?????.....OOOOHHHH.....??? SEPERTINYA 

HEBAT SEKALI PIDATO PRESIDEN JOKOWIE.. INI..?? 

SAYA MERASA MIRIS.. KRN DEMIKIAN ..VULGAR.. DAN TANPA KONSEP YG TERTATA DAN TERJAGA..

SIAPA KONSEPTOR DIBELAKANG PIDATO PK JOKOWIE..INI..?

NAMUN DARI PAPARANNYA.. DIA MENGATAKAN PENGALAMAN SEBAGAI GUBERNUR JAKARTA.. YG HANYA 1 TAHUN..?  APA BENAR DEMIKIAN..?

WASPADALAH.. WASPADALAH..!!!

MANA HITUNG2ANNYA PK .. SUBSIDI BBM $27 MILYAR = IDR 330TRILUN..??

APA BENER TUH..? ? SIAPA YG MAKAN SEBANYAK ITU..??

Aduh Memalukan Sekali, Sebut Anggaran Indonesia Terbatas Jokowi Telah Melecehkan Bangsanya Sendiri 

<a href='http://d.href.asia/nw/d/ck.php?n=acf24f25&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://d.href.asia/nw/d/avw.php?zoneid=21343&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acf24f25' border='0' alt='' /></a>

Pada pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis dalam pertemuan CEO APEC di Beijing, Senin 10 November, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut negaranya sebagai tujuan utama investasi.
Dilansir dari Wall Street Journal, Jokowi dalam pidato pertamanya di acara internasional itu berjanji memangkas subsidi BBM, yang disebutnya telah menghalangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sosial.

Jokowi menyebut $27 miliar yang dihabiskan setiap tahun hanya untuk subsidi BBM, adalah jumlah yang sangat besar. “Kami ingin menyalurkan subsidi BBM kami dari konsumsi menjadi aktivitas yang produktif,” kata Jokowi.
Dana yang dapat dihemat dari pemangkasan subsidi BBM akan digunakan untuk membangun pelabuhan, rel kereta dan infrastruktur lainnya. Jokowi menyebut Indonesia akan membangun 24 pelabuhan dalam lima tahun, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dia juga mengungkapkan rencana memperluas jaringan kereta api dan pembangunan jaringan transportasi massal di enam kota besar termasuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. Proyek kunci lainnya adalah pembangkit listrik, yang akan membantu pembangunan sektor industri Indonesia.
“Ini kesempatan Anda,” kata Jokowi dalam bahasa Inggris, pada pidatonya di hadapan para pemimpin bisnis kawasan yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan keinginannya membangun 25 bendungan dalam lima tahun, mengalihkan anggaran subsidi menjadi pengairan bagi pertanian.
Jokowi yang beberapa kali mengulang kalimat kesempatan dalam pidatonya, berusaha menjamin tentang resiko berbisnis di Indonesia. Dia mengakui bahwa Indonesia sebelumnya berada pada peringkat rendah dalam survei.
“Banyak investor, saat mereka datang pada saya, hampir semuanya, mereka selalu mengeluhkan tentang akuisisi tanah. Saya akan mendorong menteri-menteri, gubernur, walikota, untuk membantu menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Jokowi menceritakan pengalamannya saat harus menyelesaikan sengketa tanah selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, termasuk yang terkait dengan pembangunan jalan tol. Dia juga mengingatkan latar belakangnya sebagai pengusaha.
Dia menjamin bahwa pemerintah Indonesia akan membantu para investor asing dalam percepatan izin usaha. “Ini kesempatan Anda, karena Anda tahu anggaran nasional kami terbatas,” ucapnya.
Sumber: fimadani

Sumber : http://www.suaranews.com/2014/11/aduh-memalukan-sekali-sebut-anggaran.html#ixzz3Ik5whiuG

Wow... Mantaps!!! Walaupun Disemprot Megawati, Rieke Tetap Tak Gentar Kritik Jokowi

<a href='http://d.href.asia/nw/d/ck.php?n=acf24f25&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://d.href.asia/nw/d/avw.php?zoneid=21343&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acf24f25' border='0' alt='' /></a>

Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menjadi salah seorang tim pemenangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden 2014. Saat ini, Rieke bertugas menjadi anggota DPR RI yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, pembuatan undang-undang dan penganggaran.
Rieke memastikan objektivitas dan kekritisannya sebagai anggota DPR tidak berubah jika pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang tidak prorakyat, tak terkecuali kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Ada satu hal (aspirasi), saya sangat berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak menaikkan harga BBM," kata Rieke beberapa waktu lalu.

"Saya bicara ini mengatasnamakan teman-teman buruh yang sudah memilih saya," imbuhnya.
Menurutnya, saat ini PDIP belum menyampaikan sikap partai perihal kabar pemerintahan Jokowi akan menaikkan harga BBM. Namun, ia memastikan sudah siap menanggung risiko apapun atas kritikan dirinya kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Bagi Rieke, menaikkan harga BBM adalah solusi akhir dari pemerintah atas defisit anggaran negara. "Nggak apa-apa beda. Minimal nanti kalau saya ditanya, minimal konstituen saya. Masa' disuruh setuju kenaikan harga BBM, nggak lah," tandasnya.

Rieke menyatakan siap menerima risiko dari partai atau bahkan, dari orang nomor satu PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika kelak mengkritisi program kerja pemerintahan Jokowi-JK yang tidak sesuai kehendak rakyat dan konstitusi.

"Dalam politik itu selalu ada risiko. Tapi, menurut saya, Megawati itu sangat bijaksana sekali," ujarnya.
Rieke menjelaskan, sikap politiknya selama lima tahun menjadi anggota DPR periode 2009-2014 adalah bagian keputusan fraksi yang juga keputusan partai. Dan keputusan partai bukan lah keputusan seorang Mega semata.
"Jadi, ada keputusan Rakernas partai untuk yang di legislatif dan eksekutif. Jadi, bukan keputusan personal Mega. Ada mekanisme partai, AD/ART, ada keputusan kongres, keputusan rakernas yang harus dijalankan kader, termasuk yang di DPR. Dan Mega selalu mendorong agar itu dilaksanakan," jelasnya.
Rieke pun bersyukur sejumlah sikap politiknya selama bertugas di DPR belum pernah berimbas pada sanksi teguran dari Mega. "Dan kami ada komunikasi yang baik. Kalau saya dengan Megawati, komunikasinya tentang agenda yang harus saya kerja di DPR dan partai," ujarnya.
Menurut Rieke, sikapnya juga akan sama terhadap Menteri Ketanagakerjaan, Hanif Dhakiri, yang juga rekannya sewaktu di PKB itu. "Posisi saya tidak pernah akan berubah," tandasnya.
Menurut Rieke, dirinya akan mendukung program ketenagakerjaan dari Hanif Dhakiri selama sesuai janji Presiden Jokowi, bahwa kebijakan pemerintah berdasarkan kehendak rakyat dan konstitusi.
"Tetapi, kalau tidak seperti itu, tentu tugas saya untuk mengawasi, mengkritik, mengingatkan, tapi bukan membenci. Tapi, saya berharap pemerintahan Jokowi-JK bukan anti-kritik," tandasnya.
Rieke masih meyakini Jokowi-JK melalui Mennaker akan memperjuangkan nasib dan hak-hak buruh. Apalagi, mereka sudah menandatangani kontrak politik terhadap buruh dan akan melaksanakan Piagam Perjuangan Marsinah dan Piagam Perjuangan Fatimah.
Ia meyakini Presiden Jokowi memilih Hanif Dhakiri sebagai Mennaker sudah mempertimbangkan bisa atau tidaknya dia menjalankan kontrak politik dan kedua piagam tersebut. "Saya yakin Jokowi tidak main-main dengan persoalan buruh di dalam dan luar negeri. Sebab, itu berkaitan dengan devisa negara. Apalagi jargon Berdikari. Kalau rakyat banyak yang mengganggur atau bekerja dengan upah rendah, bagaimana mau Berdikari," kata Rieke.
Sumber: tribunnews

Sumber : http://www.suaranews.com/2014/11/wow-mantaps-walaupun-disemprot-megawati.html#ixzz3Ik9cCIyL

 

Awasi Sajadah Anda, Apakah Bergambar Adegan Seks Atau Berlambang Dajjak Freemason

<a href='http://d.href.asia/nw/d/ck.php?n=acf24f25&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://d.href.asia/nw/d/avw.php?zoneid=21343&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acf24f25' border='0' alt='' /></a>

Artikel ini dikutip dari ‘efairy-holywar’ dan beberapa rangkaian blog lain yang pernah ditutup oleh pihak tertentu karena membongkar rahasia ‘The Elite’. Walau bagaimanapun pembongkaran misteri ini akan terus dibuat demi menyelamatkan kesucian dan kehormatan Islam.

Mungkin banyak yang telah mengetahui informasi ini. Namun sekiranya Anda belum mengetahui, silakan cari tahu! Ini sangat penting demi memelihara akidah Anda.

Subliminal message atau pesan bawah sadar merupakan signal atau pesan yang terdapat dalam media lain, yang dirancang untuk melewati di atas normal pikiran/ presepsi manusia. Pesan itu sebenarnya tidak dapat disadari/ diketahui, namun dalam situasi tertentu dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, tindakan, sikap, sistem kepercayaan dan sistem nilai secara positif maupun negatif.

Istilah bawah sadar berarti “beneath a limen“ (ambang inderawi). Subliminal berasal dari bahasa Latin, kata sub yang berarti di bawah, dan limen, yang berarti ambang (This is from the Latin words sub, meaning under, and limen, meaning theshold). Kini kita akan langsung saja berhubungan dengan sajadah. Ya, sajadah yang digunakan oleh Anda untuk alas shalat. Apa yang menariknya di sini? Silakan perhatikan dahulu gambar/gambar di bawah:

Master Carpet Freemason1

Freemason – Mater Karpet

Berdasarkan gambar Master Karpet di atas, saya mengambil tiga cirinya; Lantai Catur (hitam/putih)/Checkered Floor, Bintang & Bulan dan 2 tiang yang dikenali sebagai Joachim dan Boaz.

Sekarang kita akan perhatikan contoh salah satu Sajadah yang telah diambil. Silakan perhatikan baik-baik Sajadah dengan 3 ciri freemason: Checkered floor, Bulan & bintang, dan 2 tiang (Joachim & Boaz)

Perhatikan Sajadah di atas, ia juga mempunyai 3 ciri yang saya sebutkan, yaitu bintang dan bulan, lantai berpetak (checkered floor) dan 2 tiang. Bagaimana? Percaya tidak percaya simbol-simbol Yahudi itu ada di Sajadah kita.

Freemason

Freemason dan Illuminati adalah cabang-cabang organisasi Dajjal Laknatullah. Tiada bedanya di antara dua organisasi ini, keduanya menganut agama penyembah Iblis dan Syaitan, mengamalkan sihir dan memuja-muja mistik sesat (di antaranya percaya kepada kekuatan angka dan bentuk geometri).

Namun freemason telah tampil seolah-olah sebuah organisasi yang “halal” dan memperjuangkan kebajikan. Kini ahli mereka berada di seluruh dunia yang rata-ratanya dianggotai oleh golongan elit.

Lantai Hitam & Putih/Checkered Floor: lantai yang digunakan dalam ritual freemasonry (berpetak hitam-putih)

Bulan dan Bintang: biasa terdapat dalam logo dan simbol yang digunakan oleh freemasonry, dan turut digunakan di dalam ritual penyembahan syaitan. Bulan dan bintang turut digunakan sebagai simbolik ke-Islaman di kebanyakan negara (walaupun itu bukan logo Islam).

All seeing eye

– Simbolik/propoganda “The Hidden Hand/Dajjal” seperti yang tercetak di belakang uang 1 dollar US

Selain itu, lihat juga di Sajadah berikut ini, jadi betapa banyaknya simbol-simbol Zionis Yahudi di dalam Sajadah masjid masjid kita.

Lihatlah, betapa banyaknya simbol-simbol Zionis Yahudi yang tersimpan di balik Sajadah yang kita gunakan sehari-hari. Dan, bukan sampai di situ saja! Tanpa kita sadari ada yang lebih berbahaya lagi, yakni adanya simbol seks di balik Sajadah tersebut.

Perhatikan baik-baik:

Nah sekarang, entah sengaja atau memang tidak tahu, ada gambar yang menampakkan pesan seks pada gambar Sajadah, karpet alas untuk shalat di masjid-masjid. Sajadah jenis ini sudah tersebar di masjid-masjid, namun sayang masyarakat/jama’ah masjid tidak menyadari bahwa karpet/sajadah yang mereka pakai tiap hari bergambar porno.

Mungkin sepintas itu tidak terlihat jelas dan pastinya tidak menyadari bahwa sebenarnya gambar yang kita tahu adalah sebuah pintu, yang ternyata kalau kita perhatikan dengan teliti akan menyerupai (maaf) seperti organ vital laki-laki.

Coba perhatikan kembali gambar sajadah atau karpet masjid! Ini seperti sudah didesain sedemikian rapi oleh si pembuat di pabrik pembuat sajadah atau karpet masjid.

Inilah perancangan jahat Yahudi dan Nasrani yang banyak di antara kita tidak mengetahui dan sadar. Mereka akan menjadikan KITA SESAT DALAM KEADAAN BERIMAN.

Walaupun dengan perkara sekecil ini, mereka tetap menjalankan rancangan jahat mereka.

Diharapkan di dalam kehidupan sehari hari, kita semua lebih berhati-hati dan lebih peka setelah membaca artikel ini

“Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran…,” (QS Al-Baqarah: 109).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum.” (Barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk ke dalam golongan mereka).

Bagi mereka yang beranggapan yang penting shalatnya, bukan sajadahnya, itu sah-sah saja, tapi yang harus diwaspadai, tujuan dari gambar ini ada di sajadah kita adalah karena Zionis Yahudi ingin menyimpan dalam otak kita akan simbol mereka.

Secara tidak lngsung otak kita akan merekam simbol itu, dan perlahan kita akan terus ingat simbol itu, lalu ajaran yang mereka bawa akan sangat mudah meresap di otak ini karena sebelumnya kita sudah merekam simbol-simbol Zionis Yahudi itu dari Sajadah yang kita gunakan setiap hari.

Dari Aisyah ra ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  berdiri untuk shalat di kain yang ada ukirannya. Tatkala selesai shalat beliau bersabda, ‘Pergilah kalian dengan kain ini kepada Abi Jahm bin Hudzaifah dan datangkanlah kepadaku dengan kain tebal yang tidak ada ukirannya (anbijansyah), karena sesungguhnya kain yang ada ukirannya itu telah menggagguku dalam shalat’.”

Dibolehkan shalat dengan memakai alas, baik berupa tikar, sajadah, kain, atau yang lainnya selama alas tersebut tidak akan mengganggu orang yang shalat. Misalnya sajadahnya bergambar dan berwarna-warni, yang tentunya dapat menarik perhatian orang yang shalat.

Di saat shalat, mungkin ia akan menoleh ke gambar-gambarnya lalu mengamatinya, terus memperhatikannya hingga ia lupa dari shalatnya, apa yang sedang dibacanya dan berapa rakaat yang telah dikerjakannya.

“Karena itu tidak sepantasnya memakai sajadah yang padanya ada gambar masjid, karena bisa jadi akan mengganggu orang yang shalat dan membuatnya menoleh ke gambar tersebut sehingga bisa mencacati shalatnya,” (Majmu’ Fatawa wa Rasa’il Fadhilatusy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin, 12/ 362).

Saran, kalau ingin membeli sajadah, belilah sajadah yang polos atau setidaknya tidak memiliki banyak gambar-gambar. Atau jika sudah terlanjur memiliki sajadah yang bergambar, bisa juga di sajadah itu di alasi dengan kain putih, seperti yang mungkin pernah kita  lihat saat shalat di masjid. Sajadahnya penuh gambar, kemungkinan ta’mir masjid tahu kalau sajadah bergambar ini akan mengganggu kekhsyusukan dalam beribadah, maka dialasilah dengan kain putih bersih di bagian ujung-ujung sajadah.

Dan satu lagi, pilihlah sajadah yang berukuran kecil, jangan yang lebar, kenapa? Karena dengan sajadah yang lebar itu, menyebabkan shaf-shafnya tidak merapatkan, lantaran lebar, yang hanya untuk dia sendiri. Walhasil, shaf pun tidak rapat.

Semoga Allah selalu melindungi kita, di mana pun kita berada. Wallahu a’lam.

Sumber: salam-online

Sumber : http://www.suaranews.com/2014/11/awasi-sajadah-anda-apakah-bergambar.html#ixzz3Ijr0rBws

 

5 Fakta Menarik Senjata Kopassus Gemparkan Dunia

Reporter : Sandy | Jumat, 7 November 2014 13:31

http://www.dream.co.id/news/5-fakta-menarik-senjata-kopassus-yang-buat-gempar-dunia-141107k/ditaksir-banyak-negara-tdj.html

 

Sniper SPR 2 (pindad.com)

Dream - Senapan sniper SPR 2 buatan PT Pindad, perusahaan alutsista milik Pemerintah Indonesia, tengah menjadi buah bibir di dunia internasional.
Ternyata, senapan sniper canggih yang dipakai Kopassus ini tak bisa dibuat oleh sembarang negara.
Lantas apa istimewanya? Nah, berikut fakta-fakta senjata Pindad untuk Kopassus yang gegerkan dunia, seperti dihimpun Merdeka.com: Cek halaman berikut! (Ism

 

Diproduksi Segelintir Negara

Dream - Senapan sniper SPR 2 buatan Pindad ternyata cuma mampu diproduksi segelintir negara di dunia.
"Di dunia kurang dari 4 negara yang mampu buat. Itu Amerika dan Eropa, gak enak kita sebut namanya dia di sini juga," kata Kepala Departemen komunikasi Pindad Sena Maulana.
Senapan sniper SPR 2 tergolong besar dikelasnya. SPR 2 memiliki amunisi kaliber 12,7 milimeter.
"Senapan ini tergolong besar dengan kaliber 12,7 milimeter. Di pasaran biasanya cuma 5,62 milimeter," ujarnya. (Ism)

 

Jangkauan Target Jauh

Dream - Kelebihan lain dari Senapan SPR 2 memiliki jangkauan target mencapai 2 km. Tetapi jarak efektifnya 1 km.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi Pindad, Sena Maulana, sedikit sniper buatan luar negeri yang mampu bersaing dengan SPR 2.

Kebanyakan sniper buatan luar negeri jangkauan targetnya di bawah SPR 2.

"Saingannya itu sniper black arrow dan truvellow. Keduanya di bawah SPR 2 jangkauannya," ujar dia. (Ism)

   

3 Efek Amunisi Istimewa

Dream - Senapan SPR 2 juga memiliki amunisi yang terbilang istimewa, bisa memberi 3 efek sekaligus. Menembus, membakar dan meledak di dalam target dalam satu waktu

Senapan sniper SPR 2 tergolong besar dikelasnya. SPR 2 memiliki amunisi kaliber 12,7 milimeter. Di pasaran biasanya cuma 5,62 milimeter. (Ism)

Reporter : Sandy | Jumat, 7 November 2014 13:31

http://www.dream.co.id/news/5-fakta-menarik-senjata-kopassus-yang-buat-gempar-dunia-141107k/ditaksir-banyak-negara-tdj.html

 

Dream - Jenis peluru senapan sniper SPR 2 buatan PT Pindad ditakuti banyak negara. Peluru ini mampu menembus kendaraan lapis baja sekalipun.

"Amunisinya 12,7 mm anti material. Jenis pelurunya paling ditakuti karena bisa menembus tank dan kendaraan lapis baja," kata Kepala Departemen Komunikasi Pindad, Sena Maulana.

Senapan sniper SPR 2 ini berawal dari sniper SPR 2 buatan luar negeri milik TNI yang tak berani diuji coba. Kemudian Pindad berusaha menguji dan akhirnya membuat sendiri.

"Tahun 2003, TNI punya 3 pucuk dari negara lain tapi gak berani uji karena berat dan besar. Akhirnya kita uji bareng-bareng lalu kita buat sendiri pada 2006, itu awalnya," kata dia. (Ism)

 

 

Ditaksir Banyak Negara

KIRIM

Dream - PT Pindad memproduksi senapan sniper SPR 2 untuk digunakan Kopassus. Senjata ini pun mengundang decak kagum dunia.

"Kita sedang bikin 150 pucuk (senapan SPR 2) buat Kopassus. Dunia sniper internasional sudah langsung gempar, bagaimana kalau lebih?" kata kadep komunikasi Pindad, Sena Maulana.

Menurutnya, kemampuan Pindad membuat senjata itu membuat beberapa negara kepincut ingin memiliki. Saat pameran senjata 2014 (Indo Defence) kali ini banyak negara yang ingin melihat dari dekat senapan tersebut.

"Orang-orang asing juga langsung lihat ke sini. Mereka sudah dengar ini, kita mampu membuat," tuturnya. (Ism)

Pertahanan Nasional

http://www.islamtimes.org/vdcdnj0osyt0f96.lp2y.html

Menteri ESDM: Iran akan Bangun Kilang Minyak di Indonesia

Islam Times- "Ini masih pada tahap awal. Kita membutuhkan pertemuan lanjutan untuk membahas realisasi rencana mereka. Kami menyambut mereka dan berharap hal itu tidak hanya akan menjadi pertemuan retorika belaka. Kami akan melakukan pertemuan kelompok kerja untuk menindaklanjuti ini," tambahya.

Ilustrasi

Pemerintah Iran sedang mencari peluang untuk mengembangkan kilang minyak di Indonesia, yang menuurtnya, permintaan minyak di tanah air tumbuh lebih cepat dari kemampuan untuk mengamankan hidrokarbon.

Menurut laporan Jakarta Post pada Sabtu, 08/11/14, yang dinukil Islam Times, wakil kementerian energi Iran mengadakan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk membahas masalah tersebut.

Bertindak sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas di kementerian, Naryanto Wagimin, yang menemani menteri selama pertemuan mengatakan, negara Timur Tengah itu sedang mencari cara berinvestasi di Indonesia, khususnya pada kilang minyak, petrokimia dan gas alam cair (LNG).

"Ini masih pada tahap awal. Kita membutuhkan pertemuan lanjutan untuk membahas realisasi rencana mereka. Kami menyambut mereka dan berharap hal itu tidak hanya akan menjadi pertemuan retorika belaka. Kami akan melakukan pertemuan kelompok kerja untuk menindaklanjuti ini," tambahya.

Naryanto menambahkan bahwa karakteristik minyak Iran sangat cocok dengan kilang minyak negara di Cilacap, Jawa Tengah. "Dengan demikian, pihaknya berencana membangun kilang yang akan dipasok oleh minyak mentah," katanya.

Indonesia memiliki enam kilang nasional yang dioperasikan oleh PT BUMN Pertamina.

Sebelum kunjungan mereka pada hari Kamis, perusahaan Iran Nakhle Barani Pardis Company. (NBP co.)  menyegel perjanjian dengan PT Kreasindo Resources Indonesia untuk investasi pembangunan kilang minyak di Jawa Barat dan Banten yang direncanakan senilai $ 3 miliar.

Dalam kesepakatan itu, NBP juga sepakat untuk memasok hingga 300.000 barel per hari minyak mentah untuk diolah di kilang itu untuk jangka waktu 20 tahun. [IT/Onh/Ass]

Kerjasama Iran-Irak Dapat Hancurkan Plot ISIS

http://islamtimes.org/vdcezv8eojh8zoi.rabj.html

IslamTimes. Kami percaya bahwa keamanan dan stabilitas di wilayah ini akan dicapai hanya melalui kerjasama regional bersama," tambahnya.

Iran dan Irak harus meningkatkan koordinasi dan memperluas kerjasama Teheran-Baghdad untuk melawan plot musuh di wilayah tersebut, ungkap Wakil Presiden Iran Es'haq Jahangiri.

Republik Islam Iran terus memantau isu-isu di Irak dan menganggap stabilitas dan keamanan Irak sebagai jaminan untuk keamanan negara sendiri dan terus mendukung pemerintah dan bangsa Irak, kata Jahangiri dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki di Teheran pada hari Senin (10/11/14).

Kami percaya bahwa keamanan dan stabilitas di wilayah ini akan dicapai hanya melalui kerjasama regional bersama," tambahnya.

Wakil presiden Iran lebih lanjut menyerukan negara-negara regional untuk meningkatkan kerjasama untuk menghancurkan terorisme di Timur Tengah.

Maliki, untuk bagian itu, menunjuk pada situasi sensitif yang ada di wilayah tersebut dan menyerukan negara-negara regional untuk berkumpul dan bersatu dalam rangka untuk melawan kelompok teroris termasuk militan ISIS.

Dia mengatakan Tehran dan Baghdad memiliki peluang besar untuk meningkatkan hubungan ekonomi, politik, keamanan, sosial dan budaya dan mencatat bahwa kedua belah pihak telah mengambil langkah-langkah utama untuk mencapai tujuan tersebut.(IT/TGM) 

How We Built the Infrastructure for Disastrous, Permanent War in the Middle East

From Carter to the Islamic State, 35 Years of Building Bases and Sowing Destruction.

ww.alternet.org/world/how-we-built-infrastructure-disastrous-permanent-war-middle-east?page=0%2C4

Photo Credit: Shutterstock.com

November 13, 2014  |

  

 To stay on top of important articles like these, sign up to receive the latest updates from TomDispatch.com    here.

With the launch of a new U.S.-led war in Iraq and Syria against the Islamic State (IS), the United States has engaged in aggressive military action in  at least 13 countries in the Greater Middle East since 1980. In that time, every American president has invaded, occupied, bombed, or gone to war in at least one country in the region. The total number of invasions, occupations, bombing operations, drone assassination campaigns, and cruise missile attacks easily runs into the dozens.

As in prior military operations in the Greater Middle East, U.S. forces fighting IS have been aided by access to and the use of an unprecedented collection of military bases. They occupy a region sitting atop the world’s largest concentration of oil and natural gas reserves and has long been considered the most  geopolitically important place on the planet. Indeed, since 1980, the U.S. military has gradually garrisoned the Greater Middle East in a fashion only rivaled by the Cold War garrisoning of Western Europe or, in terms of concentration, by the bases built to wage past wars in Korea and Vietnam.

In the  Persian Gulf alone, the U.S. has major bases in every country save Iran. There is an increasingly important, increasingly large base in  Djibouti, just miles across the Red Sea from the Arabian Peninsula. There are bases in Pakistan on one end of the region and in the Balkans on the other, as well as on the strategically located Indian Ocean islands of Diego Garcia and the Seychelles. In Afghanistan and Iraq, there were once as many as  800 and 505bases, respectively. Recently, the Obama administration  inked an agreement with new Afghan President Ashraf Ghani to maintain around 10,000 troops and at least nine major bases in his country beyond the official end of combat operations later this year. U.S. forces, which never fully departed Iraq after 2011, are now returning to a  growing number of bases there in  ever larger numbers.

In short, there is almost no way to overemphasize how thoroughly the U.S. military now covers the region with bases and troops. This infrastructure of war has been in place for so long and is so taken for granted that Americans rarely think about it and journalists  almost never report on the subject. Members of Congress spend billions of dollars on base  construction and maintenance every year in the region, but ask few questions about where the money is going, why there are so many bases, and what role they really serve. By one estimate, the United States has spent  $10 trillion protecting Persian Gulf oil supplies over the past four decades.

Approaching its 35th anniversary, the strategy of maintaining such a structure of garrisons, troops, planes, and ships in the Middle East has been one of the great disasters in the history of American foreign policy. The rapid disappearance of debate about our newest,  possibly illegal war should remind us of just how easy this huge infrastructure of bases has made it for anyone in the Oval Office to launch a war that seems guaranteed, like its predecessors, to set off new cycles of blowback and yet more war.

On their own, the existence of these bases has helped generate radicalism and anti-American sentiment. As was famously  the case with Osama bin Laden and U.S. troops in Saudi Arabia, bases have fueled militancy, as well as attacks on the United States and its citizens. They have cost taxpayers billions of dollars, even though they are not, in fact, necessary to ensure the free flow of oil globally. They have diverted tax dollars from the possible development of alternative energy sources and meeting other critical domestic needs. And they have supported dictators and repressive, undemocratic regimes, helping to block the spread of democracy in a region long controlled by colonial rulers and autocrats.

 After 35 years of base-building in the region, it’s long past time to look carefully at the effects Washington’s garrisoning of the Greater Middle East has had on the region, the U.S., and the world.

“Vast Oil Reserves”

While the Middle Eastern base buildup began in earnest in 1980, Washington had long attempted to use military force to control this swath of resource-rich Eurasia and, with it, the global economy. Since World War II, as the late  Chalmers Johnson, an expert on U.S. basing strategy, explained back in 2004, “the United States has been inexorably acquiring permanent military enclaves whose sole purpose appears to be the domination of one of the most strategically important areas of the world.”

In 1945, after Germany’s defeat, the secretaries of War, State, and the Navy tellingly pushed for the completion of a partially built base in  Dharan, Saudi Arabia, despite the military’s determination that it was unnecessary for the war against Japan. “Immediate construction of this [air] field,” they argued, “would be a strong showing of American interest in Saudi Arabia and thus tend to strengthen the political integrity of that country where vast oil reserves now are in American hands.” 

By 1949, the Pentagon had established a small, permanent Middle East naval force (MIDEASTFOR) in  Bahrain. In the early 1960s, President John F. Kennedy’s administration began the first buildup of  naval forces in the Indian Ocean just off the Persian Gulf. Within a decade, the Navy had created the foundations for what would become the first major U.S. base in the region -- on the British-controlled island of  Diego Garcia.

In these early Cold War years, though, Washington generally sought to increase its influence in the Middle East by backing and arming regional powers like the Kingdom of Saudi Arabia, Iran under the Shah, and Israel. However, within months of the Soviet Union’s 1979 invasion of Afghanistan and Iran’s 1979 revolution overthrowing the Shah, this relatively hands-off approach was no more.

Base Buildup

In January 1980, President Jimmy Carter announced a fateful transformation of U.S. policy. It would become known as the Carter Doctrine. In his  State of the Union address, he warned of the potential loss of a region “containing more than two-thirds of the world’s exportable oil” and “now threatened by Soviet troops” in Afghanistan who posed “a grave threat to the free movement of Middle East oil.”

Carter warned that “an attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America.” And he added pointedly, “Such an assault will be repelled by any means necessary, including military force.”

With these words, Carter launched one of the greatest base construction efforts in history. He and his successor Ronald Reagan presided over the  expansion of bases in Egypt, Oman, Saudi Arabia, and other countries in the region to host a “ Rapid Deployment Force,” which was to stand permanent guard over Middle Eastern petroleum supplies. The air and naval base on Diego Garcia, in particular, was expanded at a quicker rate than any base since the war in Vietnam. By 1986, more than $500 million had been invested. Before long, the total ran into the  billions.

Soon enough, that Rapid Deployment Force grew into the U.S. Central Command, which has now overseen three wars in Iraq (1991-2003, 2003-2011, 2014-); the war in Afghanistan and Pakistan (2001-); intervention in  Lebanon (1982-1984); a series of smaller-scale attacks on  Libya (1981, 1986, 1989, 2011);  Afghanistan (1998) and  Sudan (1998); and the " tanker war" with Iran (1987-1988), which led to the  accidental downing of an Iranian civilian airliner, killing 290 passengers. Meanwhile, in Afghanistan during the 1980s, the CIA helped fund and orchestrate a major  covert war against the Soviet Union by backing Osama Bin Laden and other extremist mujahidin. The command has also played a role in the drone war in  Yemen (2002-) and both  overt and covert warfare in Somalia (1992-1994, 2001-). 

During and after the first Gulf War of 1991, the Pentagon dramatically expanded its presence in the region. Hundreds of thousands of troops were deployed to Saudi Arabia in preparation for the war against Iraqi autocrat and former ally Saddam Hussein. In that war’s aftermath, thousands of troops and a significantly expanded base infrastructure were left in Saudi Arabia and Kuwait. Elsewhere in the Gulf, the military expanded its naval presence at a former British base in Bahrain, housing its  Fifth Fleet there. Major air power installations were built in Qatar, and U.S. operations were expanded in Kuwait, the United Arab Emirates, and Oman.

The invasion of Afghanistan in 2001 and of Iraq in 2003, and the subsequent occupations of both countries, led to a more dramatic expansion of bases in the region. By the height of the wars, there were well over  1,000 U.S. checkpoints, outposts, and major bases in the two countries alone. The military also  built new bases in Kyrgyzstan and Uzbekistan (since closed),  explored the possibility of doing so in Tajikistan and Kazakhstan, and, at the very least,  continues to use several Central Asian countries as logistical pipelines to supply troops in Afghanistan and orchestrate the current partial withdrawal.

While the Obama administration failed to keep  58 “enduring” bases in Iraq after the 2011 U.S. withdrawal, it has signed an agreement with Afghanistan permitting U.S. troops to stay in the country until 2024 and  maintain access to Bagram Air Base and at least eight more major installations.

An Infrastructure for War

Even without a large permanent infrastructure of bases in Iraq, the U.S. military has had plenty of options when it comes to waging its new war against IS. In that country alone, a significant U.S. presence  remained after the 2011 withdrawal in the form of base-like State Department installations, as well as the  largest embassy on the planet in Baghdad, and a large contingent of  private military contractors. Since the start of the new war, at least  1,600 troops have returned and are operating from a Joint Operations Center in Baghdad and a base in Iraqi Kurdistan’s capital, Erbil. Last week, the White House announced that it would request $5.6 billion from Congress to send an additional  1,500 advisers and other personnel to at least two new bases in Baghdad and Anbar Province. Special operations and other forces are almost certainly operating from yet more undisclosed locations.

At least as important are major installations like the Combined Air Operations Center at Qatar’s  al-Udeid Air Base. Before 2003, the Central Command’s air operations center for the entire Middle East was in Saudi Arabia. That year, the Pentagon moved the center to Qatar and officially withdrew combat forces from Saudi Arabia. That was in response to the 1996 bombing of the military’s Khobar Towers complex in the kingdom, other al-Qaeda attacks in the region, and mounting anger exploited by al-Qaeda over the presence of non-Muslim troops in the Muslim holy land. Al-Udeid now hosts a 15,000-foot runway, large munitions stocks, and around  9,000 troops and contractors who are coordinating much of the new war in Iraq and Syria.

Kuwait has been an equally important hub for Washington’s operations since U.S. troops occupied the country during the first Gulf War. Kuwait served as the main staging area and logistical center for ground troops in the 2003 invasion and occupation of Iraq. There are still an estimated  15,000 troops in Kuwait, and the U.S. military is  reportedly bombing Islamic State positions using aircraft from Kuwait’s Ali al-Salem Air Base.

As a transparently promotional article in the Washington Post  confirmed this week, al-Dhafra Air Base in the United Arab Emirates has launched more attack aircraft in the present bombing campaign than any other base in the region. That country hosts about 3,500 troops at al-Dhafra alone, as well as the Navy's busiest overseas port.  B-1, B-2, and B-52 long-range bombers stationed on Diego Garcia helped launch both Gulf Wars and the war in Afghanistan. That island base is likely playing a role in the new war as well. Near the Iraqi border, around 1,000 U.S. troops and F-16 fighter jets are operating from at least one  Jordanian base. According to the Pentagon’s  latest count, the U.S. military has 17 bases in Turkey. While the Turkish government has placed restrictions on their use, at the very least some are being used to launch surveillance drones over Syria and Iraq. Up to seven bases in  Oman may also be in us

Continued from previous page

Bahrain is now the headquarters for the Navy’s entire Middle Eastern operations, including the Fifth Fleet, generally assigned to ensure the free flow of oil and other resources though the Persian Gulf and surrounding waterways. There is always  at least one aircraft carrier strike group -- effectively, a massive floating base -- in the Persian Gulf. At the moment, the  U.S.S. Carl Vinson is stationed there, a critical launch pad for the air campaign against the Islamic State. Other naval vessels operating in the Gulf and the Red Sea have  launched cruise missiles into Iraq and Syria. The Navy even has access to an “ afloat forward-staging base” that serves as a “lilypad” base for helicopters and patrol craft in the region.

In Israel, there are as many as six secret U.S. bases that can be used to preposition weaponry and equipment for quick use anywhere in the area. There’s also a “de facto U.S. base” for the Navy’s Mediterranean fleet. And it’s suspected that there are two other secretive sites in use as well. In Egypt, U.S. troops have maintained  at least two installations and occupied at least two bases on the  Sinai Peninsula since 1982 as part of a Camp David Accords peacekeeping operation.

Elsewhere in the region, the military has established a collection of at least five drone bases in  Pakistan; expanded a critical base in  Djibouti at the strategic chokepoint between the Suez Canal and the Indian Ocean;  created or gained access to bases in Ethiopia, Kenya, and the  Seychelles; and set up new bases in  Bulgaria and Romania to go with a Clinton administration-era base in  Kosovo along the western edge of the gas-rich Black Sea.

Even in Saudi Arabia, despite the public withdrawal, a small U.S.  military contingent has remained to train Saudi personnel and keep bases “warm” as potential backups for unexpected conflagrations in the region or, assumedly, in the kingdom itself. In recent years, the military has even established a secret  drone base in the country, despite the blowback Washington has  experienced from its previous Saudi basing ventures. 

Dictators, Death, and Disaster

The ongoing U.S. presence in Saudi Arabia, however modest, should remind us of the dangers of maintaining bases in the region. The garrisoning of the Muslim holy land was a major recruiting tool for al-Qaeda and part of Osama bin Laden’s  professed motivation for the 9/11 attacks. (He  called the presence of U.S. troops, “the greatest of these aggressions incurred by the Muslims since the death of the prophet.”) Indeed, U.S. bases and troops in the Middle East have been a “ major catalyst for anti-Americanism and radicalization” since a suicide bombing killed 241 marines in Lebanon in 1983. Other attacks have come in Saudi Arabia in 1996, Yemen in 2000 against the U.S.S. Cole, and during the wars in Afghanistan and Iraq.  Research has shown a strong correlation between a U.S. basing presence and al-Qaeda recruitment.

Part of the anti-American anger has stemmed from the support U.S. bases offer to repressive, undemocratic regimes. Few of the countries in the Greater Middle East are fully democratic, and some are among the world’s worst human rights abusers. Most notably, the U.S. government has offered only  tepid criticism of the Bahraini government as it has violently  cracked downon pro-democracy protestors with the help of the Saudis and the United Arab Emirates (UAE).

Beyond Bahrain, U.S. bases are found in a string of what the  Economist Democracy Index calls “authoritarian regimes,” including Afghanistan, Bahrain, Djibouti, Egypt, Ethiopia, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, and Yemen. Maintaining bases in such countries  props upautocrats and other repressive governments, makes the United States complicit in their crimes, and seriously undermines efforts to spread democracy and improve the wellbeing of people around the world.

Continued from previous page

Of course, using bases to launch wars and other kinds of interventions does much the same, generating anger, antagonism, and anti-American attacks. A recent  U.N. report suggests that Washington’s air campaign against the Islamic State had led foreign militants to join the movement on “an unprecedented scale.”

And so the cycle of warfare that started in 1980 is likely to continue. “Even if U.S. and allied forces succeed in routing this militant group,” retired Army colonel and political scientist Andrew Bacevich  writes of the Islamic State, “there is little reason to expect” a positive outcome in the region. As Bin Laden and the Afghan mujahidin morphed into al-Qaeda and the Taliban and as former Iraqi Baathists and al-Qaeda followers in Iraq  morphed into IS, “there is,” as Bacevich says, “always another Islamic State waiting in the wings.”

The Carter Doctrine’s bases and military buildup strategy and its belief that “the skillful application of U.S. military might” can secure oil supplies and solve the region’s problems was, he adds, “flawed from the outset.” Rather than providing security, the infrastructure of bases in the Greater Middle East has made it ever easier to go to war far from home. It has enabled wars of choice and an interventionist foreign policy that has resulted in repeated  disasters for the region, the United States, and the world. Since 2001 alone, U.S.-led wars in Afghanistan, Pakistan, Iraq, and Yemen have minimally caused  hundreds of thousands of deaths and  possibly more than one million deaths in Iraq alone.

The sad irony is that any legitimate desire to maintain the free flow of regional oil to the global economy could be sustained through other far less expensive and deadly means. Maintaining scores of bases costing billions of dollars a year is unnecessary to protect oil supplies and ensure regional peace -- especially in an era in which the United States gets only around  10% of its net  oil and natural gas from the region. In addition to the direct damage our military spending has caused, it has diverted money and attention from developing the kinds of alternative energy sources that could free the United States and the world from a dependence on Middle Eastern oil -- and from the cycle of war that our military bases have fed.

 David Vine is associate professor of anthropology at American University in Washington, D.C. He is the author of Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia. He has written for the New York Times, the Washington Post, the Guardian, and Mother Jones, among other publications. His new book, Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World, will appear in 2015 as part of the American Empire Project (Metropolitan Books). For more of his writing, visit www.davidvine.net.

Corporate Accountability and WorkPlace  

AlterNet / By Zaid Jilani

JPMorgan Chase Paid $9 Billion Fine to Keep This Woman Silent About Its Crimes

Whistleblower Alayne Fleischmann has told all to journalist Matt Taibbi.

http://www.alternet.org/corporate-accountability-and-workplace/jpmorgan-chase-paid-9-billion-fine-keep-woman-silent-about

Photo Credit: via Facebook

November 7, 2014  |  

Over at Rolling Stone, Matt Taibbi has a blockbuster story about a thirty-something securities lawyer who was the cause of a $9 billion fine Wall Street giant JPMorgan Chase paid to the government.

Alayne Fleischmann witnessed criminal securities fraud while working as a deal manager at the bank. Part of her job was to review loans that the bank was taking over, and she began to see more and more cases where the bank was taking on loans where the individuals involved obviously could not pay.

One example: she reviewed a loan to a manicurist who claimed to have a $117,000 annual income; she calculated she'd have to work 488 days a year to make that much money. Fleischmann and her co-workers flagged many of these loans as “stated income unreasonable for profession”; in one case in 2006, managers marked 33 percent loans in a loan sample under this category, but were effectively overturned by a Chase executive who forced them to drop the rate to less than 10 percent. Yet the bank continued to “sell...high-risk loans as low-risk securities,” despite the fact that doing so would be fraud.

Fleischmann continued to make similar complaints to her managers until she was laid off in 2008. She was under a confidentiality agreement with Chase, but she did have the ability to report crimes. So she put her trust in the federal government, which was tasked with overseeing and punishing the sort of fraud she witnessed.

But time and time again, the investigators demurred when presented with evidence of Chase's major crimes, instead choosing to focus on smaller ones. In 2012 and 2013, she worked with the U.S. Attorney's office in the Eastern District of California to again lay out the case for the crimes Chase had committed. In the fall of 2013, Attorney General Eric Holder had scheduled a press conference to announce fraud charges against Chase; Fleischmann felt vindicated at last. Yet curiously, the press conference was canceled, and reportedly the bank's chief, Jamie Dimon, had called Associate Attorney General Tony West and offered instead to go to settlement. By November, the case ended in a settlement for what was reported to be $13 billion, but ended up being closer to $9 billion due to the fact that $4 billion of it was “consumer relief” taken largely from investors. It soon became obvious that the reason that Chase and the government went to a settlement was to avoid a public trial and prosecutions which would hinge on Fleischmann engaging in a very public testimony.

By going to Rolling Stone, Fleischmann has in a way been able to make the public testimony Chase effectively paid to stop. Still, a news story isn't the same as a criminal investigation. But Taibbi warns that the statutes of limitations for a number of these fraud cases is running out, which he says is Fleischman's main motivation for speaking out now. Hope is rapidly fading for serious justice before JPMorgan Chase simply gets away with it.

Zaid Jilani is the investigative blogger and campaigner for the Progressive Change Campaign Committee. He is formerly the senior reporter-blogger for ThinkProgress.

[....

Selama di Rolling Stone, Matt Taibbi memiliki kisah blockbuster tentang seorang pengacara sekuritas tiga puluh sesuatu yang merupakan penyebab denda raksasa $ 9000000000 Wall Street JPMorgan Chase dibayarkan kepada pemerintah.

Alayne Fleischmann menyaksikan pidana penipuan sekuritas saat bekerja sebagai manajer kesepakatan di bank.  Bagian dari pekerjaannya adalah untuk meninjau pinjaman bahwa bank mengambil alih, dan ia mulai melihat lebih banyak dan lebih banyak kasus di mana bank mengambil pinjaman di mana individu yang terlibat jelas tidak bisa membayar.

Salah satu contoh: dia Ulasan pinjaman ke manikur yang mengaku memiliki pendapatan tahunan $ 117.000 ; dia dihitung ia harus bekerja 488 hari setahun untuk membuat uang sebanyak itu. Fleischmann dan rekan-rekan kerjanya berbendera banyak pinjaman ini sebagai "tidak masuk akal untuk menyatakan pendapatan profesi"; dalam satu kasus pada tahun 2006, manajer ditandai 33 persen pinjaman dalam sampel pinjaman dalam kategori ini, tetapi secara efektif dibatalkan oleh seorang eksekutif Chase yang memaksa mereka untuk menjatuhkan tingkat menjadi kurang dari 10 persen. Namun bank terus " menjual ... pinjaman berisiko tinggi seperti sekuritas berisiko rendah, " meskipun fakta bahwa hal itu akan menjadi penipuan .

Fleischmann terus membuat keluhan serupa dengan manajer sampai dia 

diberhentikan pada tahun 2008. Dia berada di bawah perjanjian kerahasiaan

dengan Chase, tapi dia memiliki kemampuan untuk melaporkan kejahatan. 

Jadi dia menaruh kepercayaan nya di pemerintah federal, yang bertugas 

mengawasi dan menghukum jenis penipuan dia saksikan.

Tapi waktu dan waktu lagi, para peneliti keberatan ketika disajikan dengan

bukti kejahatan besar Chase, bukan memilih untuk fokus pada yang lebih 

kecil. Pada 2012 dan 2013, ia bekerja dengan kantor Kejaksaan AS di Distrik

Timur California untuk kembali lay out kasus kejahatan Chase telah melakukan. 

Pada musim gugur tahun 2013,  Jaksa Agung Eric Holder telah dijadwalkan 

konferensi pers untuk mengumumkan tuduhan penipuan terhadap Chase; 

Fleischmann merasa dibenarkan pada akhirnya. Namun anehnya, konferensi pers

dibatalkan, dan kabarnya kepala bank, Jamie Dimon, telah disebut 

Asosiasi Jaksa Agung Tony Barat dan ditawarkan bukan untuk pergi 

kepemukiman. Pada bulan November, kasus ini berakhir di sebuah pemukiman 

untuk apa yang dilaporkan menjadi $ 13 milyar, tetapi akhirnya menjadi 

lebih dekat dengan $ 9000000000 karena fakta bahwa $4 milyar itu "lega 

konsumen" yang diambil sebagian besar dari investor. Segera menjadi 

jelas bahwa alasan yang Chase dan pemerintah pergi ke pemukiman adalah 

untuk menghindari pengadilan umum dan pengadilan yang akan bergantung pada 

Fleischmann terlibat dalam kesaksian yang sangat umum.

Dengan pergi ke Rolling Stone, Fleischmann telah dengan cara mampu 

membuat Chase kesaksian publik secara efektif dibayar untuk berhenti. 

Namun , berita ini tidak sama dengan investigasi kriminal . Tapi Taibbi 

memperingatkan bahwa undang-undang pembatasan untuk sejumlah kasus 

penipuan tersebut habis , yang katanya merupakan motivasi utama 

Fleischman untuk berbicara sekarang . Harapan dengan cepat memudar 

keadilan serius sebelum JPMorgan Chase hanya akan pergi dengan itu.

Zaid Jilani adalah blogger investigasi dan juru kampanye untuk 

Perubahan Komite Kampanye Progresif. Dia sebelumnya reporter - 

blogger senior untuk ThinkProgress