Selasa, 12 Juni 2012

....Agus ditemukan Senin (11/6/2012) kemarin sekitar pukul 16.45 WIB. Sedangkan satu korban lainnya, Yanto, ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB pagi tadi. "Korban anggota Polri dan warga, sudah berhasil kami temukan," kata Kapolda Kalteng Brigjend Pol Bahtiar Hasanuddin, ketika dihubungi detikcom, Selasa (12/6/2012) siang. ..>>...Saat mengejar penambang liar di perairan Sungai Katingan, kapal yang ditumpangi Kapolsek Pendahara, Kalimantan Tengah, AKP Agus Sofiyanto bersama aparat Polri dan TNI beserta warga masyarakat pecah, Kamis (7/6/2012). Sang Kapolsek dan seorang warga, Yanto, tenggelam. Keterangan diperoleh detikcom, insiden itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Pada Rabu (6/6/2012) malam sebelumnya, AKP Agus Sofiyanto, menerima laporan Camat Pendahara, terkait dugaan adanya aktivitas penambang liar di Desa Tarusan. Berdasar laporan itu, Agus Sofiyanto berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke lokasi. >>>


Gerebek Penambang Liar, Kapolsek di Kalteng Tenggelam di Sungai


Samarinda 

Saat mengejar penambang liar di perairan Sungai Katingan, kapal yang ditumpangi Kapolsek Pendahara, Kalimantan Tengah, AKP Agus Sofiyanto bersama aparat Polri dan TNI beserta warga masyarakat pecah, Kamis (7/6/2012). Sang Kapolsek dan seorang warga, Yanto, tenggelam.

Keterangan diperoleh detikcom, insiden itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi. Pada Rabu (6/6/2012) malam sebelumnya, AKP Agus Sofiyanto, menerima laporan Camat Pendahara, terkait dugaan adanya aktivitas penambang liar di Desa Tarusan. Berdasar laporan itu, Agus Sofiyanto berinisiatif untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

"Pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB, Kapolsek dan 4 anggotanya beserta 1 orang anggota Koramil Sampit, bergerak untuk mengecek lokasi TKP penambang liar," kata Kapolda Kalteng Brigjend Pol Bahtiar Hasanuddin, kepada detikcom di ujung telepon, Kamis (7/6/2012) petang.

Bahtiar merinci, keempat anggota Polsek Pendahara adalah Brigpol HR Saragih, Briptu Bade, Briptu Ahmad Bahrianur serta Briptu Haris Kurniawan. Sedangkan seorang anggota Koramil Sampit adalah Serda M Isa.

Dijelaskannya, dengan menggunakan perahu kelotok, sambung Bahtiar, bermaksud menyeberangi Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, tepatnya di Desa Tewang Sanggalang Garing, Kecamatan Pendahara, Kabupaten Katingan.

"Pada saat akan sampai di seberang sungai, perahu yang ditumpangi pecah dan tenggelam. Delapan belas orang selamat dan 2 orang lainnya termasuk Kapolsek (AKP Agus Sofiyanto) dan warga bernama Yanto, belum ditemukan," ujar Bahtiar.

Diterangkan oleh Bahtiar yang juga memimpin langsung jalannya proses pencarian, kegiatan pencarian terhadap kedua korban, dilakukan oleh petugas gabungan dari tim Search and Rescue (SAR) Polda Kalteng, satuan Brimob, Polair, Pemda setempat dan juga Polres Katingan.

"Kami juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang motoris dan 16 saksi-saksi yang berhasil selamat dari musibah itu," tutupnya.

(try/try)

5 Hari Hilang di Sungai, Kapolsek Ditemukan Terjepit di Bangkai Kapal

Robert - detikNews
Selasa, 12/06/2012 12:51 WIB. http://news.detik.com/read/2012/06/12/125155/1939074/10/5-hari-hilang-di-sungai-kapolsek-ditemukan-terjepit-di-bangkai-kapal?991104topnews



Kapolsek AKP Agus semasa hidup/Robert-detikcom
Samarinda 
AKP Agus Sofiyanto, Kapolsek Tewang Sanggalang Garing (sebelumnya ditulis Kapolsek Pendahara) yang hilang dan tenggelam bersama kapal di DAS Katingan, Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis, 7 Juni 2012 lalu, akhirnya ditemukan. Jasadnya terjepit di bangkai kapal yang karam.

Agus ditemukan Senin (11/6/2012) kemarin sekitar pukul 16.45 WIB. Sedangkan satu korban lainnya, Yanto, ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB pagi tadi.

"Korban anggota Polri dan warga, sudah berhasil kami temukan," kata Kapolda Kalteng Brigjend Pol Bahtiar Hasanuddin, ketika dihubungi detikcom, Selasa (12/6/2012) siang.

Bahtiar yang memimpin langsung proses pencarian dan evakuasi sejak awal usai kejadian menjelaskan, jasad Agus ditemukan tim SAR dari TNI dan Polri, masyarakat serta Pemkab Katingan dengan jarak sekitar 500-600 meter dari lokasi tenggelamnya kapal nahas tersebut.

"Jadi kapal perahu kelotok itu kan terdiri dari 2 kelotok. Sekitar pukul 11.30 WIB kemarin, kita temukan dan angkat bangkai kelotok pertama menyusul kelotok kedua," ujar Bahtiar.

"Sekitar pukul 16.45 WIB sore, kita temukan jenazah almarhum AKP Agus Sofiyanto. Diduga, jenazah terjepit sehingga tidak bisa keluar karena dari fisik, dengkulnya robek," tambahnya.

Bahtiar menerangkan, almarhum AKP Agus Sofiyanto pernah bertugas di Satuan Brimob sehingga yang bersangkutan diyakini bisa berenang di perairan.

"Dia itu (AKP Agus Sofiyanto) dari Brimob. Pasti bisa berenang. Setelah sore kemarin jenazah ditemukan, malam tadi dibawa ke RS Bhayangkara di Palangkaraya. Berdasarkan rembug keluarga, jenazah akan dimakamkan di Cimahi Jawa Barat, karena asalnya dari Cimahi," jelas Bahtiar.

"Tadi pagi, setelah upacara kedinasan di rumah dinas di Jl Antang Palangkaraya, jenazah diterbangkan dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air. Kapolres Katingan ikut serta dalam mengantar jenazah ke Cimahi," sebutnya.

Kapolsek AKP Agus Sofiyanto bersama seorang warga masyarakat, menjadi korban perahu kelotok pecah dan tenggelam, 7 Juni 2012 lalu. Tim SAR gabungan yang diterjunkan antara lain dari Polres Katingan, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Pemda serta TNI, bergegas melakukan pencarian.

"Ya, almarhum meninggal dalam tugas. Awalnya, camat setempat melaporkan adanya kerusakan sawah dan padi dengan dugaan adanya pencemaran," tegas Bahtiar.

"Kapolsek bersama anggotanya dan Koramil, bergegas untuk memeriksa dugaan itu ke lokasi. Kapal yang mereka gunakan, mengalami musibah begitu hendak sampai di seberang sungai," tutupnya.

(try/try)

Senin, 11 Juni 2012

Amano made the remarks in an exclusive interview with the Wall Street Journal on Friday following the agency’s talks with Iran. On Friday, Iran and the UN nuclear watchdog held a new round of talks in Vienna in an attempt to seal a framework deal on the arrangements for further investigation into Iran’s nuclear activities. After the talks, Western media outlets reported that the talks had broken down. “We expected that we could finalize a structured approach hopefully today, but if not today then hopefully in the near future. We have been working for this in a very constructive spirit. We were ready to accommodate some of their proposals, which were stated before. We are disappointed; we don’t think the process is broken down. The talks will continue. The date is not yet fixed. We need to digest the exchange of views from today. But after today’s meeting without any progress, and with some setbacks, I cannot be in an optimistic mood,” Amano said when asked whether the talks with Iran are at an impasse.>>>...... Schmid said in her letter she was "somewhat surprised" by Tehran's allegations and that world powers had shown readiness to hold in-depth discussions over their proposal, which would involve Tehran closing an underground enrichment facility and shipping out its stockpile of high-grade uranium.....???>>





















PHOTO: A general view of the Bushehr nuclear power plant, 1,200 km (746 miles) south of Tehran, August 21, 2010. REUTERS/Raheb Homavandi


The comments - made in a letter from Ali Bagheri to his European counterpart - are the latest volley in an apparently escalating spat over preparations for the next round of meetings in Moscow on June 18-19.
Bagheri said Iran had previously made "specific" proposals regarding a framework for further negotiations and their substance, but world powers were holding the process up.








Iran wrangles with world powers ahead of nuclear talks











The comments-made in a letter from Ali Bagheri to his European counterpart - are the latest volley in an apparently escalating spat over preparations for the next round of meetings in Moscow on June 18-19.
Bagheri said Iran had previously made "specific" proposals regarding a framework  for further negotiations and their  substance, but world powers were holding the process up.

"Despite the follow-ups and numerous letters from the Islamic Republic of Iran, until now you have not been able to demonstrate readiness," Bagheri wrote in response to a letter from the European Union's Helga Schmid.
"We hope that you will be able to find the preparedness as quickly as possible," Bagheri said in his letter, a copy of which was published by the Iranian Students' News Agency.
At the heart of the dispute is Iran's desire to hold preparatory talks that include input from experts, but the P5+1 countries - comprising the United States, China, Russia, Germany, France and Britain - have indicated that all issues should be addressed in Moscow.
It is unclear what Iran hopes to gain from such preliminary talks. Western diplomats have often accused Tehran of seeking to buy time for its nuclear activities by trying to engage in talks about process rather than substance.
Schmid wrote to Tehran last week saying the P5+1 would insist on Iran curbing its production of high-grade uranium at the next round of nuclear talks in Moscow.
Schmid said in her letter she was "somewhat surprised" by Tehran's allegations and that world powers had shown readiness to hold in-depth discussions over their proposal, which would involve Tehran closing an underground enrichment facility and shipping out its stockpile of high-grade uranium.
Western nations suspect that the Islamic Republic's higher-grade uranium enrichment is part of a clandestine program to develop the material and components needed to be able to make nuclear arms, a charge Iran has repeatedly denied.
In his reply, Bagheri also expressed "surprise" at the content of Schmid's letter, which he said differed greatly from what they had agreed to at the previous round of talks in Baghdad, including the preparatory talks.
Last month U.S. Secretary of State Hillary Clinton said Washington needed to see "concrete actions" from Iran.
(Reporting by Isabel Coles; Editing by Jon Hemming)

IAEA chief says talks with Iran has not broken down
TEHRAN, June 11 (MNA) – International Atomic Energy Agency Director General Yukiya Amano has said that the process of talks with Iran has not broken down.
http://www.mehrnews.com/en/NewsDetail.aspx?NewsID=1624297
Amano made the remarks in an exclusive interview with the Wall Street Journal on Friday following the agency’s talks with Iran.
On Friday, Iran and the UN nuclear watchdog held a new round of talks in Vienna in an attempt to seal a framework deal on the arrangements for further investigation into Iran’s nuclear activities.
After the talks, Western media outlets reported that the talks had broken down.
“We expected that we could finalize a structured approach hopefully today, but if not today then hopefully in the near future. We have been working for this in a very constructive spirit. We were ready to accommodate some of their proposals, which were stated before. We are disappointed; we don’t think the process is broken down. The talks will continue. The date is not yet fixed. We need to digest the exchange of views from today. But after today’s meeting without any progress, and with some setbacks, I cannot be in an optimistic mood,” Amano said when asked whether the talks with Iran are at an impasse.
On the importance of the inspection of the Parchin military site to the agency, he said, “Parchin is a priority for us, but it is one of the issues. It is not the only issue or the issue. There are also other important issues as elaborated in the November report annex. Underplaying the importance of Parchin is wrong, but overly emphasizing the importance of Parchin would also be wrong.”
The IAEA has said that gaining access to the Parchin site, which is located southeast of Tehran, is a priority for the UN nuclear watchdog.
Tehran rejected requests by the IAEA delegations to inspect the Parchin military complex during their visits to Iran from January 29 to 31 and February 21 to 22 and has made it clear that a framework must be agreed on for any access or visit.
On the allegations that Iran continues efforts to develop nuclear weapons technology, he said, “What we did not say (was that) Iran had nuclear weapons. We never said such. We also did not say that Iran made a decision to obtain nuclear weapons. That we also did not say. But we said that we have concerns in various areas that indicate activities that are relevant to nuclear explosive devices. And the conclusion is therefore we need to clarify. This is where we stand now. And if we cannot clarify, we get more concerned. And this ambiguous situation will continue. If we can start the clarification process and we can clarify, then our concern will decrease.”
One day after the Vienna talks the Iranian ambassador to the IAEA said that Iran and the IAEA would continue talks on Tehran’s nuclear program.
“The talks will continue, and the date and venue for the talks will be announced in the future,” Ambassador Ali Asghar Soltanieh told the Mehr News Agency.
On the reports claiming that the talks between Iran and the IAEA failed, the Iranian official said, “The issue is complicated and has technical and legal dimensions.”
He added, “It is necessary that a framework would be prepared patiently and thoroughly in order to help inspectors and Iranian experts implement the plan without difficulty.”
AM/PA
END
MNA

Jumat, 08 Juni 2012

Hani Yahya Assegaf alias Hans Sagov, kemaren, Rabu (6/6) pada pukul 17.30 WIB diciduk Satuan Reserse Polres Jakarta Barat saat melakukan penggerebekan perjudian "bola tangkas" berkedok yayasan amal, di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 No.3, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat......>>> dia adalah..Agen zionis Yahudi, pendiri lobby Israel-Indonesia...Indonesian-Israel Public Affair Comitte/ IIPAC...>>> ..Komitmen Kepolisian Polres Jakarta Barat untuk memberantas perjudian di wilayah hukum Jakarta Barat, betul-betul diwujudkan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari hasil penggerebekan tersebut, yakni 20 mesin judi Mickey Mouse, ribuan chip ada yang bernilai Rp100 ribu, Rp500 ribu, dan sampai Rp1 juta rupiah, Handphone, senjata api revolver rakitan, enam peluru, dan tujuh linting ganja. "Ini tidak bisa dibiarkan. Ini merupakan wujud komitmen kami, tidak ada judi di Jakarta Barat, tidak ada kompromi mengenai perjudian. Yang ditahan 14 orang karyawan termasuk pemain dan pengelola, pemiliknya Hani Yahya Assegaf," jelasnya. >>> ...Pasca memberitakan dan membongkar keterlibatan agen BIN Yahya Assegaf dalam bocoran Wikileaks yang memfitnah FPI, Selasa (6/09/2011), Munarman, dirinya diteror oleh sekelompok yang mengaku sebagai orang suruhan Yahya Assegaf,orang, rata-rata berpenampilan preman, yang datang ke rumahnya, hari Rabu (7/09/2011), tepatnya sore hari. Beberapa orang suruhan Yahya Assegaf juga mendatangi kantornya di bilangan Tanah Abang, dan juga ke kantor FPI di Petamburan. Di kantornya ada beberapa orang yang datang dan melihat-lihat, juga dengan tampilan preman, walau tidak meninggalkan pesan apapun. Di kantor FPI, menurut Munarman yang datang adalah anak Yahya Assegaf, yakni Hani Yahya Assegaf, yang juga memiliki nama samara Han Sagov, dan merupakan pendiri IIPAC, LSM kaki tangan zionis yahudi Israel di Indonesia. Di kantor FPI, masih menurut Munarman, Hani Assegaf menyampaikan bahwa urusan ini adalah urusan pribadi antara dirinya dan Munarman, dan tidak ada kaitannya dengan FPI, yang mana menurut Munarman juga merupakan bentuk teror kepada dirinya. (dbs)...>> ...Seperti diberitakan sebelumnya Wikileaks mengungkapkan, kawat diplomatik tertanggal 19 Februari 2006, menyebut anggota Badan Intelijen Negara Yahya Assegaf dekat dengan FPI. Yahya pulalah yang memberi peringatan kepada kedutaan Amerika Serikat atas aksi protes FPI terhadap kartun Nabi Muhammad. Yahya juga menyatakan FPI adalah "attack dog" bagi kepolisian. Agen BIN Yahya Assegaf lalu menyeret nama anaknya, Hani Yahya Assegaf. Hani dengan nama alias Han Sagov bersama Benyamin Ketang terlibat mendirikan Indonesia Israel Public Affairs Comitte (IIPAC), sebuah LSM yang menjadi agen zionisme yahudi Israel dunia di Indonesia. Sebuah konspirasi untuk hancurkan gerakan Islam Menurut Munarman, apa yang disampaikan Yahya ke kedutaan sama saja menjual informasi negara. Apalagi Yahya melalui anaknya Hani Y Assegaf ternyata mendirikan Indonesia Israel Public Affair Committe (IIPAC). Komite tersebut sempat membuat heboh dengan perayaan kemerdekaan Israel. "Lha antek Amerika dan antek Zionis Israel memang suka menebar fitnah dan issue demi uang," kata Munarman....>>....Gelar Konferensi Internasional di Bandung, Dukung Palestina Merdeka...>>> ...Upaya untuk mendukung terwujudnya Palestina merdeka dari penjajahan Zionis Israel, AWG (Aqsa Working Group) bersama institusi pendukung lainnya, menggalang seluruh kekuatan umat Islam untuk hadir dalam “International Conference for The Freedom of Al-Quds and Palestisne” (ICFQP) di Bandung, Jawa Barat, 4-5 Juli 2012 mendatang. Dikatakan Yakhsyallah Mansur, Ketua OC-ICFQP, Gedung Merdeka Bandung memiliki nilai historis dalam kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika pasca Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 dan merupakan simbol anti-imperialisme. “Diharapkan spirit KAA Bandung menginspirasi kemerdekaan Palestina, satu-satunya negara di dunia yang hingga saat ini masih terjajah, belum juga merdeka. Indonesia juga diharapkan bisa menjadi salah satu negara pionir dan terdepan dalam upaya pembebasan dan kemerdekaan Palestina,” kata Yakhsyallah....>>>...AWASLAH KAUM MUSLIMIN..... DAN PARA PEJUANG ISLAM.... DAN MEWUJUDKAN KEKUATAN UMAT ISLAM... ADA BEBERAPA KELOMPOK YANG BISA JADI MENIPU UMAT ISLAM DENGAN KEDOK AGAMA DAN MENAMAKAN PERSAHABATAN ORMAS ISLAM...YANG TUJUANNYA BISA JADI ADA MISI TERTENTU ATAU BAHKAN BISA JADI MENJADI ALAT UNTUK MENAGADU DOMBA UMAT ISLAM DAN MENGOBOK-OBOK UMAT ISLAM.... NAMUN UMAT MUSLIMIN WAJIBLAH MENGUATKAN SILATURAHIM-PERSUDARAAN-SOLIDARITAS-PERSATUAN UMAT ISLAM SECARA KOKOH DAN DENGAN KOORDINASI YANG ELEGAN DAN AKHLAKULKARIEM DAN HALIM.... UMAT MUSLIMIN HARUS TETAP TEGUH DALAM AKIDAH DAN JALAN LURUS KEPADA ALLAH.... DAN JANGAN MAU DIPECAH BELAH OLEH KELOMPOK YANG MENAMAKAN DIRI ISLAM TETAPI MENENTANG SYARIAH ISLAM... ATAU MENCURANGI UMAT ISLAM..... ADALAH HAK KAUM MUSLIMIN UNTUK MELAKSANAKAN MUAMALAH DAN IBADAH DALAM BINGKAI SYARIAH ALLAH DAN SUNNAH RASULULLAH SAW... KARENA ITULAH AJARAN ALLAH DAN RASULULLAH SAW UNTUK RAHMATAN LILALAMIEN... TIDAK ADA PAKSAAN UNTUK MENJADI MUSLIM... KARENA YANG HAK ADALAH JELAS DAN YANG BATHIL ADALAH JELAS...... BERHATI-HATI DAN SELALU TEGAKAN UKHUWAH PERSUDARAAN ISLAM-SILATURAHIM-DAN SOLIDARITAS PERSATUAN MUSLIM YANG KAFFAH-SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB DAN AKHLAKULKARIMAH... HATI2 DENGAN KAUM PENDUSTA AGAMA-PENCARI FULUS DENGAN MENJUAL AYAT2 ALLAH... IKHLASLAH UNTUK ISLAM AGAMA KEBENARAN ALLAH...YANG DIWAJIBKAN BERIKHTIAR... IKHLAS.. DAN JIHAD FISABILILLAH... DENGAN AKHLAKUL KARIEM YANG HALIM... DAN BERJIWA BESAR... SESUAI NAS AGAMA ALLAH SWT...... >>>....Upaya untuk mendukung terwujudnya Palestina merdeka dari penjajahan Zionis Israel, AWG (Aqsa Working Group) bersama institusi pendukung lainnya, menggalang seluruh kekuatan umat Islam untuk hadir dalam “International Conference for The Freedom of Al-Quds and Palestisne” (ICFQP) di Bandung, Jawa Barat, 4-5 Juli 2012 mendatang. Dikatakan Yakhsyallah Mansur, Ketua OC-ICFQP, Gedung Merdeka Bandung memiliki nilai historis dalam kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika pasca Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 dan merupakan simbol anti-imperialisme.....>>>.....PBNU Kumpulkan 13 Ormas Islam, Untuk Apa? Menandingi Siapa? JAKARTA (VoA-Islam) – Ba’da Jum’at (1 Juni 2012) sejumlah ormas Islam berkumpul di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendeklarasikan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Dari ke-13 ormas Islam yang hadir, tidak ada ormas besar seperti Muhammadiyah. Sejumlah wartawan bertanya, apakah wadah ormas Islam yang tergabung dalam LPOI ingin menandingi Forum Umat Islam (FUI)? Ada pula pertanyaan, dideklarasikannya forum ini, apakah terkait dengan konflik NU-Syiah di Jawa Timur? Yang jelas, banyak pihak mempertanyakan, untuk apa dan ada gerangan apa PBNU tiba-tiba membentuk satu wadah yang terdiri dari 13 ormas Islam tersebut? Ke-13 ormas yang ikut mendeklarasikan dan menyatakan bergabung dalam LPOI itu adalah: Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al-Irsyad al-Islamiyah, al-Ittihadiyah, Matlaul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah, Az-Zikra, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)....>>> Bicara soal Tuhan, Said Aqil menyatakan, agama manapun di muka bumi, pasti meyakini dan mengimani adanya Zat Mahakuasa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Perbedaan penyebutan nama Tuhan, apakah itu Allah, Sang Hyang Widi, Dewa, Thian ataupun lainnya, bukanlah penghalang bagi keimanan seseorang. Substansi Tuhan, sungguh pun disebut dengan beribu-ribu nama, hakikatnya satu, yaitu Zat Pencipta alam semesta dan seisinya, yang mengatur roda kehidupan segala makhluk di dunia hingga di akhirat kelak.” (hal 263). “Tuhan pun tidak akan marah seandainya tidak dipanggil Allah, seperti halnya orang Jawa yang memanggil “Pangeran” atau “Gusti Allah”. Semua symbol dan realitas lahiriah bukanlah tujuan beribadah dan beragama. Terminal akhir dalam beragama dan beribadah adalah komitmen seseorang untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengatasnamakan agama, tapi hakikatnya justru mentuhankan diriny dan melalaikan Allah.” (hal 310) Menurut Said, umat beriman, bukanlah monopoli segolongan komunitas penganut agama tertentu saja. Semua orang yang tak mengingkari eksistensi Tuhan tercakup dalam bingkai “umat beriman” . Komunitas yang berada di luar pagar umat beriman – meminjam istilah theologi Islam – akan disebut gologan musyrik, munafiq, dan kafir… (hal 263). Said juga menegaskan, aliran kepercayaan –Pangestu, sejauh yang ia ketahui, memiliki beberapa kesamaan pandangan dengan Islam, dan dengan agama-agama lainnya. (hal 297). Sebuah toleransi yang kebablasan menurut otak Kiai NU yang satu ini. ....>>>

Hani Yahya Assegaf, Agen Zionis Itu Diciduk Di Arena Judi Bola Tangkas

JAKARTA (VoA-Islam) – Agen zionis Yahudi, pendiri lobby Israel-Indonesia, Hani Yahya Assegaf alias Hans Sagov, kemaren, Rabu (6/6) pada pukul 17.30 WIB diciduk Satuan Reserse Polres Jakarta Barat saat melakukan penggerebekan perjudian "bola tangkas" berkedok yayasan amal, di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 No.3, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Sebagaimana diketahui, Hani Yahya Assegaf atau Hans Sagov sendiri, merupakan putra Yahya Assegaf yang mengaku sebagai pejabat BIN. Yahya Assegaf merupakan orang yang berada di balik pelaporan informasi palsu ke Kedubes Amerika Serikat Jakarta, yang mengatakan bahwa FPI merupakan ‘attack dog’ pihak Kepolisian Republik Indonesia. Atas aksinya tersebut, Munarman sempat berpolemik dengan Hani Assegaf yang berujung peneroran kantor lawyer milik Munarman.
Sedangkan Hani Assegaf sendiri merupakan salah satu pendiri LSM kaki tangan zionis Yahudi, Indonesian-Israel Public Affair Comitte/ IIPAC( lobby Israel untuk Indonesia) dan pernah menjadi panitia HUT Israel di Jakarta dan di Puncak, Bogor pada tahun lalu yang sempat menghebohkan publik Indonesia.
Meski di ruangan tersebut dipasang spanduk berukuran besar bertuliskan Yayasan Azizah Foundation, praktek perjudian tersebut menimbulkan keresahan warga sekitar. Aparat pun bergerakn untuk menindaknya.
Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Hengky Haryadi mengatakan, pengungkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya aktifitas tindak pidana perjudian. Dalam aksinya, pemilik arena perjudian yang diketahui bernama Hani Yahya Assegaf ini berdalih hasil perjudian ini akan disumbangkan kepada Yayasan Azizah Foundation.
"Kami dapat mengungkap tempat ini, dan mengamankan beberapa mesin yang berkedok penjudian untuk yayasan amal, untuk membantu anak-anak dengan mengatasnamakan Azizah Foundation," ujar Hengky di TKP, Rabu (6/6).
Komitmen Kepolisian Polres Jakarta Barat untuk memberantas perjudian di wilayah hukum Jakarta Barat, betul-betul diwujudkan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari hasil penggerebekan tersebut, yakni 20 mesin judi Mickey Mouse, ribuan chip ada yang bernilai Rp100 ribu, Rp500 ribu, dan sampai Rp1 juta rupiah, Handphone, senjata api revolver rakitan, enam peluru, dan tujuh linting ganja.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Ini merupakan wujud komitmen kami, tidak ada judi di Jakarta Barat, tidak ada kompromi mengenai perjudian. Yang ditahan 14 orang karyawan termasuk pemain dan pengelola, pemiliknya Hani Yahya Assegaf," jelasnya.

Pembocor Rahasia Negara
Seperti diberitakan sebelumnya Wikileaks mengungkapkan, kawat diplomatik tertanggal 19 Februari 2006, menyebut anggota Badan Intelijen Negara Yahya Assegaf dekat dengan FPI. Yahya pulalah yang memberi peringatan kepada kedutaan Amerika Serikat atas aksi protes FPI terhadap kartun Nabi Muhammad. Yahya juga menyatakan FPI adalah "attack dog" bagi kepolisian.
Agen  BIN Yahya Assegaf lalu menyeret nama anaknya, Hani Yahya Assegaf. Hani dengan nama alias Han Sagov bersama Benyamin Ketang terlibat mendirikan Indonesia Israel Public Affairs Comitte (IIPAC), sebuah LSM yang menjadi agen zionisme yahudi Israel dunia di Indonesia. Sebuah konspirasi untuk hancurkan gerakan Islam
Menurut Munarman, apa yang disampaikan Yahya ke kedutaan sama saja menjual informasi negara. Apalagi Yahya melalui anaknya Hani Y Assegaf ternyata mendirikan Indonesia Israel Public Affair Committe (IIPAC). Komite tersebut sempat membuat heboh dengan perayaan kemerdekaan Israel. "Lha antek Amerika dan antek Zionis Israel memang suka menebar fitnah dan issue demi uang," kata Munarman.
Sudah menjadi rahasia umum jika zionisme yahudi Israel berusaha masuk ke Indonesia dengan menghalalkan segala macam cara. Setelah terbongkarnya kedatangan rahasia Amira Arnon-Duta Besar Israel untuk Singapura-ke Jakarta pada tanggal 20-27 Maret lalu, kini tersebar sebuah dokumen yang memperlihatkan nama Hani Yahya Assegaf-anak dari agen BIN Yahya Assegaf-menjadi pendiri LSM Indonesia Israel Public Affairs Comitte (IIPAC), bersama Benyamin Ketang, selaku Direktur IIPAC.
Di dokumen Akta Pendirian IIPAC yang didaftarkan melalui Notaris Nirmawati Marcia SH di Jakarta tertanggal 21 Januari 2002, tercatat nama-nama pendiri IIPAC, yakni sebanyak 5 orang, yaitu : 1) Benyamin Ketang 2) Mr. Sakata Barus, 3) Mr. Poppe Alexander Z, 4) Mr. Hani Yahya Assegaf alias Han Sagov, 5) Mr. Y. Gatot Prihandono, SSI.
Di Pasal 2 Akta Pendirian tersebut dijelaskan tujuan IIPAC, yakni untuk menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Israel, Yahudi Internasional, dan melindungi hak-hak warga Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia serta memajukan kerjasama bisnis, investasi, IT, dan pendidikan tinggi dengan universitas di seluruh dunia.

Menyerang FPI
Pasca memberitakan dan membongkar keterlibatan agen BIN Yahya Assegaf dalam bocoran Wikileaks yang memfitnah FPI, Selasa (6/09/2011), Munarman, dirinya diteror oleh sekelompok yang mengaku sebagai orang suruhan Yahya Assegaf,orang, rata-rata berpenampilan preman, yang datang ke rumahnya, hari Rabu (7/09/2011), tepatnya sore hari.
Beberapa orang suruhan Yahya Assegaf juga mendatangi kantornya di bilangan Tanah Abang, dan juga ke kantor FPI di Petamburan. Di kantornya ada beberapa orang yang datang dan melihat-lihat, juga dengan tampilan preman, walau tidak meninggalkan pesan apapun.
Di kantor FPI, menurut Munarman yang datang adalah anak Yahya Assegaf, yakni Hani Yahya Assegaf, yang juga memiliki nama samara Han Sagov, dan merupakan pendiri IIPAC, LSM kaki tangan zionis yahudi Israel di Indonesia. Di kantor FPI, masih menurut Munarman, Hani Assegaf menyampaikan bahwa urusan ini adalah urusan pribadi antara dirinya dan Munarman, dan tidak ada kaitannya dengan FPI, yang mana menurut Munarman juga merupakan bentuk teror kepada dirinya. (dbs) ***

Gelar Konferensi Internasional di Bandung, Dukung Palestina Merdeka

JAKARTA (VoA-Islam) –
Upaya untuk mendukung terwujudnya Palestina merdeka dari penjajahan Zionis Israel, AWG (Aqsa Working Group)  bersama institusi pendukung lainnya, menggalang seluruh kekuatan umat Islam untuk hadir dalam  “International Conference for The Freedom of Al-Quds and Palestisne” (ICFQP) di Bandung, Jawa Barat, 4-5 Juli 2012 mendatang.
Dikatakan Yakhsyallah Mansur, Ketua OC-ICFQP,  Gedung Merdeka Bandung memiliki nilai historis dalam kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika pasca Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 dan merupakan simbol anti-imperialisme.
“Diharapkan spirit KAA Bandung menginspirasi kemerdekaan Palestina, satu-satunya negara di dunia yang hingga saat ini masih terjajah, belum juga merdeka. Indonesia juga diharapkan bisa menjadi salah satu negara pionir dan terdepan dalam upaya pembebasan dan kemerdekaan Palestina,” kata Yakhsyallah.
Dari luar negeri, akan hadir sebagai pembicara inti, antara lain: Syeikh Aly Al-Abbasy (Imam dan Khatib Masjid Al-Aqsha Palestina), Syeikh Abdurrahmad Yusuf Al-Jamal (Rois Ma’had Darul Quranul Karim was Sunnah Gaza), dan Syeikh Umar bin Sulaiman Al-Asyqar (Universitas Yordania). Sementara dari dalam negeri, antara lain: Marzuki Alie (Ketua DPR RI), KH. Maman Abdurrahman (Ketua Persis), Muhyiddin Hamidy (Imam Jama’ah Muslimin/Jamus) dan lain-lain.
Juga akan mengundang para ulama dan aktivis pergerakan dunia Islam yang konsen dengan pembebasan Al-Aqsha dan Palestina, Duta Besar negeri-negeri Islam, NGO (LSM) yang peduli dengan Al-Aqsha dan Palestina.

Palestina Merdeka
Dalam sebuah diskusi konferensi internasional di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (6 Juni 2012) siang, didapatkan benang merah, rakyat Indonesia menuntut segera terwujudnya kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Mengingat penjajah Zionis Israel secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel di bumi Palestina pada tanggal 15 Mei 1948.
Sejak saat itu Zionis Israel dan sekutu-sekutunya tidak henti-hentinya menodai citra mulia Al-Quds dan Palestina secara umum. Mereka menjadikan Al-Quds dan Palestina sebagai kancah pemerkosaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terburuk sepanjang sejarah manusia.
Sudah menjadi kewajiban umat Islam, khususnya, dan bangsa-bangsa merdeka di dunia umumnya untuk melakukan solidaritas pembelaan Palestina dan penentangan terhadap zionis Israel. Terlebih lagi rakyat dan bangsa Indonesia mempunyai hubungan historis yang kuat dengan Palestina sebagai negara awal yang mendukung secara moril dan materiil terhadap kemerdekaan Indonesia. Desastian

AWASLAH KAUM MUSLIMIN..... DAN PARA PEJUANG ISLAM.... DAN MEWUJUDKAN KEKUATAN UMAT ISLAM... 
ADA BEBERAPA KELOMPOK YANG BISA JADI MENIPU UMAT ISLAM DENGAN KEDOK AGAMA DAN MENAMAKAN PERSAHABATAN ORMAS ISLAM...YANG TUJUANNYA BISA JADI ADA MISI TERTENTU ATAU BAHKAN BISA JADI MENJADI ALAT UNTUK MENAGADU DOMBA UMAT ISLAM DAN MENGOBOK-OBOK UMAT ISLAM....
NAMUN UMAT MUSLIMIN WAJIBLAH MENGUATKAN SILATURAHIM-PERSUDARAAN-SOLIDARITAS-PERSATUAN UMAT ISLAM SECARA KOKOH DAN DENGAN KOORDINASI YANG ELEGAN DAN AKHLAKULKARIEM DAN HALIM....

UMAT MUSLIMIN HARUS TETAP TEGUH DALAM AKIDAH DAN JALAN LURUS KEPADA ALLAH.... DAN JANGAN MAU DIPECAH BELAH OLEH KELOMPOK YANG MENAMAKAN DIRI ISLAM TETAPI MENENTANG SYARIAH ISLAM... ATAU MENCURANGI UMAT ISLAM.....

ADALAH HAK KAUM MUSLIMIN UNTUK MELAKSANAKAN MUAMALAH DAN IBADAH DALAM BINGKAI SYARIAH ALLAH DAN SUNNAH RASULULLAH SAW... KARENA ITULAH AJARAN ALLAH DAN RASULULLAH SAW UNTUK RAHMATAN LILALAMIEN... 

TIDAK ADA PAKSAAN UNTUK MENJADI MUSLIM... KARENA YANG HAK ADALAH JELAS DAN YANG BATHIL ADALAH JELAS......

BERHATI-HATI DAN SELALU TEGAKAN UKHUWAH PERSUDARAAN ISLAM-SILATURAHIM-DAN SOLIDARITAS PERSATUAN MUSLIM YANG KAFFAH-SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB DAN AKHLAKULKARIMAH...
HATI2 DENGAN KAUM PENDUSTA AGAMA-PENCARI FULUS DENGAN MENJUAL AYAT2 ALLAH... IKHLASLAH UNTUK ISLAM AGAMA KEBENARAN ALLAH...YANG DIWAJIBKAN BERIKHTIAR... IKHLAS.. DAN JIHAD FISABILILLAH... DENGAN AKHLAKUL KARIEM YANG HALIM... DAN BERJIWA BESAR... SESUAI NAS AGAMA ALLAH SWT....


PBNU Kumpulkan 13 Ormas Islam, Untuk Apa? Menandingi Siapa?

JAKARTA (VoA-Islam) –
Ba’da Jum’at (1 Juni 2012) sejumlah ormas Islam berkumpul di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendeklarasikan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Dari ke-13 ormas Islam yang hadir, tidak ada ormas besar seperti Muhammadiyah.
Sejumlah wartawan bertanya, apakah wadah ormas Islam yang tergabung dalam LPOI ingin menandingi Forum Umat Islam (FUI)? Ada pula pertanyaan, dideklarasikannya forum ini, apakah terkait dengan konflik NU-Syiah di Jawa Timur? Yang jelas, banyak pihak mempertanyakan, untuk apa dan ada gerangan apa PBNU tiba-tiba membentuk satu wadah yang terdiri dari 13 ormas Islam tersebut?
Ke-13 ormas yang ikut mendeklarasikan dan menyatakan bergabung dalam LPOI itu adalah: Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Al-Irsyad al-Islamiyah, al-Ittihadiyah, Matlaul Anwar, Ar-Rabithah al-Alawiyah, al-Washliyah,  Az-Zikra, Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Perti, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
Dalam sambutannya Nazri Adlani dari Al Washliyah mengatakan, LPOI terwujud untuk membangun Ukhuwah Islamiyah dalam bingkai NKRI. Misinya adalah rahmatan lil’alamin, mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama umat Islam.
Sementara itu dikatakan Luthfi At Tamimi (Sekum LPOI), ormas Islam yang tergabung di LPOI ini tidak berpolitik. Lembaga Persahabatan Ormas Islam ini dibentuk untuk menjaga Pancasila sampai akhir hayatnya. “Siapapun yang berani mengugat, mengubah, dia akan berurusan dengan 13 ormas Islam ini, yang memiliki 100 juta anggota,” kata Lutfi mengancam.
Hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya: Jusuf Habibie, Komjen Imam Soejarwo yang mewakili Polri, Denjen Kopasus Soenarko, Prof. Maman Abdurrahman, KH. Ahmad Satori.
Saat ditemui Voa-Islam, Ketua yayasan Az Zika Ustadz Abdul Syukur mengatakan, bergabungnya Az Zikra di LPOI diawali dengan niat baik, yakni atas dasar ukhuwah Islamiyah dan kemaslahatan. “Kami ikuti yang senior. Tapi, kalau ditengah jalan terjadi sesuatu, maka Az Zikra akan mengambil sikap sendiri,” ujarnya.
Ustadz Syukur mengaku belum pernah duduk dalam sebuah forum. Namun, niatnya adalah dalam rangka merekat ukhuwah Islamiyah. Ia tidak tahu persis latar belakang dibentuknya lembaga ini, entah bermuatan politik atau tidak. “Niat kami hanya menjaga ukhuwah Islamiyah saja, tidak ada kepentingan apapun.”

Kronologis Berdirinya LPOI
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan, LPOI yang resmi dikukuhkan pada tanggal 1 JUni 2012 terilhami oleh semangat kelahiran Pancasila. Semua ormas yang tergabung dalam LPOI memiliki komitmen yang sama terhadap empat pilar demokrasi, dengan mendeklarasikan sikap anti kekerasan.
Bertepatan dengan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2012, 13 Ormas Kemasyarakatan (Ormas) berbasis massa Islam itu secara resmi mengukuhkan berdirinya Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Tidak ada kekerasan dalam agama, atau tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Kami Ormas Islam bergabung memiliki komitmen yang sama, yakni menokak segala macam kekerasan,” kata Kiai Said.
Forum Persahabatan Ormas Islam dalam LPOI juga ditegaskan tidak memiliki agenda politik. LPOI dibentuk sebagai wadah persahabatan keimanan, akhlak, dan budaya.  “LPOI dibentuk bukan untuk menghaapi siapa-siapa, bukan untuk memusuhi siapa-siapa. LPOI juga tidak memiliki kepentingan politik apapun,”tandas Said.
Melalui LPOI, ormas Islam yang sebelumnya sudah bersatu diharapkan lebih mempererat hubungannya. LPOI memiliki sikap yang sama, siap membantu Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada akhir bulan Mei 2011, beberapa tokoh ormas-ormas Islam bertemu di Gedung Pengurus Besar Nahlatul Ulama (PBNU). Dalam pertemuan tersebut, tokoh-tokoh dari ormas Islam meminta kepada KH. Said Aqil Siroj agar bisa bertemu dengan Presiden SBY di Istana untuk menghadap dengan Pimpinan Ormas-ormas Islam.Inti dari pertemuan tersebut bersifat silaturahim.
Pada 7 Juni 2011, selasa siang, utusan dari 12 ormas Islam diterima SBY di Istana. Bersama dengan Presiden, hadir beberapa menteri, diantaranya: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, SH, MM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Menteri Agama (Menag) Drs. Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara (Sekneg) Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi.   
Dikatakan, sudah beberapa kali pertemuan antara Ormas Islam  didalam satu wadah, dimana ada usulan seperti Forum Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Pada saat pertemuan (5 Agustus 2011) di Gedung Majalah Sabili, terbentuklah team 9 orang untuk membahas nama, logo, visi dan misi serta alamat sementara.
Pada tanggal 21 Oktiber 2011, dideklarasikan berdirinya Lembaga Persahabatan Ormas Islam dengan susunan pengurusnya. Di Gedung PBNU, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dimasukkan sebagai pendiri lembaga ini.
Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia segera menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kapolri, Menko Polhukam, serta Menkumham untuk beraudiensi.
Pada tanggal 20 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Senin, Lembaga Persahabatan Ormas Islam bertemu dengan Menteri Polhukam di Kantornya. Pembentukan lembaga tersebut telah ada di akta Notariskan pada tanggal 18 April 2012. Desastian

Berpikir Amburadul Ala Ketua Umum PBNU Said Aqil soal Tauhid

JAKARTA (VoA-Islam) – 
 Berdalih rahmatan lil’alamin, tawassuth (moderat), tawazun (keseimbangan), I’tidal (jalan tengah) dan tasamuh (toleran), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, membiarkan warganya beragama dengan akidah yang menggoyahkan. Alih-alih jalan tengah, justru membuat akidah warga NU bercampur dengan kebatilan, bahkan kemusyrikan.  
Dikatakan Said Aqil, Dengan kata lain, memeluk agama Islam adalah berarti “ber-Islam”, dan bukan memutlakkan Islam sebagai satu-satunya nama agama. Tidak mustahil, seseorang  mengaku secara formal sebagai pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Khonghucu ataupun lainnya, namun pada hakekatnya ia “ber-Islam”. Sekali-kali, Allah tidaklah menuntut manusia untuk memeluk Islam secara formal, atau mengikrarkan syahadat, tetapi justru hatinya bertolak belakang dengan pengakuan lisannya itu. (hal 158).
Bicara soal Tuhan, Said Aqil menyatakan, agama manapun di muka bumi, pasti meyakini dan mengimani adanya Zat Mahakuasa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Perbedaan penyebutan nama Tuhan, apakah itu Allah, Sang Hyang Widi, Dewa, Thian ataupun lainnya, bukanlah penghalang bagi keimanan seseorang. Substansi Tuhan, sungguh pun disebut dengan beribu-ribu nama, hakikatnya satu, yaitu Zat Pencipta alam semesta dan seisinya, yang mengatur roda kehidupan segala makhluk di dunia hingga di akhirat kelak.” (hal 263).
“Tuhan pun tidak akan marah seandainya tidak dipanggil Allah, seperti halnya orang Jawa yang memanggil “Pangeran” atau “Gusti Allah”. Semua symbol dan realitas lahiriah bukanlah tujuan beribadah dan beragama. Terminal akhir dalam beragama dan beribadah adalah komitmen seseorang untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengatasnamakan agama, tapi hakikatnya justru mentuhankan diriny dan melalaikan Allah.” (hal 310)
Menurut Said, umat beriman, bukanlah monopoli segolongan komunitas penganut agama tertentu saja. Semua orang yang tak mengingkari eksistensi Tuhan tercakup dalam bingkai “umat beriman” . Komunitas yang berada di luar pagar umat beriman – meminjam istilah theologi Islam – akan disebut gologan musyrik, munafiq, dan kafir… (hal 263).
Said juga menegaskan, aliran kepercayaan –Pangestu, sejauh yang ia ketahui, memiliki beberapa kesamaan pandangan dengan Islam, dan dengan agama-agama lainnya. (hal 297). Sebuah toleransi yang kebablasan menurut otak Kiai NU yang satu ini. 

Ukhuwah Islamiyah Eksklusif?
Kata Said, Allah sebagai Rabbul ‘alamin, penguasa alam semesta dan seisinya mengajarkan umat-Nya untuk menjadi umat yang inklusif, toleran dan terbuka. Distorsi lainnya adalah ketika ia lebih suka menggunakan istilah persaudaraan seiman, ketimbang ukhuwah Islamiyah. (hal  310).
Bahkan kata Said Aqil, Al Qur’an sekalipun tidak menyinggung soal menganjurkan ukhuwah Islamiyah. Justru yang ditekankan adalah persaudaraan seiman.” Ia mengutip QS. Al Hujurat:10
 Said menyebut kata ukhuwah Islamiyah cenderung eksklusif. “Oleh karena itu, patut dipertanyakan seandainya ada sebagian umat Islam saat ini yang mengembangkan visi eksklusif ukhuwah Islamiyah ini, sehingga bisa mengganggu semangat kerukunan dan interaksu harmonis diantara umat beragama…” (hal 310). Said bahkan menyebut kata ukhuwah Islamiyah sebagai “benturan teologi” antar umat beragama. Benturan itu ujung-ujungnya, kata Said, hanyalah soal perut, politik, atau kepentingan sectarian masing-masing pemeluk agama. (Hal 310).
Perbedaan diantara agama-agama yang ada sebenarnya, lanjut Said, merupakan kehendak Tuhan. Ini seharusnya dijadikan sebagai potensi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi budaya toleransi. “….Keragaman formal dan nama agama-agama di dunia ini tak luput dari “rekayasa” Tuhan bagi kemaslahatan umat manusia.” (hal 311).Dalam bukunya, Said juga meyakini Alkitab Perjanjian Baru untuk menjadi kutipan.
Atas nama pendekatan tasawuf, Said mengklaim, aspek pluralism bisa digali melalui dialog spiritual yang digunakan sebagai paradigm pelibatan yang intens di antara berbagai komunitas penganut agama. Yang dimaksud adalah forum lintas agama di sejulah daerah. (Hal 313 )
Masya Allah!! Semakin jelaslah, siapa yang memimpin warga NU saat ini dengan pemikiran sekuler dan liberalnya.  Desastian

Rame-rame Membongkar Pemikiran Sesat Said Agil Siraj

JAKARTA (VoA-Islam) –  http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/05/19360/ramerame-membongkar-pemikiran-sesat-said-agil-siraj/
Tongkat estafet kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setelah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sepertinya tak pernah habis mewariskan figur kontroversial. Adalah KH. Said Aqil Siroj (SAS), yang kini diamanahkan sebagai Ketua Umum PBNU, rupanya mendekati pemikiran yang sama dengan Gus Dur, sama-sama “nyeleneh” dan distorsi.
Masih segar dalam ingatan, ketika underbouw NU menyatakan penolakannya terhadap Lady Gaga dan Irshad Manji, Ketua Umum PBNU itu malah bersikap tidak jelas, bahkan terkesan mendukung kemungkaran. “Sejuta Lady Gaga, iman warga NU tidak akan berubah,” begitulah statemen seorang kiai yang ternyata tidak dipatuhi oleh warganya sendiri.
Jika mencermati jalan pikirannya, baik secara lisan maupun tulisan (buku),  ternyata Said Aqil adalah seorang yang sekuler dan liberal. Betapa ia begitu anti dengan simbol-silmbol Islam, terjangkit syariat Islam Phobia, dan mengagung-agungkan sosok seperti al-Hallaj, Ibn Arabi, hingga Syekh Siti Jenar. Pemikirannya dibingkai atas nama tasawuf.
Saat mendeklarasikan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Gedung PBNU, sejumlah wartawan dan peserta yang hadir mendapat hadiah buku yang ditulis KH. Said Aqil Siroj berjudul “ Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi”. Buku setebal 472 halaman tersebut diterbitkan oleh SAS Foundation bekerjasama dengan LTN PBNU.
Setelah membaca dan membedah buku tersebut, tanpa diduga, banyak terjadi distorsi (penyimpangan) dan aroma tendensius terhadap kelompok Islam yang mendambakan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu contoh, betapa bangganya Said Aqil Siraj ketika PBNU tidak ikut-ikutan membuat fatwa sesat Ahmadiyah, seperti yang difatwakan oleh MUI Pusat. Sungguh aneh, jika Said justru berempati pada Ahmadiyah. Ia justru melempar tuduhan, kelompok Islam yang mengawal fatwa MUI tentang sesatnya Ahmadiyah, dengan ungkapan:
“Islam, dengan kata lain, sudah menjadi agama pembenaran bagi segenap tindakan yang tidak bermoral dan tidak beradab, dan bukan lagi sebagai sebuah “hikmah” atau moralitas..” (hal 28).
Tentu sangat tidak adil, Ahmadiyah yang mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi ini justru tidak dikritisi oleh seorang kiai NU yang satu ini, tapi justru mengecam keras umat Islam yang mendukung fatwa MUI sebagai kelompok yang melakukan kekerasan.
Pada bagian lain (Bab 18) dalam pembahasan Problem Lokalisasi Judi: Perspektif Fiqih Sosial, Said Aqil memberi jalan penyelesaiannya yang sebetulnya menyesatkan. Menurut Said, adalah :
“wajar bila tuntutan sentralisasi lokalisasi judi perlu diperhatikan. Yang terpenting, meletakkan kebijakan tersebut agar aman dan terhindar dari ekses negatif. Tuntutan lainnya adalah komitmen law enforcement serta pembinaan mentalitas jujur, disiplin dan bertanggungjawab. Jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi rakyat adalah tujuan utama syariat Islam (maqashid asy-syari’ah). (Hal 404).
Bagi Said, nampaknya kemungkaran dan kesejahteraan harus berjalan seiring.  Lokalisasi judi dianggap wajar, di sisi lain berharap terhindar dari ekses negatif. Bagaimana mungkin hak dan batil bercampur aduk? Bagaimana mungkin air yang jernih dan minyak menyatu? Sungguh kiai yang menyesatkan.

Latar Belakang SAS
Sebelum membedah pemikiran ngawurnya, perlu diketahui lebih jauh dan latar belakang Prof.Dr. Said Aqil Siroj. Ia lahir di Cirebon, 3 Juli 1953. Lulus S1 dari Universitas King Abdul Aziz cabang Makkah, Fakultas Syariah, tahun 1982. Lulus S2 dari Universitas Umm Al-Qura Makkah, Fakultas Ushuluddin, tahun 1987, dan S3 diperoleh dari Universitas dan fakultas yang sama, Umm Al Qura, tahun 1994 dengan predikat Summa Cumlaude.
Pendidikan agama diperoleh dari ayahnya di Madrasah Tolabul Mubtadi’in, Kempek, Palimanan, Cirebon, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dan di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kini, Said mengajar di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995-sekarang). Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma). Pernah menjadi anggota Komnas HAM periode 1998-1999, dan anggota MPR-RI Fraksi Utusan Golongan tahun 1999-2004.
Pengalamannya berorganisasi, Said mengawalinya sebagai aktivis IPNU cabang Palimanan Cirebon, PMII Yogyakarta, Ketua KMNU (Keluarga Mahasiswa NU) Makkah,Wakil Katib ‘Am PBNU (1994-1998), Katib ‘Am PBNU (1998-1999), Rais Syuriah PBNU (1999-2004), dan Ketua PBNU (2004-2009). Kini ia menjabat sebagai Ketua Umum PBNU periode 2010-2014.
Sang Kiai kerap mengutip hadits yang berbunyi:
“Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca Al-Qur’an, tetapi tidak mendapatkan substansinya. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di dunia ini.”
Tapi sepertinya Said Aqil Siroj tidak sadar bahwa hadits itu sesungguhnya ditujukan untuk menyindir dirinya sendiri. Ia lebih suka hadits itu diarahkan kepada lawan-lawan ideologinya. Nampaknya untaian kata yang benar, namun tendensius dan mengarah pada yang batil, ada pada diri seorang Said Aqil.
Untuk membedah pemikiran Said Aqil Siroj, Voa-Islam akan mengurainya dalam beberapa tulisan. Banyak bukti-bukti kesesatan berpikir sang kiai yang pernah aktif sebagai penasihat persahabatan Indonesia-Libya ini. Kita khawatir “Sejuta Said Aqil Siroj, iman Warga NU bisa Luntur”. Desastian

Said Aqil Betul-betul Sekuler,Tolak Fatwa Haram MUI soal Sepilis

JAKARTA (VoA-Islam) - Lagi-lagi Said Aqil menunjukkan ketidaksukaannya kepada kelompok Islam yang menolak sekularisme. “Anehnya, kebanyakan orang yang mempersoalkan paham itu muncul dari para politisi yang mengaku berasal dari partai-partai Islam. Menurut mereka, negara dan agama laksana sekeping dua mata uang tak adapat dipisah-pisahkan. Jika keduanya dipisahkan, maka dianggap sangat berlawanan dengan ajaran agama,” tukas Said.
Gairah formalisasi Islam, yang mengangkat wacana kesatuan agama dan institusi negara, belakangan ini semakin meningkat. Ini seiring dengan maraknya arus reformasi. Berdirinya partai-partai ber”asas Islam”, munculnya ide pembentukan fraksi Islam di DPR/MPR, serta terangkatnya kembali isu Piagam Jakarta, merupakan indikasi kuat atas upaya menyeret Islam dalam wilayah pemerintahan dan kenegaraan. Untuk menguji validitas gagasan para pelaku “politik Islam” tersebut, diperlukan tabayun atau klarifikasi berkaitan soal relasi Islam dan politik ini. Benarkah Islam memandang agama dan negara dalam satu wadah? (hal 169-170)
Kini, terbukti sudah, bahwa Said Aqil betul-betul sekuler dan berpaham liberal. Ia katakan, “…Islam sejak semula memang memberikan ruang atau sekulerisme. Bahkan bisa dikatakan bahwa sekulerisme merupakan karakteristik Islam. Corak kehidupan masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Saw menjadi saksi sejarah untuk itu.
Saat itu, Nabi Muhammad membedakan antara posisinya sebagai Nabi di satu sisi, , dan sebagai kepala negara di sisi lain. Piagam Madinah yang menjadi landasan bangunan etika pemerintahan saat itu, sama sekali tak menyebutkan asas Islam. Bahkan dalam suatu hadits secara tegas dikatakan Kalian lebih tahi soal urusan duniawi kalian.” (hal 170).
Lanjutnya, Tak satu pun dari prinsip-prinsip keagamaan ini yang dirancang untuk menghantam hukum positif negara. Berdirinya sebuah negara – meskipun tidak memakai asas Islam secara formal – tidak lepas dari upaya mengimplementasikan kelima prinsip tadi.
Mengapa Tidak Perlu Asas Formal Islam? Ini pertanyaan yang akan dijawab oleh Said Aqil dengan otak sekulernya: “Perlu kami tekankan bahwa esensi Islam bukanlah terletak pada dimensi legal-formal symbol-simbolnya. Justru perilaku dan moralitas manusialah yang menjadi prioritas utama agar manusia bisa berakhlak mulia. “ (hal 171).
Formalitas Islam, kata Said, hanyalah sebatas syiar keagamaan yang kualifikasinya hanya berada di penghujung ayat. Sementara yang diprioritaskan adalah berseru kepada Allah dan beramal saleh. Seruan Tuhan tersebut memang sangat beralasan. Apabila prioritas formalitas Islam diletakkan pada peringkat pertama, tentu sangat berbahaya… (hal 172).
Said Aqil lalu menyimpulkan, “Islam tidak dirancang untuk menjadi sebuah institusi negara. Upaya menarik Islam dalam sebuah formalitas politik praktis dan urusan kenegaraan justru semakin membawa Islam pada arena kepentingan yang sangat instan serta memerosokannya dalam lembah distorsi doktrinal. Dan karena itu pula, pemisahan agama dan negara atau sekularisme mutlak bukanlah suatu keniscayaan. Memang, sungguh tidak mudah memahami Islam secara benar.” (hal 172)
Tolak Fatwa Haram Sepilis
Pluralisme juga diusung Said: “Sejarah panjang umat beragama telah menunjukkan bahwa manusia mampu mengelola pluralism dengan baik. Sebenarnya jika kita teliti lebih jauh, pluralisme juga mencapai puncak harmoni ketika manusia berbicara tentang “pintu-pintu menuju Tuhan”. (hal 288)
Lalu bagaimana dengan sebutan pluralism itu sendiri? Bukankah itu dianggap problematic? Apalagi setelah MUI mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme (Juli 2005)? Pertanyaan ini dijawab Said Aqil sebagai berikut:
Wacana pluralism, humanism, demokrasi dan universalisme, merupakan konsep-konsep yang bersifat universal dengan setting sosial yang sifatnya lokal. Berbagai konsep tersebut kemudian mengalami sosialisasi menembus batas negara hingga merasuk ke semua lapisan masyarakat di belahan dunia. Konsep-konsep tersebut dengan cepat mengglobal karena isu-isu kemanusiaan menjadi acuan bersama. Lahirnya konsep-konsep tersebut di negara-negara maju ikut pula mendorong proses ekspansinya ke negara-negara yang lebih terbelakang.
“Walhasil, indegenisasi pluralism dalam konteks umat Islam tidak akan membahayakan sepanjang tetap mempertahankan spesifikasi ajaran Islam dn tetap berpijak pada prinsip-prinsip universal. Jadi, tidak perlu misalnya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa halal-haram, yang justru kian membuat bingung umat,” ungkap Said. (hal 291).
Pada halaman 363, Said mengatakan, sekulerisasi dalam Islam lebih dekat dengan pengertian “islahuddin” atau pembaharuan agama. (hal 363). Desastian





What next for Chinese nuclear?....>>>..The world is struggling to respond to the Fukushima radiation disaster – not least in China, the linchpin of the much-hyped nuclear renaissance. Antony Froggatt reports.....???....In China, in a remarkable move, it was announced on Wednesday, March 16 that the authorities will suspend approving new nuclear projects until new safety rules are ready, although they did not say when these rules will be approved. The central role China has marked out for itself in the development of the global nuclear industry lends this decision international significance, and it is worth taking a moment to look in detail at the country’s nuclear pipeline and what is now at stake. China came relatively late to the civil nuclear industry, only starting construction in 1985. This was after the global peak: thanks to accidents at Three Mile Island (1979) and Chernobyl (1986), coupled with electricity market liberalisation and the wider availability of cheaper natural gas, 1984 was the high water mark for new reactor construction projects around the world. That year, there were 33, compared with an average of only four per year over the last two decades. In 2002, the number of operating reactors peaked at 444. As of January 2011, there are 441 nuclear reactors in operation. Of these, China has just 13, which provide less than 2% of the country’s electricity – the lowest percentage contribution of any country with nuclear power.....????>>>..Public opinion could also pose an obstacle. In a poll carried out by research agency Ipsos MORI after Fukushima, 42% of those surveyed in China were supportive of nuclear power – but 48% were opposed. It is also reported that public opposition and environmental concerns have led to the delay in construction of three inland nuclear power sites. In March this year, opposition to the proposed Pengze power plant in Jiangxi erupted into the public sphere on a scale not previously seen when local authority documents critical of the project were posted on the internet. Given nuclear’s small contribution to China’s electricity supply, a doubling or trebling of new-build capacity won’t significantly alter the electricity mix or, for that matter, Chinese emission trajectories. However, the future direction of its choice of reactor design domestically could fundamentally change the number of orders for a particular manufacturer. This is something global companies are well aware of, though they should note that – so far – China has not deployed any foreign reactor design at scale, rather ordering a couple and then largely carrying on with domestic designs. Fukushima has already had a significant impact on the Chinese nuclear sector and, more than 15 months after the accident, the moratorium on new construction starts remains in place. The questions are now, one, will future orders be placed at the pre-Fukushima rate? And, two, what new design safety standards are required?....>>>


Chinese nuclear goes global?

Antony Froggatt.

http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4957

June 06, 2012

From Paris boardrooms to Kazakh uranium mines, the nuclear industry anxiously awaits news from Beijing. A latecomer to the party, China is looking more and more the favoured guest, writes Antony Froggatt.

Chinese_nuclear_goes_global_139
“The visit of Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan to Beijing in April was used to discuss China’s assistance for a proposed nuclear-power station...Other possible deals include the sale of a plant to South Africa and a nuclear co-operation agreement in Saudi Arabia.”
In the space of a couple of decades, China has become a major player in the global nuclear sector. With by far the largest number of reactors under construction of any country in the world, and further reactors on order, it is seen as a vital market for uranium, a testing ground for new reactors designs and, increasingly, a potential partner for nuclear developments across the world.

But the Fukushima crisis in Japan has had a significant – and under reported – impact on Chinese nuclear developments, triggering a freeze on the start of new construction, a re-consideration of the safety standards of domestic designs and unprecedentedly visible opposition to the building of new, inland nuclear plants. While an announcement was made by the State Council last week that the ban will be lifted shortly, the events of the last 15 months will still result in a failure to meet China’s current five-year plan on nuclear development and, depending on how things develop, its 2020 objectives as well.

The global clout of China’s nuclear sector is such that the impacts of its decisions stretch far beyond the nation’s borders. From France to Namibia, from reactor designers to uranium-mining firms, the industry will be waiting anxiously for news from China.

China came relatively late to the civil nuclear industry: it started construction of its first commercial reactor only in 1985. As of May this year, the country had 16 reactors in operation, which in 2011 provided 1.85% of the country’s electricity, the lowest share of any country with nuclear power. But, despite its late arrival to the party, China was – until Fukushima – proving an energetic player, with an impressive recent history of construction starts. Today, it has 26 reactors under construction, representing 39% of global new build.

But Fukushima changed the picture. Three days after the 2011 tsunami triggered equipment failures at the Japanese plant, Xie Zhenhua, vice chairman of China’s top economic planning body, the National Development and Reform Commission, was quoted by Bloomberg as saying “[e]valuation of nuclear safety and the monitoring of plants will be definitely strengthened.”

Then, an account of a meeting of the State Council, chaired by premier Wen Jiabao, in mid-March 2011 included the following: “We will temporarily suspend approval of nuclear-power projects, including those in the preliminary stages of development....We must fully grasp the importance and urgency of nuclear safety, and development of nuclear power must make safety the top priority.” As a result, a new China National Plan for Nuclear Safety with short-, medium- and long-term actions was ordered, and the construction of new plants suspended pending its approval.

A May 31 meeting of the State Council is said to have given provisional approval to both the safety plan and a set of goals for 2020. If implemented, these proposals will require some of the existing reactors to undertake safety modifications to meet new standards on earthquakes and flooding. However, it is still unclear when construction on new projects might begin again, or when the proposal for a new safety standard will be released for public comments.

It is suggested the delay has been partly caused by uncertainty over the strategic direction for future reactor designs, and in particular whether future construction would be dominated by China’s second-generation CPR 1000 design or move towards greater deployment of third-generation designs from overseas.

China has not yet fully developed its own third-generation design and would have to rely initially on the European Pressurized Water Reactor (EPR) or the American AP1000 reactor. The potential move towards much greater, or even total, dependence on the most modern design is affected by conflicting concerns: the higher costs of the international design and greater confidence in the safety standard.

Tange Zede, a member of China’s State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC), was reported in Nuclear Intelligence Weekly as saying the domestically designed CPR-1000 could not even meet the national safety standards issued in 2004, let alone the most up-to-date international standards. Zede stated that “unless the constructed second generation reactors are renovated, they should not be allowed to load fuel and start operation.”

Historically, international nuclear vendors have sought to construct their latest models in China. Russia’s reactor-exporting company Atomstroyexport provided its latest design, the AES-91, and equipment for units one and two at Jiangsu province’s Tianwan power plant, which was completed in 2007. It is said that two further reactors will be commissioned, but no date has been set for construction.

Atomic Energy of Canada Ltd (AECL) built two of its heavy-water reactors at the Qinshan phase-three plant in Zhejiang, on China’s east coast, but despite the fact these were completed in 2002 and 2003 respectively, no further orders have been placed. Finally, the French utility EDF was engaged in the construction of two reactors at Daya Bay, south China, which were completed in 1994 using technology from French firm Framatome, now AREVA. Two further reactors at phase one of the Ling Ao plant in Shenzhen, also in the south, were built using Framatome equipment, though with a larger domestic contribution. But by the time it came to phase two, a domestic Chinese design was used.

Today, the world’s major international reactor vendors, notably AREVA and Westinghouse, are building their most advanced designs in China. In the case of Westinghouse, the AP1000 is the company’s flagship third-generation design, and China is its only sale. The contract, worth around US$5.3 billion (34 billion yuan), is for construction of four reactors, including transfer of both reactor technology and back-end services, particularly waste management.

Construction of these four units, two at Sanmen in Zhejiang province and two at Haiyang, further north in Shandong province, is under way, though delays of six to 12 months are reported. For the first unit at Sanmen, the slippage is said to be due to design changes post-Fukushima. For the remaining three units, supply-chain issues relating to the increased use of local components are blamed. If reports are accurate, use of domestic parts across the series of the four reactors will increase from 30% to 70%, and any future reactors will be built with Chinese components alone.

The estimated construction costs of the AP1000 are also quoted as rising. In 2009, it was said they would cost US$1,940 per kilowatt (12,400 yuan), but the latest figures range from US$2,300 to US$2,600 per kilowatt. While this is far below the estimated costs of any other third-generation project, globally it is higher than the reported costs for China’s CPR 1000 at US$1,800 per kilowatt.

In November 2007, AREVA announced the signing of an €8 billion (US$11.6 billion) contract with China Guangdong Nuclear (CGN) for the construction of two EPRs in Taishan, in south China’s Guangdong province, and said it would provide all the materials and services required to operate them. The Taishan project is owned by Guangdong Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited, a hook-up between EDF (30%) and CGN. First concrete was poured in October 2009, and unit one was expected to begin operating in 2013, followed by a second unit in 2014.

Two other EPR reactors are being built in Europe, one in Finland and one in France, but are both running at least 100% over budget and four to five years behind schedule. The delays are such that the Chinese reactors may now be operational before those being built in Europe. Completing the EPRs in China to time and budget will be a vital test for AREVA, which the company will hope can offset its bad experience in Europe. Troubles closer to home are said to be contributing to its lack of sales in other parts of the world, such as the United Arab Emirates.

China is also stepping up its nuclear export activity. The most consistent example is Pakistan, which China has supplied with equipment for two reactors at Chashma in Punjab. Construction of units three and four reportedly began at the end of 2011, with China Zhongyuan Engineering as the general contractor and China Nuclear Industry No. 5 Construction Company as the installer. Finance is also coming from China.

It doesn’t stop with Pakistan. In recent months, the Chinese industry has been linked with many other projects around the world. The visit of Turkey’s prime minister, Recep Tayyip Erdogan, to Beijing in April was used to discuss China’s assistance for a proposed nuclear-power station at the Turkish city of Sinop. Other possible deals include the sale of a plant to South Africa and a nuclear co-operation agreement in Saudi Arabia, while there has been speculation over potential Chinese ownership of the energy company Horizon Nuclear Power, established by utilities Eon and RWE to build nuclear plants in the United Kingdom, but now up for sale.

To fuel the country’s expectation of a rapidly growing nuclear sector, two companies – CGN and China National Nuclear Corp (CNNC) – are permitted to import uranium. To meet official fuel requirements, they are set to increase imports from around 3,600 tonnes per year in 2010 to some 10,000 tonnes in 2020. Of the two firms, CGN has been the more successful over recent years and has signed a number of deals. In November 2010, its leaders inked a 10-year agreement for the supply of 24,200 tonnes of uranium from Kazakhstan’s Kazatomprom.

In addition, CGN and Chinese equity funds each have a 24.5% share in AREVA’s mines in Namibia, South Africa and the Central African Republic, which could provide an additional 40,000 tonnes of uranium starting in 2022. CGN signed another deal in November 2010 with Cameco of Canada for the supply of 13,000 tonnes of uranium through 2025.

More recently, in February this year, CGN completed a takeover of Extract Resources, which is developing Africa’s largest known uranium resource. CGN, together with the China-Africa Development fund paid €2.2 billion (US$2.7 billion) for the company and associated companies, such as Kalahari Minerals. The CGN activity contrasts starkly with the limited success of CNNC, which has secured little supply outside of China despite attempts in Mongolia, Kazakhstan and Niger. Though, in light of its ambition to secure 2,500 tonnes of uranium a year by 2015, CNNC is likely to increase its activity in the market, and there are suggestions it might take a stake in AREVA’s new project in Niger.

Prior to the accident at Fukushima, China’s 12th Five-Year Plan anticipated 43 gigawatts of nuclear power in operation by the end of 2015. Meeting this target would have required the completion of all reactors under construction at the end of 2010, plus those scheduled to start in 2011. It therefore cannot be met. A report on implementation of the 12th Five-Year Plan, published by the China Electricity Council in March estimated that China’s nuclear-generating capacity would reach 80 gigawatts by 2020. But the suspension of the start of new construction and the uncertainty over the strategic direction for future designs make meeting this 2020 target highly unlikely.

Public opinion could also pose an obstacle. In a poll carried out by research agency Ipsos MORI after Fukushima, 42% of those surveyed in China were supportive of nuclear power – but 48% were opposed. It is also reported that public opposition and environmental concerns have led to the delay in construction of three inland nuclear power sites. In March this year, opposition to the proposed Pengze power plant in Jiangxi erupted into the public sphere on a scale not previously seen when local authority documents critical of the project were posted on the internet.

Given nuclear’s small contribution to China’s electricity supply, a doubling or trebling of new-build capacity won’t significantly alter the electricity mix or, for that matter, Chinese emission trajectories. However, the future direction of its choice of reactor design domestically could fundamentally change the number of orders for a particular manufacturer. This is something global companies are well aware of, though they should note that – so far – China has not deployed any foreign reactor design at scale, rather ordering a couple and then largely carrying on with domestic designs.

Fukushima has already had a significant impact on the Chinese nuclear sector and, more than 15 months after the accident, the moratorium on new construction starts remains in place. The questions are now, one, will future orders be placed at the pre-Fukushima rate? And, two, what new design safety standards are required?

The answers to these questions are not only eagerly awaited in Paris and Tokyo, the homes of AREVA and Westinghouse, but also uranium suppliers in Africa and prospective nuclear builders in the United Kingdom, Turkey and Saudi Arabia, to name but a few. China’s nuclear developments probably matter more to the rest of the world than they do to China. 

Antony Froggatt is a senior research fellow in the energy, environment and development programme at Chatham House – The Royal Institute of International Affairs.

This article is adapted from a section of the forthcoming version of the “World Nuclear Industry Status Report”, by Mycle Schneider and Antony Froggatt.

Homepage image by AECL

What next for Chinese nuclear?

Antony Froggatt

March 17, 2011 

http://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4168

The world is struggling to respond to the Fukushima radiation disaster – not least in China, the linchpin of the much-hyped nuclear renaissance. Antony Froggatt reports.

__________
“While China is on the forefront of the deployment of nuclear technology, it is yet to show the same determination for implementing international treaties and norms.”
The earthquake and tsunami in Japan have caused unprecedented problems for the country’s nuclear industry and the Fukushima power plant in particular. While the environmental impact may be largely national it is clear, even a few days after the accident, that it will have global ramifications for the nuclear industry.
These impacts are not likely to be uniform, however, and variations from country to country will arise from a variety of factors, such as the level of public involvement in the planning processes, the ownership of the energy industry and the local geographic and seismic conditions and risk perceptions.

Within the European Union, Germany has already said it will review its recent decision to extend the operating lives of its reactors and has ordered the temporary closure of the seven oldest, while Italy and Poland have stated that they intend to proceed with their plans. In India, the chairman of the Nuclear Power Corporation, the public body in charge of the design, construction and commissioning of nuclear plants, has said that the events in Japan have put “a big dampener” on their programme. While in Malaysia, the deputy prime minister has stated “we have an agency that is responsible and we are confident that they will implement what is best.” 
In China, in a remarkable move, it was announced on Wednesday, March 16 that the authorities will suspend approving new nuclear projects until new safety rules are ready, although they did not say when these rules will be approved. The central role China has marked out for itself in the development of the global nuclear industry lends this decision international significance, and it is worth taking a moment to look in detail at the country’s nuclear pipeline and what is now at stake.
China came relatively late to the civil nuclear industry, only starting construction in 1985. This was after the global peak: thanks to accidents at Three Mile Island (1979) and Chernobyl (1986), coupled with electricity market liberalisation and the wider availability of cheaper natural gas, 1984 was the high water mark for new reactor construction projects around the world. That year, there were 33, compared with an average of only four per year over the last two decades. In 2002, the number of operating reactors peaked at 444.
As of January 2011, there are 441 nuclear reactors in operation. Of these, China has just 13, which provide less than 2% of the country’s electricity – the lowest percentage contribution of any country with nuclear power.
Despite, or maybe because of, its late arrival in the nuclear field, China now has an impressive recent history of construction starts. In 2010, it completed two new units (out of five globally) and started nine (out of 14 globally). It plans to continue the pace of new construction and the 12th Five Year Plan is anticipating 43 gigawatts of reactor capacity in operation by the end of 2015. Meeting this target will require the completion of all the reactors currently under construction, plus a handful more – presumably those ordered in the first half of 2011. 
In any other country, it would be hard to believe in such a timetable. But recent construction times of four and half years make the target tough but just about credible. However, concerns have been raised about the impact of such rapid construction on supply chains and the availability of qualified staff. A research unit of the State Council, China’s highest administrative body, was reported as suggesting that the rate of growth should be limited.
And, although to date public acceptance has not been a major obstacle to nuclear deployment, this cannot be taken for granted. In particular protests against the Daya Bay facility have historically occurred in Hong Kong both before and after the transfer of sovereignty to China. In other parts of China too, protests are said to have delayed at least one new project. With new reactors proposed in up to 16 provinces, wider public engagement was likely even before the dramatic events in near neighbour Japan.
Meeting the 2015 target would increase nuclear contribution to electricity supply to around 5% and 3% of primary energy. And beyond that, China has proposed installed capacity of around 80 gigawatts by 2020. If achieved, that would give China the second largest installed capacity, behind only the United States.
While these potential deployment rates are impressive, China’s importance in the global nuclear sector is not just about construction numbers, but also the types of reactors being built. The world’s major reactor vendors, including French company Areva and US-based Westinghouse, are building their most advanced designs in China. In the case of Westinghouse, the AP1000 is the company’s flagship Generation III design and China is currently its only sale. Although the specific terms were not disclosed at the time of the announcement in July 2007, the deal was said to be worth around US$5.3 billion (34.8 billion yuan). One of the key factors in the contract was that it contained not only technology transfer for the reactor but for the back end services – namely, waste management.   
Not to be outdone, in November 2007 Areva announced the signing of a €8 billion (US$11.2 billion) contract with the China Guangdong Nuclear Power Corporation (CGNPC) for two of its European Pressurized Water Reactors (EPR), to be built in Taishan, Guangdong province. At the signing of the deal, Areva stated that this would result in the deployment of the world’s third and fourth EPRs, after those being built in Finland and France. However, construction problems at both of these sites may lead to China hosting the world’s first EPR.
At the same time, an agreement has been signed between China and France which opens the way to industrial cooperation on nuclear waste. Under this agreement, the partners agreed to undertake feasibility studies related to the construction of a spent fuel reprocessing plant in China. The 800-tonne per year reprocessing plant will apparently be at Jiayuguan in Gansu province. In November 2010, an industrial agreement on this was signed, which Areva said was "the final step towards a commercial contract" for the project, which is expected to take 10 years to design, construct and commission.
China is also building reprocessing plants with domestic technology. In January 2011, state broadcaster CCTV ran a news item “announcing” a breakthrough in reprocessing at the small, pilot plant in Lanzhou, western China. It is unclear what the specific breakthrough was, given that the plant was completed six years ago, though there has been speculation linking it to ongoing uranium-supply negotiations. What is clear, however, is that China is actively obtaining the equipment for the full range of nuclear technologies – including plutonium-fuelled reactors – as options for the future.
To fuel the country’s growing reactor fleet, various Chinese enterprises have been actively purchasing options for the supply of uranium. CGNPC signed a 10 year deal in November 2010 for the supply of 24,200 tonnes of uranium from Kazakhstani nuclear firm Kazatomprom and, in the same month, a similar deal with Areva. In addition, CGNPC and Chinese equity funds each have a 24.5% share in Areva’s mines in Namibia, South Africa and the Central African Republic, capable of providing an additional 40,000 tonnes of uranium by 2022. CGNPC also signed a deal in November 2010 with Cameco of Canada for the supply of 13,000 tonnes of uranium through until 2025.
While China is on the forefront of the deployment of nuclear technology, it is yet to show the same determination for implementing international treaties and norms. Although China has signed and ratified the International Atomic Energy Agency’s Convention on Nuclear Safety, it is yet, as required by Article 5, to submit its national report on the measures it has taken to implement the obligations of the Convention. China has also become a signatory to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, but has yet to make public its national report. Providing information – both national and international – on safety and waste-management practices are important aspects of a transparent and ultimately a safer nuclear sector.
For over a decade, supporters of the nuclear industry have stated that there is a global renaissance and that concerns over security of supply and climate change will lead to new orders. However, this revival is yet to materialise and events in Japan may make it significantly less likely [see chinadialogue article “The nuclear decline” for more on the nuclear renaissance myth]. In the United States, for example, only five years ago Dennis Spurgeon, assistant secretary for nuclear energy at the US Department of Energy, stated it was conservatively estimated that 20 new reactors would be in operation by 2020. Today, predictions are at best for a quarter of this. In Europe, meanwhile, the only two reactors under construction are both behind schedule and over budget
In fact, excluding China, there has been a net decrease of four reactors on the global grid over the last five years. While the number of reactors coming online will increase, this is in the main due to the industry in China, which has contributed over 60% of the global total since 2006.
The arguments for nuclear expansion in China may be compelling: rapidly rising energy demand, over-reliance on coal and its reserves – located away from primary electricity demand – and economic and political concerns over dependency on imported fossil fuels. However, the history of the global nuclear industry is testament to how quickly public opinion and political support can change as a result of technological failures and accidents, often caused by too rapid expansion.
With the final environmental, economic and industrial impact of the accidents at Fukushima still unclear, it is too early to say how this will affect the global nuclear industry. However, it is doubtful that any country’s nuclear programme – including China’s – will be fully immune to its consequences.


Antony Froggatt is a senior research fellow in the energy, environment and development programme at Chatham House – The Royal Institute of International Affairs.

Homepage image from DigitalGlobe shows the Fukushima nuclear plant in Japan.


Perda Syariah Tasikmalaya konstitusional, yang menentang diskriminatif dan kriminal, ..Habib Rizieq.>>>Saudari Nurul Arifin harus hati-hati berbicara....yah.....>>> Terlebih masalah Perda Syariáh.....>>> Semua nas Syariah itu ada .. referensi Al Qurän dan Sunnahnya.....>>> ......Kalau anda mau mengomentari Syariah... atau mau ijtihad sesuatu nas agama...atau suatu syar'í ..harus dengan hujjah dan penguasaan ilmunya... Bukan sembarangan orang mengomentari Fatwa atau UU Syariah.... Mentang2 menjadi Anggota DPR atau Pejabat Penguasa....atau karena merasa pintar bicara seperti para jurnalis2 kebelinger atau mungkin para ahli2 hukum di Lawyer club yang bisa ngomong seenak udelnya membahas apapun....>> Tapi haruslah berlaku hati2 dengan masalah syariah... Bagi awam adalah makmum..Karena Ulama2 Fiqh sudah menetapkannya sesuai kaidah agama.. .>>> ... sedang bagi yang menentang nas2 Al Qurán....atau Sunnah .. Padahal Pengetahuan agama dan ilmunya belum memadai untuk itu..Maka haruslah hati2.... bisa jadi anda bagian dari pendukung musuh2 agama... yang konon masalah Syariah itu secara implisit dalam UUD 1945 telah mengatur dengan sangat baik dinegeri ini....???>>.. Coba baca Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959.. tentang berlakunya UUD 1945...antara lain bahwa UUD 1945 adalah dijiwai Piagam Jakarta...yang inti pokoknya... kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluknya.YAKNI UMAT MUSLIMIN...DAN ..BUKAN BAGI NON MUSLIM... .>>> Piagam Jakarta sesungguhnya adalah Mukaddimah UUD 1945 yang dipersiapkan oleh BPUPKI tanggal 22 Juni 1945....>>.... Sayangnya para Pemimpin kIta dan para tokoh2 agama kita yang memang menjual akidahnya... demi secarik fulus dan godaan syhawat kedudukan yang menipu penuh keserakahan duinawi yang diseponsori para ANTEK2 PENJAJAH PENDUSTA DAN YANG SELALU MEMUSUHI ISLAM DAN UMAT ISLAM ITU.. SELALU MEMPERMAINKAN RAKYAT DAN UMAT AWAM DAN MEMANIPULASI DAN MENGEBIRI.... AYAT UUD 1945 YANG LUHUR ITU... BAHKAN TIDAK SEDIKIT KIYAI2 DAN TOKOH2 AGAMA YANG MENJUAL AYAT2 DENGAN TAFSIR KEBANCI-BANCIAN ITU... DEMI FULUS DAN POPULARITAS MURAHAN BAGI KEPENTINGAN PARA PENJAJAH--KAUM NEOLIB-NEOKOLONIALIS SERAKAH DA NEO-IMPRIALIS... YANG SECARA FAKTA MENGUASAI MASS-MEDIA MAINSTREAM... DENGAN KEKUATAN MODAL DAN TRIK2 JARINGANNYA YANG SAAT INI SUDAH MENGGLOBAL ....>>> UMAT ISLAM HARUS SANGAT WASPADA DAN HATI2 DENGA MEREKA PARA KAUM PENIPU DAN PENJUAL AGAMA...DAN BIASA ATAU SELALU BERKOLABORASI DENGAN PARA PENGUASA SERAKAH..DAN ANTEK2 KAUM PENJAJAH...DALAM SEGALA BENTUK DAN MANIFESTASINYA... >> Sekurang-kurang2nya bila anda mau menyoalnya... maka ... mungkin pernah pengecap belajar ilmu tafsir Qurán dan ilmu AlHadist..secara berkelas...???>>...Menyikapi pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi bahwasanya upaya penerapan peraturan daerah yang berdasarkan syari’at bertentangan dengan konsep otonomi daerah dan kewenangan pemerintah pusat, dibantah oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizeq Syihab. Dia mengatakan justru Perda tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan perundang-undangan negara. "Pemberlakuan Perda Syariah di berbagai daerah, termasuk di Tasik, adalah mutlak HAK DAERAH sesuai otonominya. Dan itu tidak bertentangan dengan KONSTITUSI yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama,” kata Habib Rizieq melalui pesan singkatnya kepada arrahmah.com, Jakarta , Kamis (7/6)...>>... “Sikap Mendagri yang Anti Perda Syariah dengan dalih bertentangan dengan hukum yg lebih tinggi harus DIKOREKSI, karena hukum tertinggi di Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 adalah Hukum Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Hukum Allah SWT. Justru aturan Pemerintah Pusat yg bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa yang harus DIBATALKAN, karena bertentangan dengan HUKUM TERTINGGI,“ ujarnya. Lebih dari itu, Habib Rizieq juga menanggapi pernyataan Said Aqil Siraj yang menilai Perda Syariat merupakan sebuah problem. Menurut Habib, statement itu sangat pas jika dikembalikan kepada pemikiran Said Aqil sendiri. “Ada pun pernyataan Ketum PBNU Said Aqil Siraj bahwa Perda Syariah BERMASALAH, justru setahu saya Said Aqil yang selalu BERMASALAH dengan Syariat Islam,“ lontarnya. Tak luput, Habib Rizieq juga mengomentari statement politisi Partai Golkar Nurul Arifin yang menuding Perda Syariat menzholimi kaum perempuan. Dia menilai tuduhan tersebut sebagai kepandiran. “Sedang pernyataan Nurul Arifin dari GOLKAR bahwa Perda Syariah DISKRIMINATIF adalah konyol dan bodoh, karena Perda Syariah itu dibuat khusus untuk umat Islam dan tidak dipaksakan untuk non muslim, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Peradilan Agama yang suddh berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga kini. Menurut saya, justru melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap DISKRIMINATIF dan INKONSTITUSIONAL, bahkan KRIMINAL," tandasnya. >>> Umat Islam Indonesia... harus tetap istoqomah... dalam melaksanajan kewajibannya, baik mualamalh maupun ibadah sesuai dengan kaidah2 Islam dan ajaran Alqur;an dan Sunnah Rsulullah yang telah benar2 mutawatir dan benar...>>> KEBENARAN ITU ALLAH... ALLAH ALHAQ ALWAHIDULAHAD ...ASHSHAMAD...JALLA JALLUHU...ALLAHU AKBAR.... DAN FIRMANNYA ADALAH KALAM KEBENARAN ALLAH.. DAN SUNNAH RASULULLAH ITULAH PENGEJAWANTAHAN TITAH ALLAH DALAM SEMUA ASPEKNYA DENGAN UTUH-KOMPREHENSIF-LENGKAP DAN TOTALITAS... SEMPURNA...>>> JANGANLAH MENGAMBIL AYAT2 ALLAH DAN SUNNAH RASULULLAH SEPOTONG-SEPOTONG DAN MENGEBIRINYA... KARENA INGIN UPAHAN PENGUASA YANG SERAKAH DAN JAHIL....DAN BERSIKAP MEMUSUHI AGAMA ALLAH...DAN SUNNAH RASULULLAH....>>> TEGUHLAH DAN SHABAR DALAM JALAN ALLAH YANG LURUS... DAN WASPADALAH TERHADAP KAUM MUNAFIQIN DAN KAFIRIN YANG SENANTIASA MENENTANG FIRMAN ALLAH DENGAN SEGALA DAYA KEKUASAAN MEREKA KARENA KEPENTINGAN SYAHWAT DUNIA KESERAKAHAN DAN BUJUK RAYU SYAITHAN..YANG MENIPU DAN TERKUTUK...>>>.. YA RABB KUATKAN KAMI UMAT ISLAM DALAM BERJIHAD DAN BERJUANG SECARA ELEGAN DENGAN LILLAHI TAALA UNTUK KEJAYAAN UMAT ISLAM, AGAMA DAN BANGSA INDONESIA... YANG UTUH, MERDEKA, BERDAULAT, ADIL, MAKMUR, AMAN DAN SEJAHTERA.. ZHAHIR BATIN DUNIA AKHERAT... AAMIIN..YRA ..

Habib Rizieq: 

Perda Syariah Tasikmalaya konstitusional, yang menentang diskriminatif dan kriminal

JAKARTA (Arrahmah.com) -

Bilal
Kamis, 7 Juni 2012 18:25:29

http://arrahmah.com/read/2012/06/07/20773-habib-rizieq-perda-syariah-tasikmalaya-konstitusional-yang-menentang-diskriminatif-dan-kriminal.html
Menyikapi pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi bahwasanya upaya penerapan peraturan daerah yang berdasarkan syari’at bertentangan dengan konsep otonomi daerah dan kewenangan pemerintah pusat, dibantah oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizeq Syihab. Dia mengatakan justru Perda tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan perundang-undangan negara.

 "Pemberlakuan Perda Syariah di berbagai daerah, termasuk di Tasik, adalah mutlak HAK DAERAH sesuai otonominya. Dan itu tidak bertentangan dengan KONSTITUSI yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama,” kata Habib Rizieq melalui pesan singkatnya  kepada arrahmah.com, Jakarta , Kamis (7/6).

Habib Rizieq menjelaskan, bahwa pernyataan Gamawan terhadap yang menilai Perda Syariat bertentangan dengan konstitusi negara perlu dievaluasi.
“Sikap Mendagri yang Anti Perda Syariah dengan dalih bertentangan dengan hukum yg lebih tinggi harus DIKOREKSI, karena hukum tertinggi di Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 adalah Hukum Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Hukum Allah SWT. Justru aturan Pemerintah Pusat yg bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa yang harus DIBATALKAN, karena bertentangan dengan HUKUM TERTINGGI,“ ujarnya.

Lebih dari itu, Habib Rizieq juga menanggapi pernyataan Said Aqil Siraj yang menilai Perda Syariat merupakan sebuah problem. Menurut Habib, statement itu sangat pas jika dikembalikan kepada pemikiran Said Aqil sendiri.
“Ada pun pernyataan Ketum PBNU Said Aqil Siraj bahwa Perda Syariah BERMASALAH, justru setahu saya Said Aqil yang selalu BERMASALAH dengan Syariat Islam,“ lontarnya.
Tak luput, Habib Rizieq juga mengomentari statement politisi Partai Golkar Nurul Arifin yang menuding Perda Syariat menzholimi kaum perempuan. Dia menilai tuduhan tersebut sebagai kepandiran.

“Sedang pernyataan Nurul Arifin dari GOLKAR bahwa Perda Syariah DISKRIMINATIF adalah konyol dan bodoh, karena Perda Syariah itu dibuat khusus untuk umat Islam dan tidak dipaksakan untuk non muslim, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Peradilan Agama yang suddh berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga kini. Menurut saya, justru melarang dan menghalangi pemberlakuan Perda Syariah adalah sikap DISKRIMINATIF dan INKONSTITUSIONAL, bahkan KRIMINAL," tandasnya. (bilal/arrahmah.com)

FUI : Nurul Arifin hati-hati berbicara, jika tidak ingin ke neraka

AKARTA (Arrahmah.com) -

http://arrahmah.com/read/2012/06/07/20770-fui-nurul-arifin-hati-hati-berbicara-jika-tidak-ingin-ke-neraka.html
 Mengomentari tudingan politisi partai Golkar, Nurul Arifin bahwa Perda Syariat yang direncanakan diberlakukan di Kota Tasikmalaya terkait kewajiban berjilbab bagi muslimah sebagai peraturan diskriminatif, Sekjen Forum Umat Islam meminta Nurul Arifin agar berhati-hati dalam berbicara agar tidak tergelincir ke dalam neraka.
“Nurul Arifin itu agamanya apa? kalau dia agama Islam masih mengakui gak, Al-Qur’an dan Sunnah? Kalau dia mengakui Al-Qur’an dan Sunnah harap mulutnya dijaga, jangan sampai terkena hadist nabi akibat sebuah ucapan, seseorang terlempar jauh ke dalam neraka,” kata Ustadz Muhammad Al Khaththath kepada arrahmah.com, Jakarta, Kamis (7/6).
Ustadz Khaththath juga menghimbau kepada Nurul agar jangan bermain-main dengan perintah berjilbab, pasalnya perintah berjilbab merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa ta’ala di dalam Al-Qur’an.
“Hati-hati menolak Al Qur’an, ingat penduduk Antiokia dengan sebuah seruan saja Allah turunkan azab akibat penentangan mereka terhadap perintah Allah,” ujarnya.
Menurut Ustadz Khaththath, seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir dengan diwajibkannya penggunaan jilbab. Pasalnya, hal tersebut hanya diarahkan kepada umat Islam, bukan kepada agama lain sehingga tidak mendiskriminasi seperti yang dituduhkan.
“Kewajiban berjlbab itu kewajiban untuk orang orang Islam saja, bukan untuk orang non muslim, orang non-Muslim hanya diminta untuk berpakaian sopan yang tidak mengumbar aurat sebagai adab yang umum,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Pemkot Tasikmalaya berencana membentuk satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2009, yang berisi tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat dengan berlandaskan ajaran agama Islam serta mewajibkan bagi Muslimah di sana untuk menggunakan Jilbab. (bilal/arrahmah.com)

Ustadz Al Khaththath : Menentang Perda Syariat itu pernyataan anarkis

Bilal. http://arrahmah.com/read/2012/06/08/20792-ustadz-al-khaththath-menentang-perda-syariat-itu-pernyataan-anarkis.html
Jum'at, 8 Juni 2012 11:49:34

JAKARTA (Arrahmah.com) -
Penentangan terhadap peraturan daerah (Perda) Syariat yang rencananya akan diterapkan di Tasikmalaya, menurut menurut sekjen Forum umat Islam (FUI) Ustadz Al Khaththath sebagai tindakan yang tidak rasional, karena Perda tersebut merupakan aspirasi yang sesuai mekanisme konstitusi. Pernyataan yang menentang tersebut, ia nilai sebagai anarkis.
Wong itu sudah ditentukan oleh wakil rakyat, kalau tidak itu demokrasinya anti Islam, dan hipokrit. Itu yang harus diluruskan, siapa pun yang menolak perda syariat itu pernyataan anarkis,” kata Ustadz AlKhaththath kepada arrahmah.com, Jakarta, Kamis (7/6).
Menurut Ustadz Khaththath, masyarakat Tasik lebih memahami kondisi lingkungaan mereka sendiri, sehingga sangat wajar jika masyarakat Tasik mengaspirasikan kebutuhan mereka terhadap Perda Syariat tersebut.
“Saya kira  orang-orang Tasikmalaya lebih berhaklah, mereka kan lebih tahu keadaan mereka di sana, dan itu kan memang kewajiban dari Allah,” ujarnya.
Lanjutnya, justru keinginan penerapan Syari’at Islam tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dasar bangsa Indonesia yang meyakini eksistensi ketuhanan Yang Maha Esa.
“Kalau bangsa ini sudah menyatakan di dalam UUD membangun negara dengan ketuhahnan Yang Maha Esa, itu sudah klop. Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Kuasa itu satu Dzat,” paparnya
Ia pun menanyakan komitmen Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terhadap Islam. Pasalnya menurut Mubaligh ini, jika Mendagri komitmen terhadap Islam, ia tidak akan menentang perda syariat tersebut.
“Gamawan Fauzi ingat tidak saat selepas Solat, kalau masih ingat, selepas sholat, kita disuruh mengingat Allah dengan zikir, dan zikirnya laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai-in qodir. Di sana dijelaskan Allah itu sebagai penguasa,” tegas Ustadz Khaththath.
Ustadz Khaththath pun mengingatkan kepada Mendagri agar tidak menolak kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sebab semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
“Dia harus hati-hati. Kalau  dia begitu terus, menolak perda Syariat atas alasan bertentangan otda berarti dia melawan Allah, akan ditanya di akhirat oleh Allah, kalau dia masih beriman gak?” pungkasnya. (bilal/arrahmah.com)