.... Investasi Asing Tidak Boleh Mendikte Kedaulatan Negara Kita!...??? Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Menteri ESDM, Sudirman Said turut menikmati keuntungan dari bisnis Pertamina Energy Trading Limited (Petral) selama ini. Menurutnya, konflik yang antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudirman Said tersebut hanya masalah pecah kongsi antarkubu yang ada di Petral. "Ini sebenarnya hanya pecah kongsi antara Petral dulu. Yang menuding itu juga yang menikmati kok. Sudirman Said ini kan anak buahnya Ari Sumarno," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).....??? >>> ....Menurut Effendi, konflik pembubaran Petral tersebut karena proses pindah tangannya kartel yang bermain dalam bisnis migas nasional. “Ini muncul karena kartel A ke kartel B. Sudirman Said kan bagian dari kartel B, yang sekarang HSC. Jadi saat dia menunjuk orang lain, dia juga menunjuk dirinya sendiri,” katanya. ...>> ....Nilai tukar Rupiah bisa menembus level Rp 15.000 per Dolar AS dan bisa mengulangi krisi ekonomi 1998. Hal terjadi karena pemerintah tidak menjadi leader di bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Pasar Modal sekaligus Plt. Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada acara Jumarsip di Wedangan 200 Jl Fatmawati 200, Jakarta Selatan, Jumat (15/05/2015). “Pertumbuhan ekonomi tidak sebaik yang kita targetkan. Problem adalah karena pemerintah tidak menjadi leader dalam bidang ekonomi,” tegas Adler. Lebih lanjut diungkapkan Adler secara finansial, Indonesia cukup bermasalah. Lantaran, obligasi yang diterbitkan pemerintah senilai mencapai Rp 1000 triliun, sebanyak 50 persen dikuasai asing. “Ini akan menjadi bom waktu, karena semua dibiayai asing,” tambah Adler.......???>>> ....Noorsy paling tidak setuju atas pidato Jokowi di KTT APEC Beijing soal rencananya yang akan membangun tol laut yang biayanya dibantu oleh modal asing. Menurut Ichsnur (begitu sapaan akrabnya), dengan dibangunkan tol laut maka mempermudahkan pihak asing mengambil kekayaan Indonesia di laut. "Ini sama saja mempermudah mereka berdagang di sini." Dengan begitu, Jokowi telah melupakan sejarah. ‎Pasalnya Jokowi sudah membuka kesempatan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. "Jokowi telah melupakan sejarah....>>>... Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengkritik Presiden Joko Widodo atas dibukanya peluang sebesar-besarnya investasi asing di Indonesia terutama dengan poros maritim dan tol lautnya, sama halnya Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darah Indonesia kepada asing. "Sama saja Anda memberikan pembuluh darah kepada orang lain yang kapan saja bisa diambil," katanya dalam sebuah acara televisi...>>

Yudi Latif : Investasi Asing Tidak Boleh Mendikte Kedaulatan Negara Kita!

Yudi Latif, Ph.D (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia)

 

 

http://www.anwibisono.com/

BOGOR - Sekolah Kepemimpinan Bangsa menyelenggarakan Kajian Kepemimpinan dengan tema “Indonesia Negara Paripurna : Penafsiran Sejarah dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Realitas Kebangsaan Indonesia” pada hari Kamis (30/4/2015) di Aula Teater Dzikir, Bogor, yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia.

Kajian Kepemimpinan kali ini menghadirkan Yudi Latif, Ph.D (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia) sebagai narasumber utama dan Hisam Mansur (Presiden Eksekutif Komunitas Intelektual Perkotaan) sebagai moderator.

Hisam Mansur membuka diskusi ini dengan pertanyaan, “Pancasila adalah nilai pemersatu dan benteng penjaga ideologi yang telah disusun oleh para founding fathers. Apakah pada kenyataannya Pancasila telah mampu menjadi pemersatu beragam etnik, suku dan agama yang ada di Indonesia saat ini?”.

Dalam pemaparannya Yudi Latif menyebutkan, “Pancasila cepat atau lambat akan menjadi kalimatun sawa, titik temu keragaman yang menyatukan bangsa ini. Pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa harus melalui proses musyawarah”.

“Dalam Piagam Madinah kita dapat melihat masyarakat Madinah dipersatukan dalam satu komunitas bukan karena persamaan darah, teritorial atau agama. Tetapi diikat oleh ketundukan kepada hukum bersama, begitupula dengan Pancasila yang mempersatukan Indonesia”.

Yudi Latif juga berkomentar tentang revolusi mental yang dilihatnya tidak berjalan secara efektif, “Bung Karno pernah berkata, seekor rajawali tidak akan menjadi burung nuri walau dipenjara. Hal ini berbeda dengan orang yang selalu meneriakkan jargon revolusi mental tetapi tidak punya karakter, tetap saja ia akan menjadi burung nuri”.

“Seharusnya revolusi mental jangan hanya menjadi program satu kementerian saja tetapi seharusnya program multisektor. Revolusi mental harus berjejak dari gagasan Pancasila”, tegas Direktur Eksekutif Reform Institute tersebut.

Terkait dengan proyek investasi asing yang diambil pemerintahan Jokowi, Yudi Latif mengatakan bahwa proyek investasi seharusnya tetap dalam kerangka kedaulatan negara, “Bumi, air dan kekayaan alam adalah milik negara. China boleh saja investasi tetapi kedaulatan tetap milik Indonesia, investasi tidak boleh mendikte kedaulatan negara kita”.

“Kondisi yang terjadi saat ini cabang-cabang produksi malah dikuasai oleh orang perorangan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan asing. Negara telah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya”, tegasnya.

Yudi Latif kembali menegaskan tentang perlunya kemandirian dalam kebijakan pemerintahan Jokowi, “Kita seharusnya bersikap mandiri dalam menentukan kebijakan apapun, bukan merupakan pilihan Washington ataupun pilihan Beijing. Seharusnya pemerintah menjunjung kedaulatan rakyat dan bukannya kedaulatan pemodal asing”.

“Sekarang ini kebijakan ekonomi makin tidak merdeka, pemerintah hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Menjual semurah-semurahnya bahan mentah tersebut dan kemudian membeli semahal-mahalnya produk asing”, sesalnya.

“Seharusnya dilakukan inclusive growth, dimana terdapat penyeimbangan antara angka pertumbuhan dengan angka pemerataan. Kemudian diperkuat dengan penguasaan negara dalam sektor penting untuk kemakmuran rakyat”, pesan Yudi Latif menutup diskusi ini.

Selasa, 28 April 2015

Dewan Penasehat Marhaenisme : Jokowi itu Presiden tanpa Kedaulatan

Muhammad Jazir ASP (Dewan Penasehat Pusat Keluarga Marhaenisme)

BOGOR – Sekolah Kepemimpinan Bangsa mengadakan Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema “Pemimpin Muda dengan Jati Diri Ke-Indonesiaan”, pada akhir April 2015 di Kawasan Wisata Djampang, Bogor, yang diikuti oleh ratusan perwakilan aktivis dari 40 kampus dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dalam satu sesi materi yang disampaikan oleh Muhammad Jazir ASP (Dewan Penasehat Pusat Keluarga Marhaenisme) yang bertemakan “Inspirasi Negara Madinah dalam Pembentukan Negara Indonesia”, mengungkapkan bahwa nasionalisme itu adalah alat perjuangan umat Islam melawan penjajahan kolonial.

"Nasionalisme itu alat perjuangan kaum muslim melawan penjajahan. Hubbul wathon minal iman, cinta negara itu sebagian dari keimanan. Nasionalisme Indonesia itu adalah anak kandung dan hasil dari perjuangan umat Islam”.

"Serikat Islam (SI) pada tahun 1919, anggotanya telah mencapai 2,25 juta orang. Dengan pengaruhnya yang luas saat itu, HOS Cokroaminoto, Ketua SI, sampai dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa Mahkota. Saat itu SI berani menggelar kongres dengan tema perlawanan yang provokatif seperti “Kapitalisme Berdosa, Bersatulah Kaum Melarat", ungkapnya.

Muhammad Jazir menilai bahwa pemimpin negeri ini telah kehilangan jiwa nasionalismenya. Disebabkan karena pemimpin tidak lagi berfikir menjaga kedaulatan bangsanya, justru yang terjadi sebaliknya, malah menyerahkannya kepada asing.

"Freeport dan Blok Cepu menjadi jaminan utang Amerika Serikat kepada China. Presiden Jokowi malah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Freeport. Negara telah melanggar undang-undangnya sendiri dalam kasus Freeport dan Blok Cepu".

Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM tersebut juga mengkritisi perguruan tinggi dan para guru besar yang telah kehilangan jatidirinya. “Para guru besar tiarap karena guru besar hanya sekedar menjadi administratur pendidikan, guru besar yang seharusnya menjadi guru bangsa hanya menjadi tukang pendidikan".

“Perguruan Tinggi tidak lagi menjadi pencetak pemimpin tapi melahirkan tukang, saya pikir perlu sekali adanya Sekolah Kepemimpinan di luar kampus", tegasnya.

Muhammad Jazir juga menilai pemerintahan Jokowi telah kehilangan ideologinya. Menurutnya kabinet Trisakti yang berdaulat dan ideologis, konsepnya berubah sekedar menjadi kabinet ‘kerja”, “Menurut saya Jokowi itu hanya tukang presiden, presiden tanpa kedaulatan. Kabinet Trisakti itu seharusnya ideologis, kalau kabinet kerja itu mentalitas budak”.

Pada akhir pemaparannya Muhammad Jazir menjelaskan bahwa kedaulatan presiden telah dipangkas dan fenomena dinasti politik saat ini kembali menguat. “Peran presiden dan wakil presiden saat ini telah diambil alih oleh Kepala Staf Kepresidenan, dimana peran mengevaluasi kinerja menteri telah diambil alih oleh Luhut Panjaitan, menjadikan presiden tidak punya kedaulatan”.

"Partai kembali menjadi dinasti politik, sekarang adalah para darah biru yang berkuasa di partai-partai politik, tanpa sadar kita kembali lagi pada zaman feodalisme politik", pungkasnya

Minggu, 26 April 2015

Eep Saefulloh Fatah : Masih Terdapat Catatan Merah untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Eep Saefulloh Fatah, MA (CEO PolMark Indonesia)

BOGOR – Sekolah Kepemimpinan Bangsa mengadakan Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema “Pemimpin Muda denganJati Diri Ke-Indonesiaan”, pada 14 – 20 April 2015, di Kawasan Wisata Djampang, Bogor, yang diikuti oleh puluhan perwakilan aktivis mahasiswa dari 40 kampus dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pada satu sesi materi “Dinamika Politik Era Jokowi-JK” menghadirkan Eep Saefulloh Fatah (Pengamat Politik dan CEO PolMark Indonesia). Di awal presentasinya Eep Saefulloh menceritakan tentang inspirasi perjuangan politik para tokoh dunia yang ia kagumi.

“Nelson Mandela mantan Presiden Afrika Selatan pernah berkata bahwa berkuasa atau tidak berkuasa itu bisa sama saja nilainya. Seorang presiden yang ketika berkuasa tidak menjaga integritasnya maka ia tidak punya kemuliaan”.

“Saya kagum dengan Bung Hatta ketika ia membuat pledoi pembelaan yang berbunyi hanya ada satu tanah airku, dimana tanah air itu hanya tumbuh dengan tindakan nyata yang kita perbuat”, ungkapnya.

Terkait dengan 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, Eep Saefulloh memberikan penilaian dengan skor akhir 560 dari skala 170-850, yang berarti kondisi pemerintahan Jokowi-JK dinilai cukup baik walau masih terdapat beberapa catatan merah.

“Terdapat beberapa catatan merah seperti dalam isu pemilihan Kapolri dan pengendalian konflik KPK vs POLRI. Selain itu juga penilaian negatif juga diberikan dalam isu penunjukkan anggota Wantimpres dan perampingan birokrasi pemerintahan”, ungkap CEO PolMark Indonesia tersebut.

“Di sisi lain ada juga kebijakan yang dinilai  positif seperti penegakan hukum di laut, penarikan subsidi bahan bakar minyak, pembentukan satgas anti mafia migas dan reformasi perizinan usaha dan investasi”, tegasnya.

Eep Saefulloh menjelaskan bahwa Jokowi harus beradaptasi cepat dan belajar banyak, karena banyak hal yang dituntut publik dari Jokowi sebagai presiden, “Ada hukum alam yang tidak bisa dilawan, menjadi presiden adalah sesuatu yang berbeda dengan menjadi gubernur atau walikota. Jika tidak belajar cepat Jokowi akan ketinggalan”.

“Pada saat menjadi presiden kerja Jokowi terlihat tidak begitu terstruktur, hal ini berbeda ketika ia menjadi gubernur atau walikota. Saat ini Jokowi bersikap terlalu simbolik”, tegas Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia tersebut.

Di akhir pemaparannya Eep Saefulloh menyebutkan bahwa informasi yang tidak tepat dari orang-orang di sekitar pemimpin dapat membuat penglihatan pemimpin akan masalah riil menjadi kabur.

“Jokowi memiliki problem serius, dimana ia tidak boleh berorientasi pada kepuasan voters semata, serta memiliki ilusi bahwa ia merasa selalu dicintai orang banyak”, pungkasnya.

Yudi Latif : Islam adalah Nyala Api Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Yudi Latif, Ph.D (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia)

BOGOR – Sekolah Kepemimpinan Bangsa mengadakan Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema “Pemimpin Muda denganJati Diri Ke-Indonesiaan”, pada 14 – 20 April 2015, di Kawasan Wisata Djampang, Bogor, yang diikuti oleh ratusan perwakilan aktivis dari 40 kampus dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pada satu sesi materi “Indonesia Negara Paripurna dan Lapis Genealogi Intelejensia Muslim Indonesia” yang menghadirkan Yudi Latif (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia). Dalam pemaparannya Yudi Latif menyebutkan peranan penting dari agama Islam yang diwakili oleh ulama, kaum santri dan aktivis Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Islam yang diwakili oleh pemberontakan ulama dan kaum santri menjadi nyala api yang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Ruang publik pertama di nusantara ini diawali pada jaringan keagamaan seperti masjid, surau, dan pesantren”.

“Faktor penting yang memunculkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme adalah agama Islam, dimana semangat egalitarianisme Islam mendobrak cara pandang feodalisme yang begitu dominan di nusantara saat itu. Sejak awal tokoh-tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah para pejuang Islam”.

Yudi Latif juga menjelaskan proses munculnya generasi pertama ‘intelejensia’ yang akan berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Pada tahun 1850-an dengan latar belakang politik perkebunan di nusantara, Belanda membutuhkan tenaga administratif rendahan untuk mendukung kemajuan industri perkebunan maka mulai bermunculan sekolah Eropa di nusantara. Didukung dengan munculnya kebijakan ‘Politik Etis’ pada 1900-an, maka terbentuklah generasi pertama ‘intelejensia’ atau kelompok terdidik dalam pendidikan Barat di nusantara”.

“Generasi pertama intelejensia adalah generasi HOS Cokroaminoto, H. Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Sutomo. Mereka adalah generasi yang disebut sebagai generasi ‘proto nasionalisme’, yaitu generasi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa walaupun masih berlatar belakang keagamaan dan kedaerahan”, ungkap Direktur Eksekutif Reform Institute tersebut.

Terkait dengan perjuangan kemerdekaan, Yudi Latif menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai hanya dengan kemerdekaan saja.

“Jika kita melihat kembali bunyi Pembukaan UUD 1945 disana tercatat, mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Artinya para pendiri bangsa ini ingin mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai, perjuangan di alam kemerdekaan itu baru saja dimulai”.

Di akhir pemaparannya Yudi Latif menyebutkan siklus sejarah peradaban, dimana ia melihat Indonesia ke depan akan bangkit menjadi negara besar, “Pada abad ke 7 sampai ke 13 terdapat tiga dinasti imperium besar yang memimpin dunia dalam waktu yang hampir bersamaan : 1) Dinasti Islam Abbasiyah di Baghdad, 2) Dinasti Tang di Cina, 3) Dinasti Sriwijaya di Nusantara”.

“Saya melihat siklus sejarah akan kembali lagi dimana Indonesia akan bangkit menjadi peradaban besar, karena Indonesia adalah sintesa bertemunya dua imperium besar di masa lalu, dinasti Islam Abbasiyah dan dinasti Sriwijaya”, pungkasnya.

Komaruddin Hidayat : Presiden Jokowi Tersandera Kepentingan Koalisi

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA (Guru Besar Filsafat Agama, UIN Jakarta)

BOGOR – Pelatihan School for Nation Leader (SNL) yang bertemakan “Pemimpin Muda dengan Jati Diri Ke-Indonesiaan” diselenggarakan oleh Sekolah Kepemimpinan Bangsa, pada 14 – 20 April 2015, di Kawasan Wisata Djampang, Bogor, yang diikuti oleh perwakilan aktivis dari 40 kampus dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pada satu sesi materi “Genealogi Lahirnya Indonesia” pada Kamis (16/4/2015) menghadirkan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Guru Besar Filsafat Agama, UIN Jakarta) yang menyebutkan tentang pemerataan pembangunan di Indonesia yang dinilai masih timpang.

“Pemerintah seharusnya berinisiatif untuk membangun model pembangunan kota seperti Singapura, yang sebaiknya dimulai dari pembangunan kota-kota di daerah. Janganlah pembangunan itu difokuskan di pusat saja, daerah harus dibangun”.

“Pola pembangunan kota-kota seperti itulah yang dilakukan oleh Tiongkok, mereka melakukan pembangunan ala model-grouping. Kemudian mereka berhasil membangun infrastruktur kota-kota propinsinya di daerah.

Komaruddin Hidayat juga mengkritisi peran pemerintah yang dinilai masih lemah, sehingga peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia menjadi penting. “Rakyat Indonesia juga seharusnya jangan menyerahkan nasib pada pemerintah, sudah tahu pemerintahnya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau sudah tahu pemerintahan lemah masa rakyat tetap bergantung pada pemerintah”.

“Urusan pendidikan kalau tidak ada organisasi masyarakat sipil seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, apa sanggup negara mengurusnya sendirian? Begitu pula peran dari lembaga pendidikan Katholik yang cukup penting. Tangan pemerintah tidak sanggup menyentuh semua permasalahan rakyat Indonesia”, tegas Komaruddin Hidayat.

Terkait dengan kondisi politik terkini, Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa Presiden harus membuktikan janjinya dan jangan sampai kedaulatan presiden tersandera oleh kepentingan koalisi.

“Satu hal yang paling mendesak saat ini adalah partai politik harus disehatkan, karena jalannya demokrasi berada di tangan partai”.

“Presiden Jokowi pelan-pelan harus membuktikan kemampuan dirinya, masa konsolidasi harus dibuktikan dengan program-program yang terukur dan riil. Jangan sampai presiden tersandera oleh kepentingan koalisinya”.

Komaruddin Hidayat juga mengingatkan bahwa Presiden harus bersikap tegas untuk menyikapi kondisi politik, karena kesabaran rakyat ada batasnya.

“Kesabaran rakyat ada batas dan waktunya, jika tidak ada perubahan yang signifikan, saya tidak tahu akan bagaimana kondisi politik ke depannya”.

“Yang menjadi ukuran rakyat adalah tersedianya harga pangan murah, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Rakyat tidak berpikir akan ideologi”.

“Jangan-jangan sekarang kita hanya berhasil memilih “presiden”, tetapi gagal dalam memilih pemimpin”, pungkasnya.

Kamis, 09 April 2015

Kajian Kepemimpinan 3 - Center of Leadership Studies : Indonesia Negara Paripurna

Mengundang kawan kawan dalam Kajian Kepemimpinan III - Center of Leadership Studies dengan tema "Indonesia Negara Paripurna : Penafsiran Sejarah dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Realitas Kebangsaan Indonesia".

Pembicara : Yudi Latif, Ph.D (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, penulis buku "Negara Paripurna")

Moderator : Hisam Mansur (Presiden Eksekutif, Komunitas Intelektual Perkotaan Jawa Barat)

Waktu : Kamis, 30 April 2015, jam 12.00 siang – selesai

Tempat : Aula Teater Dzikir, RST Dompet Dhuafa, Jl. Raya Parung KM 42, Kemang, Bogor

Registrasi : (nama lengkap/asal institusi/nomor ponsel/akun twitter/alamat email). Kirimkan ke Wibisono (085718961820), melalui SMS atau Whatsapp

Info lebih lanjut kunjungi http://negarawanmuda.org

Diskusi gratis, terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum.

Salam Negarawan Muda!

Organized By : Sekolah Kepemimpinan Bangsa - Forum Negarawan Muda

 

 

Rabu, 12 November 2014

Noorsy : Jokowi Sudah Serahkan Pembuluh Darah Indonesia kepada Asing

FASTNEWS, Jakarta (12/11) - Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengkritik Presiden Joko Widodo atas dibukanya peluang sebesar-besarnya investasi asing di Indonesia terutama dengan poros maritim dan tol lautnya, sama halnya Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darah Indonesia kepada asing. "Sama saja Anda memberikan pembuluh darah kepada orang lain yang kapan saja bisa diambil," katanya dalam sebuah acara televisi.
Noorsy paling tidak setuju atas pidato Jokowi di KTT APEC Beijing soal rencananya yang akan membangun tol laut yang biayanya dibantu oleh modal asing. Menurut Ichsnur (begitu sapaan akrabnya), dengan dibangunkan tol laut maka mempermudahkan pihak asing mengambil kekayaan Indonesia di laut. "Ini sama saja mempermudah mereka berdagang di sini."
Dengan begitu, Jokowi telah melupakan sejarah. ‎Pasalnya Jokowi sudah membuka kesempatan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. "Jokowi telah melupakan sejarah. Seharusnya, Jokowi memanfaatkan investasi dalam negeri daripada mengajak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia oleh asing. Makanya Presiden Soekarno membatalkan UU Ivestasi Asing yang akhirnya dia digulingkan," katanya sembari melanjutkan, dengan digulingkannya kekuasaan Presiden Soekarno melalui kekuatan asing karena telah membatalkan UU investasi Asing, Soekarno menekankan seluruh rakyatnya untuk berdirikari di atas kaki sendiri.(FN-04)

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/noorsy-jokowi-sudah-serahkan-pembuluh-darah-indonesia-kepada-asing#sthash.jSD4KUSC.dpuf

 

INILAH.COM, Jakarta - Keberadaan 70 personel tentara Amerika Serikat (AS) yang mengamankan tambang PT Freeport Indonesia dianggap melanggar kedaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mestinya kalau Indonesia yang berdaulat tidak boleh semestinya ada tentara asing yang mengamankan di wilayah indonesia," ujar Pengamat Militer MT Arifin kepada INILAH.COM, Sabtu (26/11/2011).

Menurut Arifin, keberadaan tentara AS di wilayah Indonesia khususnya di wilayah PT Freeport dianggap sudah melanggar sistem hukum internasional. Sehingga hal tersebut patut dipertanyakan.

"Itu melanggar kedaulatan Indonesia, dan melanggar hukum internasional yang berlaku. Kalau tentara itu sewaan Freeport artinya melanggar hukum internasional," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi antara tim pemantau situasi Papua DPR dengan beberpa menteri terkait, terungkap keterlibatan tentara Amerika mengamankan area tambang Freeport.

"Saat Kunker (Kunjungan Kerja), ada 70 militer Amerika yang masih aktif bekerja di Freeport," ujar anggota Fraksi Partai Hanura Ali Kastela dalam Rapat konsultasi tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jumat (25/11/2011). [mah]

- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/1800986/tentara-as-jaga-freeport-nkri-tak-berdaulat#sthash.lG601wOH.dpuf

Mengabarkan Fakta Kebenaran

November 14, 2014 · 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351353341656163&id=176785335779632

 

Ini cendekiawan Noorsy itu sakit jiwanya, zaman seperti sekarang APBN/D itu wajib dimasukkan/diumumkan dalam lembaraan negara/daerah, sehingga pakar keuangan/ekonomi itu mudah mengetahui posisi keuangan/fiskal NKRI, klu kita bohong akan ketahuan, klu bisa bohong kenapa si Cendekiawan Noorsy itu tidak bilang kedunia luar cadangan devisa kita sekian ratus milyar USD agar dianggap kuat fiskal negara ini !............... jadi Presiden Jokowi jujur diforum APEC salah, Presiden lebay model SBY salah, Presiden model Suharto yg kuat salah juga, yg benar cuma dia kali yg jadi Presiden ? pdhal selama ini si Noorsy itu ngak pernah diangkat jadi apa-2 karena tidak ada pemerintahan yg percaya dgn dia, setahu saya saat zaman Suharto pernah dia menangis minta bantuan kpd DR Baramuli agar jangan sampai dia ditangkap Orba, loh pejuang memble gini kok sok hebat memperjuangkan kepentingan negara dan bangsanya ? hehehehe dasar sontoloyo

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy ini kurang ajar betul. Masak dia mengkritik habis kebijakan pak Jokowi yang akan membuat tol laut dengan mengundang investor asing. "Itu sama saja dengan menyerahkan pembuluh darah Indonesia ke asing", katanya. Si Noorsy itu belum tahu rupanya kalau dengan dibukanya peluang asing masuk ke laut Indonesia itu bisa mempercepat pengurasan kekayaan sumberdaya laut kita. Kalau kekayaan di darat sudah 80 persen di obok2 asing maka pihak asing harus di persilahkan juga dong mengeduk kekayaan laut Indonesia. Jangan tiru perilaku Presiden Soekarno yg pernah membatalkan UU investasi karena dianggap merugikan negara. Karena kebijakannya ini pak Karno dijungkalkan oleh mereka lewat kaki tangan antek2nya di Indonesia. Makanya belajar dari kasus ini Pak Jokowi harus ramah dan santun dengan mereka orang orang asing. Semangat berdikari dan tri sakti yang menjadi jargon pemerintah pak Jokowi harus dimaknai sebagai sebuah spirit bahwa pihak asing wajib lebih berdaulat di negeri ini. Makanya kedatangan investor asing perlu di sambut dengan suka hati. Biarlah mereka menguasai negeri ini. Biarlah anak anak bangsa menjadi kuli di negeri sendiri. Biarlah arwah para pahlawan menangis menyaksikan para penjual bangsa ini. Rakyat Indonesia sdh lama menderita kiranya mereka perlu di bikin lebih sengsara lewat pemimpin boneka pujannya. Maha benar pak Jokowi beserta pendukungnya.

Rabu, 12 November 2014

Noorsy : Jokowi Sudah Serahkan Pembuluh Darah Indonesia kepada Asing

http://www.fastnewsindonesia.com/article/noorsy-jokowi-sudah-serahkan-pembuluh-darah-indonesia-kepada-asing

FASTNEWS, Jakarta (12/11) - Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengkritik Presiden Joko Widodo atas dibukanya peluang sebesar-besarnya investasi asing di Indonesia terutama dengan poros maritim dan tol lautnya, sama halnya Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darah Indonesia kepada asing. "Sama saja Anda memberikan pembuluh darah kepada orang lain yang kapan saja bisa diambil," katanya dalam sebuah acara televisi.

Noorsy paling tidak setuju atas pidato Jokowi di KTT APEC Beijing soal rencananya yang akan membangun tol laut yang biayanya dibantu oleh modal asing. Menurut Ichsnur (begitu sapaan akrabnya), dengan dibangunkan tol laut maka mempermudahkan pihak asing mengambil kekayaan Indonesia di laut. "Ini sama saja mempermudah mereka berdagang di sini."

Dengan begitu, Jokowi telah melupakan sejarah. ‎Pasalnya Jokowi sudah membuka kesempatan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. "Jokowi telah melupakan sejarah. Seharusnya, Jokowi memanfaatkan investasi dalam negeri daripada mengajak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia oleh asing. Makanya Presiden Soekarno membatalkan UU Ivestasi Asing yang akhirnya dia digulingkan," katanya sembari melanjutkan, dengan digulingkannya kekuasaan Presiden Soekarno melalui kekuatan asing karena telah membatalkan UU investasi Asing, Soekarno menekankan seluruh rakyatnya untuk berdirikari di atas kaki sendiri.(FN-04)

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/noorsy-jokowi-sudah-serahkan-pembuluh-darah-indonesia-kepada-asing#sthash.jSD4KUSC.dpuf

Bergantung The Fed, Rupiah Bergerak di 13.000-13.200 per Dollar AS

FASTNEWS, Jakarta (21/5) - Pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.000-Rp13.200 per USD. Rupiah masih membutuhkan sentimen positif terutama dari dalam negeri untuk dapat menguat.
Analis Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengungkapkan bahwa saat ini pergerakan Rupiah sangat bergantung dari sentimen luar negeri. Menurutnya, salah satu yang paling berpengaruh adalah penentuan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) the Federal Reserve. "Kepastian suku bunga The Fed, masih menjadi sentimen yang ditunggu bagi Rupiah," jelasnya di Jakarta,Kamis (19/5).
Selain itu, investor juga masih menanti data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2015 yang diharapkan semakin membaik. Pasar juga masih menunggu beberapa data ekonomi terbaru dalam negeri. "Data inflasi serta lainnya, bila membaik mungkin menjadi sentimen positif untuk Rupiah," pungkasnya.(FN-04)

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/bergantung-fed-rupiah-bergerak-di-13000-13200-dollar#sthash.Do8AKHJI.dpuf

Bergantung The Fed, Rupiah Bergerak di 13.000-13.200 per Dollar AS

http://www.fastnewsindonesia.com/article/bergantung-fed-rupiah-bergerak-di-13000-13200-dollar

FASTNEWS, Jakarta (21/5) - Pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.000-Rp13.200 per USD. Rupiah masih membutuhkan sentimen positif terutama dari dalam negeri untuk dapat menguat.

Analis Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengungkapkan bahwa saat ini pergerakan Rupiah sangat bergantung dari sentimen luar negeri. Menurutnya, salah satu yang paling berpengaruh adalah penentuan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) the Federal Reserve. "Kepastian suku bunga The Fed, masih menjadi sentimen yang ditunggu bagi Rupiah," jelasnya di Jakarta,Kamis (19/5).

Selain itu, investor juga masih menanti data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2015 yang diharapkan semakin membaik. Pasar juga masih menunggu beberapa data ekonomi terbaru dalam negeri. "Data inflasi serta lainnya, bila membaik mungkin menjadi sentimen positif untuk Rupiah," pungkasnya.(FN-04)

Bergantung The Fed, Rupiah Bergerak di 13.000-13.200 per Dollar AS

FASTNEWS, Jakarta (21/5) - Pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.000-Rp13.200 per USD. Rupiah masih membutuhkan sentimen positif terutama dari dalam negeri untuk dapat menguat.
Analis Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengungkapkan bahwa saat ini pergerakan Rupiah sangat bergantung dari sentimen luar negeri. Menurutnya, salah satu yang paling berpengaruh adalah penentuan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) the Federal Reserve. "Kepastian suku bunga The Fed, masih menjadi sentimen yang ditunggu bagi Rupiah," jelasnya di Jakarta,Kamis (19/5).
Selain itu, investor juga masih menanti data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2015 yang diharapkan semakin membaik. Pasar juga masih menunggu beberapa data ekonomi terbaru dalam negeri. "Data inflasi serta lainnya, bila membaik mungkin menjadi sentimen positif untuk Rupiah," pungkasnya.(FN-04)

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/bergantung-fed-rupiah-bergerak-di-13000-13200-dollar#sthash.Do8AKHJI.dpuf

Jumat, 15 Mei 2015

Sektor Finansial Dikuasai Asing, Nilai Tukar Bisa ke Rp 15.000/Dolar AS

http://www.fastnewsindonesia.com/article/sektor-finansial-dikuasai-asing-nilai-tukar-bisa-ke-rp-15000dolar

FASTNEWS, Jakarta (15/05) -  Nilai tukar Rupiah bisa menembus level Rp 15.000 per Dolar AS dan bisa mengulangi krisi ekonomi 1998. Hal terjadi karena pemerintah tidak menjadi leader di bidang ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Pasar Modal sekaligus Plt. Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada acara Jumarsip di Wedangan 200 Jl Fatmawati 200, Jakarta Selatan, Jumat (15/05/2015).

“Pertumbuhan ekonomi tidak sebaik yang kita targetkan. Problem adalah karena pemerintah tidak menjadi leader dalam bidang ekonomi,” tegas Adler.

Lebih lanjut diungkapkan Adler secara finansial, Indonesia cukup bermasalah. Lantaran, obligasi yang diterbitkan pemerintah senilai mencapai Rp 1000 triliun, sebanyak 50 persen dikuasai asing. “Ini akan menjadi bom waktu, karena semua dibiayai asing,” tambah Adler.

Selain itu, sektor impor ekspor kita juga dikuasai asing dan di pasar modal juga dikuasai asing. “Kalau semuanya keluar dari Indonesia, maka akan terjadi seperti 1998. Transaksi saham negatif karena dikuasai asing. Defisit APBN digaet utang, dengan bond yang dikuasai asing,” lanjut Adler. FN-05

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/sektor-finansial-dikuasai-asing-nilai-tukar-bisa-ke-rp-15000dolar#sthash.7sWpz9Fj.dpuf

Effendi Simbolon Tuding Sudirman Said Ikut Nikmati Bisnis Petral

http://www.fastnewsindonesia.com/article/effendi-simbolon-tuding-sudirman-said-ikut-nikmati-bisnis-petral

FASTNEWS, Jakarta (20/5)- Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Menteri ESDM, Sudirman Said turut menikmati keuntungan dari bisnis Pertamina Energy Trading Limited (Petral) selama ini. Menurutnya, konflik yang antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudirman Said tersebut hanya masalah pecah kongsi antarkubu yang ada di Petral. "Ini sebenarnya hanya pecah kongsi antara Petral dulu. Yang menuding itu juga yang menikmati kok. Sudirman Said ini kan anak buahnya Ari Sumarno," ujar Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5)

Menurut Effendi, konflik pembubaran Petral tersebut karena proses pindah tangannya kartel yang bermain dalam bisnis migas nasional. “Ini muncul karena kartel A ke kartel B. Sudirman Said kan bagian dari kartel B, yang sekarang HSC. Jadi saat dia menunjuk orang lain, dia juga menunjuk dirinya sendiri,” katanya.

Effendi mengatakan perlu ada audit forensik dan investigatif untuk membongkar siapa yang selama ini diuntungkan dalam bisnis Petral. "Upaya membubarkan Petral sampai sekarang itu saja belum bubar. Sekarang ini hanya buka chasing. Makanya, silakan audit forensik, audit investigasi. Siapa yang selama ini yang diuntungkan, dan siapa yang berkepentingan. Silakan saja ditindaklanjuti," terang Effendi. FN-Rezza

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/effendi-simbolon-tuding-sudirman-said-ikut-nikmati-bisnis-petral#sthash.LS9dpyGB.dpuf

 

 

Rabu, 12 November 2014

Noorsy : Jokowi Sudah Serahkan Pembuluh Darah Indonesia kepada Asing

FASTNEWS, Jakarta (12/11) - Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengkritik Presiden Joko Widodo atas dibukanya peluang sebesar-besarnya investasi asing di Indonesia terutama dengan poros maritim dan tol lautnya, sama halnya Jokowi sama saja menyerahkan pembuluh darah Indonesia kepada asing. "Sama saja Anda memberikan pembuluh darah kepada orang lain yang kapan saja bisa diambil," katanya dalam sebuah acara televisi.
Noorsy paling tidak setuju atas pidato Jokowi di KTT APEC Beijing soal rencananya yang akan membangun tol laut yang biayanya dibantu oleh modal asing. Menurut Ichsnur (begitu sapaan akrabnya), dengan dibangunkan tol laut maka mempermudahkan pihak asing mengambil kekayaan Indonesia di laut. "Ini sama saja mempermudah mereka berdagang di sini."
Dengan begitu, Jokowi telah melupakan sejarah. ‎Pasalnya Jokowi sudah membuka kesempatan asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. "Jokowi telah melupakan sejarah. Seharusnya, Jokowi memanfaatkan investasi dalam negeri daripada mengajak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia oleh asing. Makanya Presiden Soekarno membatalkan UU Ivestasi Asing yang akhirnya dia digulingkan," katanya sembari melanjutkan, dengan digulingkannya kekuasaan Presiden Soekarno melalui kekuatan asing karena telah membatalkan UU investasi Asing, Soekarno menekankan seluruh rakyatnya untuk berdirikari di atas kaki sendiri.(FN-04)

- See more at: http://www.fastnewsindonesia.com/article/noorsy-jokowi-sudah-serahkan-pembuluh-darah-indonesia-kepada-asing#sthash.jSD4KUSC.dpuf