Rabu, 29 Januari 2014

. KEPUTUSAN MK TENTANG UJI MATERI UU PEMILU-PILPRES DAN PILEG 2014 .... KONON.... DI BUAT DAN DIPUTUSKAN OLEH MK... DENGAN KEPUTUSAN YANG MEMBINGUNGKAN PARA PAKAR HUKUM.. TERLEBIH AWAM YANG BUKAN AHLI HUKUM.. ATAW MALAH TAK FAHAM TENTANG LIKU2 PERMAINAN HUKUM...???>> KALAW PARA PEJABAT INSTITUSI HUKUM YANG KONON DITETAPKAN SECARA RESMI.. SEBAGAI PEJABAT NEGARA YANG KONON INDEPENDEN-PAKAR-DAN PENUH INTEGRITAS...??? .. TAPI MALAHAN TERKESAN ADA MAIN2.. DAN BERKHIANAT AKAN KELURUSAN TUGAS2NYA..DAN TERHADAP TANGGUNG JAWABNYA..??? MAKA .. MENJADI PERTANYAAN MENDASAR.. BAHWA MEREKA BISA SAJA TELAH MENCORENG ETIKA PROFESI... DAN TERLEBIH LAGI SEPERTINYA MELAKUKAN PENGKHIANATAN TERHADAP JIWA DAN MAKNA SERTA MAKSUD MULIA DARI UUD 1945 DAN CITA2 PROKLAMASI 17.8.1945...??? . ....SEYOGIANYA.. SIKAP DAN JIWA MEREKA ITU MENDAHULUKAN KEBENARAN PENERAPAN DAN MATERI2 HUKUM.. YANG DI UJI DAN HARUS SEJALAN DAN DIPANDU OLEH LANDASAN UUD 1945..DAN JIWA SERTA SEMANGAT PROKLAMASI 17. 8. 1945.. UNTUK MEMBANGUNKAN JIWA2 LUHUR-MARTABAT BANGSA DAN KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA.. MENUJU PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN SERTA KEADILAN BAGI SEGENAP RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA....??? >> .... LALU .. MENGAPA DAN VESTED INTEREST APA YANG ADA PADA PEJABAT2 RESMI DI MK... SEHINGGA MEREKA SEPERTI KEHILANGAN JATI DIRI.. DAN KEPERCAYAAN DIRI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN2 MENGIKAT SERTA BERKAITAN DENGAN KELANJUTAN KEABSAHAN HAKIKI... SECARA HUKUM... BAGI KEPENTINGAN KHALAYAK-BANGSA-DAN NEGARA..??>> ALANGKAH ABSURDNYA PARA PEJABAT MK .... DAN PARA PENDORONGNYA.. YANG MEMPERMAIN-MAINKAN HUKUM ...YANG DEMIKIAN PENTING TERHADAP KEHORMATAN DAN NASIB BANGSA DAN NEGARA DIMASA DEPAN..??>> ADA MAFIA DAN JARINGAN POLITIK ABSUD.. YANG SEDANG MENGOYAK... MARTABAT YANG PALING DASAR.. YAITU.. MENGOYAK2 MORAL HUKUM.. OLEH PARA PAKAR HUKUM DAN PEJABAT2 HUKUM DI NKRI..??? INIKAH PARA PENGKHIANAT DAN KAUM YANG MEMUJA ..... ABSURDITAS... DAN KESERAKAHAN.. YANG MATERIALISTIS... ?>>> ...YANG MENJADI KEANEHAN.. KONON KEPUTUSAN MK TERSEBUT... DIBUAT SETAHUN YANG LALU.. DAN BARU DIBACAKAN BEBERAPA WAKTU LALU SAJA.... SEJALAN ADANYA PENGAJUAN UJI MATERI BARU... YANG DIAJUKAN... MASYARAKAT DAN PAKAR2..??? ... .DAN KONON PULA PARA HAKIM2NYA YANG MENGAMBIL KEPUTUSAN ITU.. SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI.. SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA MK...???>>> ANEH...DAN SEMAKIN TAK TERFAHAMKAN AKAN MAKSUD DAN TUJUAN2NYA....???>>> KENAPA MK MEMPERLAKUKAN CARA2 YANG TIDAK ETIS.. DAN SEPERTI MELANGGAR SIKAP KOMPETENSITAS SEBAGAI PAKAR.. DAN DENGAN TANPA MALU DAN PERTIMBANGAN YANG ADIL.. TELAH MENUNJUKKAN UNTUK MEMPERMAIN-MAINKAN... YANG TERKESAN SANGAT ABSURD..??? . "MK tahu putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kalau putusan itu berlaku seketika namun baru berlaku di Pemilu 2019 dan seterusnya, maka Pemilu 2014 dilaksanakan dengan pasal-pasal UU Pemilu yang inkonstitusional," ujar Yusril dalam akun Twitter miliknya, @Yusrilihza_Mhd, jelang dinihari tadi. Karena pelaksanaan Pemilu 2014 menggunakan pasal-pasal UU yang inkonstitusional, kata Yusril, maka hasil pemilunya juga inkonstitusional. Konsekuensinya, DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional. Pertimbangan putusan MK yang menyatakan Pileg dan Pilpres 2014 sah dengan merujuk pada putusan-putusan yang diambil MK sebelumnya yang nyata-nyata salah, juga mengganggu nalar hukum Yusril. Bagi Yusril, pertimbangan MK tersebut hanya untuk menutupi inkonstitusionalitas putusannya. "Saya justru mempertanyakan apakah benar semua hakim MK itu 'negarawan yang memahami konstitusi' seperti dikatakan oleh UUD 45? Jawaban saya 'entahlah'. Kenyataannya seperti itulah MK," tutur Yusril...>>>..Yusril dalam permohonanya juga meminta semua parpol peserta pemilu bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Jika tuntutan Yusril dikabulkan, maka tidak berlaku lagi batas presidential threshold...>>>..... Yusril sendiri menguji Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres terhadap Pasal 6A Ayat 2 dan Pasal 22E UUD 1945. Yusril dalam pemohonanya meminta agar pelaksanaan pilpres bersamaan dengan pileg. Menurut Yusril, jika pilpres digelar setelah pileg seperti diatur dalam UU Pilpres, maka 12 parpol peserta Pemilu 2014 disebut parpol mantan peserta pemilu. Padahal dalam UUD disebutkan pengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu....>>> ....Yusril melihat MK nampak seperti dipaksa-paksa untuk membacakan putusan permohonan Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Dia mengira putusan tersebut dibacakan untuk menjegal permohonan uji materi UU Pilpres yang disampaikannya belakangan. ..>>> Bagi Yusril, putusan MK atas uji materi UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak ini benar-benar misteri. Putusan tersebut telah diambil setahun lalu tapi baru dibacakan kemarin. Tidak hanya itu, tiga hakim yang memutusnya sudah berganti. Mahfud MD, Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki yang memutus perkaranya sekarang sudah tidak menjadi hakim MK lagi. ..>>> ..."Pembacaan putusan seperti itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang musyawarah lagi, siapa tahu tiga hakim baru pendapatnya beda," imbuh Yusril. Yusril melihat MK nampak seperti dipaksa-paksa untuk membacakan putusan permohonan Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Dia mengira putusan tersebut dibacakan untuk menjegal permohonan uji materi UU Pilpres yang disampaikannya belakangan...>>> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pileg dan Pilpres yang dilakukan serentak tahun 2019 mengusik nalar hukum pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra. Bagi Yusril, putusan MK tersebut blunder dan sangat misterius. Di satu sisi MK menyatakan beberapa pasal dalam UU Pilpres bertentangan dengan UUD 45 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi di sisi lain, MK di dalam putusannya menyatakan pemilu serentak baru berlaku untuk Pemilu 2019...>>> ..."Itu (kevakuman hukum) disebabkan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak memberikan jalan keluar setelah pasal-pasal undang-undang Pilpres yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945," ujar Yusril dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (23/1/2014). Hal ini karena pengajuan permohonan yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak meminta secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Yusril yang dalam kasus berbeda mengajukan pula uji materi atas UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, mengatakan, dalam gugatannya dia meminta MK menafsirkan secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”..>>>

›
News / Nasional Yusril: Putusan MK soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum Jumat, 24 Januari 2014 | 03:20 WIB  ...

THE WAR WHICH IS CTREATED BY THE SUPERPOWER... MAKE PEOPLE AS THE TARGET AND UNCONTROLLABLE VICTIMS....??!! >> SINCE ITS FOR BEING AN DEMOLISHING PEOPLE AGENDA IN THE WORLD..?? ...>> ...Steven Seagal Praises Putin..>>> ..The Russian government has deployed roughly 40,000 law enforcement officers to protect Sochi...>>> ...The Russian government currently has deployed roughly 40,000 law enforcement officers to protect Sochi, the Black Sea coastal town of roughly 343,000 residents. For context, that's a force 5,000 stronger than the entire New York City Police Department, which serves a population of more than 8 million...>... Russian security forces are professional and well-trained, Miles says. Their main problem remains one they share with many other advanced nations: a lack of adequate resources. The U.S. announced last week that two Navy ships already parked in the Black Sea are available to the Russian government if it asks for assistance. American law enforcement also will share technology developed during prolonged wars in Iraq and Afghanistan that aims to counter improvised explosive devices.>> ...The only way to deter a suicide bomber is to grab the device before it's put over his or her shoulders, Miles says. They are extraordinarily difficult to interdict once they're out in the field. "Once that suicide bomber leaves the residence, leaves the safe house, leaves anywhere he or she is, that's it. You've lost the device," he says. "You will not see it again until it's detonated." Miles is currently director of training at the Massachusetts-based private security firm Troy Asymmetric. He teaches law enforcement officers how to neutralize a suicide bomber if they are lucky to encounter one who hesitates before detonating the explosives. Many extremist groups operating in the Caucasus region and throughout southern Russia often build fail-safe devices into such bombs, allowing them to be detonated remotely if the prospective bomber has second thoughts...>>>

›
Steven Seagal Praises Putin And FSB Ahead Of Sochi https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=id&shva=1#all/143d980f9f6e3...
Selasa, 28 Januari 2014

Palestinians in the grip of evil Israel - Egypt - Saudi Arabia - and the Gulf State of Kuwait - Bahrain - etc.. >>...Generations of Palestinians living in Gaza have suffered massacres, occupation, a tightening Egyptian-Israeli blockade, and continuous military attacks by Israel. In the face of this, a group of young Palestinian writers have chosen to resist through the power of writing....>>>...Palestinians struggle .. should be kept fueled and supported by the whole world , so that soon an independent and sovereign Palestinian state . UN betrayal and the kingdom of Saudi Arabia and Egypt - Turkey - and Kuwait - Bahrain .. etc is a crime against humanity . The U.S. and Europe just to take advantage .. from Muslim countries .. without really wants to help the State of Palestine to gain full rights as a nation is the nation's original Merdeka .. and have sovereignty . .. Peipuan by British politicians .. when colonizing Palestine .. that should be given to the nation's independence Plestina .. , tetapiu instead they gave to the Israeli occupation - that is cruel .. Indonesia and the whole nation in the world should immediately intervene to re-establish the state of Palestine .. and gives the right of freedom of sovereign nations .. or all of the independent nation out of the UN and the UN to build a new one that is free from U.S. diminasi et al who constantly betray and harm to other nations ... as they treat the Palestinians . .. who always treated unjustly and very clumsy manner and vile .......>>>

›
Gaza Writers Resist War and Siege through Fiction A Palestinian youth waits near luggage, hoping to cross into Egypt, at the...

›
Horror as banker, 39, plunges to his death from headquarters of JP Morgan in Canary Wharf http://www.dailymail.co.uk/news/article-25472...