Jumat, 16 Januari 2015

PEJABAT PEMERINTAHAN DI NKRI.. INI MEMANG SANGAT GOBLOG.. DAN KEBELINGER..?? ... Migas 15-01-2015 Rekomendasi Migas dan Kondensat Ekspor Permendag 03/M-DAG/PER/I/2015 Tamparan Bagi Kementerian ESDM Pembatasan ekspor kondensat dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 03/M-DAG/PER/I/2015 pada 5 Januari 2015 dengan merevisi Permendag Nomor 42 Tahun 2009 sejatinya menjadi tamparan keras bagi Kementerian ESDM dan stakeholders minyak dan gas (migas). “Artinya, jajaran Kementerian ESDM jangan lagi sembarangan dan gampang meloloskan rekomendasi migas dan kondensat untuk diekspor hanya demi memuaskan sahwat serakah segelintir pengusaha tanpa memikirkan kepentingan nasional,” tegas Yusri Usman, pengamat kebijakan energi kepada theglobal-review.com, Kamis (15/1/2015) di Jakarta. Selama ini minyak mentah bagian negara di SKK Migas, yaitu dari Duri dan Belanak crude serta Arun, Senipah, Geragai dan Bontang Return Condensat, khususnya kondensat produk-produk di hilir sangat dibutuhkan industri dalam negeri. Total impornya mencapai 50.000 barrel per hari. Oleh karena itu, tidak masuk akal bila kemudian diklaim kondensat hasil PT Media Karya Sentosa dari ekstrak kilang di PLTG Gresik tidak laku untuk pasar dalam negeri. “Ini adalah alasan "mafia migas," tegas Yusri Usman. Ironisnya, kalangan industri di Singapura membeli gas seharga USD 4 per MMBTU, yang sumber gas nya berasal dari Indonesia. Padahal pihak industri dalam negeri membeli dikisaran harga USD 8 hingga 9 per MMBTU dari pasokan langsung sumur gas. Kalau pasokannya dari FSRU (Floating Storage Regasification Unit) harga yang dipatok sebesar USD 13 sd 17 per MMBTU. “Kalau begitu, bagaimana industri kita bisa bersaing di tingkat global padahal kita sudah menyatakan siap masuk ke Masyarakat Ekonomi Asean. Bisa gulung tikar akibat tidak mampu bersaing karena tata kelola migas yang salah urus,” tandas Yusri Usman. Lebih aneh lagi ketika Widyawan Prawira Atmaja, Ketua Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, justru menganggap titik pangkal persoalan adalah komunikasi. “Ia hanya pura-pura bodoh. Padahal inilah strategi kongkalikong dengan mafia migas,”tegas Yusri Usman. Oleh sebab itu, Yusri meminta KPK untuk mengusut tuntas proses PJB (Perjanjian Jual-beli Gas) semasa BP Migas dengan pihak-pihak luar negeri, khususnya dengan Singapura dan gas Tangguh 1. Yusri pun tidak habis pikir mengapa ada sekelompok kalangan yang sengaja merugikan negara. “Padahal kita mempunyai banyak contoh sebagai acuannya, seperti kontrak LNG Arun dan LNG Bontang. Malah Pertamina dan PLN lebih murah beli LNG dari luar negeri dari pada LNG di dalam negeri,” ungkap Yusri, yang sejak 2013 telah puluhan kali menyampaikan surat ke Presiden, Menteri dan KPK terkait ekspor migas. Sementara itu, Rudianto Rimbono, Kepala Bagian Humas SKK Migas menyatakan akan mengurangi kontrak ekspor migas. “Seiring dengan tumbuhnya industri dalam negeri, kebutuhan gas terus meningkat. Karena itu, kita terus meningkatkan suplai untuk domestik sementara kontrak ekspor akan kita kurangi,” kata Rudianto Rimbono, di Jakarta. Menurut Rudianto, saat ini Indonesia masih terikat kontrak penjualan gas dengan sejumlah negara seperti Singapura, Korea, dan Jepang, dengan jangka waktu bervariasi, hingga 2020 dan 2030. SKK Migas menargetkan ekspor gas pada 2015 hanya sebesar 2.838 BBTUD, turun dari jumlah ekspor saat ini sebesar 3.227 BBTUD. Sebagai catatan, pemanfaatan gas sepanjang 2014 terdiri atas sektor industri 19,2%; kelistrikan 14%; pupuk 8,7%; lifting minyak 4,5%; elpiji dan LNG domestik 6,9%, dan sisanya untuk ekspor. Sementara di tahun 2013, alokasi produksi gas nasional untuk kepentingan domestik sebesar 3.774 BBTUD. (TGR/SB)..?? ...>>> Lebih aneh lagi ketika Widyawan Prawira Atmaja, Ketua Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, justru menganggap titik pangkal persoalan adalah komunikasi. “Ia hanya pura-pura bodoh. Padahal inilah strategi kongkalikong dengan mafia migas,”tegas Yusri Usman. Oleh sebab itu, Yusri meminta KPK untuk mengusut tuntas proses PJB (Perjanjian Jual-beli Gas) semasa BP Migas dengan pihak-pihak luar negeri, khususnya dengan Singapura dan gas Tangguh 1. Yusri pun tidak habis pikir mengapa ada sekelompok kalangan yang sengaja merugikan negara. “Padahal kita mempunyai banyak contoh sebagai acuannya, seperti kontrak LNG Arun dan LNG Bontang. Malah Pertamina dan PLN lebih murah beli LNG dari luar negeri dari pada LNG di dalam negeri,” ungkap Yusri, yang sejak 2013 telah puluhan kali menyampaikan surat ke Presiden, Menteri dan KPK terkait ekspor migas....??? >>> ...imperialisme yang dilakukan oleh VOC-VOC gaya baru di bidang migas. UU Migas Non 22/2001 telah menjadi pintu masuk liberalisasi migas dan sumber kekisruhan pengelolaan migas yang bermuara pada lahirnya kebijakan pembatasan dan kenaikan harga BBM...>>>












Migas

15-01-2015 http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16935&type=112#.VLjAASwXFJm 
Rekomendasi Migas dan Kondensat Ekspor
Permendag 03/M-DAG/PER/I/2015 Tamparan Bagi Kementerian ESDM


Pembatasan ekspor kondensat dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 03/M-DAG/PER/I/2015 pada 5 Januari 2015 dengan merevisi Permendag Nomor 42 Tahun 2009 sejatinya menjadi tamparan keras bagi Kementerian ESDM dan stakeholders minyak dan gas (migas).  “Artinya, jajaran Kementerian ESDM jangan lagi sembarangan dan gampang meloloskan rekomendasi migas dan kondensat untuk diekspor hanya demi memuaskan sahwat serakah segelintir pengusaha tanpa memikirkan kepentingan nasional,” tegas Yusri Usman, pengamat kebijakan energi kepada theglobal-review.com, Kamis (15/1/2015) di Jakarta.

Selama ini minyak mentah bagian negara di SKK Migas, yaitu dari Duri dan Belanak crude serta Arun, Senipah, Geragai dan Bontang Return Condensat, khususnya kondensat produk-produk di hilir sangat dibutuhkan industri dalam negeri. Total impornya mencapai 50.000 barrel per hari. Oleh karena itu, tidak masuk akal bila kemudian diklaim kondensat hasil PT Media Karya Sentosa dari ekstrak kilang di PLTG Gresik tidak laku untuk pasar dalam negeri. “Ini adalah alasan "mafia migas," tegas Yusri Usman.

Ironisnya, kalangan industri di Singapura membeli gas seharga USD 4 per MMBTU, yang sumber gas nya berasal dari Indonesia. Padahal pihak industri dalam negeri membeli dikisaran harga USD 8 hingga 9 per MMBTU dari pasokan langsung sumur gas. Kalau pasokannya dari FSRU (Floating Storage Regasification Unit) harga yang dipatok sebesar USD 13 sd 17 per MMBTU. “Kalau begitu, bagaimana industri kita bisa bersaing di tingkat global padahal kita sudah menyatakan siap masuk ke  Masyarakat Ekonomi Asean. Bisa gulung tikar akibat tidak mampu bersaing karena tata kelola migas yang salah urus,” tandas Yusri Usman.

Lebih aneh lagi ketika Widyawan Prawira Atmaja, Ketua Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, justru menganggap titik pangkal persoalan adalah komunikasi. “Ia hanya pura-pura bodoh. Padahal inilah strategi  kongkalikong dengan mafia migas,”tegas Yusri Usman. Oleh sebab itu, Yusri meminta KPK untuk mengusut tuntas proses PJB (Perjanjian Jual-beli Gas) semasa BP Migas dengan pihak-pihak luar negeri, khususnya dengan Singapura dan gas Tangguh 1.

Yusri pun tidak habis pikir mengapa ada sekelompok kalangan yang sengaja merugikan negara.  “Padahal kita mempunyai banyak contoh sebagai acuannya, seperti kontrak LNG Arun dan LNG Bontang. Malah Pertamina dan PLN lebih murah beli LNG dari luar negeri dari pada LNG di dalam negeri,” ungkap Yusri, yang sejak 2013 telah puluhan kali menyampaikan surat ke Presiden, Menteri dan KPK terkait ekspor migas.

Sementara itu, Rudianto Rimbono, Kepala Bagian Humas SKK Migas menyatakan akan mengurangi kontrak ekspor migas. “Seiring dengan tumbuhnya industri dalam negeri, kebutuhan gas terus meningkat. Karena itu, kita terus meningkatkan suplai untuk domestik sementara kontrak ekspor akan kita kurangi,” kata Rudianto Rimbono, di Jakarta.

Menurut Rudianto, saat ini Indonesia masih terikat kontrak penjualan gas dengan sejumlah negara seperti Singapura, Korea, dan Jepang, dengan jangka waktu bervariasi, hingga 2020 dan 2030.
 
SKK Migas menargetkan ekspor gas pada 2015 hanya sebesar 2.838 BBTUD, turun dari jumlah ekspor saat ini sebesar 3.227 BBTUD.

Sebagai catatan, pemanfaatan gas sepanjang 2014 terdiri atas sektor industri 19,2%; kelistrikan 14%; pupuk 8,7%; lifting minyak 4,5%; elpiji dan LNG domestik 6,9%, dan sisanya untuk ekspor. Sementara di tahun 2013, alokasi produksi gas nasional untuk kepentingan domestik sebesar 3.774 BBTUD. (TGR/SB)


Migas

05-12-2014 http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16754&type=112#.VLi-0SwXFJk  
Harga Minyak
Harga Minyak Dunia Terus Turun

 















Harga minyak mentah di Asia jatuh pada perdagangan hari ini setelah Saudi Aramco memangkas harga minyak mentahnya yang dijual ke Asia dan Amerika Serikat. Demikian dikatakan para analis seperti dikutip AFP.

Minyak mentah patokan AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari anjlok 31 sen menjadi 66,50 dolar AS per barel, sedangkan Brent untuk pengiriman Januari terpangkas 38 sen menjadi 69,26 dolar AS per barel.

"Arab Saudi baru saja memangkas harga minyaknya yang dijual ke Asia dan AS dan ini akan berdampak besar pada pasar hari ini serta awal pekan depan," kata Daniel Ang, analis investasi pada Phillip Futures di Singapura, seperti dilansir ANTARA.

Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi, Kamis kemarin memangkas harga jual minyaknya untuk Asia pada pengiriman Januari sampai 1,90 dolar AS per dolar dari level harga Desember.

Negeri ini juga menekan harga minyak mentah untuk AS sampai 70 sen.

"Mereka jelas tengah berjuang demi pangsa pasar," kata Ang kepada AFP.

Arab Saudi adalah anggota terbesar dan paling berpengaruh OPEC yang bulan lalu memutuskan mempertahankan tingkat produksi kendati dunia dilanda kelebihan suplai. (TGR/ANT)

Migas

05-11-2014
Siaran Pers Global Future Institute (GFI)
Tumpas Mafioso Migas, Bukan Naikkan Harga BBM
Penulis : Tim Global Future Institute 
http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16582&type=112#.VLjAbywXFJk     
 















Bila ingin menghemat keuangan negara, bukan dengan menaikkan harga BBM, tetapi tinjau ulang proses pengadaan (procurement) dan pembelian BBM dalam negeri serta struktur biaya produksi (Cost of Production). Karena di situlah sumber korupsi dan in-efisiensi selama ini.

Selama ini, Pertamina cuma menjadi alat stempel permainan pengadaan dan pembelian BBM, karena ada invisible hands (tangan-tangan tersembunyi) dari elit negara yang mengatur permainan tersebut.

Misalnya pembelian BBM dengan standar harga MOPS (Mead Oil Plats of Singapore) +5 persen (dengan alasan untuk biaya distribusi dan lain-lain). Padahal yang sebenarnya kalau kita mau beli di free market harganya tidak lebih dari 60 persen harga MOPS.

Lantas, kenapa Pertamina atau pemerintah tidak mau melakukan pembelian langsung pada produsen/pemasok? Kenapa pengadaan dan pembelian BBM dalam negeri harus melalui Petral Singapore?

Karena kalau pembelian langsung ke pemasok atau produsen maka disparitas harga yang 40 persen tadi tidak bisa diatur dengan
"Kongkalingkong."

Pada umumnya produsen/pemasok di luar negeri meminta jaminan pembayaran dengan L/C (Letter of Credit). Nah, kalau pembayaran dengan L/C, maka untuk mengatur split disparitas harga yang 40 persen tadi mengalami kesulitan, karena harus ada reimbursement (pencairan kembali) dan lain-lain, sehingga mata-rantai transaksi model ini dianggap riskan. Karena unsur-unsur korupsi dan manipulasinya mudah dilacak.

Maka pemerintah dalam melakukan pembayaran pengadaan dan pembelian minyak BBM dalam negeri, memerintahkan Pertamina melalui agennya yakni Petral Singapore, selalu menggunakan Telegraphic Transfer (TT), agar memudahkan melakukan split disparitas harga tersebut.


Bila mata-rantai pengadaan dan pembelian BBM bisa dipangkas, maka Pertamina bisa mendapatkan harga pembelian yang wajar dan kompetitif serta bisa lebih menghemat devisa negara dalam jumlah besar. Harga jual BBM dalam negeri pun bia lebih murah, tidak perlu dinaikkan. Jadi alasan pemerntah menaikan harga BBM hanya akal-akalan saja.

Lebih daripada itu, pemerintah tidak menjalankan mandat penguasaan sumberdaya dengan baik. Seharusnya sekarang Pertamina sudah menjadi perusahaan minyak raksasa dan go internatonal. Namun kenyataannya, hampir semua konsesi minyak (99 persen) sudah dikuasai asing. Celakanya lagi, sekarang Indonesia punya ketergantungan impor dari 16 negara.

Padahal bagi Indonesia, seharusnya minya merupakan senjata strategis dalam menghadapi pertarungan global dewasa ini. Padahal, pontesi migas Indonesia sangat besar. Diperkirakan cadangan minyak bumi sebsar 4,4 miliar barel dan cadangan gas lebih dari 300 triliun kaki kubik. Sayang, kekayaan alam sebesar itu sekarang sebagian besar dikuasai asing.


Berdasarkan data Kementerian ESDM 2009, dari total produksi minyak Indonesia, Pertamina hanya memproduksi 13,8 persen. Sisanya dikuasai swasta asing seperti Chevron (41 persen), Total E &P Indonesia (10 persen), Conoco Philips (3.6 persen), dan Cnook (4,6 persen). Mengapa bisa begitu?

Inilah imperialisme yang dilakukan oleh VOC-VOC gaya baru di bidang migas. UU Migas Non 22/2001 telah menjadi pintu masuk liberalisasi migas dan sumber kekisruhan pengelolaan migas yang bermuara pada lahirnya kebijakan pembatasan dan kenaikan harga BBM.

Sebaiknya pemerintahan Jokowi bersikap realistik dan tidak membohongi rakyat. Jangan sampai penghapusan dan pencabutan subsidi BBM dijadikan dalih belaka. Pemerintah harus berani memangkas dan menghilangkan invisible hand mechanism yang selama ini mengatur jaringan mafia pengadaan dan pembelian BBM oleh Pertamina.


Migashttp://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16584&type=112#.VLjBtiwXFJk

05-11-2014
Membongkar Tipuan Raksasa Migas Global

 













Indonesia sudah betul tidak tertutup pada asing, tapi bukan berarti asing boleh terus merugikan Indonesia. Raksasa migas global terus menerus menipu Indonesia bahkan ketika sudah diberi kesempatan kelola migas Indonesia. Tak hanya soal tak bayar royalti sehingga Indonesia merugi. Raksasa migas asing juga tipu Indonesia dengan turunkan produksi migas perlahan. 

Menjelang habis masa kontrak Blok Migas 2015–2021, raksasa migas asing terus kurangi produksi. Tujuannya jelas, menciptakan permintaan (demand) lebih sehingga kontrak akan diperpanjang dan bisa menambah kontrak di Blok Migas lain.
Hasil Produksi Minyak sebetulnya bisa jadi meningkat. Cuma dilaporkan sedikit. Buktinya Chevron mengekspor minyak dari Riau. Kita tidak tahu berapa ratus ribu barrel yang diekspor karena tidak ada yang menghitung.
Sekarang mari kita lihat bukti nyata adanya  tipuan raksasa migas global:
  • Pada tahun 2010, produksi Migas sebanyak 954.000 Barel Per Hari (Bph).
  • Pada tahun 2011, produksi migas sebanyak 898.000 Barel Per Hari (Bph).
  • Pada tahun 2012, produksi migas sebanyak 861.000 Barel Per Hari (Bph).
  • Pada tahun 2013, produksi migas sebanyak 827.000 Barel per Hari (Bph).
Selama 4 tahun terakhir, produksi migas dari 79 Blok Migas yang sudah produksi menurun 13,31 persen secara berkala. Dari 954.000 Bph menjadi 827.000 Bph, menurun 127.000 Bph. Dalam hitungan tahunan, dari 348.210.000 barel menjadi 301.855.000 barel, menurun 46.355.000 barel. Dalam perhitungan rupiah, dari Rp 350 triliun menjadi Rp 302 triliun, menurun Rp 48 triliun.

Tahun ini juga turun menjadi 800,000bph?Jadi jangan heran kalau harga BBM terus naik, karena produksi migas di 79 Blok Migas yg sudah produksi terus turun. Subsidi pemerintah untuk BBM tak bisa digenjot terus, sementara produksi kurang, harga naik.
Jika dilihat lebih jauh pola penipuan raksasa migas global, alasan kenapa produksi menurun, harga BBM melambung ada di tangan kontraktor 79 Blok Migas itu. Sebagaimana kita ketahui, sebanyak 55 Blok Migas (70 persen) dari 79 Blok Migas dikelola asing.

Tentu saja, para raksasa migas asing itulah yang berperan besar dalam mengurangi produksi migas yang berdampak pada kenaikan harga BBM.

Pertanyaannya, kenapa para raksasa migas asing terus menurunkan produksi migasnya menjelang masa habis kontrak? Jawabnya sederhana, dengan menurunkan produksi secara berkala, kontrak harus diperpanjang dan perlu eksplorasi tambahan. Proyek lagi proyek lagi.

Jangan lupa, indonesia saat ini memiliki 263 blok minyak bumi dan gas bumi (migas). Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan eksplorasi-eksplorasi baru. Dari 263 blok Migas yang dimiliki Indonesia saat ini, sebanyak 79 Blok Migas sudah produksi. Sedangkan sisanya 184 Blok Migas masih dalam tahap eksplorasi. Produksi meningkat harga naik?

Dari 79 Blok Migas milik Indonesia yang sudah produksi, sekitar 55 Blok Migas (70 persen) dikelola oleh perusahaan migas asing berskala global. Sebut saja, Chevron, Total, Inpex, ExxonMobil, Petronas, Petrochina, CNOOC, Santos, British Petroleum, Hess, Stat Oil, Eni dan sebagainya. Pertanyaannya mengapa Indonesia harus membeli dengan harga yang sama dengan negara lain yang tak punya sumber migas?
Ternyata DIAM-DIAM sepanjang 2015–2021, ada 28 Blok Migas yang akan habis masa kontraknya. Berdasarkan peraturan, kontrak pengelolaan blok Migas di Indonesia sepanjang 30 tahun.

Lalu untuk perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Migas diberikan selama 20 tahun. Maksimal, pengelolaan Blok Migas di Indonesia selama 50 tahun. Proses pengajuan perpanjangan kontrak Migas diberikan waktu 10 tahun hingga 2 tahun sebelum habis masa kontrak.

Artinya, bagi kontrak Migas yang habis tahun 2021, akan menjadi tanggung jawab pemerintahan 2015–2019. Itulah kenapa klasifikasi 28 Blok Migas yang akan habis masa kontraknya antara 2015–2021 harus jadi perhatian serius Jokowi-JK. Jika ingin mewujudkan Indonesia yang hebat, bukan dengan membuat GADUH memaksa mencabut subsidi BBM dengan berbagai macam alasan penuh penggiringan opini.
Berapa sih nilai kontrak perpanjangan 28 Blok Migas itu? Target produksi migas 2013 di angka 840.000 Bph, tapi realisasinya 827.000 bph, kurang 13.000 bph. Rata-rata produksi 1 Blok Migas sekitar 10.000 Barel per Hari (Bph). Angka itu diperoleh dari realisasi produksi migas (lifting) APBN-P tahun 2013 sebesar 827.000 Bph dibagi 79 Blok Migas Produksi.

Produksi 827.000 per hari di 2013, berarti produksi setahun 301.855.000 Barel. Jika pakai harga minyak US$ 100/barel, total nilai produksi 28 Blok Migas itu setahun US$ 30.185.500.000. Dalam rupiah, nilai produksi 28 Blok Migas itu sekitar Rp 302 Triliun. Jika 28 Blok Migas itu memperpanjang kontraknya 20 tahun, kira-kira nilai kontraknya Rp 6.040 triliun.

Angka Rp 6.040 triliun itu sangat besar, kurang lebih setara dengan angka Produk Domestik Bruto Indonesia setahun. Dan pastinya, kontrak 28 Blok Migas senilai Rp 6.040 triliun itu tanggung jawab pemerintahan Jokowi-JK sebagai solusi indonesia hebat.

Bukannya malah mengikuti maunya broker migas dan perusahaan asing macam "chevron" yang sibuk iklan di tv seolah kebaikan BBM bukanlah DERITA!
* Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Riset Global Future Institute



Isu Hangat

02-12-2014
AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Pertama)
Penulis : Agus Setiawan, Pegiat Sosial Politik dan Research Associate GFI

 




















Perang Non Militer kini tidak hanya sekedar menjadi pendukung bagi pelaksanaan Perang Militer Konvensional. Serangan Non Militer itu sendiri kini dapat dijadikan “alat” untuk menundukkan lawan dan memaksakan kehendak. Oleh sebab itu, “doktrin” pertahanan keamanan negara modern abad 21 harus menjadikan ancaman Non Militer sebagai ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara.

PENDAHULUAN
Selasa, 24 Juni 2014, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, ... Sebelumnya diberitakan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake mengatakan pemerintah Indonesia harus menyelidiki tuduhan keterlibatan calon presiden Prabowo Subianto dalam pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) pada dasawarsa 1990-an. ... Meski demikian, Blake buru-buru menambahkan jika pemerintahnya tidak memihak calon tertentu. “Namun, kami menganggap serius dugaan pelanggaran HAM dan menyerukan pemerintah Indonesia untuk sepenuhnya menyelidiki tuduhan tersebut," ujar Blake lewat surat elektronik kepada Wall Street Journal...
Permintaan Duta Besar Amerika Serikat Robert Blake agar pemerintah Indonesia mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Prabowo Subianto jelas merupakan suatu bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia. Disamping menunjukkan dengan tegas bahwa AS sudah berpihak kepada Capres tertentu dalam Pemilu Presiden 2014.
Agenda Setting Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia masuk melalui isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) “berat” yang ditujukan kepada TNI, khususnya kepada Prabowo Subianto yang terus bergulir sejak dekade 1980-an. Dan belakangan tampaknya kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Prabowo Subianto telah menjelma menjadi sebuah ideologi perjuangan bagi sebagian besar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia beserta simpatisannya. Sebagai catatan saja bahwa serangan Non Militer pihak asing tidak akan berjalan efektif bila tidak ada dukungan dari dalam negeri. Dukungan para komprador, baik sipil maupun militer.
Seperti kita ketahui bersama bahwa agenda setting yang digulirkan AS dan Sekutunya terhadap Indonesia adalah sebuah bentuk skema Perang Non Militer: Pertama, serangan udara berupa bom-bom isu demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan, profesionalisme, sara, sampai sanksi embargo dengan target sasaran menghancurkan sistem ipoleksosbudmil. Kedua, serangan darat pasukan elit “komprador” yang terdiri dari intelektual dan politisi – baik sipil maupun militer – untuk memformat ulang sistem ipoleksosbudmil Indonesia dengan sistem baru yang di set up sesuai dengan kepentingan pembuat agenda. Sebagai target utama operasi Non Militer sekutu adalah amandeman UUD 1945 dan perubahan UU Migas agar memudahkan instalasi sistem privatisasi dan perdagangan bebas WTO ke dalam sistem ekonomi “Pancasila” yang sudah diliberalkan. Sehingga Indonesia kini menjadi negara yang compatible bagi akses dan koneksitas sistem ekonomi asing, terutama bagi kepentingan AS, Uni Eropa, Jepang dan China.
Model agenda setting ini terbukti manjur ketika dipakai untuk membangkitkan nasionalisme sempit di kawasan Eropa Tenggara. Sehingga pecah konflik etnis bersenjata yang mengakibatkan pecahnya Yugoslavia menjadi negara-negara kecil meliputi Republik Serbia, Republik Montenegro, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Sebelum pecah, negara pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) ini dikenal sebagai sebuah negara Komunis yang maju dan makmur rakyatnya.
Dalam kasus Yugoslavia, ternyata ada agenda setting tersembunyi AS yang boleh dibilang merupakan agenda sesungguhnya, yakni menyingkirkan Slobodan Milosevic dari panggung politik Eropa Tenggara. Kongres AS sangat khawatir bila Slobodan membangkitkan kembali “Pakta Warsawa Baru.” Dengan modus operandi agenda pelanggaran HAM berat terhadap Slobodan Milosevic persis, setali tiga uang terhadap Prabowo Subianto – Amerika berhasil menyerat Slobodan Milosevic ke Pengadilan HAM internasional. Slobodan pun akhirnya gugur di dalam penjara diracun para penguasa. Bahkan reformasi 1998 yang sukses melengserkan Presiden Soeharto adalah bukan agenda sesungguhnya. Ada dua hidden agenda: Pertama, Balkanisasi NKRI seperti Yugoslavia dan Kedua, kriminalisasi Prabowo Subianto seperti halnya Slobodan Milosevic. Meski gagal, tapi dalam skala tertentu bisa dikatakan berhasil dengan adanya Otda dan Otsus. Demikian pula Prabowo Subianto, meski berhasil dijegal dalam Pilpres tetap menjadi Kesatria di Bumi Nusantara.

Campur tangan AS diseluruh belahan dunia memang bukan rahasia lagi, bahkan dilakukan secara sistematis dan terang-terangan yang akan kita bahas kemudian. Amerika telah merumuskan kepentingan nasionalnya dalam skala global, dengan prioritas menjaga kemanan stabilitas minyak dan dollar sebagai urat nadi transaksi perdagangan internasional. Nah, untuk menjaga keamanan kepentingan nasionalnya itu, AS tidak ragu-ragu untuk ikut campur menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa di muka Bumi, seperti menentukan kepemimpinan nasional suatu bangsa, termasuk di Indonesia. AS tampaknya mencoba bermain sebagai Tuhan, playing of God. Dan memang tampaknya tidak main-main. Memasuki millenium ketiga, Amerika secara sistemik telah menyempurnakan sistem keamanan globalnya untuk mengatur dunia.

Seperti kita ketahui bersama bahwa minyak adalah jantung kehidupan AS, tanpa minyak roda industri dan militer AS akan lumpuh. Konsumsi minyak AS sebesar 22 juta bph (barrel perhari), dimana 13,5 juta bph berasal dari impor. Begitu besarnya konsumsi minyak dalam negerinya, menyebabkan AS sangat sensitif terhadap stabilitas keamanan minyak dikawasan Timur Tengah. Apalagi AS punya pengalaman buruk ketika diembargo oleh Arab Saudi tahun 1973 dan oleh Iran tahun 1979. Tanpa suplai minyak yang stabil AS lumpuh. Oleh karena itu stabilitas produksi minyak dunia menjadi prioritas Kemanan Nasional AS. Nah, coba bayangkan bila seandainya Iran menutup Selat Hormuz dengan melepaskan 2 juta ranjau.

SISTEM KEAMANAN GLOBAL AMERIKA SERIKAT

Perkembangan peradaban umat manusia yang begitu cepat telah membawa perubahan yang mendasar dalam cara berperang.

Memasuki milenium ketiga Perang Non Militer telah menjadi model perang modern untuk menaklukan sebuah negara bangsa. Efektifitas dan efisiensi Perang Non Militer ternyata telah menunjukkan hasil yang jauh lebih dahsyat dari ledakan Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bubarnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa yang kemudian disusul dengan hancurnya Yugoslavia yang dikenal dengan “Balkanisasi” semakin mempopulerkan model Perang Non Militer pada akhir abad 20.

Sebelum pecah Perang Dunia Kedua, AS sebetulnya sudah merancang blueprint sistem keamanan global sebagai bagian integral dari kepentingan nasionalnya. Pembentukan IMF dan World Bank di Bretton Woods, New Hampshire, AS tahun 1944, adalah langkah awal AS untuk membangun Tata Dunia Baru (New World Order). AS telah menyadari bahwa Pasca Perang Dunia II negara-negara Eropa Barat akan mengalami kehancuran ekonomi dan membutuhkan bantuan dana dalam jumlah besar untuk membangun kembali negaranya. Dan hal tersebut kemudian menjadi kenyataan dengan bantuan Marshal Plan – yang kemudian menjadi ladang IMF dan World Bank untuk terjun memberi bantuan sekaligus menguasai keuangan negara-negara Eropa korban Perang Dunia II. Bukan itu saja, AS kemudian mendirikan NATO untuk melindungi investasinya – sekaligus untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa.

Hegemoni ekonomi AS dengan dollar–nya boleh dibilang berawal ketika terjadi pertemuan para anggota OPEC di Teheran, pada tahun 1971 – dimana para anggota OPEC menyepakati agenda pemberlakuan penggunaan mata uang “dollar” sebagai patokan harga minyak dan juga alat pembayaran minyak. Dengan kesepakatan tersebut otomatis “dollar” menjadi penggerak ekonomi dunia – ketika permintaan minyak meningkat otomatis permintaan terhadap dollar pun meningkat. Sehingga hampir dua pertiga Bank Sentral di seluruh dunia secara resmi kemudian menetapkan foreign exchange reserve dengan mata uang dollar. Ditambah lagi setelah negara-negara produsen minyak dengan keuntungannya yang berlimpah menanamkan kembali dollarnya di New York sehingga menjadikan ekonomi AS zero currency risk. Bukan itu saja, AS bahkan mengharuskan negara-negara produsen minyak untuk menyisihkan dana penjualan minyaknya kepada IMF dan World Bank.

Setelah bubarnya Uni Soviet pada 1989, AS baru menyempurnakan GATT menjadi WTO tahun 1995, sebagai badan dunia yang mengatur perdagangan internasional. Dengan terbentuknya WTO, maka melengkapi badan dunia penakluk negara bangsa yang sudah ada sebelumnya, yakni IMF, WORLD BANK & NATO.

Dalam konteks keamanan global abad 21, AS telah mengintegrasikan sistem keamanan nasionalnya secara sistemik kedalam empat badan dunia tersebut. Dengan kata lain AS telah membangun sistem pertahanan keamanan pangan dan energinya terintegrasi dengan IMF, World Bank, WTO dan NATO. Bila kita simulasikan secara lebih konkrit, sebagai contoh misal alarm tanda bahaya berbunyi di suatu kawasan belahan dunia, dengan cepat pula dapat diketahui tindakan apa yang harus diambil. Tinggal skema mana yang menjadi pilihan untuk mengeksekusinya, Militer atau Non Militer. Atau kombinasi keduanya.

Misal alarm kawasan Timur Tengah berbunyi, tepatnya di Irak, AS segera menyiapkan NATO dan Serangan Militer. Hal tersebut terjadi karena sesuai dengan kode ancaman. Bila terjadi ancaman langsung yang mengganggu stabilitas keamanan minyak dan dollar maka AS tanpa kompromi akan melakukan serangan militer. Ketika Saddam Husein menginvasi Kuwait untuk menguasai ladang minyak dan beralih ke “Euro“ untuk transaksi minyaknya – AS merasa keamanan nasionalnya terancam. Serangan militer pun dilancarkan. Tidak perlu alasan. Dan dibalik serangan militer tersebut, AS sesungguhnya mengirimkan sebuah pesan kepada teman dan lawan untuk tidak mengganggu kepentingan nasionalnya. Jadi tidak mengherankan bila belakangan ini operasi intelijen dan penyadapan kembali menjadi topik dunia internasional yang hangat. Seperti kita ketahui bersama bahwa minyak adalah jantung kehidupan AS, tanpa minyak roda industri dan militer AS akan lumpuh. Konsumsi minyak AS sebesar 22 juta bph, dimana 13,5 juta bph berasal dari impor. Kawasan Timur Tengah adalah pemasok utama kebutuhan minyak AS, disamping beberapa kawasan dunia lain termasuk dari Indonesia. Sekedar catatan: hari ini konsumsi minyak Indonesia sekitar 1,8 juta bph. Dimana 1 juta bph harus impor lebih dari 18 negara.
 
Bersambung ke bagian dua

Isu Hangat

10-12-2014
AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Kedua)
Penulis : Agus Setiawan, Pegiat Sosial Politik dan Research Associate GFI

 




















Indonesia sejak dekade 1980-an telah mendapat serangan Non Militer secara sistematis dan terencana melalui agenda setting media. Hal tersebut menjadi kajian menarik dalam diskusi terbatas GFI tentang prospek media beberapa waktu lalu.

Bahwa ada agenda setting asing yang secara sistematis dan konsisten menyerang Indonesia dengan isu-isu “Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Lingkungan Hidup.” Dan sebagai catatan bahwa serangan Non Militer tidak akan berjalan efektif bila tidak ada dukungan dari dalam negeri. Dukungan para komprador, baik sipil maupun militer. Dan diluar semua itu ada serangan Non Militer Amerika yang paling halus dan paling mematikan yakni terpaan budaya gaya hidup hollywood dengan pornografinya.
Terpaan budaya yang terus menerus berlangsung selama puluhan tahun nampaknya berhasil menerobos ketahanan budaya dan kearifan lokal kita sehingga berhasil melemahkan ipoleksosbudmil bangsa Indonesia. Ibarat Dracula, Hollywood adalah Istana Dracula, siapa tersihir dia akan menjadi budak setianya. Welcome to Hollywood!

SEKILAS PERANG NON MILITER DI INDONESIA

Kalau kita membaca ulang berita politik di tanah air, kemudian kita buat semacam framing tentang isu TNI – maka akan terlihat jelas bahwa ada agenda setting pemberitaan di tanah air sejak dekade 1980-an yang begitu sistematis dan masif menyerang TNI. Dalam bahasa jurnalisnya TNI adalah aktor pelanggar HAM, jadi harus masuk “penjara” atau dibarakkan. Bahasa demokrasinya TNI harus menjadi tentara profesional, artinya TNI harus dijauhkan dari rakyat, dicabut dari akarnya dan diputus dari sejarah kelahirannya. Dan berhasil!
Sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah reformasi 1998, TNI dikirim ke barak dan menjadi tentara profesional. Sebaliknya Polisi diberikan tugas keamanan dan ketertiban yang seluas-luasnya dalam payung keamanan nasional yang sebetulnya merupakan tugas TNI, seperti memberantas terorisme, separatisme dan Perang Non Militer yang mengancam disintegrasi bangsa. Jadi setelah reformasi 1998, Polisi seakan-akan berperan ganda menjadi “TNI.”
Bila dibaca sepintas, memang serangan Non Militer tersebut dipermukaan jelas-jelas ditujukan kepada Presiden Soeharto yang distigmakan sebagai rejim otoriter tetapi sasaran tembak sesungguhnya adalah TNI. Mengapa TNI? Dimata AS, TNI adalah tulang punggung kekuatan Orde Baru sekaligus lem perekat NKRI dengan “Sapta Marganya.” Oleh karena itu, untuk melemahkan dan memecah belah Indonesia sebagai langkah strategis pertama Amerika adalah melumpuhkan organ TNI dulu. Bahkan AS melalui Australia secara terang-terang meminta Presiden Soeharto untuk membubarkan Kopassus. Tapi tidak digubris.
Bila kita renungkan, lepasnya Timor-Timur, Sipadan dan Ligitan adalah dampak langsung dari Pengkerdilan Peran TNI secara sistematis tersebut. Sebab, bila doktrin TNI berjalan, tidak mungkin ada wilayah NKRI yang terlepas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menhankam Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu bahwa tidak akan ada lagi wilayah NKRI yang lepas. Memang sudah menjadi keawajiban utama TNI untuk menjaga wilayah perbatasan dan keutuhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia tanpa kompromi. NKRI harga mati.
Pilihan mundur Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan pada peristiwa Reformasi 1998 adalah demi menjaga keutuhan NKRI – itulah cermin dari watak seorang pemimpin besar juga seorang negarawan tulen. Presiden Soeharto kala itu kalau mau bukan tidak mampu meredam gerakan Reformasi 1998. Bila mau, hal tersebut mudah saja baginya. Tapi Presiden Soeharto sadar dan berpikir jauh kedepan demi keutuhan NKRI, bila gerakan mahasiswa itu diredam dengan skema Tiananmen misalnya – sudah pasti akan terjadi pertumpahan darah sesama anak bangsa yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan. Bukan itu saja, Presiden Soeharto pasti akan dicap sebagai pelanggar HAM berat – bahkan kriminal.
Bila hal tersebut itu terjadi, Indonesia pasti diembargo oleh AS dan sekutunya bahkan dunia internasional. Bila Indonesia diembargo, tentu akan terjadi krisis dan pergolakan di dalam negeri yang digerakkan oleh para komprador. Dan itu sama artinya dengan membuka pintu masuk lebar-lebar bagi AS dan sekutunya untuk melancarkan operasi Non Militer yang memang telah ditunggu-tunggu selama ini untuk mengintensifkan bangkitnya nasionalisme sempit kedaerahan dan gerakan separatis di Benua Nusantara. Jika hal itu berjalan, maka tercapailah proyek “Balkanisasi Nusantara” sebagaimana skema yang direkomendasikan oleh RAND Corporation, sebuah badan riset akademis yang khusus melayani kepentingan Pentagon. Dalam taraf tertentu harus diakui bahwa Skema Rand Corporation jelas berhasil di Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Aceh dan Papua. Tampaknya tinggal menyusul daerah lain bila dibiarkan.

YUGOSLAVIA KORBAN PERTAMA IMPERIALISME MILENIUM KETIGA

Sejak tanggal 24 Maret 1999, kekuatan-kekuatan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dipimpin oleh Amerika Serikat, telah menjadikan Yugoslavia sebagai sasaran dari sebuah pemboman yang menghancurkan. Menerbangkan lebih dari 15.000 misi pengeboman, NATO telah membom rata kota-kota dan desa-desa Yugoslavia, menghantam pabrik-pabrik, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, depot-depot minyak dan kantor-kantor pemerintah. Ribuan orang telah tewas dan terlukai, termasuk penumpang-penumpang kereta api dan bus, dan pekerja-pekerja di stasiun pemancar televisi dan stasiun-statiun pemancar ulang. Perumahan penduduk sipil baik di Sebia dan Kosovo telah dihantam.
Propaganda pun dilancarkan untuk menyesatkan opini publik internasional. Dalam kasus Yugoslavia, propaganda yang terus menerus dihembuskan oleh AS adalah penggambaran perang pemurnian etnis di Yugoslavia oleh Slobodan Milosevic. Sehingga dalam berita yang terpancar melalui media pembantaian masal di Yugoslavia bukannya dilakukan oleh NATO sebagai penyerang. Dan sesuai agenda setting propaganda ini hanya mengizinkan media untuk menggambarkan Yugoslavia bukannya NATO sebagai penyerang.
Seperti kita ketahui bersama, sejak berdirinya NATO pada 4 April 1949, di Brussel, Belgia, yang ditandatangani oleh 12 negara, yakni Inggris, Kanada, Amerika, Prancis, Italia, Portugis, Islandia, Luksemburg, Belanda, Denmark, Norwegia, dan Portugis – baru pertama kali ini NATO difungsikan dan langsung sebagai mesin pembunuh masyarakat sipil di Eropa. Sebuah langkah strategis yang diambil AS untuk menekan negara yang berani melawan kepentingannya. Dengan kata lain serangan NATO ini telah mempertegas posisi AS sebagai penguasa dunia. Pada waktu yang sama, ekspansi NATO ke Polandia, Hungaria dan Republik Czech adalah sebuah bentuk perluasan pengaruh AS yang sangat berhasil di Eropa.
Perang NATO sesungguhnya bisa digambarkan sebagai sebuah perang agresi imperialis pertama terhadap negara bangsa dunia di milenium ketiga. Yugoslavia adalah negara pertama yang ditaklukkan secara militer oleh NATO. Sebagai sebuah istilah ilmiah, imperialisme merupakan perkembangan sejarah dari istilah kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi dunia. Namun wajah imperialisme tetap sama yakni: penindasan melalui persaingan bebas konglomerasi raksasa yang memonopoli negara sekaligus menghancurkan eksistensi negara bangsa dengan tujuan membuka akses jalan ke pasar-pasar, bahan-bahan mentah dan sumber tenaga kerja baru atau perbudakan gaya baru di seluruh dunia.
Dewasa ini Imperialisme telah menciptakan jalan tol yang bernama globalisasi dimana imperialisme dapat menjarah negara-negara berkembang tanpa hambatan baik dimuka bumi maupun dunia maya. Kaum Imperialis kini telah menjadi parasit yang menguasai Amerika bahkan dunia dengan Bank Sentralnya, Federal Reserve. Melalui kedudukannya sebagai penguasa keuangan dunia, The Fed menggunakan badan-badan keuangan raksasa sebagai alat seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), imperialisme berada dalam posisi untuk mendikte politik negara-negara berkembang yang lebih kecil yang tergantung pada kredit mereka. Sedangkan dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO) imperialisme telah menguasai pasar dan mengatur perdagangan dunia internasional sekaligus membendung masuknya produk negara-negara berkembang ke negara maju.
Melalui hegemoni mereka atas pasar dunia, kekuatan-kekuatan imperialis menekan harga semurah-murahnya untuk bahan-bahan mentah yang membuat negara-negara lebih kecil tetap dalam kemiskinan. Semakin banyak negara-negara ini meminjam, semakin mereka menjadi miskin dan tergantung. Seperti halnya NATO di kosovo lebih menyerupai rejim NATO–IMF yang memerintah Bosnia, sebuah bentuk pemerintahan negara dalam negara. Hal ini menggabarkan sebuah ambisi kejam Bank Sentral AS dan jaringannya dengan menggunakan tangan-tangan konglomerasi raksasa transnasional untuk memperluas jangkauan mereka masuk lebih jauh ke dalam Eropa supaya dapat memeras profit. Sejak penaklukan secara halus dengan Marshal Plan pasca perang dunia kedua terhadap Eropa Barat, maka peristiwa Yugoslavia tahun 1989-1991 menggambarkan uraian ikatan tangan-tangan imperilaisme AS dalam gelanggang ini secara kasar dan kejam. Perlahan tapi pasti Eropa Timur pun mulai dicengkeram.
Yugoslavia adalah sebuah bukti nyata kekejaman dari gerakan imperialisme yang  telah terintegrasi dalam sistem keamanan global Amerika. Setelah bubarnya Uni Soviet, Slobodan Milosevic dianggap sebagai musuh besar oleh AS seperti halnya Saddam Hussein di Irak. Habis manis sepah dibuang. Melalui Agenda Setting media yang luar biasa Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic digambarkan sebagai setan, dengan tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar dan simpang-siur atas pembunuhan massal dan kematian orang-orang Albania. Sebuah eksploitasi tuntutan tanpa henti atas terjadinya “pemusnahan masal terhadap suatu bangsa,” dan pemancaran berulang gambar-gambar televisi dari pengungsi-pengungsi yang menderita dirancang lebih untuk melemahkan, membiasakan dan menakuti-nakuti umum dari pada untuk menyakinkan melalui pemaksaan argumen. Inilah yang kemudian menjadi argumen AS untuk menginvasi Yugoslavia.
Dibalik hiruk-pikuk itu, ada sebuah catatan menarik dari keputusan Kongres AS bahwa Slobodan Milosevic dianggap sebagai “The Last Mohicans” Komunis. Ya, Slobodan adalah “Kepala Suku” Komunis terakhir yang nasionalis. Matikan api sebelum menjadi besar demikian keputusan Kongres AS. Slobodan Milosevic harus disingkirkan. Dan seperti telah diuraikan diatas Slobodan kemudian menjadi korban isu global sebagai gembong pelanggar hak azasi manusia dari Balkan yang dipublikasikan besar-besaran ke seluruh penjuru dunia oleh media massa.
Bukan itu saja, tidak tanggung-tanggung, Yugoslavia dihancurkan dengan konflik bersenjata akibat kebangkitan nasionalisme sempit – yang kemudian kita kenal dengan istilah “Balkanisasi” sehingga terpecah belah menjadi negara-negara kecil baru antara lain: Republik Serbia, Republik Montenegro, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina.
Sambil melakukan operasi pemboman, NATO juga mengamankan area-area yang memiliki cadangan sumber daya alam untuk dijarah oleh korporasi transnasional yang memang tidak tidak seberapa besar, seperti cadangan mineral timah hitam, seng, perak dan emas, serta 17 milyar ton cadangan batubara.
Melihat besaran cadangan sumber daya alam yang ada jelas bukan menjadi target utama serangan, tapi sebagai bahan bakar untuk merangsak lebih jauh lagi ke Timur jelas lebih dari cukup. Jadi serangan NATO, sebetulnya lebih kepada mengamankan posisi strategis untuk serangan selanjutnya menuju wilayah yang memiliki SDA melimpah: Eropa Timur. AS dan NATO telah mempunyai agenda besar sampai ke Laut Kaspia.
Yugoslavia sendiri sejak dipimpin oleh Presiden Josep Broz Tito adalah sebuah negara Komunis yang mandiri, sejahtera dan makmur rakyatnya. Dibawah Presiden Tito, Yugoslavia bisa dibilang berkembang menjadi sebuah negara industri yang cukup disegani di Eropa. Bahkan Yugoslavia konon termasuk 10 besar negara industri militer dunia dengan standar Pakta Warsawa dan NATO yang harganya sangat kompetitif.
Bukan itu saja, Yugoslavia dikenal sebagai pelopor Gerakan Non Blok (GNB) yang berhasil menjaga keseimbangan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu. Boleh dibilang, Yugoslavia sebetulnya “teman” Amerika dalam menghadapi pengaruh Uni Soviet. Gerakan Non Blok boleh dibilang menguntungkan posisi AS dalam Perang Dingin (Cold War). Namun apa mau dikata, AS dan The Fed punya kepentingan lain yang jauh lebih besar untuk masuk ke Eropa Timur. Ketika Slobodan Milosevic menolak dengan tegas “proposal” NATO, AS marah. Dan terjadilah bencana itu.
Skema Balkanisasi Nusantara yang dipicu dari Gerakan Reformasi 1998, gagal. Namun kita mesti tetap waspada, karena Indonesia sudah masuk dalam agenda besar kaum imperialis Timur dan Barat. Sebuah pelajaran menarik dari kasus Balkan 1990 dan Nusantara 1998 adalah kemampuan AS memprediksi masa depan suatu bangsa. AS mampu  membaca tanda-tanda zaman dari suatu bangsa jauh sebelum bangsa itu sendiri menyadari masa depan bangsanya. Boleh dibilang AS sudah tahu masa depan satu bangsa bahkan termasuk figur pemimpinnya. Sehingga AS bisa memprediksi masa depan suatu bangsa bila dipimpin oleh figur yang pas atau sesuai dengan ramalan sejarah bisa menjadi ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Tidak mengherankan bila Kongres AS kemudian sangat mengincar pelanjut Tito, Presiden Slobodan Milosevic menjadi target prioritas utama yang harus diamankan atau dibunuh. Slobodan dianggap sebagai “Satria Piningit Komunis Baru” bukan dalam kerangka Federasi Yugoslavia tapi bagi kebangkitan PAKTA WARSAWA BARU. Dengan kata lain, Slobodan tidak bisa diajak bekerjasama untuk memperjuangkan kepentingan AS.
Belajar dari Yugoslavia, kita bisa membaca ulang peristiwa Reformasi 1998, bila kita cermati dan kita renungkan maka selain menjatuhkan Presiden Soeharto dan memiskinkan Indonesia – sesungguhnya ada dua agenda tersembunyi, hidden agenda serangan Non Militer yang gagal total. Pertama, “Balkanisasi” NKRI. Dan kedua, menyingkirkan Prabowo Subianto dari bumi ibu pertiwi karena dianggap sebagai “The Last Mohicans” Nusantara.
Nah, yang kedua ini yang menarik. Mengapa Kongres AS begitu keras berusaha menyingkirkan Prabowo Subianto sampai dilucuti karir militernya, dipaksa pensiun dini dan diusir dari kesatuan dan tanah airnya oleh sesama rekan TNI. Bukan itu saja, segala sesuatu yang berbau Prabowo Subianto harus disingkirkan atau paling tidak dilemahkan, seperti KOPASSUS misalnya yang langsung dipreteli kemampuan tempurnya dan dibatasi peranannya. Termasuk lepasnya Timor Timur dari wilayah kedaulatan NKRI sebetulnya masih berkaitan erat dengan Prabowo Subianto juga – namun skema tersebut dibungkus dengan isu demokratisasi dan hak azasi manusia. Sedangkan bagi Australia, kemerdekaan Timor Timur didorong oleh motif lain, yakni “bonus” untuk menguasai sumber cadangan migas terbukti yang mencapai 5 milyar barel di celah Timor. Jadi tidak mengherankan bila Australia akhirnya nekat melepaskan Timor TImur dari Indonesia.
AS melakukan tindakan pencegahan dini adalah demi menjaga stabilitas kepentingan nasionalnya dimasa depan. Tidak mengherankan bila AS banyak melakukan riset dengan memanfaatkan berbagai lembaga semacam “Rand Corporation” untuk memonitor perkembangan peradaban suatu bangsa. Jadi tidak mengherankan bila AS sangat menguasai sejarah suatu bangsa mulai dari mitos atau legenda sampai antropologi-sosiologinya, sehingga AS sangat menguasai watak dan karakter suatu bangsa – termasuk watak dan karakter bangsa Indonesia.
Bagi AS kebangkitan Indonesia Raya merupakan ancaman serius bagi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan berkembang, harus dicegah sebelum tumbuh. Dan memang tidak tanggung-tanggung, seperti kita ketahui bersama dengan memanfaatkan momentum krisis moneter dunia 1997, AS menggunakan tangan IMF membolduzer infra struktur ekonomi Indonesia hingga rata dengan tanah. Indonesia langsung jatuh miskin. UUD 1945 di amandeman menjadi liberal. Figur satrianya disingkirkan dari arena politik nasional. TNI dipecah belah bahkan diadu domba sesama mereka. Tapi NKRI masih utuh.
Oleh karena itu, tampaknya sekarang perlu sebuah paradigma baru sebagai Doktrin Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk menghadapi ancaman Perang Non Militer. Maka Ketahanan Nasional yang merupakan inti dari pertahanan terhadap Perang Non Militer harus segera dibangun secara serius dan konsisten dalam waktu dekat sebagai bentuk penjabaran kepentingan nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
(Bersambung ke Bagian Ketiga)

Isu perang dunia 2015-Dvdfreian

image
Beranda
Internasional
Kepentingan Nasional
Analisis
Ekonomi & Bisnis
Industri Strategis
Hankam
Sosial Budaya
Iptek

» Perlu Kontra Skema Hadapi National Security Agency (NSA) di Bidang Cyber Media » The US Federal Reserve Bank dan The London Connection » Tol Laut Ditunda? (3/Habis) » AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Terakhir) » Pentingnya Menegakkan Kedaulatan Laut Dalam Kerangka Supremasi Maritim
Isu Hangat
14-03-2012

Dvdfreian Menaksir Cina: Bertarung di Perang Dunia III

Penulis : M Arief Pranoto dan Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute
Latar belakang tulisan ini ialah pro-kontra prakiraan Perang Dunia (PD) III yang semakin mengental auranya, entah di Jalur Sutra (Selat Hormuz) atau bergeser di Laut Cina Selatan dan lainnya. Entahlah. Telah banyak telaah tentang trend, mapping dan negara mana kelak terlibat di dalamya. Global Future Institute (GFI), Jakarta perlu menurunkan artikel tentang kekuatan para adidaya atau negara yang akan terlibat, baik sisi peluang, ancaman, kekuatan maupun kelemahanya. Cina sebagai adidaya baru dipastikan —baik langsung maupun tak langsung— bakal terlibat secara masif dalam PD nanti. Dengan merujuk berbagai sumber pustaka baik buku, diskusi-diskusi di internal GFI maupun data yang berserak di dunia maya, maka inilah ulasan kami sesuai judul di atas

Mengurai Cina memang panjang, namun catatan ini dimulai sejak awal abad ke-20, ketika ia mencoba melibatkan diri dalam kancah perdagangan global, maka wilayah pesisir menjadi makmur sedangkan daerah pedalaman —sekitar 160 km dari pantai dan 1.600 km arah barat— masih melarat. Inilah persoalan mapping kependudukan yang mendasar. Keberadaan kaum miskin sebagian besar di sebelah barat wilayah pesisir yang memang lebih kaya. Perbedaan kekayaan ini berdampak pada “ketegangan sosial” antara kaum pesisir dengan orang-orang dari pedalaman.

Sukses Cina kini tak lepas dari kiprah Mao Zedong dekade 1927-an. Ia melakukan long march ke pedalaman-pedalaman guna mencairkan “ketegangan” kedua golongan tersebut. Mao meningkatkan jiwa juang kaum pedalaman untuk mampu bersaing dan “menaklukkan” wilayah pesisir. Pada akhirnya ia pun mengambil keputusan menutup Cina dari dunia luar (perdagangan internasional) agar lebih bersatu dan setara. Mungkin inilah titik awal kenapa ia dijuluki sebagai Tirai Bambu, negeri yang tertutup bagi dunia luar!
Agaknya untuk saat ini, pemerintah telah mempunyai format cocok tentang kekayaan dalam mencapai stabilitas. Menurut George Friedman, ada tiga kepentingan inti yang dianggap strategis oleh Cina karena bermuara kepada perwujudan kesejahteraan (kepentingan nasional) di dalam negeri.

Stategi pertama ialah membangkitkan dan “membeli” loyalitas warganya melalui kerja massal; rencana ekspansi industri dengan cara memaksimalkan kerja sebagai tujuan namun sedikit pemikiran soal pasar, karena pemasaran menjadi domain atau urusan negara; tabungan swasta dimanfaatkan untuk membiayai industri, meninggalkan sedikit modal dalam negeri untuk membeli output; dan terutama ekspor harus sesuai permintaan pasar dunia.

Strategi kedua bahwa desain industri Cina berbasis produksi yang lebih daripada kebutuhan (konsumsi) nasional. Artinya kegiatan ekspor dilakukan setelah tercukupi dahulu konsumsi internal. Kemudian impor bahan baku dilakukan manakala ia mengekspor barang-barang ke seluruh dunia. Dengan demikian, Cina memastikan dahulu permintaan internasional atas ekspornya, termasuk berbagai kegiatan investasi uang di negara-negara konsumen guna membangun akses hingga ke jalur global.

Strategi ketiga ialah kontrol stabilitas atas empat “wilayah penyangga” yang meliputi Mongolia Dalam, Manchuria, Xinjiang dan Tibet. Mengamankan daerah penyangga identik dengan melindungi Cina dari serangan Rusia, India atau negara lain di Asia Tenggara, kendati rata-rata daerah penyangga telah memiliki “hambatan” baik hutan, gunung, padang rumput maupun gurun Siberia —- dimana tercipta pertahanan secara alami yang membuat setiap upaya penyerangan dari luar selalu dalam posisi lemah.

Adapun urgensi wilayah penyangga berdasar mapping kependudukan, selain suku Han yang mendominir Cina, ada empat suku lain non-Han yang tersebar serta merupakan kelompok mayoritas di daerah penyangga.

Antara Krisis, Masalah Pedalaman dan Wilayah Peyangga

Tampaknya krisis ekonomi global yang menimpa Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat (AS) selaku pelanggan utamanya, berimbas sangat negatif terhadap ekspor barang di kedua kawasan tadi. Di satu sisi, ia belum mampu secara maksimal meningkatkan permintaan domestik dan jaminan akses global terutama melalui perairan, sedang di sisi lain intensitas kepentingan AS terlihat mulai hilir-mudik dan “mancing-mancing” di Laut Cina dan sekitarnya.
Tekanan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi Cina. Misalnya kekayaan laut yang melimpah pun ternyata tergantung dari perdagangan yang kini mulai goyah. Maraknya kemiskinan di daerah pedalaman membutuhkan banyak subsidi, tetapi karena pertumbuhan ekonomi melambat secara substansial akibat krisis, maka bantuan pun sulit direalisasi.
Ada dua wilayah penyangga Cina yang hingga sekarang masih dikategorikan “rawan”. Terdapat unsur-unsur perlawanan, di Tibet dan Xinjiang gigih menentang “pendudukan” suku Han yang sengaja di-drop oleh pusat. Dalam perspektif stabilitas, lepasnya kedua daerah ini dapat menimbulkan gangguan bagi kedaulatan Cina. Misalnya, ancaman India melalui utara Himalaya bisa menciptakan radikalisme Islam di Xinjiang; Tibet pun berpotensi membuat “kegaduhan” internal dan lainnya.

Memang perang terbuka antara Cina dan India akan sulit terjadi karena hambatan Himalaya. Dalam logika militer modern, droppinglogistik dalam skala besar dalam peperangan relatif lama akan mengalami hambatan dengan kondisi medan seperti itu. Bila kelak terjadi clash, maka pertempuran-pertempuran kecil mungkin lebih efektif. Kedua negara telah “saling mengancam”, apalagi coba-coba hendak membangun kekuatan militer di sekitar gunung dan menyeberangi Himalaya.

Bagi India, gangguan akan muncul jika pasukan Cina memasuki Pakistan dalam jumlah besar, sebaliknya bagi Cina gangguan timbul bila pasukan India masuk melalui Tibet. Yang berlangsung sekarang ialah saling intip dan waspada. Cina menciptakan “skenario” seolah-olah mengirim pasukan via Pakistan, meskipun Pakistan sendiri sesungguhnya tidak memiliki kepentingan dengan pendudukan Cina bila kelak ia mampu menduduki India. Cina pun demikian, tidak ada minat untuk melakukan operasi keamanan di Pakistan

Berbeda dengan Cina, justru India memiliki minat mengirimkan pasukan ke Tibet bila terjadi revolusi nanti. Karena bagi India, kemerdekaan Tibet tanpa kehadiran tentara Beijing akan menarik perhatian dunia. Dalam perspektif hegemoni India, persoalan Tibet sebenarnya hanya masalah pengelolaan saja. Dan disinyalir pemberontak-pemberontakan Tibet mendapat dukungan dari India meski dalam skala minimal sehingga tidak akan mengancam kendali Cina.

Persoalan dominasi suku Han di wilayah-wilayah penyangga sebenarnya bisa direduksi dengan pengelolaaan yang baik melalui beberapa upaya sehingga bisa memperbaiki reputasi Cina di forum internasional. Kuncinya adalah stabilitas wilayah pedalaman. Tetapi bila porsi ini diserahkan sepenuhnya kepada suku Han maka kontrol terhadap daerah penyangga justru melonggar. Itulah dilematisnya.

Memelihara wilayah pedalaman memerlukan transfer berbagai sumberdaya. Hal ini bermakna harus menumbuhkan ekonomi pesisir guna menghasilkan modal untuk transfer (subsidi) daerah pedalaman. Cina memang jauh dari revolusi namun dekade ini ketegangan sosial terus meningkat.

Mempertahankan kestabilan pedalaman merupakan tantangan besar. Ritme antara model kerja, pasar profibialitas, sumberdaya dan jaringan antara supply and demand mutlak harus dikendalikan. Faktor yang akan mengganggu ialah inflasi karena meningkatnya subsidi bagi kaum pedalaman, otomatis mengurangi daya saingnya terhadap eksportir lain di tingkat global.

Inilah tantangan strategis Cina. Tantangan yang hanya dapat diatasi dengan meningkatkan profibilitas pada aktivitas ekonomi, sehingga mustahil dihadapi dengan produk yang bernilai rendah. Solusinya barangkali ialah memulai dengan manufaktur dan produk yang memiliki nilai tambah (sepatu, motor, mobil dll). Tetapi konsekuensi yang muncul perlu tenaga kerja terdidik dan terlatih. Selain butuh waktu yang relatif lama juga akan bersaing secara langsung melawan negara-negara industri mapan seperti Jepang, Jerman, AS dan lainnya. Inilah medan tempur strategis bagi Cina yang mutlak harus direbutnya bila ingin mempertahankan stabilitas.

Kelemahan dan Kekuatan Militer

Selain terdapat masalah ekonomi, persoalan militer pun tak kalah pelik. Misalnya dari aspek geostrategi, sistem pertahanannya sangat tergantung pada laut lepas, sedang konfigurasi Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur sangat mudah diblokade dari luar. Laut Timur terbentang di antara pulau-pulau Korea, Jepang dan Taiwan, kemudian Laut Cina Selatan lebih tertutup lagi yakni pada bentangan antara Taiwan, Filipina, Indonesia dan Singapura. Keprihatinan besar Beijing saat ini adalah rencana blokade oleh AS yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Cina secara menyeluruh. Barangkali inilah shock and awe yang tengah dijalankan oleh AS dalam rangka “melemahkan” Cina, belum lagi bakal muncul ancaman dari Taiwan, Korea Selatan, Philipina dan lainnya.

Dekade 2008-an kekuatan militernya memang terbesar kedua setelah AS, namun pada tahun 2011-an Rusia mampu menyalip sehingga kini menempati urutan ketiga. Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam diskusi ASEAN-US Relations: What Are the Talking Points? yang digelar di @america Mall Pacific Place Jakarta, Senin (5/3/2012). “Hingga saat ini anggaran militer AS jauh lebih besar dari jumlah anggaran sebagian negara-negara besar,” katanya, sekalipun anggaran belanja militer sebagian negara-negara besar seperti Jepang, Inggris, Rusia ditambah dengan anggaran militer ke sepuluh negara ASEAN bahkan anggaran militer AS masih tetap yang tertinggi.

Data 2011 anggaran militer AS berjumlah 692 milyar USD, bandingkan dengan Cina sekitar 100 milyar USD, Rusia 56 milyar USD, India 36,030 milyar USD, atau Iran 9,174 milyar USD dan sebagainya (www.globalfirepower.com).

Rincian selanjutnya adalah sebagai berikut. Saat ini, The People’s Liberation Army (PLAN) memiliki 250.000 tentara yang didalamnya termasuk 35.000 tentara Coastal Defense Force (Pasukan Pertahanan Lepas Pantai). Sedangkan infantri marinir lautnya berjumlah 56.000 tentara. Belum lagi termasuk 56.000 Aviation Naval Air (Pasukan Unit Udara Angkatan Laut).

Bukan itu saja. Jumlah kapal selam milik PLAN pun boleh dibilang cukup fantastis. Saat ini Cina memiliki 972 unit kapal selam. Kemajuan yang sangat pesat mengingat sebelummnya PLAN hanya memiliki 35 unit kapal selam. Sedangkan kapal pembawa rudal juga meningkat dari 20 menjadi 100 buah.

Dengan demikian, postur angkatan bersenjata Cina diprediksi akan semakin meningkat, sehingga pada 2015 mendatang, Cina diyakini akan memiliki anggaran militer dua kali lipat dari yang saat ini sebesar 100 miliar dolar AS. Suatu fakta yang tentunya mencemaskan bagi Amerika dan Uni Eropa, apalagi bagi berbagai elemen yang meyakini prediksi Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization. Dalam bukunya tersebut, pakar politik Amerika dari Universitas Harvard tersebut memprediksi akan meletus perang terbuka AS-Cina, dan melibatkan polarisasi baru antara AS-Uni Eropa versus Cina-Negara-negara Islam.

Begitupun,dengan data yang tersaji tersebut di atas, tetap saja Cina belum bisa dikatakan telah memiliki angkatan laut handal. Hingga saat ini Cina masih dalam proses penyelesaian kapal induk pertama. Angkatan lautnya tidak cukup kualitas, kuantitas dan pengalaman untuk bertempur melawan militer AS dan sekutu. Sejak usai Perang Dunia II, geliat militer Cina belum memiliki kelompok tempur kapal perang yang teruji dan tidak pernah lagi memiliki laksamana tangguh seperti kisah Cheng Ho dulu.

Strategi Kontra

Tampaknya Cina memahami masalah ini. Dalam rangka mencegah blokade laut oleh AS, selain tahun ini (2012) menaikkan budget militernya hingga 11% lebih, ia juga membangun kapal selam besar sebagai strategi kontra. Kemudian mengembangkan rudal anti kapal yang mampu menembus kapal perang bahkan kapal induk sekalipun.

Pada satu sisi, Cina juga memiliki sistem rudal darat yang mampu menangkis serangan rudal jelajah, kemudian kini mempunyai pesawat terbang siluman, pesawat tanpa awak saat ini masih dalam pengembangan, namun di sisi lain strategi rudal akan bekerja dengan baik bila memiliki kemampuan intai efektif. Artinya rudal tidak dapat menghancurkan kapal jika tidak tahu posisinya, lalu ia pun membangun teknologi smart satelit sebagai supporting system dalam perang rudal kelak.

Selain itu kemampuan Cina dalam pertempuran jangka lama masih belum teruji. Kendati kekalahannya sewaktu ia menyerang Vietnam tahun 1979-an tidak boleh dijadikan patokan, karena kemampuan militernya telah melesat jauh daripada sebelumnya, kini terbesar ketiga setelah AS dan Rusia.

Strategi kontra lain ialah berusaha mendapat akses pelabuhan di beberapa negara di kawasan Lautan Hindia dengan membangun pelabuhan di Myanmar, Pakistan, Kolombo dan Sri Lanka, termasuk membangun rel serta sistem transportasi jalan sebagai infrastruktur menuju pelabuhan-pelabuhan tersebut. Tetapi yang urgen ialah memelihara hubungan politik dengan negara yang diakses terutama beberapa negara yang memiliki kadar ketidakstabilan tinggi seperti di Myanmar, Pakistan dan lainnya.

Inilah salah satu kepentingan stategis lagi fundamental bagi China. Ia pun tidak boleh berasumsi bahwa dengan membangun sebuah pelabuhan akan memberikan akses tak terbatas di negara tersebut, sebab jalan dan jalur rel mudah disabotase gerilyawan suatu negara, atau mudah dihancurkan melalui serangan udara. Dengan demikian, Beijing harus mampu mengendalikan situasi politik di negara tuan rumah dalam waktu lama. Dan jaminan atas kendali pada negara lain mutlak harus memiliki kekuatan besar untuk memaksa akses ke pelabuhan dan sistem transportasi.

Semenjak Komunis mengambil alih kekuasaan, Cina jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan operasi militer secara ofensif. Hanya sekali-sekali saja. Suksesnya invasi ke Tibet bukan jaminan kehebatan militernya, karena daya tempur unsur-usur perlawanan memang tidak maksimal. Demikian pula intervensi ke Korea mengalami kerugian karena biaya relatif besar namun menemui jalan buntu. Hal ini membuat ia harus berhati-hati di masa depan. Yang memalukan ketika ia menyerang Vietnam tetapi menderita kekalahan (1979). Dengan demikian, setidaknya “bangunan militer”-nya kini telah mengadopsi beberapa pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu.

Semenjak dekade 1980-an, Cina telah menyerahkan tanggung jawab internalnya kepada polisi, pasukan perbatasan dan pasukan keamanan internal lainnya yang telah diperluas serta terlatih dalam rangka menangani ketidakstabilan sosial. Pengalaman atas konflik internal di masa lalu telah meletakkan pula The Peoples’s Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat sebagai organ yang ditunjuk dalam rangka mengendalikan konfigurasi sosial di dalam negeri hingga level terburuk. PLA adalah secondery force selain militer, ia dipersiapkan dalam rangka menghadapi tantangan pendudukan dari Myanmar, atau Pakistan misalnya, intinya adalah mengendalikan situasi internal bukan untuk proyeksi keluar.

Secara fisik ia mampu mengendalikan di dalam tetapi kontrol terhadap negara-negara tetangganya sangat terbatas. Salah satu kelemahanya ialah ketidakmampuan dalam penyediaan logistik perang jarak jauh dengan waktu lama disebabkan faktor alam, infrastruktur transportasi, serta dikelilingi oleh negara-negara yang secara politis berseberangan. Solusi sederhana bagi Cina, terutama untuk kontrol eksternal ialah membuka jalur-jalur laut dan metode gerilya bersenjatakan rudal, ranjau dan kalal selam. Ini yang seharusnya dibangunnya.

Strategi Politik

Melihat fakta di atas, tampaknya Cina menghadapi masalah strategi yang cukup signifikan. Sepertinya ia belum mampu jika melawan AS dan sekutu di perairan. Kontra strategi yang diterapkan pun belum sepenuhnya efektif mengingat biaya besar dan kondisi akses politik yang tidak pasti di negara-negara di sekitar Lautan Hindia. Apa boleh buat. Tuntutan menciptakan kekuatan guna mampu menjamin akses politik diluar, justru bertentangan dengan persyaratan keamanan dalam negerinya sendiri. Ya. Kekuatan dominan angkatan laut dunia saat ini adalah Paman Sam beserta koalisi dengan puluhan kapal induk diiringi kapal freegat serta ratusan kapal selam siap tempur, belum lagi pangkalan militer yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Upaya menetralisir kelemahan strateginya, Cina mencoba melibatkan sebagai bagian yang urgen bagi AS itu sendiri. Misalnya surat utang sebesar 1,107 triliun USD per September 2011 milik AS (CNBC, 2/2/2012) yang dipegang oleh Cina memang bisa menjadi kartu truf dalam satu sisi, kendati belum menjamin sepenuhnya terutama sisi politik global.

Pengalaman Libya merupakan contoh riil. Kepercayaan diri Gaddafi yang berbasis keyakinan bahwa ia tidak akan diserang oleh AS dan NATO karena disamping tengah menjalin konsesi minyak beberapa perusahaan minyak milik Barat, juga Barat memiliki utang sekitar 600 milyar USD kepada Libya. Dari aspek politik ternyata bertolak belakang. Resolusi PBB nomor 1973 tentang No Fly Zone merupakan jawaban fatal atas “kesalahan keyakinan”-nya Gaddafi kepada Barat. Seri baru perang kolonial yakni utang dibayar bom dan perampokan internasional berkedok pembekuan aset-aset di luar negeri pun diterapkan oleh AS dan sekutu terhadap Libya (baca: Perampok Internasional dan Utang Dibayar Bom, di http://www.theglobal-review.com). Libya kini porak-poranda.

Persepsi kebangkitan Cina memang tak bisa dipungkiri siapapun, namun mengingat masih besarnya tantangan internal sementara postur militernya tengah berformat mencari bentuk ideal merujuk geostrategi dan geopolitik, maka dibutuhkan kajian secara mendalam oleh think-tank Beijing jika memutuskan hendak melawan AS dan sekutu di wilayah perairan.
Rekomendasi

“Setiap sistem dominasi tergantung kekuatan militer, tetapi selalu membutuhkan pembenaran ideologis” (Jean Bricmont).

Menaksir kemampuan Cina dari teori ini, tampaknya kedua elemen sebagai syarat pokok yakni power militer dan senjata ideologis belum dimilikinya. Jujur saja, Cina tidak punya citra ideologis guna “menerobos” lorong-lorong politis negara lain dan juga belum memiliki power militer dalam rangka akses politis di luar kendati kekuatan militernya ketiga terbesar di dunia. Berbeda dengan AS yang mampu menebar ideologis melalui paket demokrasi, HAM dan lingkungan (DHL) serta para personel dan pangkalan militer, capacity building bahkan doktrin militernya bertebaran di banyak negara.

Pendekatan asimetris (non militer) Cina dianggap luar biasa, bahkan ditakuti oleh jajaran negara Barat di Afrika, Asia, Timor Leste dan lainnya. Hal ini menjadikan Cina lebih populer daripada kelompok negara Barat yang sering usil dengan urusan internal negeri lain. Namun langkah asimetris bukanlah jaminan, selain tidak memiliki efek signifikan bila terjadi perang terbuka nanti, niscaya akan mengendala ketika merambah suatu negara yang secara ekonomi telah mapan serta sudah mampu mengelola “jati diri”-nya secara berkelanjutan seperti Brazil, Venezuela, Bolivia, Iran dan lainnya.

Namun demikian ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian kita secara seksama terkait postur kekuatan angkatan bersenjata Cina yang cenderung kian meningkat dari waktu ke waktu. Berdasarkan data kekuatan militer Cina yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute(GFI), kekuatan angkatan bersenjata Cina bagaimanapun juga tetap tidak boleh diremehkan, bahkan oleh Amerika Serikat sekalipun.

Tentara Aktif berjumlah 2.255.000 (dua juta duaratus limapuluh lima ribu) orang. Tentara cadangan, 800.000(delapan ratus ribu) orang. Paramiliter aktif 3.969.000(tiga juta sembilanratus enampuluh sembilan ribu) orang.

Angkatan Darat, Cina memiliki senjata berbasis darat sejumlah 31.300, tank sejumlah 8200, kendaraan pengangkut pasukan sebesar 5000, meriam sejumlah 14.000, senjata pendorong 1.700, sistem peluncur roket 2.400, mortir sejumlah 16.000, senjata kendali anti tank 6500, dan senjata anti-pesawat 7.700.
Di matra laut, Cina pun cukup berjaya. Kapal perang, berjumlah 760 unit, kapal pengangkut 1822 unit, pelabuhan utama 8, pengangkut pesawat 1 unit, kapal penghancur 21 unit, kapal selam 68 unit, fregat 42, kapal patroli pantai 368 unit 6, kapal penyapu ranjau sekitar 39 unit, dan kapal amphibi sekitar 121 unit.
Angkatan Udara, Cina punya jumlah pesawat 1900 unit. Cukup menakjubkan. Helikopter 491 unit, lapangan udara 67 unit.

Mengakhiri catatan ini, rekomendasi yang diberikan ialah agar pancingan AS dan kelompok negara proxy-nya sekutu terhadap Cina supaya masuk ke lingkaran tema PD III di Laut Cina Selatan sebaiknya dihindari sementara —diulur-ulur waktu— sambil ia terus membangun kontra strategi dan meningkatkan kemampuan “gerilya”-nya guna menaklukkan negara di sekelilingnya. Akan tetapi rekomendasi ini boleh saja diabaikan apabila telah ada komitmen jelas, bahwa Rusia pun terlibat langsung bersama-sama Cina melawan AS dan sekutu. Itu baru imbang!
(Analisa ini disarikan dari berbagai sumber)

DATA TAMBAHAH TERKAIT KEKUATAN ANGKATAN BERSENJATA CINA TERKINI:
Total Navy Ships: 972
Merchant Marine Strength: 2,012 [2012]
Major Ports & Terminals: 8
Aircraft Carriers: 1 [2012]
Destroyers: 25 [2012]
Submarines: 63 [2012]
Frigates: 47 [2012]
Patrol Craft: 332 [2012]
Mine Warfare Craft: 52 [2012]
Amphibious Assault Craft: 233 [2012]NI;

Artikel Terkait
» Laut Cina Selatan: Medan Tempur Baru AS-Cina di Asia Tenggara
» India Galang Kekuatan Hadapi Cina Melalui Latihan Militer Bersama 14 Negara
» Skenario Amerika Serikat Perlemah ASEAN Melalui KTT ASEAN 17-19 November 2011. Hidupkan Kembali Gagasan Asia Pacific Union (APU) dan East Asia Bloc?

4
Search :
Advance Search

Isu Hangat »
AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Terakhir)
Melihat perkembangan cara berperang abad 21 yang lebih mengutamakan Perang Non Militer mau tidak mau kita harus mengubah paradigma doktrin pertahanan keamanan yang sudah ada. Tapi …
AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Kedua)
AGENDA SETTING TERSEMBUNYI AMERIKA SERIKAT: Perspektif Perang Non Militer Milenium Ketiga (Bagian Pertama)
Perlunya Perubahan Tata Kelola Daerah Perbatasan
Kerjasama RI-Rusia Punya Nilai Strategis Bagi Kedua Negara (Ulasan Singkat Pertemuan Jokowi-Putin di Beijing 10 Oktober 2014)
Indonesia Negara Maritim, Bukan Sekadar Negara Kelautan (Menanggapi Visi Maritim Presiden Jokowi)
Lihat lainya »
Arsip
AS Pulihkan Hubungan dengan Kuba
TNI Terus Mencari Korban Tanah Longsor Banjarnegara
Misi Perdamaian PBB, 175 Prajurit TNI Siap Berangkat ke Kongo
Perlu Terpenuhinya Cita-Cita Trisakti Terlebih Dahulu
Kedutaan Inggris di Kairo Kembali Dibuka untuk Umum
AS Ingin Mesir Jadi Penguasa di Wilayah
Palestina Segera Ajukan Draf Resolusi, Akankah Berakhir Veto?
Tol Laut Ditunda? (3/Habis)
The US Federal Reserve Bank dan The London Connection
Pertemuan Lima Sepakati Rencana Penanganan Perubahan Iklim
Lihat lainya »
Bedah Buku
Pengarang :
Belum Ada Manfaatnya Obama Bagi Islam dan Kepentingan Indonesia

Judul : Obama, Islam dan Gaza
Penulis : Wawan H Purwanto
Penerbit : CMB Press
Tebal buku : 216 halaman termasuk biodata penulis
Peresensi : Muhammad Mubdi Kautsar-Dvdfreian

image







Analisis

03-12-2014
Hakekat Geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi (2)  
Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)

 









 http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16736&type=4#.VLjC2SwXFJk

Berbincang tentang geopolitik ---perspektif tulisan ini--- mungkin kali ini tak perlu berpanjang lebar, langsung pada inti dan pokoknya saja. Yang pasti, geopolitik ialah ‘sesuatu’ yang mampu menjelma menjadi geoekonomi dan geostrategi. Tetapi toh kembali pada the man behind the gun. Geografi misalnya, jika tanpa pemahaman geopolitik secara matang akan menjadi peta statis tanpa makna, tetapi di tangan Presiden Iran Ahmadinejad beberapa waktu berselang, Selat Hormuz dapat diubah menjadi “geopolitical weapon” (senjata geopolitik) terutama bagi negara-negara yang memiliki kepentingan atas hilir mudik kapal-kapalnya di perairan Hormuz. Dalam praktek empiris geopolitik, niscaya akan disertai oleh geostrategi dan geoekonomi. Mengapa demikian, sebab pada tataran implementatif, bahwa ketiganya --- ibarat ‘satu tarikan nafas’ dalam dinamika politik global. Nanti kita ulas lebih jauh kenapa begitu.

Selanjutnya, catatan ini tak juga akan membahas ajaran geopolitik semacam “Teori Ruang”-nya Friederich Ratzel (1844–1904); ataupun “Teori Kekuatan”-nya Rudolf Kjellen (1864–1922), “Teori Pan Region”-nya Karl Haushofer (1869–1946), teori Halford Mackinder (1861–1947) tentang Heartland (Jantung Dunia); dan lain-lain kecuali selintas, termasuk “Teori Kekuatan Maritim”-nya Alfred T. Mahan (1840–1914) akan sedikit diulas karena terkait materi utama tulisan ini.  

Ya. Hakekat geopolitik selain dapat dimaknai sebagai ilmu (teori), wawasan atau cara pandang, konsepsi. ataupun keadaan tertentu, namun sejatinya ia adalah alat serta strategi sebuah negara bangsa dalam rangka menetapkan program dan kebijakan (politik) ---terutama politik luar negeri--- berbasis geografi dan local wisdom daripada bangsa tersebut agar mampu dan tetap survive di muka bumi. Indonesia misalnya, dengan kondisi alam dan geografi dua musim, pantai terpanjang kedua di dunia, curah hujannya tinggi dan masuk dalam ring of fire (lingkaran sabuk api), harusnya bisa menjadi negara produsen pangan dan energi (food and energy) baik bagi rakyatnya sendiri maupun ekspor. Ketika sekarang kita justru mengimpor berbagai komoditi baik pangan maupun energi dari negara lain, maka inilah yang disebut IRONI GEOPOLITIK. Dan disinyalir, kondisi ini seperti (dan sengaja) “diciptakan”. Entah kenapa, oleh siapa, dan inilah POKOK-POKOK PERMASALAHAN bangsa yang sesungguhnya.

Pangan dan energi adalah basic needs human being yang mutlak menjadi prioritas Kepentingan Nasional negara siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tatkala sebuah bangsa mampu memenuhi sendiri kebutuhan kedua unsur tersebut tanpa KETERGANTUNGAN dari pihak atau negara lain (impor), maka ia layak disebut AUTARKY atau self sufficiency seperti halnya Kanada, Rusia, dll. Autarky ialah swasembada serta keadaan negara berkecukupan dimana ia bisa memenuhi food and energy sendiri bagi kebutuhan rakyatnya. 
Sekarang bicara soal “ketergantungan” (dependence). Manakala sebuah negara telah mempunyai ketergantungan terhadap negara lain dalam hal pangan dan energi, maka secara geopolitik, nilai-nilai kedaulatan negara tersebut telah tergerus atau berkurang. Betapa tidak, menurut Dirgo D Purbo, ahli geopolitik dan pakar perminyakan Indonesia, “Disinilah keputusan suatu negara masuk dalam pemahaman geostrategi, yang intinya bagaimana suatu negara harus melakukan upaya-upaya sistematis (strategi) dengan negara lain penghasil pangan atau energi agar terus survive”.
(Geo) Strateginya, kata Dirgo, bisa soft (smart) power atau hard power. Dalam konteks ini bisa dilihat bagaimana negara-negara yang punya ketergantungan tinggi atas supply minyak. Lihatlah! Strategi apa yang dilakukan ---entah smart power ataupun hard power--- oleh Amerika dan sekutu terhadap negara-negara penghasil minyak dan gas (migas) terutama di Kawasan Jantung Dunia atau Heartland (Asia Tengah dan Timur Tengah), juga di Afrika. Dalam bahasa sederhana, bahwa cara dan bagaimana mendapatkan migas dari negara lain akibat ketergantungan, itulah yang disebut “geostrategi”.
 
Ada beberapa pola geostrategi. Hard power (gunakan militer) dan soft atau smart power. Misalnya hard power, pola ini kerapkali dimainkan oleh Paman Sam bila sang penguasa dari Partai Republik. Sebaliknya, manakala Presiden Amerika (AS) berasal dari Partai Demokrat, biasanya cenderung memakai smart power melalui modus dan paket DHL (demokrasi, HAM dan lingkungan hidup), atau berbagai modus lain melalui peperangan non militer (asymmetric warfare) semacam Arab Spring di Jalur Sutera, atau melalui proxy war di Ukraina dan Semenanjung Korea, atau perang informasi melalui “proxy”-nya semacam Wikileaks, Edward Snowden dll, atau bahkan melalui hybrid war sebagaimana konflik di Syria, Libya, dan lain-lain. Substansi modus, motif dan pola peperangan di atas, pokok awalnya dikarenakan faktor ketergantungan AS terhadap migas untuk keperluan negara (militer dan konsumsi rakyat).  

Berikut (sekilas) tentang geoekonomi. Ada istilah ‘realitas kembar’ di kalangan penggiat (atau pengkaji) geopolitik, artinya geopolitik dan geoekonomi boleh dimaknai, “Tujuan penerapan geopolitik tidak lain adalah kuasai ekonomi negara, sedang apabila ingin mengontrol (geo) ekonomi mutlak harus dilemahkan dulu, lalu kendalikan anasir-anasir geopolitik pada negeri target.” Abstraksi ini dapat dipakai secara internal (defensive) atau eksternal (offensive). Kenapa demikian, karena bila merujuk data empiris pada konflik global, bahwa perilaku geopolitik Barat terlihat offensive (menyerang), sedang perilaku geopolitik Timur cq Indonesia cenderung defensive aktif, atau bertahan namun akan menyerang jika diserbu oleh lawan, sebagaimana petuah (geopolitik) Panglima Soedirman, "Pertahankan rumah serta pekarangan kita sekalian" (1947).

Namun konsep geostrategi bukanlah hak negara (ketergantungan) non autarky saja, bahkan sekelas Rusia pun masih membutuhkan geostrategi dalam kiprah dan perannya (existance) dalam politik global. Meski berstatus autarky, Putin tetap memainkan "geostrategi"-nya dalam mengawal “Kepentingan Nasional” Rusia yaitu menjadikan diri sebagai peace conflict catalisator; penyeimbang global; keluar dari cengkraman AS dan sekutunya; dan pengembalian dirinya sebagai superpower. Itulah “ruh geostrategi” dari Beruang Merah, sebutan lain Rusia di lentera global.

Kembali ke geoekonomi. Indonesia misalnya, jika bertolak dari dua unsur kebutuhan hidup (food and energy) sekitar 240-an juta penduduk melalui import, akan sangat kental unsur geoekonomi oleh karena impor pangan dan energi --- jelas menggerus devisa negara dan membikin defisit APBN. Ini contoh sederhana tentang ‘realitas kembar’. Politik (geo) ekonomi. Pada gilirannya kian terlihat mengapa antara geopolitik, geostrategi dan geoekonomi itu ‘satu tarikan nafas’. Dengan kata lain, tanpa geostrategi akurat yang berbasis geopolitik, maka geoekonomi kita akan senantiasa mengalami ketergantungan, ketergantungan dan ketergantungan tidak berujung. Pertanyaannya sekarang, “Bagaimana geostrategi republik ini dalam menghadapi ketergantungan pangan dan energi selain impor?” Hampir tidak ada. Padahal hakiki impor di negeri ini cuma sekedar alat bagi pemerintah guna menstabilkan harga-harga ketika biaya hidup sudah mencekik leher rakyat, jadi (impor) bukannya ideologi yang mesti dijalankan sepanjang masa. Jangan-jangan tanpa disadari (atau sadar namun pura-pura tak sadar), kita justru telah larut pada skema asymmetric (jerat impor) yang hakikinya merupakan penerapan geostrategi asing di negeri ini?  

Dapatkah kita mengurangi impor, atau mampukah Indonesia menghilangkan ketergantungan? Bisa. Sekali lagi, BISA! Masalah pangan misalnya, bukankah semua komoditi pangan yang kini impor justru berkelimpahan di negeri ini? Tinggal bagaimana political will  elit-elit politik dan political action para pengambil kebijakan di republik tercinta ini. Migas pun demikian. Selama ini kita tak pernah (mau) mengurai tajam, kenapa lifting minyak terus menurun di tengah kelimpahan berbagai jenis tambang namun dikuasai (80%) oleh asing; adakah penggelapan data (dark number) atas data-data migas? Kita juga tak pernah jauh beranjak dari isue klasik dan kebijakan pencabutan subsidi, mafia migas, penambahan kilang dll. Tapi pada sisi lain, Natuna adalah penghasil gas terbesar di Asia Tenggara, apakah hasilnya mengalir ke Indonesia? Hasil diskusi di GFI, Jakarta, sewaktu bedah dan peluncuran Journal ke-6, mencatat pointers, “Bahwa yang menikmati gas Natuna justru Malaysia, Singapura, dll yang dialirkan melalui pipa!” Belum lagi gas Papua yang dijual murah ke Cina sejak zaman Megawati. Ujungnya Indonesia malah mengimpor gas. Itulah ironi geopolitik. Sebagaimana isyarat di muka, itu namanya “diplokoto” (diperkuda) --- kita hanya diletak sebagai buffer zone (wilayah penyangga/dan penyuplai) dalam geoposisi silang.  

Di tengah pelemahan dan berkurangnya nilai-nilai kedaulatan bila ditinjau dari koridor Ketahanan Nasional baik aspek pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) juga aspek trigatra (geografi, kependudukan dan SDA), belum lagi pe-NIHIL-an beberapa aspek/gatra seperti gatra KOMUNIKASI, TRANSPORTASI dan SEJARAH pada elemen geopolitik Indonesia (Baca: Geopolitik Ilmunya Ketahahan nasional), maka sisa aset yang belum dilemahkan oleh asing dan hanya sedikit tergerus oleh globalisasi adalah (geo) posisi silang di antara dua samudera dan dua benua. Inilah aset tak ternilai. Menurut Dirgo, “Kondisi posisi silang ini bisa dimaksimalkan keberadaannya melalui kajian strategis agar kapal-kapal dagang dan migas yang melintas perairan kita wajib membayar tol pada pintu ALKI I, II, III dan/atau ALKI III-A, III-B dan III-C”. Siapa yang masuk “rumah dan perkarangan kita” (harus) dan wajib BAYAR, termasuk wilayah udara. Lumayan untuk menggantikan devisa yang tergerus oleh impor migas dan pangan, juga kelak untuk tabungan anak cucu, ungkap Dirgo D Purbo. Untuk itu memang harus  didukung oleh UU yang tegas, keras dan lugas terkait geostrategi dimaksud. Pertanyaannya kini, “Adakah geo (defensive) strategi kita mengarah kesana?” Atau anak bangsa ini cuma gaduh dan asyik sendiri soal HAM, kebebasan, demokrasi, intoleransi, dll yang disinyalir justru bagian (asimetris) geostrategi asing untuk merongrong Ibu Pertiwi dari sisi internal?

Maka dari itu, indoktrinasi kepada segenap anak bangsa wajib ditanamkan semenjak sekolah dasar, sekolah menengah bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi (S-1 hingga S-3) tentang bagaimana konsep pandangan atas diri dan lingkungan baik wilayah darat, laut dan udara sebagai kesatuan bulat dan utuh. Pemahaman Wawasan Nusantara (“Geopolitik”-nya Indonesia) harus digebyarkan secara gegap gempita pada berbagai lapisan masyarakat dan merasuk sesuai level-level pendidikan. Dengan demikian, apabila Ambalat dicaplok oleh Malaysia, atau Tanjung Datu diklaim negara asing, maka seluruh rakyat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Rote merasa tercolek dagingnya, dan ikut tersumbat aliran darahnya, serentak BANGKIT MELAWAN atas nama manisnya nasionalisme dan sedapnya cinta Tanah Air. Inilah pemaknaan 3-G (geopolitik, geostrategi dan geoekonomi) yang selaras dengan nilai-nilai Kepentingan Nasional RI.

(Bersambung ke-3)

 
Dasar geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi
Dasar geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi
 
Gambar: Indonesia Dikepung oleh Pangkalan Militer Asing
Gambar: Indonesia Dikepung oleh Pangkalan Militer Asing
 
Penguasaan Migas Indonesia oleh Asing
Penguasaan Migas Indonesia oleh Asing

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar