RUUK Yogyakarta
Sofian Effendi: Demokrasi Londo Tak Cocok untuk Yogyakarta
Bagus Kurniawan - detikNews
http://www.detiknews.com/read/2010/12/18/181059/1527982/10/sofian-effendi-demokrasi-londo-tak-cocok-untuk-yogyakarta
Yogyakarta - Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Sofian Effendi, menilai demokrasi model barat belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Salah satunya dalam kasus Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta saat ini terutama masalah kontroversi penetapan atau pemilihan untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur.
Menurut Sofian, demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang disenangi rakyatnya, sehingga rakyat taat pada pemerintah. Namun, ada kekeliruan dalam konstitusi di Indonesia. Yaitu, penyusunannya tidak berakar pada budaya masyarakat. Sebaliknya mencontoh langsung sama persis budaya asing tersebut.
"Kenapa kita harus pakai demokrasi cara Londo (Belanda atau barat), yang belum cocok dengan kondisi sosial masyarakat Yogyakarta. Ini salahnya," ungkap Sofian dalam pertemuan dengan DPD RI dan DPRD DIY untuk membahas RUUK Yogyakarta di gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Sabtu (18/12/2010).
Menurut dia, hak atas keistimewaan DIY yang telah diberikan itu bukan hanya kepada pimpinan daerah, namun kepada daerah dan seluruh rakyat di daerah tersebut. Namun, pemerintah saat ini cenderung untuk mereduksi keistimewaan hanya dalam ranah penetapan/pemilihan kepala daerah saja.
Dalam pertemuan selama lebih kurang 3 jam itu, dihadiri anggota DPRD DIY, anggota Komite I DPD RI yang dipimpin Dani Anwar, adik Sultan HB X, GBPH Joyokusumo serta sejumlah tokoh masyarakat cendekiawan dan budayawan.
Sabtu (18/12) pagi melakukan pertemuan dengan DPRD DIY, membahas usulan draf RUUK DIY dari DPD RI. Turut hadir di dalam kesempatan ini, para budayawan, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dari Yogyakarta.
Sementara itu, menurut Achiel Suyanto, seorang praktisi hukum di Yogyakarta, pemerintah bisa terkena impeachment karena melanggar konstitusi. Menurut dia, usulan adanya gubernur utama itu jelas tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia.
"Ini jelas melanggar dan pemerintah bisa diimpeachment," katanya.
Saat menanggapi hasil pertemuan itu, Dani Anwar mengatakan DPD RI yakin dengan pernyataan dan ungkapan warga Yogyakarta selama ini yang menginginkan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY. Oleh karena itu pihaknya bersemangat untuk merealisasikan konsep RUUK DIY.
"Kasus RUUK Yogyakarta sudah merupakan pertarungan gengsi sehingga bisa mempertaruhkan apapun. Bukan lagi akademis," ujar dia.
(bgs/irw)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Menurut Sofian, demokrasi pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan yang disenangi rakyatnya, sehingga rakyat taat pada pemerintah. Namun, ada kekeliruan dalam konstitusi di Indonesia. Yaitu, penyusunannya tidak berakar pada budaya masyarakat. Sebaliknya mencontoh langsung sama persis budaya asing tersebut.
"Kenapa kita harus pakai demokrasi cara Londo (Belanda atau barat), yang belum cocok dengan kondisi sosial masyarakat Yogyakarta. Ini salahnya," ungkap Sofian dalam pertemuan dengan DPD RI dan DPRD DIY untuk membahas RUUK Yogyakarta di gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Sabtu (18/12/2010).
Menurut dia, hak atas keistimewaan DIY yang telah diberikan itu bukan hanya kepada pimpinan daerah, namun kepada daerah dan seluruh rakyat di daerah tersebut. Namun, pemerintah saat ini cenderung untuk mereduksi keistimewaan hanya dalam ranah penetapan/pemilihan kepala daerah saja.
Dalam pertemuan selama lebih kurang 3 jam itu, dihadiri anggota DPRD DIY, anggota Komite I DPD RI yang dipimpin Dani Anwar, adik Sultan HB X, GBPH Joyokusumo serta sejumlah tokoh masyarakat cendekiawan dan budayawan.
Sabtu (18/12) pagi melakukan pertemuan dengan DPRD DIY, membahas usulan draf RUUK DIY dari DPD RI. Turut hadir di dalam kesempatan ini, para budayawan, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dari Yogyakarta.
Sementara itu, menurut Achiel Suyanto, seorang praktisi hukum di Yogyakarta, pemerintah bisa terkena impeachment karena melanggar konstitusi. Menurut dia, usulan adanya gubernur utama itu jelas tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia.
"Ini jelas melanggar dan pemerintah bisa diimpeachment," katanya.
Saat menanggapi hasil pertemuan itu, Dani Anwar mengatakan DPD RI yakin dengan pernyataan dan ungkapan warga Yogyakarta selama ini yang menginginkan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY. Oleh karena itu pihaknya bersemangat untuk merealisasikan konsep RUUK DIY.
"Kasus RUUK Yogyakarta sudah merupakan pertarungan gengsi sehingga bisa mempertaruhkan apapun. Bukan lagi akademis," ujar dia.
(bgs/irw)
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Warga dan masyarakat DIY harus bersatu bersama Sultan agar tidak mudah di-obok2 oleh para antek neo kolonialis dan kolaborasi para vested dan kapitalis.
BalasHapusMemang banyak komentar yang se-olah RUUK DIY itu didukung oleh para komentator. Tapi sesungguhnya itu tipu muslihat para kolaborator dan antek2 penjajah yang menyaru dengan berbagai cara. Mereka itu tidak mau menerbitkan dalam portal dan media konco mereka, kalau ada komentar yang membela DIY dan menentang konsep mereka. Itulah permainan politik kotor mereka, se-olah2 banyak pendukungnya, padahal itu tipu muslihat saja.[Coba saja cek di detik.com, komentar2nya yg penuh tipu muslihat, se-akan2 banyak yg tidak suka dgn sikap rahayat DIY. Tapi gak mau munculkan komentar2 yang benar2 menetang mereka, saya beberapa kali komentar, tapi tak juga muncul... aneh juga... yah]
Karena itu yang penting seluruh Rahayat DIY dan para Sultan serta seluruh jajaran DIY harus bersatu adan kompak. Jangan mudah ter-iming2 godaan palsu para penipu dan antek2 kapitalis dan neokolonialis itu. Lihatlah Provinsi2 lain yang sdh ngikut2, dan lihatlah.. siapa yang sesungguhnya berpesta pora dan siapa yang menderita... Rahayatlah yang diadu domba dan di-uyeng2...
Ingin jadi korban kapitalis dan para oportunis... ikutlah RUUK...... AS saja yang embahnya liberalis.... Para tokoh2 dan exp Residennya yag hebat2... semuanya mengeluh dgn kondisi ... UU mereka... Karena mereka telah menjadi budaknya para Orang2 Super Kaya dan antek2 Ziones..yang memperbudak rakyat AS.. dan pere politisinya... Belajarlah sejarah... Baca di blog ini "Sejarah Pasar Uang.. di AS"... Belajarlah...dgn hati yang bening..... Jangan tertipu... iming2... dusta para Liberalis dan antek neo kolonialis Kapitalis...
RI... harus berevolusi.... Bangkitkan.. Harga Diri bangsa dan Kepribadian Bangsa kita yang murni dan benar...Kita punya sistem dan cara yang lebih arief dan menyatu dengan rahayat sebagai bagian dari persaudaraan kita...
Ya Rabb curahkan hidayahMU kepada kami hamba2MU yang ingin dijalanMu yang lurus... Tegakkan SyariahMu di tanah air kami tercinta ini, serta berkatMu agar kami aman dan sejahtera dan jaya dan makmur selamanya..dengan ridhaMU dan pertolonganMU. Amin..