Jerman berubah menjadi Negara Islam yang tunduk terhadap hukum Tuhan?"

Hoffman tersenyum mendengar komentar sang reporter. "Jika aku telah berhasil mengemukakan sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu realitas yang pedih."

Artinya, lelaki yang menambah namanya dengan “Murad” (yang dicari) ini, paham bahwa keislamannya akan membuat warga Jerman marah. Namun ia sadar, segela sesuatu harus ia hadapi apapun resikonya.
Bagi Murad Wilfried Hoffman, demikian nama lengkapnya setelah menjadi Muslim, Islam adalah agama yang rasional dan maju.

Seiring waktu, masyarakat Jerman mulai “menerima” keislaman Hoffman. Sebagian mereka juga turut membaca karya-karya mualaf yang komitmen mendakwahkan Islam ini. Buku berikutnya yang ditulis Hoffman berjudul Trend Islam 2000. Selain menulis, Hoffman juga aktif dalam organisasi keislaman, seperti OKI. Ia terus menyampaikan pemikiran-pemikiran briliannya untuk kemajuan Islam.

Pada September 2009 lalu, Hoffman dinobatkan sebagai Muslim Personality of The Year (Muslim Berkepribadian Tahun Ini), yang diselenggarakan oleh Dubai International Holy Quran Award (DIHQA). Penghargaan serupa pernah diberikan pada Syeikh Dr Yusuf al-Qardhawi.

"Jika pertolongan Allah dan kemenangan tiba, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. …Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." (QS an-Nashr [110]: 1-3).

Sumber: The New York Times / Voice Of Muallaf
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/06/24/31130/wilfried-hoffman-kisah-mantan-direktur-nato-masuk-islam/#sthash.6UncbIGM.dpuf

taUbat said

ANTARA PRABOWO DAN PARTAI ISLAM
SENIN, 21/04/2014 12:01 WIB

JAKARTA – DETIKNEWS – HUBUNGAN ANTARA PRABOWO SUBIANTO DENGAN PARTAI BERBASIS ISLAM TIDAK BISA DISANGKAL LAGI. KEDEKATAN ITU TERCIPTA KALA PRABOWO MASIH AKTIF DI DINAS KEMILITERAN. DIA DIKENAL SEBAGAI SOSOK PERWIRA YANG SELALU MEMBELA KEPENTINGAN ORMAS-ORMAS ISLAM YANG DIMARJINALKAN REZIM ORDE BARU.

DIKUTIP DARI MERDEKA.COM, PERJALANAN KARIR PRABOWO SUBIANTO DI KEMILITERAN DIWARNAI SEJUMLAH KONFLIK. TERMASUK ISU KUDETA DAN KONTRA-KUDETA. PERSELISIHAN PALING PANAS TERJADI ANTARA PRABOWO YANG SAAT ITU MASIH BERPANGKAT PERWIRA PERTAMA DAN MENENGAH, MELAWAN JENDERAL LEONARDUS BENNY MOERDANI.

SAAT ITU ADA ISTILAH ‘ABRI HIJAU’ YANG DIISI PERWIRA YANG DEKAT DENGAN ISLAM DAN PESANTREN. ADA JUGA ‘ABRI MERAH-PUTIH’, MEREKA YANG NASIONALIS DAN BUKAN BERAGAMA ISLAM. KEDUA KELOMPOK INI SELALU BERSINGGUNGAN.

MAYJEN (PURN) KIVLAN ZEN, SALAH SATU JENDERAL PENDUKUNG PRABOWO, MENJELASKAN AWALNYA HUBUNGAN PRABOWO DAN BENNY MOERDANI SANGAT DEKAT. NAMUN HAL ITU BERUBAH SAAT BENNY BERNIAT MENGHANCURKAN GERAKAN ISLAM SECARA SISTEMATIS. BENNY JUGA DINILAI INGIN MENGUASAI INDONESIA DAN MENJADI PRESIDEN MENGGANTIKAN SOEHARTO .

“PRABOWO SUBIANTO MERASA TIDAK COCOK DENGAN LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT DAN MELAPORKAN LANGKAH-LANGKAH BENNY, PADA MERTUANYA, PRESIDEN SOEHARTO, TERMASUK RENCANA JENDERAL BENNY MOERDANI MENGUASAI INDONESIA ATAU MENJADI PRESIDEN RI,” KATA MANTAN KEPALA STAF KOSTRAD MAYJEN KIVLAN ZEN DALAM BUKU ‘KONFLIK DAN INTEGRASI TNI AD’ TERBITAN INSTITUTE FOR POLICY STUDIES TAHUN 2004.

JIKA DILIHAT DARI PENGGALAN-PENGGALAN BERITA YANG ADA, TERLIHAT BAHWA HUBUNGAN PRABOWO SUBIANTO DENGAN PARTAI DAN ORMAS ISLAM SANGATLAH DEKAT. SAKING DEKATNYA, PRABOWO BISA DITERIMA DAN KEMUNGKINAN MENJADI CALON PRESIDEN (CAPRES) DARI PARTAI POLITIK (PARPOL) ISLAM DI PILPRES 2014.

BAHKAN, KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), HABIBUROKHMAN, MENYAMBUT BAIK GAGASAN PEMBENTUKAN POROS TENGAH PLUS YANG DIGAGAS PARTAI-PARTAI ISLAM. “GAGASAN INI SANGAT BAGUS. PERMASALAHAN DARI POROS YANG DIBANGUN OLEH PARTAI ISLAM INI TIDAK ADANYA SOSOK PEMERSATU. KAMI MENAWARKAN PAK PRABOWO SEBAGI SOSOK PEMERSATU,” KATANYA KEPADA VIVANEWS, KAMIS 17 APRIL 2014

IA MENJELASKAN LATAR BELAKANG PRABOWO YANG JUGA MEMPUNYAI KEDEKATAN DENGAN PARA TOKOH ISLAM. INI SUDAH TERBUKTI SEJAK LAMA DI MANA SEMASA MASIH BERTUGAS SEBAGAI TENTARA AKTIF HINGGA MENDIRIKAN GERINDRA, PRABOWO SELALU DEKAT DENGAN ULAMA DAN TOKOH ISLAM.

SELAIN ITU PARTAI BERLAMBANG KEPALA BURUNG GARUDA INI JUGA TENGAH INTENS MELAKUKAN KOMUNIKASI POLITIK DENGAN BERBAGAI PARTAI ISLAM. NAMUN HABIB ENGGAN MENYEBUTKAN DENGAN PARTAI ISLAM MANA SAJA INTENSITAS KOMUNIKASI MULAI DITINGKATKAN. “DENGAN SEMUANYALAH,” UJARNYA.

SELAIN MENDEKATI PARTAI ISLAM, PARA ELITE GERINDRA JUGA BERKOMUNIKASI DENGAN PARA TOKOH ORMAS ISLAM. DI ANTARANYA BERTEMU DENGAN, KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) SAID AQIL SIRADJ DI KEDIAMAN KIAI HAJI TERSEBUT BEBERAPA WAKTU LALU. “ITU SALAH SATU BENTUK KOMUNIKASI YANG DILAKUKAN OLEH GERINDRA,” UNGKAPNYA.

BAGINYA PENYATUAN KOALISI PARTAI ISLAM PLUS JUSTRU AKAN MENARIK. GERINDRA MENURUT HABIB HANYA MENAWARKAN ENAM PROGRAM KERJA GERINDRA SEBAGAI DAYA TAWAR UNTUK MENGGALANG KOALISI. “INI AKAN LEBIH MUDAH KARENA PROGRAM INI BANYAK MEMILIKI KESAMAAN DENGAN PLATFORM PARTAI ISLAM,” JELASNYA.

BAGI GERINDRA MENURUT HABIB, KOALISI JUGA AKAN MEMBANGUN SISTEM KABINET YANG LEBIH EFEKTIF. “KABINET YANG KITA BANGUN DENGAN KESEPAHAMAN ENAM PROGRAM GERINDRA AKAN MENJADIKAN KABINET MENJADI LEBIH KUAT, INI AKAN MEMBANTU SISTEM PEMERINTAHAN KE DEPAN,” KATANYA.

HABIB MENEKANKAN GERINDRA MEMBUKA PINTU BAGI PARTAI PARTAI ISLAM UNTUK BERKOALISI. “KITA MAU MENANG DENGAN KEBERSAMAAN. KITA MAU BIKIN KOALISI BERSAMA. INI UNTUK KEPENTINGAN BANGSA KE DEPAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK,” UJARNYA.

DUKUNGAN TERHADAP PENCAPRESAN PRABOWO SUBIANTO DARI PARPOL ISLAM, YAKNI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIGAGAS KETUA UMUM DPP PPP SURYA DHARMA ALI (SDA), DIMENTAHKAN PENGURUS LAINNYA. BAHKAN DUKUNGAN TERHADAP PRABOWO INI MENGANTARKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURYADHARMA ALI DARI POSISI KETUA UMUM.

MESKI BEGITU, BERDASARKAN CATATAN PENULIS, SECARA IDEOLOGIS PLATFORM PARTAI GERINDRA LEBIH BISA DITERIMA BAHKAN DIDUKUNG OLEH PARTAI-PARTAI ISLAM. PARTAI GERINDRA YANG MENONJOLKAN NASIONALISME DAN ANTI DOMINASI ASING LEBIH NYETEL DENGAN ASPIRASI SEBAGIAN BESAR KONSTITUEN PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM.

SECARA HISTORIS TIDAK PERNAH ADA FRIKSI ANTARA PARTAI-PARTAI BERBASIS MASSA ISLAM DENGAN PRABOWO SUBIANTO MAUPUN DENGAN PARTAI GERINDRA.

SETIDAKNYA PARTAI GERINDRA AKAN MEMPEROLEH DUKUNGAN DARI PKS DAN PAN UNTUK MENGUSUNG PRABOWO SEBAGAI CAPRES. JIKA PKS TIDAK TERJEBAK SIKAP PRAGMATIS DAN KONSISTEN DENGAN ISU-ISU NASIONAL YANG MEREKA PERJUANGKAN SELAMA INI, HAMPIR PASTI PKS AKAN BERKOALISI MENDUKUNG PRABOWO.

SECARA PLATFORM DAN IDEOLOGIS, BANYAK PERSAMAAN ANTARA PKS DENGAN PARTAI GERINDRA. SEDANGKAN PAN JUGA SANGAT BESAR KEMUNGKINANNYA BERKOALISI DENGAN PARTAI GERINDRA JIKA BENAR PRABOWO MEMILIH HATTA RAJASA SEBAGAI CAWAPRESNYA.

APAKAH PRABOWO SUBIANTO AKAN DIDUKUNG PENUH OLEH PARPOL ISLAM DALAM PILPRES 2014? TENTU SAJA MEMBUTUHKAN LOBI EKSTRA SERTA KOMITMEN DARI TIM MANTAN DANJEN KOPASUS INI. DAN JUGA DIPERLUKAN KEBERSAMAAN UNTUK MENJADIKAN NEGARA INI LEBIH BAIK DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) SERTA KE DEPAN LEBIH BERMARTABAT.
AMRIL JAMBAK

4 komentar:

  1. APAKAH ANDA MEMBUTUHKAN PINJAMAN? JIKA YA Email: klarabannyfinance@gmail.com: UNTUK KREDIT ANDA HARI INI, KAMI ADALAH DI LAYANAN ANDA.

    Perhatian kepada semua pencari pinjaman!!
    Halo,

    Apakah Anda membutuhkan pinjaman? Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan jenis pinjaman? Atau apakah Anda khawatir finansial?. Apakah Anda memiliki utang untuk melunasi? Kami memberikan pinjaman untuk setiap bagian dari dunia. Suku bunga kredit kami adalah 3% per membatalkan dengan durasi dinegosiasikan terlepas dari Lokasi atau status kredit. Untuk mendapatkan pinjaman hari ini Hubungi kami melalui email di Alamat Perusahaan: klarabannyfinance@gmail.com

    CATATAN: Kami memberikan keluar minimal 500,00 DOLAR AS / EURO maksimum 50,000,000.00 US DOLLAR / EURO, ETC Permintaan Kredit harus dinyatakan dalam US DOLLAR ATAU EURO, Dan setiap MATA UANG bekas lainnya.

    Kontak: klarabannyfinance@gmail.com: untuk pinjaman Anda hari ini, kami siap melayani Anda.

    Pencari pinjaman berminat untuk mengisi Out formulir Aplikasi Pinjaman di bawah ini untuk Persetujuan ..

    (PEMINJAM INFORMASI)
    Nama Lengkap: ......................
    AGE .............................
    Status Perkawinan ..................
    Alamat Kontak: ................
    Negara .........................
    Negara ........................
    Telepon: ..........................
    Email: ..........................
    Pekerjaan: .....................
    Penghasilan Bulanan: .........................
    Agama: ..............................
    Berikutnya Kin: .......................
    (INFORMASI KREDIT)
    Jumlah Dibutuhkan sebagai Pinjaman: ..........
    Jangka waktu pinjaman: ..................
    Agunan: .....................
    Apakah Anda mengajukan pinjaman sebelumnya? .............
    Mode pembayaran: bulanan atau tahunan .................
    Apakah Anda berbicara atau mendengar bahasa Inggris? ...............

    Terima kasih karena kami menunggu Respon cepat Anda

    Best Regards.
    Klara Banny

    MEMBUTUHKAN KREDIT? Dapatkan Kembali Cepat Untuk Processment.

    BalasHapus
  2. Cahya Pinjaman perusahaan adalah salah satu perusahaan pinjaman independen terkemuka di seluruh dunia. Kami mapan dan selama bertahun-tahun telah mengembangkan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan kebutuhan individu. Kami berkomitmen untuk memperlakukan pelanggan kami secara adil dan menawarkan layanan yang profesional, ramah dan membantu. Prosedur kami dirancang untuk cocok Anda, untuk memastikan bahwa kami menawarkan produk yang sesuai dengan kondisi Anda, formalitas dikurangi seminimal mungkin, dan bersama-sama dengan pendekatan kami fleksibel untuk masing-masing program, pastikan Anda menyelesaikan permintaan pinjaman Anda. Kami telah membantu pelanggan mengubah dan memperbaiki kehidupan mereka selama lebih dari 47 tahun dan kami benar-benar independen, kita berada dalam posisi yang unik untuk menawarkan berbagai pinjaman untuk semua jenis bisnis dan individu. Tujuan kami adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan Anda dan kepuasan Anda sangat penting bagi kami. Itulah sebabnya kita harus memberikan pinjaman dengan suku bunga 2%, silakan kembali ke kami hari ini jika Anda tertarik kami services.E-mail: cahya.creditfirm@gmail.com

    BalasHapus
  3. KABAR BAIK !!! KABAR BAIK !!! KABAR BAIK!!!
    Nama saya adalah Purti Hamzah, tinggal di Indonesia, saya seorang Muslim yang taat Saya ingin menggunakan
    media ini untuk mengingatkan semua orang mencari pinjaman untuk berhati-hati tentang penipu karena mereka di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya finansial turun, dan karena kebutuhan saya, putus asa dan kemiskinan, saya telah scammed oleh beberapa perusahaan pinjaman yang disebut online. Saya kehilangan harapan tidak sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Chloe Morris yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari $ 57.000 dalam 24 jam tanpa tekanan, pada awalnya itu seperti mimpi bagi saya sampai saya melihat peringatan dari angsuran pertama saya 2 jam setelah saya diterapkan. Saya mendorong sesama Indonesia yang membutuhkan pinjaman untuk menyenangkan menghubungi Ibu Chloe melalui:
    chloemorrisloanfirm@gmail.com
    Hati-hati! Anda juga dapat menghubungi saya untuk informasi lebih lanjut melalui: putrihamzah@gmail.com

    BalasHapus
  4. Aku Widya Okta, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya Rp900,000,000 dari SANDRAOVIALOANFIRM sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui SANDRAOVIALOANFIRM dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak SANDRAOVIALOANFIRM. menghubungi mereka melalui email:. (Sandraovialoanfirm@gmail.com)
    Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (widyaokta750@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

    BalasHapus