Rencana Kenaikan Harga BBM Sejak Desember, Tapi Dilarang SBY
Ramdhania El Hida - detikFinance 
Jakarta -
Rencana kenaikan harga BBM subsidi ternyata sudah ada sejak Desember 2011 lalu karena harga minyak dunia sudah naik tinggi menyentuh US$ 100 per barel. Namun dilarang Presiden SBY.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik dalam seminar 'Tinjauan Kebijakan Subsidi BBM' di kantor DPP Demokrat di Jakarta, Rabu (29/2/2012).
"Harga minyak US$ 100 per barel waktu Desember. Jadi waktu itu sudah tertekan APBN. Dulu sudah ada pikiran untuk menyesuaikan harga premium. Tapi Bapak Presiden minta para menteri untuk cari jalan lain dan jangan gampang naikkan BBM," tutur Jero.
Jero menambahkan, apabila tidak ada lagi jalan yang bisa dilakukan untuk menahan laju kenaikan subsidi akibat harga minyak melonjak, maka baru kenaikan harga BBM diambil.
"Kalau dibilang kenaikan BBM mudah, itu keputusan yang berat karena Presiden begitu cinta pada rakyat," jelas Jero.
Apabila harga BBM tidak naik, kata Jero, maka anggaran negara bakal makin berat dan rakyat ujung-ujungnya yang akan kena.
Saat ini Jero mengatakan, fokus pemerintah adalah membangun rakyat, sheingga rakyat menikmati tumbuhnya ekonomi. "Saya 7 tahun jadi Menbudpar menyatakan tidak ada gunanya turis banyak kalau rakyat tidak dapat. Sekarang saya menteri ESDM, nggak ada gunanya batubara melimpah kalau rakyat sekitarnya tidak dapat," kata Jero.
Diakui Jero, pemerintah telah mengusulkan ke DPR aga harga bensin premium dan solar naik menjadi Rp 6.000 per liter atau berarti naik Rp 1.500 per liter.
"Pemerintah ingin kalau suatu saat kantong kita mengempes, maka jangan kantong kempes itu disulitkan pada rakyat saja. Pemerintah harus menanggung. Menteri harus mengalah sama rakyat, APBN saya sudah dipotongin dan saya ikhlas, kalau nggak ikhlas nanti diberhentikan sama presiden," ungkap Jero.
(dnl/dru)
Rabu, 29/02/2012 12:40 WIB
PDIP Ikut Tolak Kenaikan Harga BBM
Elvan Dany Sutrisno - detikFinance http://finance.detik.com/read/2012/02/29/124053/1854456/1034/pdip-ikut-tolak-kenaikan-harga-bbm
Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah PKS menolak kenaikan harga BBM, PDIP berpandangan sama, sembari meminta pemerintah mencari solusi lainnya.
"Subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat harus ada, tidak boleh dihapuskan. DPP PDIP kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI harus memperjuangkan agar rakyat tetap mendapatkan subsidi BBM dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan betul niat dan rencana kenaikan BBM karena beban hidup rakyat Indonesia semakin berat dan implikasinya atas kenaikan BBM,"kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Menurut Tjahjo dalam UU APBN 2012 tidak diatur kenaikan BBM. Yang ada adalah pembatasan premium.
"Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (4) menjelaskan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012,"kata Tjahjo.
Karena itu PDIP tak akan menerima usulan kenaikan BBM. Karena merasa masih ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah.
"Merespons isyarat pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, harusnya pemerintah tidak menghapuskan subsidi untuk rakyat. Di lain pihak,harga minyak dunia memang tidak dapat dikendalikan, namun pemerintah memakai acuan tersebut," katanya.
"Apa pun Pertamina harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam 'trading crude' dan BBM-nya. Dan, harus ada nasionalisasi. Hal ini pasti menganggu, namun pelan-pelan harus pasti dilaksanakan," tambahnya.
(van/ang)
PDIP Ikut Tolak Kenaikan Harga BBM
Elvan Dany Sutrisno - detikFinance http://finance.detik.com/read/2012/02/29/124053/1854456/1034/pdip-ikut-tolak-kenaikan-harga-bbm
"Subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat harus ada, tidak boleh dihapuskan. DPP PDIP kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI harus memperjuangkan agar rakyat tetap mendapatkan subsidi BBM dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan betul niat dan rencana kenaikan BBM karena beban hidup rakyat Indonesia semakin berat dan implikasinya atas kenaikan BBM,"kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Menurut Tjahjo dalam UU APBN 2012 tidak diatur kenaikan BBM. Yang ada adalah pembatasan premium.
"Sementara itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, Pasal 7 Ayat (4) menjelaskan pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012,"kata Tjahjo.
Karena itu PDIP tak akan menerima usulan kenaikan BBM. Karena merasa masih ada opsi lain yang bisa diambil pemerintah.
"Merespons isyarat pemerintah yang akan menaikkan harga BBM, harusnya pemerintah tidak menghapuskan subsidi untuk rakyat. Di lain pihak,harga minyak dunia memang tidak dapat dikendalikan, namun pemerintah memakai acuan tersebut," katanya.
"Apa pun Pertamina harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam 'trading crude' dan BBM-nya. Dan, harus ada nasionalisasi. Hal ini pasti menganggu, namun pelan-pelan harus pasti dilaksanakan," tambahnya.
(van/ang)
Anas Urbaningrum: Kenaikan BBM untuk Kepentingan Rakyat
Rabu, 29 Februari 2012 , 14:17:00 WIB. http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=56241
ANAS URBANINGRUM/IST
Rabu, 29 Februari 2012 , 14:17:00 WIB. http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=56241
Laporan: Ujang Sunda
ANAS URBANINGRUM/ISTRMOL. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum isu kenaikan harga BBM adalah menarik dan penting untuk dibicarakan di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.
"Isu ini bukan saja hangat, tapi penting, substantif dan punya dampak ke depan yang panjang," kata Anas saat memberikan kata sambutan diskusi di Kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat 7, Jakarta Pusat.
Anas yakin, kalaupun BBM harus naik itu bukan berarti kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Dia tegaskan, tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin membuat kebijakan untuk menyengsarakan rakyatnya.
"100 persen tidak ada kebijakan itu. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan rakyat," katanya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Anas memastikan partai pimpinannya mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Kami pasti mendukung kebijakan pemerintah. Itu posisi etis, posisi politik Demokrat. Maka saat diketok jadi kebijakan, itu harus membela kepentingan rakyat," tandasnya.[ald]
Indonesia targetkan pendapatan per-kapita 5.500 dolar..???!!!
Minggu, 19 Februari 2012 13:53 WIB | 2759 Views
Menko Perekonomian Hatta Rajasa (FOTO ANTARA)
Pendapatan perkapita kita 3.500 hingga 3.600 USD pada tahun 2011 lalu. Dan pada 2015 mendatang, pendapatan per-kapita Indonesia diharapkan bisa mencapai 5.500 USD,"
Pekanbaru (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menargetkan pendapatan per-kapita Indonesia tahun 2015 mencapai 5.500 USD atau meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2011 lalu yang masih bekisar 3.500-3.600 USD.
"Target ini disesuaikan dengan berbagai program pemerintah terkait peningkatan perekonomian rakyat seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," kata Hatta dalam pidato politiknya di acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Pekanbaru, Sabtu (18/2).
Dalam tiga tahun kedepan, katanya, Pemerintah RI harus sudah mampu meningkatkan perekonomian rakyat yang signifikan.
"Satu pekerjaan memang tidak gampang, tetapi bisa kita capai. Pendapatan perkapita kita 3.500 hingga 3.600 USD pada tahun 2011 lalu. Dan pada 2015 mendatang, pendapatan per-kapita Indonesia diharapkan bisa mencapai 5.500 USD," kata Hatta.
Lebih lanjut dia mengemukakan pemerintah juga akan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, paling tidak klaster atau "kantung" pertumbuhan industri serta membangun tiga pelabuhan baru dan memperbaharui pelabuhan yang telah ada seperti Pelabuhan Internasional Dumai serta Pelabuhan Kuala Enok.
(KR-FZR)
"Target ini disesuaikan dengan berbagai program pemerintah terkait peningkatan perekonomian rakyat seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," kata Hatta dalam pidato politiknya di acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Pekanbaru, Sabtu (18/2).
Dalam tiga tahun kedepan, katanya, Pemerintah RI harus sudah mampu meningkatkan perekonomian rakyat yang signifikan.
"Satu pekerjaan memang tidak gampang, tetapi bisa kita capai. Pendapatan perkapita kita 3.500 hingga 3.600 USD pada tahun 2011 lalu. Dan pada 2015 mendatang, pendapatan per-kapita Indonesia diharapkan bisa mencapai 5.500 USD," kata Hatta.
Lebih lanjut dia mengemukakan pemerintah juga akan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, paling tidak klaster atau "kantung" pertumbuhan industri serta membangun tiga pelabuhan baru dan memperbaharui pelabuhan yang telah ada seperti Pelabuhan Internasional Dumai serta Pelabuhan Kuala Enok.
(KR-FZR)
Editor: Aditia Maruli
Tidak ada komentar:
Posting Komentar