Kekayaan Erick Thohir Disebut Rp20 T, Begini Hasilnya Jika Investasi Reksadana
Pria yang kini berusia 49 tahun ini sukses di sektor media dan menjadi figur penting dalam keberhasilan Asian Games 2018
Kamis, 24 Oktober 2019 08:15:02 WIB
Pengusaha Erick Thohir melambaikan tangannya saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik usai dilantik Minggu (20/10/2019) untuk masa jabatan keduanya periode tahun 2019-2024 bersama Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro
RETURN MNC DANA EKUITAS
NAB SCHRODER DANA PRESTASI
NEWS TERKAIT
- Reksadana Pendapatan Tetap Masih Dominasi Juara Return Harian hingga Tahunan
- Nilai Investasi Asabri, Taspen dan Jasa Raharja pada 2019 Capai Rp121,7 Triliun
- Pasangan Muda Punya Cicilan Rumah Belasan Tahun, Apakah Wajib Daftar Haji?
- Mengenali Karakter Profil Risiko Konservatif : Investor yang Tak Suka Risiko
- IHSG Melemah YtD 2020, Reksadana Saham Anjlok dan Pendapatan Tetap Juara
Bareksa.com - Erick Thohir terpilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Maju. Jabatan baru ini diemban Erick usai Presiden Jokowi mengenalkan nama-nama menteri yang akan membantu memimpin Indonesia di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019).
Pria yang kini berusia 49 tahun ini sukses di sektor media dan menjadi figur penting dalam keberhasilan Asian Games 2018. Ia adalah pendiri dari Mahaka Group yang memiliki banyak media massa, mulai dari radio, media cetak, online, hingga pertelevisian.
Erick merupakan adik dari pengusaha Garibaldi "Boy" Thohir yang aktif di sektor batu bara. Boy Thohir juga melebarkan sayap ke bisnis digital sebagai Komisaris Gojek sejak Juli lalu.
Erick dan kakaknya merupakan sahabat dari Sandiaga Uno. Ketika pemilihan presiden 2019, Erick terpilih memimpin Tim Sukses Jokowi dan harus adu strategi melawan kubu Sandiaga Uno yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Reputasi Erick juga terkenal di kalangan pecinta olahraga karena sempat menjadi pemilik klub Inter Milan pada tahun 2013 - 2019. Erick pun berhasil menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018.
Harta Kekayaan
Erick tak bisa dipungkiri, memang masuk ke dalam salah satu konglomerat di Indonesia. Dia lahir dari keluarga Teddy Thohir, salah satu pemilik grup Astra International. Kakaknya, Garibaldi Thohir, bos Adaro Energy, didapuk sebagai orang terkaya di Indonesia dengan harta triliunan.
Dilansir Tribunnews, Erick ditaksir memiliki kekayaan mencapai US$1,4 miliar atau sekitar Rp20 triliun. Erick punya banyak sumber kucuran kekayaan saat ini. Sempat meneruskan bisnis orang tua, Hanamasa dan Pronto, kini Erick punya perusahaannya sendiri yaitu Grup Mahaka.
Grup Mahaka terdiri dari Mahaka Advertising, yaitu layanan jasa periklanan yang biasa kita lihat di billboard, jembatan penyeberangan orang dan lainnya.
Kedua, PT Republika Media Mandiri. Perusahaan penerbitan ini menelurkan beberapa media terkenal seperti Harian Republika dan Republika Online.
Kemudian, ada JAK TV, televisi swasta Indonesia. Erick dikabarkan punya saham 50 persen saham di JAK TV.
Ada pula Alive! Indonesia, layanan brand activation, creative agency dan event organizer. Perusahaan ini telah menangani beberapa event besar seperti launching mobil terbaru. Grup Mahaka mengakuisisi perusahaan ini dengan 80 persen saham senilai Rp3,7 miliar.
Kemudian, ada PT Media Golfindo, yang menerbitkan majalah Golf Digest Indonesia, majalah seputar olahraga golf yang sasaran pasarnya tentu konglomerat penggemar hobi ini.
Plus, melalui PT Mahaka Radio Integra, Erick memiliki saham di Gen FM dan Jak FM. Tak lupa, dia juga punya saham di TV One dan Viva News.
Di kancah internasional, Erick memiliki saham di beberapa klub olahraga, yaitu klub basket NBA Philadelphian 76ers, klub Major League Soccer D.C. United dan klub sepak bola Inter Milan, dengan saham mayoritas 70 persen. Namun, sahamnya kini telah dijual.
Simulasi Reksadana
Berbicara mengenai kekayaan yang dimilikinya saat ini, dengan kekayaan sebesar situ secara kasat mata Erick sudah bisa pensiun muda jika ia ingin melakukannya.
Namun, bagaimana jika semisal 10 persen dari kekayaan Erick diinvestasikan ke dalam instrumen reksadana saham, akan jadi seperti apa hasilnya? Berikut simulasinya.
Sumber: Bareksa
Sebagai gambaran, kinerja reksadana saham dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil sangat memuaskan. Berdasarkan data reksadana saham yang dijual di Bareksa, 5 produk reksadana saham dengan return tertinggi jika dirata-ratakan memberikan return 140,36 persen dalam 10 tahun terakhir atau 14,04 persen per tahun.
Jika kita asumsikan return tersebut untuk investasi reksadana saham dari 10 persen kekayaan Erick yakni Rp2 triliun untuk 10 tahun ke depan, maka hasilnya akan tampak sebagai berikut :
Sumber: Bareksa
Dengan menggunakan Kalkulator Investasi Bareksa, maka sebagian kecil kekayaan Erick yang disisihkan yang kemudian ditabung di reksadana selama 10 tahun, nilainya naik menjadi Rp7,95 triliun.
Nilai itu merupakan akumulasi dari dana pokok investasi Rp2 triliun dan potensi imbal hasil Rp5,98 triliun. Nilai potensi imbal hasil itu jauh lebih optimal dibandingkan diinvestasikan di deposito atau menabung biasa di bank. Bahkan imbal hasil reksadana tidak dipotong pajak, karena bukan merupakan objek pajak. Adapun imbal hasil atau bunga deposito harus dipotong pajak 20 persen.
Luar Biasa! Dengan tambahan aset sebanyak itu, sudah tidak terbayangkan lagi akan seperti apa kekayaan Erick di masa tuanya.
Perlu diketahui, reksadana ialah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito.
Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.
Reksadana saham merupakan jenis reksadana yang minimal 80 persen isi portofolionya adalah instrumen aset saham. Reksadana jenis ini cocok untuk tujuan jangka panjang (di atas 5 tahun) dan bagi investor yang bertipikal tinggi (risk taker) dalam menghadapi risiko.
(KA01/AM)
***
Ingin berinvestasi di reksadana?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa Fund Academy. GRATIS
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa Fund Academy. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data return dan kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksadana.
Erick Thohir Emoh Bicara Kasus Hukum Asabri
Lihat juga:
Bongkar Jiwasraya dan Asabri, Erick Thohir Dapat Ancaman
Lihat juga:
Lihat juga:
http://www.zonasatunews.com/terkini/diduga-kuat-jiwasraya-dirampok-untuk-biaya-politik-2019/
Diduga Kuat Jiwasraya Dirampok Untuk Biaya Politik 2019
ZONASATU NEWS – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus gagal bayar polis yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Terjadi perampokan (di Jiwasraya). Perusahaan yang sangat sehat pada 2016-2017, lalu defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana yang terjadi,” ujar Said di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Said pun tak yakin masalah gagal bayar di Jiwasraya karena disesbabkan kesalahaan dalam proses berbisnis. Atas dasar itu dia yakin ada indikasi korupsi dalam permasalahan ini.
“Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998. Enggak mungkin bocor sampai puluhan triliun, kalau risiko bisnis enggak sebesar itu,” kata dia.
Sebelumnya, Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana. Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.
“Tentu tidak bisa karena sumbernya dari corporate action. Saya tidak bisa memastikan. Saya minta maaf kepada nasabah,” kata Hexana dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senin (16/12/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum. Menkeu mengatakan bakal melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya.
Dia juga menyebut telah terjadi tindak kejahatan korporasi dalam skandal Jiwasraya tersebut. Oleh karena itu dia menolak permintaan Jiwasraya agar menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) guna mengatasi gagal bayar.
Terpisah, politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan perusahaan Erick Tohir, Menteri BUMN saat ini terlibat dalam skandal Jiwasraya tersebut. Andi menyatakan hal itu lewat akun twitter miliknya.
“Tak usah muter2 dan berpolitik dalam selesaikan kasus jiwasrayagate. Selesaikan dengan jujur. Ada yg diduga pelaku yang ditarik jadi orang penting di staf Presiden. Menurut BPK Ada yg diduga perusahaan yg ditempatkan sahamnya oleh Jiwasraya, dan pemiliknya adalah Menteri BUMN,” demikian kicauan Andi dalam akun twitter miliknya pada pukul 18.42 WIB, Senin (23/12), seperti dilansir CNN Indonesia.
Erick Tohir adalah ketua tim pemenangan pasangan Jokowi-Makruf Amin dalam pilpres. Bila benar perusahaan Erick Tohir terlibat dalam perampokan dana Jiwasraya, seperti dituduhkan Andi Arief, maka ada indikasi dana itu digunakan untuk pemenangan Jokowi- MA dalam pilpres 2019.
Untuk membuktikan benar tidaknya indikasi ini maka aparat hukum harus membongkarnya.
Editor : Setyanegara
Orang-Orang Istana Dalam Pusaran Badai Skandal Jiwasraya
ZONASATU NEWS–Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akhirnya menyeret orang-orang istana. Ada 3 nama yang disebut-sebut dalam pusaran skandal Jiwasraya ini. Hary Prasetyo, Erick Tohir, dan Dato Sri Tahir.
1.Hary Prasetyo
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya dua periode (2008-2018) ini pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden ( KSP).
Kepala KSP Moeldoko semula menolak keberadaan Hary dikantornya, namun akhirnya mengakui. Setelah kasus Jiwasraya meledak,Hary dikabarkan mundur (dimundurkan) dari Deputi di KSP.
Hary memiliki peran sentral dalam kebijkan keuangan Jiwasraya. Sebagai Direktur Keuangan dia memiliki kekuasaan mengatur lalulintas keuangan untuk menjaga perusahaan tetap hidup dan berkermbang.
Yang disesalkan, langkah Hary dinilai banyak pihak tertalu berani, tidak hati-hati, dan diluar kewajaran, dalam menempatkan modal perusahaan.Tidak saja memborong saham-saham lapis tiga yang volatil dan beresiko tinggi seperti saham PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Hanson Internasional Tbk (MYRX), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP).
Jiwasraya juga membeli saham yang jumlahnya dinilai terlalu besar (diatas 5%) pada saham perusahaan lapis dua (second liner). Emiten yang sahamnya pernah dibeli Jiwasraya lebih dari 5 persen adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA),PT SMR Utama Tbk. (SMRU), PT PP Properti Tbk. (PPRO), dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR), PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).
Hary Prasetyo, tentu bersama Dirut Jiwasaraya Hendrisman Rahim, juga menempuh “jalan berbahaya” dengan menggelontorkan pinjaman ratusan Milyar dalam skema surat utang jangka pendek dan menengah alias Medium Term Notes (MTN) kepada PT Hanson International Tbk (MYRX) milik Benny Tjokrosaputro dan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) milik Teddy Tjokrosaputro.
Terhadap pinjaman langsung tersebut, sebelumnya BPK telah melakukan audit dan memberikan catatan bahwa aksi korporasi itu sebagai langkah berbahaya, karena beresiko gagal bayar. Namun pihak Jiwasraya tidak mengindahkan peringatan itu.
Dengan langkah-langkah seperti itu wajar kalau publik menilai manajemen dengan sengaja hendak “merampok” Jiwasraya.
Kini Hary telah dicekal bepergian ke luar negeri sejak 26 Desember 2019. Ada 10 orang yang telah dicekal terkait kasus Jiwasraya ini.
2.Erick Tohir. Menteri BUMN
Perusahaan milik Erick, PT Mahaka Media Tbk (ABBA) menjadi salah satu tujuan penempatan modal Jiwasraya melalui pembelian saham di pasar modal. Jumlah saham yang dibeli cukup besar, diatas 5 persen. Erick Tohir tidak memberikan klarifikasi langsung soal ini. Tetapi melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, telah diakui pembelian Jiwasraya pada saham ABBA ini.
Arya menjelaskan sebagai hal wajar dan biasa karena pembelian itu melalui mekanisme pasar yang sah. Namun dia belum memberikan penjelasan kapan dan berapa jumlah yang dibeli oleh Jiwasraya.
Anehnya justru Dirut Jiwasraya yang baru, Hexana mengatakan pembelian saham milik Erick Tohir itu menguntungkan Jiwasraya.Benarkah? Perlu dicek.
3.Dato Sri Tahir
Bos Mayapada Group ini sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo.Dato ini pernah dianugerahi sebagai warga kehormatan Brimob.
Dato Sri Tahir membuat langkah mengejutkan dalam pusaran kasus Jiwasraya ini. Dia akan mengakuisisi anak perusahaan MYRX dan RIMO. Ada apa? Perintah istana atau aksi korporasi biasa?
Emiten property PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) milik Dato Sri Tahir akan mengakuisisi anak usaha PT Hanson International Tbk (MYRX) dan PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO).Keduanya merupakan perusahaan yang dinakhodai keluarga Benny Tjokrosaputro.
Seperti tersebut dimuka, selain beli saham MYRX dan RIMO, Jiwasraya juga menggelontorkan pinjaman dana jangka pendek dan menengah kepada 2 perusahaan itu dalam skema surat utang.
Diduga MYRX dan RIMO gagal bayar kepada Jiwasraya. Jadi, akuisisi yang dilakukan Dato Sri Tahir bisa jadi terkait hal ini. Agar bisa bayar kewajibannya kepada Jiwasnya.
Siapa lagi orang istana yang terlibat? Perlu ditunggu dan dipantau terus jalannya drama ini.
Penulis : Budi Puryanto
Editor : Setyanegara
BACA JUGA :
- Diduga Kuat Jiwasraya Dirampok Untuk Biaya Politik 2019
- 10 orang dicekal ke luar negeri, termasuk Eks Dirut dan Dirkeu Jiwasraya
- Erick Tohir Akui Jiwasraya Pernah Beli Saham Milik Perusahannya
Erick Tohir Akui Jiwasraya Pernah Beli Saham Milik Perusahannya
ZONASATU NEWS–Menteri BUMN Erick Tohir melalui Staf Khusus-nya Arya Sinulingga mengakui PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA). Namun kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA), yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dilakukan melalui mekanisme pasar.
Arya Sinulingga mengatakan pembelian yang dilakukan melalui mekanisme pasar bebas dilakukan oleh siapapun terhadap saham apapun. Hal tersebut membuat pihak perusahaan juga tidak mengetahui siapa saja yang memiliki saham tersebut.
“Meluruskan mengenai dia (Jiwasraya) investasi di perusahaan Pak Erick, dia beli di market, kalau beli di market kan bebas kan beli dan jual. Bukan investasi gimana, dia bebas beli dan jual dan itu seperti di market,” kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (26/12/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Hingga saat ini kementerian masih menelusuri mengenai kapan dan berapa besar pembelian saham ABBA ini dilakukan oleh Jiwasraya.
“Saham apapun bisa dibeli [di market]. Jadi ketika dibeli saham ABBA itu beli di market, pemiliknya juga ga tau siapa yang beli dan kalau misalnya dia beli saham turun atau naik itu kan dia yang ambil keputusan. Kita masih cari data kapan dia beli sahamnya, kita lihat dia untung apa ngga,” terangnya.
Diatas 5 persen
Seperti dilansir sebelumnya, media ini telah memberitakan bahwa Jiwasraya pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk dalam jumlah yang cukup besar, yaitu diatas 5 persen.
Dalam laporannya Tirto,id menyebutkan Jiwasraya pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) diatas 5 persen. Seperti diketahui Erick Tohir adalah pemilik perusahaan ini.
“Emiten-emiten lain yang sahamnya pernah dibeli Jiwasraya lebih dari 5 persen ketika masih dipimpin Hendrisman Rahim adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA),PT SMR Utama Tbk. (SMRU), PT PP Properti Tbk. (PPRO), dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR),” tulis Tirto.id dalam laporannya (28/1/2019).
Seperti diketahui Mahaka Media merupakan perusahaan media yang didirikan oleh Erick Thohir. Erick memimpin Mahaka Media sebagai Direktur Utama hingga tahun 2008, kemudian menjabat sebagai Komisaris Mahaka Media sejak Juni 2010, serta menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI), anak usaha Mahaka, sejak tahun 2015.
Namun, sejak 13 Desember 2019 lalu Erick telah melepaskan jabatan di perusahaan ini yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Mercure Cikini, Menteng Jakarta, pukul 15.00 WIB dengan agenda perubahan susunan anggota dewan komisaris.
10 orang dicekal ke luar negeri, termasuk Eks Dirut dan Dirkeu Jiwasraya
ZONASATU NEWS –Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pencegahan terhadap mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo ke luar negeri.
Pencegahan dilakukan terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.
“Benar (eks Dirut dan eks Dirkeu Jiwasraya dicegah),” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Sam Fernando saat dikonfirmasi, Jum’at (27/12), seperti dikutip CNN Indonesia.
Sam menjelaskan keduanya dicegah selama enam bulan ke depan terhitung sejak 26 Desember 2019.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan telah melakukan cegah dan tangkal terhadap 10 orang. Jaksa Agung ST Burhanuddin enggan membeberkan dari unsur mana saja pihak yang dicekal tersebut.
“Jadi kami sudah minta untuk pencegahan ke luar negeri, untuk cekal itu untuk 10 orang. 10 orang kami mulai minta cegah-tangkal dan tadi malam sudah dicekal,” tutur Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (27/12).
Ia juga enggan mengungkap ada tidaknya unsur pejabat PT Jiwasraya dari 10 orang yang dicekal. Ia menuturkan proses pengembangan kasus masih terus dilakukan.
Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Adi Toegarisman hanya membeberkan inisial masing-masing orang yang dicekal.
“Atas perintah Jaksa Agung saya sampaikan 10 orang yang telah dilakukan pencekalan semalam. Adalah–saya baca–inisialnya HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, AS. Jadi 10 orang,” tutur Adi.
Benny Tjokro Saksi Dugaan Korupsi Jiwasraya, Mangkir Dari Panggilan Kejagung
http://www.zonasatunews.com/nasional/benny-tjokro-saksi-dugaan-korupsi-jiwasraya-mangkir-dari-panggilan-kejagung/WAAHHH .. JKW PANEN .. UANG HASIL RAMPOGA >>
ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA. Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Selasa (31/12).
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman mengatakan bahwa mantan Komisaris Utama PT Hanson tersebut tak dapat hadir karena sedang sakit.
“Kemarin sore kami menerima surat dari pengacaranya (Benny Tjokro) bahwa untuk hari ini tidak bisa memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi karena yang bersangkutan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit,” ucap Adi di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Selasa, seperti dikutip KONTAN.CO.ID –
Ia mengatakan bahwa Benny akan kembali diperiksa pada Senin (6/1) mendatang. Hal itu sesuai dengan permintaan Benny melalui surat yang diterima Kejagung dari pengacara petinggi PT Hanson tersebut.
Sementara itu, satu saksi lainnya yang dijadwalkan diperiksa hari ini memenuhi panggilan, yaitu Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Tbk Heru Hidayat.
Namun, Adi mengaku tidak dapat mengungkapkan materi pemeriksaan. “Saya katakan mohon maaf itu menyangkut substansi dan teknis, tidak kami sampaikan secara terbuka,” ucapnya.
Hingga saat ini Kompas.com belum mendapatkan tanggapan dari pihak Benny dan Heru.
Pada Jumat (27/12) lalu, Kejagung telah memeriksa Mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam.
Editor : Setyanegara
ERIC TOHIR ... ?? TERNYATA AHLI GARONG .. UANG NGR .. DG SNGT LIHAY .. N BERHASIL MERAMPOG JIWASERAYAGATE... 14.7TT .. N UANG NASABAH 12T ..?? N KERHASAMA DG BOS JKW.. YG DIDUKUNG MULDOKO.. AMH.. WIRANTO .. N KOMPLTN ... JARINGN 9 NAGA..??>>
WASPADA ..>>
MRK TERNYATA ... BERDSARKN FAKTA2C.. ADALAH KRIMINAL BIADAB .. N PEMBUNUHN POLITIK DG ISSUW RADIKALISME.. N ANTI FPI N HABIB RIZIQ..?? MMPOLITIKING ISSUE KHALIFAH... -INTOLERAN-RADIKALISME N TERORISME..???>>
PADAHAL FAKTANYA SMW FITNAH2 .. N ISSUE MIRING N BURUK TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA ITU TDK ADA BUKTI SCR HUKUM .. N HNY PERMAINN POLITIKING N MMBUNUH SCR BIADAB .. N MLKKN FITNAH .. N ALIH PERHATIAN DR KEJAHATAN .. N PENGGARONGN UANG NGR.. N MNGHANCURKAN BUMN SATU PERSATU ..????>>
WASPADA .. SMI DIINDIKASI ... ADALAH KOMPLOTN TIPU N GARONG INTERNASIONAL ..N ADA PERLONDUNGN TERSELUBUNG KETIKA TERLIBAT KASUS CENTURY ..?? ..N . YG PINTAR MMUTAR N MLKKN PLINTIRN ... ISSUE..??>>
WASPADA ..??
MMNG ... SNGT SULIT SCR LANGSUNG DICA..?? TAPI FAKTA2.. MNUNJUKKN ADANYA JARINGN INTERNASIONAL .. DLM KEJAT=HATAN .. GARONG N RAMPOK UANG NGR N MMERIK BUMN KPD ORG2.. YG AHLI GARONG..??>>
WASPADA ..>>
SAMPAI SEKRG KASUS CENTURY TDK TUNTAS..??> N KINI BNYK KASUS ... YG MELIBATKAN .. PERBUATAN KRIMINAL N SNGT BIADAB .. N PELANGGARAN HUKUM SCR TERDEDIGN SCR TSM ..???>>
INI HNY PEKERJAAN JARINGN MAFIA INTERNASIONAL YG SALING BERKAITN ..??>> ADA ISSUE INTOLERSN-RAIKALISME-TERORISME..?? YG GURU N JARINGNNYA JELAS.. ZIOINIS..MOSAD-CIA-CSS-BLACKWATER-ISIS.. ?? KONON INI UTK MNGHAMNCURKAN ISLAMI FUNDEMNTALIS..ATW AHLULSUNNAH WALJAMAAH ..?? MK DI BUAT JARINGN YG BISA MNGAHANTAN ORG ISLAM SUNNY ..?? YI WAHABI-SALAFI N SYIAH ..N AHMADIYAH ..YG SMWNYA DLM SEJARAH MRK TK PERNAH PERANG MELAWAN KAFIRIN HARBI N MMBESARKAN ISLAM SCR DAKWAH YG KAFFAH SSUAI AJARAN N TUNTUNN FURQON N TUNTUNN RASULULLAH SAWW ..>> MRK MENUSUK NMBUNUH UMAT ISLAM DR DALAM ..>>
INGAT N LIHAT DI YAMAN .. N LEBANON- N SIRIA.. N ALJAZAIR .. N LIBIYA .. N IRAQ .. N AFGHANISTAN N PALESTINA ...??>> HNY ORG YG FAHAM .. DPT MELIHAT DG JELAS..??
JUGA DI INDONESIA .. JKW ,MMAINKAN POLA SAMA .. MAU MMBUNUH HALULSUNNAH WALJAMAAH .. N MMBELA SYIAH-AHMADIYAH ..N KOMPLOTN LAIN YG BISA DIBAYAR ..??
SASARNNYA .. DG MNGGUNKN ALAT ADU DOMBA.. SEPILIS.. N KOMPLOTN .. MMFITNAH N MNYERANG SCR POLITIK TERHADAP ... AHLULSUNNAH WALJAMAAH KAFFAH N MUHAMMADIYAH .... N ULAMA2 SUNY LAINNYA YG ISTIQPMAH .. N BELA NKRI SJK ZMN PENJJAHAN N ZMN REVOLUSI N HINGGA KINI ...>>>
LIHAT BGMN NADIEM ..MENDIBUD .. YG SCR GARANG INGIN MERUBAH AJARAN AGAMA ..?? JG FR MENAG .. YG LANGSUNG MENYERANG UMAT AHLULSUNNAH WALJAMAAH SCR FRONTAL .. N TITO..MENDAGRI YG MENYERANG FPI N HABINB RIZIQ.. PERSAUDARAAN 212 ..?? N MENSIOS .. DLL ..?? SMW JELAS .. INGIN MERUBAH N MNGHANCURKAN AJARAN FURQON NISLAM KAFFAH ..AHLULSUNNAH WALJAMAAH ..>>
BGMN JKW MMFASILITASI QSH ... ?? N BNYK PRO SYIAH ... MNYERANG HBB RIZIQ..?? N POLISI DIARAHKN UTK MMFITNAH N MMLINTIR UU N HUKUM NKRI MLL MMD ..YG KONON MEHUKHAM..?? >>
AWAS ..N WASPAD !!!
Erick Tohir Akui Jiwasraya Pernah Beli Saham Milik Perusahannya
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga
Posted by: Zona Satu NewsDecember 27, 20191 comments
ZONASATU NEWS–Menteri BUMN Erick Tohir melalui Staf Khusus-nya Arya Sinulingga mengakui PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA). Namun kepemilikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA), yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dilakukan melalui mekanisme pasar.
Arya Sinulingga mengatakan pembelian yang dilakukan melalui mekanisme pasar bebas dilakukan oleh siapapun terhadap saham apapun. Hal tersebut membuat pihak perusahaan juga tidak mengetahui siapa saja yang memiliki saham tersebut.
“Meluruskan mengenai dia (Jiwasraya) investasi di perusahaan Pak Erick, dia beli di market, kalau beli di market kan bebas kan beli dan jual. Bukan investasi gimana, dia bebas beli dan jual dan itu seperti di market,” kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (26/12/2019), seperti dikutip CNBC Indonesia.
Hingga saat ini kementerian masih menelusuri mengenai kapan dan berapa besar pembelian saham ABBA ini dilakukan oleh Jiwasraya.
“Saham apapun bisa dibeli [di market]. Jadi ketika dibeli saham ABBA itu beli di market, pemiliknya juga ga tau siapa yang beli dan kalau misalnya dia beli saham turun atau naik itu kan dia yang ambil keputusan. Kita masih cari data kapan dia beli sahamnya, kita lihat dia untung apa ngga,” terangnya.
Diatas 5 persen
Seperti dilansir sebelumnya, media ini telah memberitakan bahwa Jiwasraya pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk dalam jumlah yang cukup besar, yaitu diatas 5 persen.
Dalam laporannya Tirto,id menyebutkan Jiwasraya pernah membeli saham PT Mahaka Media Tbk (ABBA) diatas 5 persen. Seperti diketahui Erick Tohir adalah pemilik perusahaan ini.
“Emiten-emiten lain yang sahamnya pernah dibeli Jiwasraya lebih dari 5 persen ketika masih dipimpin Hendrisman Rahim adalah PT Mahaka Media Tbk (ABBA),PT SMR Utama Tbk. (SMRU), PT PP Properti Tbk. (PPRO), dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR),” tulis Tirto.id dalam laporannya (28/1/2019).
Seperti diketahui Mahaka Media merupakan perusahaan media yang didirikan oleh Erick Thohir. Erick memimpin Mahaka Media sebagai Direktur Utama hingga tahun 2008, kemudian menjabat sebagai Komisaris Mahaka Media sejak Juni 2010, serta menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI), anak usaha Mahaka, sejak tahun 2015.
Namun, sejak 13 Desember 2019 lalu Erick telah melepaskan jabatan di perusahaan ini yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Mercure Cikini, Menteng Jakarta, pukul 15.00 WIB dengan agenda perubahan susunan anggota dewan komisaris.
China Makin Arogan,Tak Akui Wilayah RI Di Laut Natuna, 50.000 km Persegi Wilayah ZEE Indonesia Masuk Klaim China
ZONASATU NEWS, JAKARTA — China menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan Tiongkok sempat memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal baru-baru ini.
Beijing menegaskan bahwa pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.
“China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut China Selatan),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Selasa (31/12), seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China.
Geng menegaskan China juga memiliki hak historis di Laut China Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan China telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansha, yang menurut Indonesia masih merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Padahal, klaim China atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
Geng juga berdalih bahwa kapal yang berlayar di kawasan itu baru-baru ini adalah kapal penjaga pantai China yang tengah melakukan patroli rutin.
“Patroli rutin untuk menjaga ketertiban laut dan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat kami yang sah di perairan terkait,” kata Geng.
Akibat insiden itu, Kemlu RI telah melayangkan protes kepada China dengan memanggil duta besarnya di Jakarta pada awal pekan ini.
Seperti diketahui, baru-baru ini perairan Natuna kembali disusupi kapal asing asal China. Kapal-kapal tersebut langsung ditangkap pada Senin (30/12).
Bahkan beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan China yang dikawal kapal coast guard negara tersebut malah mengusir kapal milik nelayan Indonesia. Gambar dalam video itu mengesankan, perairan Natuna seolah-olah masuk wilayah China.
Tolak Klaim China
Melalui pernyataannya pada Rabu (1/1), Kemlu RI menolak “klaim unilateral” China tersebut.
“Klaim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016,” kata Kemlu RI.
“Indonesia juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.”
Meski berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan China di perairan tersebut. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik Laut China Selatan segera diterapkan.
Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik.
- BACA JUGA : Pulau Natuna, Si Cantik Yang Jadi Rebutan
Masuk Tanggal 19 dan 24 Desember
Kabar masuknya kapal-kapal China ke ZEE Indonesia viral di media sosial. Kepala Bakamla, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, membenarkan hal tersebut.
Menurut dia, pihaknya sejak 10 Desember sudah bekerjasama dengan rekan di regional di dunia untuk memantau ada kapal tersebut akan masuk ke perairan Indonesia.
“Maka kita gerakkan kapal-kapal kita ke sana dan memang diperkirakan tanggal 17 mereka masuk, ternyata mereka masuk tanggal 19. Kita temukan kita usir. Tapi tanggal 24 dia kembali lagi. Kita tetap hadir di sana,” kata Achmad.
Menurut dia, hal ini sudah dikoordinasikan dengan Kemenko Polhukam kemudian Kementerian Luar Negeri. “Karena walaupun bagaimana, tentunya kita harus melakukan suatu kegiatan yang ada orkestrasif (koordinasi),” jelas Achmad.
Indonesia Tidak Memiliki Overlapping Jurisdiction dengan China
Dikutip dari laman resminya, Kemenlu mencatat ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS. Sedangkan China sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormati keputusan tersebut.
Kemudian, Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China. Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash-line China, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.
Kemenlu RI menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan China. Indonesia juga tidak akan pernah mengakui sembilan dash-line China. Sebab, penarikan garis tersebut bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS pada 2016.
Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut China Selatan
Tiongkok mengklaim bahwa mereka yang berhak atas sebagian besar Laut China Selatan. Klaim itu berdasarkan sejumlah catatan kuno sejarah dinasti-dinasti yang berkuasa di China daratan. China mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi.
Selanjutnya, China menyebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel ditemukan oleh seorang petualang Cina pada masa Dinasti Song. Kesimpulan tersebut diambil karena mereka yakin ada peninggalan kebudayaan dari wilayah Tang di pulau Spratly saat Dinasti Song.
Wujung Zongyao, sebuah literatur militer Cina kuno, mencatatkan kepulauan Paracel ke dalam wilayah kedaulatan kerajaan China. Di buku itu disebutkan bahwa Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Changsa, namun kelanjutan nasib pulau ini tidak jelas setelah Dinasti Song jatuh.Pada saat Dinasti Ming berkuasa, Pulau Paracel kembali diteliti dan kemudian menambahkan Kepulauan Spratly atau Pulau Shintang ke dalam kedaulatannya.
Pada Dinasti Qing, Kepulauan Spratly dan Paracel dimasukkan ke dalam administratif Pulau Hainan.Setelah Perang Dunia II, tepatnya tahun 1947, pemerintah China membuat peta resmi wilayah kedaulatan Cina. Dalam peta tersebut Cina memberi sebelas garis putus-putus di sekitar Laut Cina Selatan. Termasuk di dalamnya Pulau Spratly dan Paracel.
Karena faktor masa lalu inilah, China akhirnya merasa bahwa secara administratif wilayah Spratly dan Paracel (Changsa dan Shitang) masuk ke dalam wilayah kedaulatan mereka.Tiongkok selalu menegaskan klaim mereka atas Laut China Selatan menggunakan sembilan garis putus (nine dash line).
Dengan sembilan garis putus itu, meski klaim Tiongkok tidak menjorok ke laut teritorial Indonesia, akan tetapi berdempet dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang digunakan para nelayan Indonesia untuk memperoleh penghasilan.
Luas klaim sembilan garis putus, menurut laporan US Department of State, setara dengan 22 persen dari total wilayah darat Tiongkok, atau seluas 2.000.000 km persegi.
50.000 km persegi masuk kalim China
Sembilan garis putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Semisal, kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian Scarborough Reef yang disengketakan dengan Filipina, dan juga berada di dalamnya Laut Natuna milik Indonesia.
Dalam sembilan garis putus (dash) tersebut, dalam dash 3, laut yang berjarak 75 nm (1 nautical mile= 1,852 km) dari Pulau Sekatung diklaim menjadi wilayah kedaulatan Tiongkok, termasuk laut Natuna.
Menurut Li Guoqiang, Deputi Direktur Studi Perbatasan China di Akademi Ilmu Sosial China, 50.000 km persegi wilayah Indonesia ada yang tumpang tindih dengan wilayah klaim China. “Anda bertanya soal Indonesia? Ada seluas 50 ribu kilometer persegi wilayah tumpang tindih antara klaim China melalui Sembilan Garis Putus-Putus dengan ZEE Indonesia,” kata Li Guoqiang, di Beijing, seperti dikutip BATAMNEWS.CO.ID, Batam.
Insiden Indonesia dan China di Natuna Sudah 3 Kali, Ini Rinciannya
Hubungan Indonesia dan China sedang memanas akibat insiden penembakan kapal nelayan China yang mencari ikan di perairan Natuna. Insiden maritim yang melibatkan Indonesia dan China di perairan Natuna sudah tiga kali terjadi.
Insiden pertama terjadi bulan Maret 2016. Saat itu, kapal pasukan penjaga pantai (coast guard) China membantu kapal nelayannya yang ditahan aparat Indonesia di dekat Natuna atas dugaan mencuri ikan. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah protes keras dan memanggil Duta Besar China di Jakarta.
Insiden kedua terjadi akhir bulan Mei 2016, di mana Beijing memprotes keras tindakan Angkatan Laut Indonesia yang menyita kapal China di sebuah perairan di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia. Kapal China disita karena diduga menangkap ikan di wilayah Indonesia secara ilegal.
Selanjutnya, insiden ketiga atau terjadi bulan Juni 2016.Kapal perang Indonesia mendekati 12 kapal asing yang diduga mencuri ikan di Natuna. Kapal-kapal asing itu melarikan diri, namun ada satu kapal berbendera China yang berhasil ditangkap.Dalam insiden terakhir ini China protes keras dan menyalahkan Indonesia.
“Tindakan Indonesia melanggar hukum internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs kementerian itu, Senin (20/6/2016).
Indonesia, kata Hua Chunying, sudah menyalahgunakan kekuatan militer untuk mem-bully kapal nelayan China.
”China sangat memprotes dan mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan,” kata Hua Chunying.Diplomat perempuan China ini ngotot insiden penembakan terjadi di wilayah perairan tradisional China, di mana Beijing telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.
RI tak boleh menyerah
Seperti disebut sebelumnya, Li Guoqiang, Deputi Direktur Studi Perbatasan China di Akademi Ilmu Sosial China menyebut, 50.000 km persegi wilayah Indonesia ada yang tumapang tindih dengan wilayah klaim China. “Anda bertanya soal Indonesia? Ada seluas 50 ribu kilometer persegi wilayah tumpang tindih antara klaim China melalui Sembilan Garis Putus-Putus dengan ZEE Indonesia,” kata Li Guoqiang, di Beijing, seperti dikutip BATAMNEWS.CO.ID, Batam.
RI tak boleh lembek terhadap gertakan China. Klaim China tidak memiliki dasar yang kuat. Tapi, seperti kita tahu, China tidak mau melepaskan wilayah yang diklaim menjadi miliknya itu. Justru makin arogan. Apalagi kekuatan militer dan ekonominya saat ini makin kuat, diprediksi China akan semakin agresif di laut China Selatan, khususnya di perairan Natuna.
Apabila China memaksakan ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni kepulauan Natuna, yang secara langsung menyangkut 2 aspek Ketahanan Nasional, yakni Geografi dan Sumber Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya.
Jangan sampai besarnya hutang membuat RI tunduk ke China. Kedaulatan negara tidak boleh tersandera oleh hutang, berapapun besarnya.
Penulis : Budi Puryanto
Editor : Setyanegara