Prof Ichlasul Amal: Pengerahan Massa di DIY Mengingatkan pada Zaman PKI

Prof Ichlasul Amal: Pengerahan Massa di DIY Mengingatkan pada Zaman PKI 
Nurvita Indarini - detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>

 Jakarta - Pada Senin (13/12), puluhan ribu warga Yogya turun ke jalan untuk menegaskan sikap mereka yang mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogya. Bagi guru besar ilmu politik UGM Prof Dr Ichlasul Amal, pengerahan massa mengingatkannya pada zaman PKI.

"Saya termasuk yang paling tua di fakultas, saya mengalami masa saat menjelang G 30 S. Hampir tiap hari ada demo di Kepatihan. Menunjukkan kekuatan besar dulu dilakukan PKI dalam fait accompli-kan keputusan Keraton dengan masyarakat," ujar Ichlasul.

Berikut ini wawancara detikcom dengan mantan Rektor UGM yang juga mantan Ketua Dewan Pers ini, Selasa (14/12/2010):

Unjuk kekuatan besar yang dilakukan di Yogya kemarin efektif menyuarakan keinginan?

Cara mengerahkan rakyat itu nggak bagus, ini kan alam demokrasi, cara begitu cara seperti zaman lama, Orde Lama. Itu nggak bagus. Dulu waktu reformasi apa tidak  mengerahkan massa? Memang massa yang bergerak banyak, tapi saat reformasi kan alasannya lain. Mereka melihat pemerintahan Pak Harto (Presiden Soeharto) bermasalah, keadaan kacau.

Nah, kalau ini kan nggak ada apa-apa, lalu tiba-tiba ada pengerahan masyarakat yang banyak sekali. Akibatnya banyak yang tidak bekerja, pasar tutup, mal juga tutup dan katanya ada yang rugi Rp 7 miliar karena nggak ada pembeli yang datang.

Memang katanya mereka pergi ke acara itu secara sukarela. Tapi benarkah begitu? Ini nggak jelas. Tapi apa pun itu, yang seperti itu nggak bagus. Pedagang di Malioboro itu ada juga yang terpaksa tutup karena takut. Siapa nggak takut lihat massa sebanyak itu.

Show of force lebih banyak mudharatnya?

Sebaiknya nggak perlu show of force, karena merugikan yang lain. Pedagang kaki lima (PKL) nggak bisa kerja. Turis mau lihat-lihat di Malioboro malah pada tutup. Itu tidak bagus, kok kayak ada bencana sampai pada tutup semua. Kan bisa cari cara lain, misalnya persuasi dan lainnya.

Saya termasuk yang paling tua di fakultas, saya mengalami masa saat menjelang G 30 S. Hampir tiap hari ada demo di Kepatihan. Menunjukkan kekuatan besar dulu dilakukan PKI dalam fait accompli-kan keputusan Keraton dengan masyarakat.

Dulu umur saya sekitar 21 tahun. Saat itu memang ada tekanan organisasi mahasiswa
komunis di mana ada yang di-fait accompli-kan. Mereka mengerahkan massa di Kepatihan itu dan saya jadi teringat lagi sama masa itu. Kesannya saya agak trauma.

Waktu itu masih Paku Alam (sebagai penjabat gubernur), dan Paku Alam tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak pernah muncul. Karena ada pergerakan mobilisasi massa yang tidak ditanggapi oleh Paku Alam, Paku Alam malah dianggap pro PKI. Saya malah jadi kasihan sama dia.

Kemarin itu mirip sama zaman dulu. Waktu pengerahan massa, PKI pakai baju yang  jelek-jelek. Kemarin juga banyak yang pakai baju jelek untuk menunjukkan identitas sebagai rakyat.

Show of force ini kan tidak digerakkan Sultan?

Memang bukan dia, tapi bisa jadi orang-orangnya (orang yang pro penetapan Sultan). Saya hafal pada hal-hal yang seperti itu, bagaimana tekniknya. Seharusnya kemarin, kalau misalnya tidak setuju dengan pengerahan kekuatan yang seperti itu ya (Sultan) katakan saja tidak setuju.

Sultan kan sudah menyampaikan tidak mau jadi gubernur seumur hidup?

Tapi ini maksudnya gimana. Maunya ditetapkan tapi tidak seumur hidup. Persoalan ditetapkan atau pemilihan ini kan karena begitu, pertimbangan apakah kalau misalnya sultan sudah agak pikun bisa tetap jadi gubernur.

Dulu kan seumur hidup. Paku Alam itu sampai umur 96 tahun, dan di usia begitu wajar kan kalau seseorang sudah mulai agak pikun. Saya tahu betul karena beberapa kali ketemu.

Susah kalau kepala pemerintahan seumur hidup. Kalau Raja seperti di Inggris ya nggak  apa-apa. Itu karena budaya. Raja tidak pegang pemerintahan, dan karenanya diperlukan perdana menteri. Perdana menteri itu siapa? Kalau dalam hal ini gubernur itu.

Kalau sebagian besar warga Yogya mau penetapan, seharusnya diakomodir kan?

Saya tidak keberatan dengan penetapan. Tapi penetapan pun harus ada jangka waktu, misalnya 5 tahun lagi. Kalau ditetapkan seumur hidup ya bagaimana. Nggak ada UU yang menetapkan seseorang berkuasa sumur hidup.

Apalagi kalau bukan hanya seumur hidup, tapi dinasti sultan saja sebagai kepala pemerintahan. Ini susah lagi. Sebagai Raja di Keraton bisa saja begitu, tapi kalau untuk pemerintahan ya tidak bisa. Nggak jelas ini penetapannya berapa lama. Kalau mau penetapan, ini harus diperjelas.

Jika tidak melalui penetapan dikhawatirkan Yogya akan kehilangan keistimewaan?

Namanya provinsi istimewa, keistimewaan itu masih tetap ada. Karena Raja itu punya hak-hak istimewa yang nantinya juga diatur dalam UU. Kesultanan Solo lalu Cirebon bisa jadi mendukung penetapan sultan sebagai gubernur karena mereka akan melakukan tuntutan yang sama ke depannya.

Bagaimana untuk mendinginkan suasana yang sudah terlanjur panas ini?

Ini karena pemberitaan yang terus menerus, seolah di Yoggya terjadi apa. Padahal yang terbesar ya cuma yang di Malioboro itu. Lalu potretnya itu terus, jadi ya kayaknya panas betul.

Padahal kemarin itu bisa jadi banyak orang yang nggak tahu apa-apa dan cuma ikut-ikutan karena ditaruh (diliput) televisi. Jadi seolah Pusat mendzalimi masyarakat DIY. Kadang berita-berita itu, judulnya saja yang sepertinya panas, padahal kalau dibaca isinya ya biasa-biasa saja.

Mestinya Pusat minta kejelasan, penetapan seperti apa yang diinginkan. Karena selama ini kan tidak jelas. Sultan nggak mau sampai tua jadi gubernur itu bagaimana? Penetapan

seperti apa? Ini harus jelas.

Bagi Anda, mekanisme penetapan Gubernur tidak jelas?

Kalau masih muda (kecil) sultannya apa otomatis jadi gubernur? Katanya bisa saja ada perwalian, lalu pertanyaannya apa walinya yang nanti jadi gubernur? Kalau prince atau princess masih muda itu kan memang nggak apa-apa. Tapi sebagai gubernur bagaimana?

Dulu di masa gubernurnya HB IX, ketika berhalangan, yang berkaitan dengan kewenangan gubernur tidak bisa langsung diberikan ke wakilnya, Paku Alam VIII. Kalaupun diwakilkan maka harus ada keputusan dari Pusat.

Waktu soal Bank Century, Presiden SBY waktu itu sedang di luar negeri. Yang pegang pemerintahan Wapres JK, tapi ada aturan, wapres tidak boleh ambil keputusan apa pun. Karena itu waktu Bank Century JK tidak bisa berbuat apa-apa.

Zaman dulu mungkin nggak apa-apa kalau langsung mewakili atau mengambil alih kewenangan karena hal tertentu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Soal keuangan, administrasi itu memang rumit.

Kalau Sultan merangkap gubernur, kalau ada masalah keuangan, Sultan jadi ikut-ikut (terbawa-bawa). Lalu kalau misalnya Sultan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu bagaimana. Masak Sultan diperiksa KPK.

Opsi terbaik menurut Anda untuk Gubernur DIY melalui pemilihan?

Yang mengeluarkan isu penetapan dan pemilihan ini pertama Sultan sendiri pada pemilu 2004, karena ingin ikut pemilihan presiden. Begini ya, kalau sultan diproyeksikan ditetapkan jadi gubernur seumur hidup berarti pendapat itu menyandera Sultan agar Sultan tidak bisa ikut politik di Pusat.

Seharusnya sebagai warga negara kan Sultan berhak juga. Kalau misalnya gubernur itu dengan ditetapkan, maka seharusnya Sultan juga tidak usah ikut salah satu partai. (vit/nrl)

 

http://www.detiknews.com/read/2010/12/14/124558/1524362/158/prof-ichlasul-amal-pengerahan-massa-di-diy-mengingatkan-pada-zaman-pki?nd991103605