Presiden yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum. TEMPO/Aditia Noviansyah
MINGGU, 05 FEBRUARI 2012 | 17:35 WIB
9 Deklarator dan Pendiri Demokrat Temui SBY
Konflik Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono
TEMPO.CO, Bogor - Sebanyak sembilan orang dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa jam menjelang konferensi pers. "Tadi ketemu sekitar pukul sampai 4 sore. Lebih banyak silaturahim antara para pendiri dan deklarator," kata Ventje Rumangkang, Ketua Forum Komunikasi, di Puri Cikeas, Minggu, 5 Februari 2012.
Forum komunikasi ini terdiri dari para pendiri dan mantan fungsionaris di Dewan Pimpinan Pusat serta para mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
Dalam pertemuan itu SBY juga membahas dukungan publik kepada Partai Demokrat yang menurun akibat sejumlah kasus dugaan korupsi yang membelit sejumlah kadernya.
Inilah sembilan nama yang turut dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina tersebut:
1. Ventje Rumangkang, Anggota Dewan Pembina (Ketua Forum Komunikasi),
2. Soetan Bathoegana, Anggota Dewan Pembina (Sekretaris Forum Komunikasi),
3. Irzan Tandjung, pendiri dan Sekjen Pertama,
4. Tata Mustaqim, mantan Ketua DPD Jawa Barat,
5. Denny Sultani, mantan Ketua DPD Banten,
6. Rizald Max Rompas, mantan Ketua DPD Jawa Tengah,
7. Marcus Silano, mantan Ketua DPD Jawa Timur,
8. Husen Abdul Azis, mantan Ketua DPD DKI,
9. Reza Ali, mantan Ketua DPD Sulawesi Selatan.
Keterangan pers yang semula dijadwalkan dimulai pukul 16.00 akhirnya baru dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pembina pukul 17.00. Selain membicarakan mengenai beberapa gerakan internal Demokrat karena menurunnya popularitas selama delapan bulan terakhir, Yudhoyono turut memberi komentar terhadap beberapa kader yang saat ini sedang diproses secara hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.
ARYANI KRISTANTI
Konflik Partai Demokrat
Nazar Masih Dibela Sebab Pegang Data Rp 10 M Untuk Ibas & Anas?
Nazar Masih Dibela Sebab Pegang Data Rp 10 M Untuk Ibas & Anas?
Deden Gunawan - detikNews
Nazar Masih Dibela Sebab Pegang Data Rp 10 M Untuk Ibas & Anas?
Anas & Ibas (Laurencius S/detikcom)
Jakarta - Rabu, 25 Mei 2011, menjadi malam yang menegangkan bagi elit Partai Demokrat (PD). Malam itu, para Pengurus DPP PD berkumpul di rumah Kepala Ketua Dewan Pembina PD SBY, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Malam itu SBY marah besar.
"SBY menekankan perlunya kader untuk kembali ke khittah perjuangan partai dan menjaga etika, moral dan aturan partai," kata Ketua DPP PD Kastorius Sinaga.
Pertemuan malam itu memang sangat penting. Topik utamanya adalah membahas konsolidasi partai terkait kasus Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin. Nazar terbelit banyak kasus yang diduga merupakan pelanggaran etik partai.
Kasus Nazar ini sudah membuat goncang partai penguasa ini. Kader PD terbelah menyikapi kasus Nazar. Sebagian dengan bersemangat pasang badan dan membela habis-habisan. Sebagian lainnya menginginkan sanksi bagi politisi berusia 33 tahun ini.
Internal PD semakin panas dingin terlebih pasca dipecat dari kursi Bendahara Umum, Nazar menyerang elit PD. Ia melontarkan tudingan miring kepada Amir Syamsudin dan Andi Mallarangeng, yang tidak lain adalah pejabat teras PD.
Secara gamblang Nazar menyebut Amir yang menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan PD telah melanggar etika ketika membela pengemplang BLBI. Amir dituding membawa-bawa nama partai saat menangani perkara koruptor BLBI yang ditangani di MA.
Adapun Andi dan adiknya, Choel Mallarangeng disebut Nazar sering main-main proyek di Kemenpora. Salah satunya dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumsel.
"Semua proyek di Kemenpora itu yang setting Choel Mallarangeng atas sepengetahuan Menpora Andi Mallarangeng. Dalam kasus pembangunan Wisma Atlet, Andi juga ikut bermain. Yang menjalankan adiknya bersama tangan kanannya, Jefry," begitu beber Nazar.
Pernyataan Nazar, tentu saja bukan tudingan sembarangan.Sebagai bendahara umum, Nazar sudah pasti tahu asal muasal dan penggunaan uang partai. Maka tidak aneh bila ia mengklaim punya data terkait tudingannya, meskipun belakangan ia seperti mengurungkan niatnya untuk membuka aib koleganya. Alasannya bukti-buktinya masih dikumpulkan.
Bila sikap Nazar akhir-akhir ini agak melembek, bagi orang dekatnya bukan karena Nazar tidak punya bukti. Nazar diyakini punya bukti-bukti itu. Hanya saja Nazar tidak mau mengungkapnya lantaran tudingan tersebut hanya untuk menggertak saja."Tapi kalau situasi berubah bisa saja ia bakal habis-habisan melawan," kata orang dekat Nazar yang tidak mau disebut namanya itu.
Selain bukti-bukti itu, sumber itu juga meyakinkan Nazar memiliki bukti-bukti aliran uang ke sejumlah petinggi PD, seperti Anas Urbaningrum, Jhoni Allen Marbun, serta keluarga SBY.
Saat ini yang baru mencuat ke publik baru setoran dana Rp 13 miliar untuk partai. Soal ini terungkap setelah Amir menyatakannya dalam sebuah dialog di TVOne.
"Semua aliran dana ke partai maupun petinggi partai dia catat semua. Termasuk biaya penyewaan pesawat untuk kegiatan Anas dan Ibas yang setahunnya mencapai Rp 10 miliar," jelas sumber itu.
SBY pun dikabarkan tidak main-main menyikapi ancaman balas dendam Nazar. SBY perlu meyakinkan diri bila elit PD yang disebut Nazar melanggar etika itu dengan meminta klarifikasi mereka. "SBY telah minta klarifikasi lima orang yang disebut-sebut Nazar. Hasil klarifikasi lima orang itu membantah," jelas Kasto.
Gertakan Nazar terkait sejumlah petinggi PD akhirnya berbuah komitmen. Jangan heran kalau kemudian Nazar mengatakan pemecatannya sebagai bendahara umum oleh DK PD belum final. Soalnya, kata Nazar, keputusan DK belum mendapat legitimasi dari DPP PD.
"Itu keputusan DK masih harus disampaikan ke DPP. Sebab keputusan resmi bukan di DK melainkan rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PD Anas Urbaningrum," ujar Nazar saat menghubungi detikcom.
Soal aksi gertak ini dianggap pengamat politik UGM Arie Sudjito sebagai sesuatu yang lazim dalam politik. "Yang namanya politik sudah lazim main gertak. Kemudian negosiasinya untuk saling melindungi. Ini modusnya seperti itu, di partai lain juga seperti itu," jelas Arie.
Saat ini sikap PD memang mulai berubah terhadap Nazaruddin. Dalam pertemuan di Cikeas semalam, bahkan SBY memerintahkan DPP PD membentuk tim untuk membela kadernya tersebut. "Apapun yang terjadi, Nazar tetap kader kami, kami akan memberikan bantuan hukum. Tadi Pak SBY mengatakan akan ada tim khusus yang akan membahas masalah bantuan hukum ini," kata politisi PD Ruhut Sitompul usai pertemuan di Cikeas.
Kata Ruhut, tim bantuan hukum ini nantinya dipimpin Denny Kailimang, Ketua Divisi Hukum di PD.
Sikap SBY yang membentuk tim bantuan hukum untuk Nazaruddin tersebut tentu disesalkan beberapa kalangan. Pasalnya, SBY saat rapat kerja FPD DPR di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, 27 November 2010, menyatakan PD tidak akan memberi pembelaan terhadap kader yang melanggar hukum, seperti korupsi.
"Saya akan bela manakala ada kader yang disalah-salahkan, saya akan bela. Dikriminalkan, saya akan bela. Tapi kalau korupsi, silahkan bela sendiri," begitu kata SBY saat itu.
Tapi pernyataan itu beda dengan sikap SBY semalam. "Dengan memberikan bantuan hukum Nazar sama saja SBY inkonsisten. Kita tahu Ketua MK sudah membeberkan adanya pemberian uang kepada Sekjen MK Janedjri. Walau pun itu belum dianggap suap, namun itu bisa diindikasi ada upaya suap," ujar aktivis ICW Emerson Yuntho.
(ddg/iy)
=================================
Nazar emang pinter.
Makanya paling banter cuma di geser dari Bendum.
Suatu saat nanti pasti karir politik Nazar bakal naik lagi deh kalo orang udah lupa kasusnya.
Demokrat ga berani terlalu keras, soalnya bisa bubar jalan Demokrat kalo semua borok dibuka sama Nazar.
Selamat buat Nazar, selamat buat petinggi Demokrat, dan selamat jg buat Demokrat
Iklan Angie Antikorupsi Bukan Pesanan Demokrat
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan iklan antikorupsi Angie yang muncul beberapa hari lalu di televisi bukan atas pesanan partai.
SENIN, 06 FEBRUARI 2012 | 11:49 WIB
Iklan Angie Antikorupsi Bukan Pesanan Demokrat
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan bahwa iklan antikorupsi Partai Demokrat yang muncul beberapa hari lalu di beberapa televisi swasta bukan iklan yang dipesan oleh partainya. Iklan itu disebutkan Ramadhan ditampilkan sendiri oleh televisi dan bukan iklan dari partai. “Itu dari TV-nya langsung, bukan iklan kami,” ujar Ramadhan ketika dihubungiTempo, Senin, 6 Februari 2012.
Iklan antikorupsi Partai Demokrat yang berdurasi beberapa detik itu tiba-tiba memang muncul kembali di layar televisi pada hari Jumat, 3 Februari 2012 lalu. Dalam iklan itu, terlihat Angelina Sondakh–biasa dipanggil Angie–menjadi salah satu ikon antikorupsi yang menjadi jualan utama Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu. Ironisnya, Angie justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Wisma Atlet, Jumat, 3 Februari 2012 lalu, atau beberapa saat sebelum iklan itu kembali muncul di televisi.
Dalam iklan tersebut, tampak jelas Angie mengatakan “TIDAK” pada korupsi. Dengan mimik muka serius dan tegas, mantan Puteri Indonesia itu jelas menunjukkan sikap penolakan pada korupsi. Bahkan, dengan ibu jari yang diarahkan ke bawah, ia seperti mengejek korupsi.
Menurut Ramadhan, iklan antikorupsi itu merupakan iklan lama yang dipasang Partai Demokrat dalam kampanye pemilu 2009 lalu. Iklan itu juga disebut anggota Komisi Pertahanan DPR itu sebagai bentuk sindiran televisi kepada Demokrat. “Iklan itu sindiran saja kepada kami, seperti yang biasa dilakukan televisi itu,” kata Ramadhan.
Iklan yang disebut Ramadhan memang merupakan iklan produksi lama dengan pemeran utama beberapa tokoh Partai Demokrat. Dalam setiap iklan, Demokrat selalu menampilkan tokoh-tokohnya untuk menjadi bintang, seperti SBY, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh. “Termasuk Anas yang juga selalu tampil dalam iklan, sebagai representasi tokoh muda,” kata Ramadhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar